DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3. Pemerintah berwenang dalam pengelolaan Limbah Cair dan B3 yang dilaksanakan oleh Bupati. Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan: o kegiatan pembuangan air limbah ke dalam badan air dan/atau tanah; o penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat; o kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpuan limbah B3 skala kabupaten, wajib memiliki izin. Pemda berwenang memungut retribusi atau jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat serta pengolahan lumpur tinja sesuai kewenangannya. Selain itu, diatur pula mengenai penanggulangan dan pemulihan limbah B3, tanggap darurat, ak dan kewajiban pengelolaan air limbah, pembinaan dan pengawasan, pengendalia pencemaran air, peran serta masyarakat, kerja sama, pembiayaan, perbuatan yang dilarang, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, oleh karenanya perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Limbah Cair dan B3; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, TENTANG PENGELOLAANLIMBAH CAIR DAN B3 PERATURANDAERAH KABUPATENKERINCI NOMOR TAHUN 2015 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKERINCI dan BUPATI KERINCI

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 1999 tentan Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; ..
12.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/ real estate, rumah makan/ restaurant, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
13.Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas pengolahan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
14.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
15.Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPALadalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16.IPALKomunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17.Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
18.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabu paten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bu pati adalah Bu pati Kerinci.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
6.Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup.
7.SKPD Perizinan adalah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan di Daerah.
8.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
9.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10.Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, kecuali air lau t dan fosi.
11.Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
20.Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21.Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
22.Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
23.Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hid up, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain ..
25.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.
26.Limbah 83 dari sumber tidak spesifik adalah limbah 83 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
27.Limbah 83 dari sumber spesifik adalah limbah 83 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
28.Limbah 83 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah 83 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.
29.Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Limbah 83 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaries pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah 83.
30.Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/ atau penimbunan.
31.Pengendalian pencemaran Limbah 83 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah 83 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah 83.
32.Penghasil Limbah 83 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah 83.
19.Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/ atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
34.Penyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan Limbah 83 yang dilakukan oleh penghasil Limbah 83 dengan maksud menyimpan sementara Limbah 83 yang beracun.
35.Pengangkutan Limbah 83 adalah kegiatan pemindahan Limbah 83 dari penghasil Limbah 83 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah 83 dan/atau penimbun Limbah 83 ..
36.Pengolah Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah 83.
37.Penimbunan Limbah 83 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah 83 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
38.Pengelola Limbah 83 adalah orang yang melakukanpengelolaan Limbah 83.
39.Penimbun Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan Limbah 83 yang berizin.
40.Penyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan Limbah 83 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolahdan/atau penimbun Limbah 83 berizin dengan maksud menyimpan sementara.
41.Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah 83 dalam waktu singkat.
42.Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah 83 dari penghasil Limbah 83 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 skala daerah.
43.Pengangkutan Limbah 83 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah 83 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau daripengolah ke pengumpul dan/ atau ke pemanfaat dan/ atauke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah 83.
44.Reduksi limbah 83 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya danracun limbah 83, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
45.Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah 83 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/ atau sifat racun.
46.Penimbunan Limbah 83 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah 83 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
47.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah 83 pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah 83 agar dapat disimpan dengan baik dan aman.
48.Izin adalah izin pengelolaan Limbah 83 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara, Izin Pengumpulan, atau Izin Lokasi Pengolahan Limbah 83.
49.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
50.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya diluar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib ..

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANGLINGKUP

Pasal 2

(1)Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan 83 diselenggarakan dengan dengan asas :
1. a.keterpad uan;
  1. 51.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
  2. 52.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPLdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  3. 53.Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah 83.
  4. 54.Dokumen Limbah 83 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah 83 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah 83 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
  5. 55.Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
  6. 56.Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah 83 sehingga sesuai fungsinya kembali.
  7. 57.Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
  8. 58.Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama- sama oleh be berapa rumah tangga.
  9. 59.Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
  10. 60.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  11. 61.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  12. 62.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. ( 1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan Limbah Cair dan B3 yang dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pengelolaan kualitas air skala kabupaten;
2. b.penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
3. c.pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
4. d.pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
5. e.pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
6. f.penerapan sanksi administrasi skala kabupaten terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terd uga lainnya;
7. g.pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
8. h.perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  1. 1.perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; J. menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3;
9. k.menerbitkan izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas atau oli bekas;
  1. 1.menerbitkan izin lokasi Pengolahan Limbah B3;
10. m.nenaawasan oelaksanaan nenaelolaan Limbah B3:

Pasal 4

BABIII WEWENANGPEMERINTAHDAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengelolaan air limbah Domestik yang meliputi pengolahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian air limbah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), rumah sakit, perhotelan, perkantoran, apartemen, asrama, perniagaan dan industri
b.pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya danberacun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaranlimbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintahdaerah;
c.pengendalian Limbah B3 melalui perizinan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
d.pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
e.pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
f.penerbitan izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan.
c.kemanfaatan;
d.keberlanjutan;
e.efektivitas; dan
f.partisipatif.

(2)Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan B3, bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan aktifitas pembuangan limbah;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
3. c.meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
(1)Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) , r , 1 11 • • • .. .. ... • ..

Pasal 9

(1)Jaringan pengumpul pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:
1. a.pipa persil/ sambungan rumah;
2. b.pipa servis;
3. c.pipa lateral/tersier;
4. d.pipa cabang/ sekunder; dan
5. e.pipa induk/primer.
(2)Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem terpadu yang bermuara di IPALterpusat.

Pasal 8

(1)Penggelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.
(2)Petunjuk teknis pembuatan septik tank sebagaimana ersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan/ atau terpusat.
(2)Sistem pengelolalan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
(3)Sistem pengelolaan dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
(2)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPDterkait.

BAB IV

PENGELOLAANLIMBAHCAIR

Pasal 5

o.pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
p.pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaanLimbah B3; dan
q.melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendaliandan pengelolaan Limbah B3;

Pasal 12

(1)Setiap orang atau Badan usaha dapat menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan jangkauannya.
(2)Setiap orang atau Badan wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah domestik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. instalasi sebagian Daerah dapat membangun beserta seluruh dan/atau terten tu, Pemerin tah air limbah domestik
(2)Dalam hal pengolahan jaringann ya.
(3)Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemohon dan/ atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umurn.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…