DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkab Kerinci TA 2013

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI KERINCI DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKERINCI dan Dengan Persetujuan Bersama

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun vJ:1no-hPrJ:1kh1rnPr~1 T)pQPTnhPr?01~ Q,:,hnn-n; h,:,r;lr.,i-· Rp 1.667.198.762.607,54 12.712.572.277 ,02Rp Rp 1.679.911.334.884,56a. Jumlah asset

b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 se bagai beriku t:
a.Anggaran pembiayaan netto setelah Rp 46.794.627.706,75 perubahan
b.Realisasi Rp 38.886.890. 924229 Selisih lebih/ (kurang) Rp 7.907.736.782,46

Pasal 4

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 7.907.736.782,46 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 11.709.762.258,00 Setelah peru bahan
2. b.Realisasi Rp 11.709.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 762.258,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 762.258,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp 50.595.890.924,29 Rp 7.908.499.040,46 Rp 58.504.389.964,75a. Anggaran penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan
1. b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.908.499.040,46 dengan rincian sebagai berikut: Rp (38.886.128.666,29) Rp. 5.307.559.804,86 Rp (33.578.568.861,43) sejumlah
1. a.Surflus/ defisit Setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surflus/ defisit Rp (33.578.568.861,43)_dengan rincian sebagai berikut: Rp 842.956.634.820,29 Rp 796.337 .130.989,66 Rp 46.619.503.830,63Selisih lebih/ (kurang)
1. a.Anggaran belanja Setelah perubahan
2. b.Realisasi
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 46.619.503.830,63 dengan rincian sebagai berikut: d. c. : Neraca : Laporan arus kas : Catatan atas laporan keuangan Lampiran II Lampiran III Lampiran IV b.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan realisasi aggaran Lampiran I.1 : Ringkasan lapran realisasi aggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; Lampiran I:5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lain ya; Lampiran I.9 :Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran beriku tnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
a.Saldo awal Rp 47.901.422.869, 11
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 206.338.315.397 ,02
c.Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan Rp (199.729.616.239,00)
d.Arus kas dari aktivitas Pembiayaan Rp. (11.709.000.000,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 146.301.960,00
f.Saldo akhir Rp 46. 708.270.158, 17 per 31 Desember 2013

Pasal 6

TELAH OITELITI KEBENARANNYA KAE.ID KASI ;___t._, l ff ) ~r ( ) LEMBARANDAERAHKABUPATENKERINCITAHUN2014 NOMOR 1 H. ZULFAHMI. S SEKRETARISDAERAHKABUPATENKERINCI, Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal, 11 JULI 2014 H. ADIR"CJZAL Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal, 11 JULI 2014

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. ..

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…