(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Jumlah penduduk dibawah 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota.
(3)Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota.
(4)Jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa diwakili 9 orang anggota.
(5)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(6)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tarn.at sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Keterangan Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
f.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
g.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
1.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.
J. tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pengadilan.
k.tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/ suami dan menantu.