DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pemberhentian Kepala Desa, terdiri atas pemberhentian dan pemberhentian sementara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pemimpin pemerintah desa yang berintegritas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang maju, mandiri, dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu adanya suatu payung hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota

Menetapkan

menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. 1.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 5495);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR \~ TAHUN 2015 TENT ANG BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat h ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur DANPEMILIHANPERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALADESA. Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 'tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 571 7);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2};

BAB II

PEMILIHANKEPALADESA

Pasal 2

(1)Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
(2)Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, be bas, rahasia, jujur, dan adil.

9.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
15.Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan kepala desa.
16.Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
17.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
19.Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan un tuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
21.Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar pemilih semen tara.
23.Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungu tan suara.

a.Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah; b.Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
c.Sekretaris, dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa; d.Anggota, terdiri atas camat serta unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan ~
e.Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja yang membidangi pemerintahan desa.

(3)Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta · perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dengankabupaten(1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat keputusan bupati.
(2)Panitia pemilihan tingkat kabupaten paling sedikit terdiri atas:
(3)Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang.
(4)Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pasal 3

Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
b.kemampuan keuangan daerah;
c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa;
d.pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
e.pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;
f.waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan dengan keputusan bupati; dan/atau
g.penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan setelah calon kepala desa ditetapkan.

Pasal 8

(1)Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan . mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. z.menetankan tata cara nelaksariaan knrn na nve:

Pasal 6

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan tingkat desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada camat untuk diteruskan kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 7

(1)Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada camat untuk diteruskan kepada bupati.
(2)Panitia pemilihan tingkat desa berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
(3)Panitia pemilihan tingkat desa dalam melaksanakan tugas bersifat mandiri dan tidak memihak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 12

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

Pasal 10

(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menyusun dan menetapkan Daftar pemilih sementara.

Pasal 11

(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
1. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
2. i.melaksanakan pemungutan suara;
3. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
4. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 12 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PEMILIHANKEPALADESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PEMILIHANKEPALADESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014