DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai biaya transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah; serta pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 35

(1)dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji jo Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peneyelenggaraan Ibadah Haji, wajib membiayai transportasi haji;
1. c.bahwa untuk kepastian hukumnya biaya transportasi jemaah haji perlu diatur dalam peraturan daerah;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG BIAYATRANSPORTASIJEMAAH HAJI PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI NOMOR 3 TAHUN2014 BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGBIAYATRANSPORTASIJEMAAHMenetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKERINCI dan BUPATIKERINCI

5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :

a.transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
b.transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.

Pasal 3

Adanya tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah. Sasaran

Pasal 2

Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/ Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.

BAB II

TUJUANDANSASARAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5.Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6.Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :

a.transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
b.transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.

Pasal 3

Adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah. Sasaran

Pasal 2

Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.

BAB II

TUJUANDANSASARAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5.Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6.Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan palin, lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangai Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarai Daerah Kabupaten Kerinci.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…