DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, meliputi; Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; - Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ;!} TAHUN 2016 TENT ANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeerintahan yang mewakili kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANPERANGKATDESA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKERINCI dan BUPATIKERINCI
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Pasal 5

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
d.memilih dan dipilih; dan
e.mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa.
15.Sekretariat BPD adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD.
16.Staf Desa adalah perangkat desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa atau pelaksana teknis lapangan.
17.Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Du sun.
18.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan/ atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 12.·Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 8

( 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2)Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 7

Anggota Badan Pennusyawaratan Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
1. 1.menjadi anggota dan/ a tau pengurus organisasi terlarang .

Pasal 6

Anggota Badan Pennusyawaratan Desa wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 11

(1)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 ( satu) orang wakil ketua, dan 1 ( satu) orang sekretaris.
(2)Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
(3)Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 10

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Jumlah penduduk dibawah 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota.
(3)Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota.
(4)Jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa diwakili 9 orang anggota.
(5)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(6)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
1. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
2. d.berpendidikan paling rendah tarn.at sekolah menengah pertama atau sederajat;
3. e.terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Keterangan Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
4. f.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
5. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
6. h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
  1. 1.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun. J. tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pengadilan.
7. k.tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/ suami dan menantu.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…