(1)Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
(2)Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, be bas, rahasia, jujur, dan adil.
9.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
15.Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan kepala desa.
16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
17.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
19.Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan un tuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
21.Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar pemilih semen tara.
23.Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungu tan suara.
a.Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
b.Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
c.Sekretaris, dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;
d.Anggota, terdiri atas camat serta unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan ~
e.Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja yang membidangi pemerintahan desa.
(3)Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta · perlengkapan pemilihan lainnya;
e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
dengankabupaten(1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat keputusan bupati.
(2)Panitia pemilihan tingkat kabupaten paling sedikit terdiri atas:
(3)Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang.
(4)Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.