DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, meliputi ketentuan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, ketentuan perizinan di bidang perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, kewenangan pemberian Izin, pelayanan penerbitan Izin, kewajiban pemegang Izin, tata cara perubahan, penggantian, dan daftar ulang Izin Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, serta Informasi Perdagangan dan Industri, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya menciptakan iklim perindustrian dan perdagangan yang mandiri berlandaskan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan, perlu adanya suatu bentuk pengaturan yang berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang lebih tinggi, sehingga pemberlakuan peraturan daerah dapat diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah;
b.bahwa pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah kabupaten/kota hanya berwenang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur baik dari jenis pajak maupun jenis retribusi;
c.bahwa peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, terdapat pengaturan mengenai pemungutan retribusi yang sudah tidak diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PELAYANANPERIZINANBIDANGINDUSTRI DANBIDANGPERDAGANGAN PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI NOMOR TAHUN2015 BUPATIKERINCI PROVINS!JAMBI Mengingat Mengingat
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 3596) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka; ·- - ·- - 1 - - - - • ,

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci;
5.SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya membidangi lndustri dan Perdagangan;
6.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya termasuk kegiatan rancang bangun dan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANGINDUSTRIDAN PERDAGANGAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKERINCI dan BUPATI KERINCI 19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M- IND/MD/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IU_I, Izin Perluasan dan TDI;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daaerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor2); Nomor: 90/M- dan Pembinaan
16.Peraturan Menteri Perdagangan DAG/PER/ 12/2014 tentang Penataan Pergudangan ;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/MDAG/PER/9/2009;
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37 /M- DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; Menetapkan
7.Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
8.Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang rnelakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, badan, usaha, atau badan hukurn yang berkedudukan di Indonesia;
9.Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
10.KornoditiIndustri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan rnerupakan bagian dari jenis industri;
11.Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi rnelebihi produksi yang telah diizinkan;
12.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
13.Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
14.Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan/ pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya, termasuk didalamnya seseorang yang mengurus dan mengelola atas mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak rnerupakan suatu badan atau persekutuan;
15.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
16.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu tindakan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan; 1 7. Perubahaan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama, bantuk, alamat kantor, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih perusahaan, serta kelembagaan bidang usaha, jenis barang/ jasa dagang;
18.Pindah lokasi adalah Izin Pemindahan Lokasi Perusahaan atau Pabrik yang berasal dari dalam dan luar wilayah Daerah, yang berlaku terhadap perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut · Izin Pindah lokasi;
19.Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu (Industri dasar), industri hilir dan kelompok industri kecil;
20.Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mernpunyai cm umum yang sama dalam proses produksi;
21.Izin Bidang Industri dan perdagangan adalah izm yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di bidang industri dan perdagangan;
22.Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pin tu adalah kegiatan penyelenggaran suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses perolehan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit izin yang dilakukan dalam satu tempat;
23.Pejabat Penerbit perizinan dibidang industri dan bidang perdagangan adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Perizinan;
24.SKPD Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Kerinci yang tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci;
25.Pelayanan Terpadu adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan jenis perizman berdasarkan prosedur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu;
26.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan jasa atau kompensasi;
27.Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan · usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
28.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
29.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perianjian;
30.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, . pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
31.Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang tertutup dan atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri;
32.Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin
33.Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas batas tertentu
34.Gudang berbentuk silo atau tengki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas,curah, atau biji bijian yang kontruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karatestik barang yang disimpan
35.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan / atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang;
36.Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimilki oleh pengelola dan/ a tau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakter tertentu;
37.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
38.Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP)dan peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
39.Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat TDP adalah Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
40.Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
41.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
42.Pengawas Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat WDP adalah pengawas yang berkerja menangani penyelenggaraan WDPyang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
43.Penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan Industri dan Perdagangan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Industri dan Perdagangan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB III

KETENTUANPERIZINANDI BIDANGPERDAGANGAN

Pasal 4

(1)Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
(2)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SIUP Kecil;
2. b.SIUP Menengah; dan
3. c.SIUP Besar
(3)Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
(4)Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan · sebagai berikut:
1. a.perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
  1. 1.fotocopy akta notaris pendirian perusahaan dan perubahan perusahaan (apabila ada);
  2. 2.fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;

Pasal 3

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

BAB II

KETENTUANIZIN USAHAINDUSTRI,IZIN PERLUASANDAN TANDADAFTARINDUSTRI

Pasal 2

( 1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil.

(2)Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
(3)IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya.
(4)IUI dan TDI mempunyai masa berlaku selama Perusahaan Industri tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

44.Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. notaris;
2.surat pernyataan dari pemohon siup tentang lokasi usaha perusahaan; yangbagicukup7. surat kuasa bermaterai permohonannya diwakilkan.

d.Perusahaan Perorangan
1. 1.fotocopy akta notaris pendirian perusahaan/ akta
2. 2.fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari penanggung jawab perusahaan;
3. 3.pasfoto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. 4.fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5. 5.fotocopy izin gangguan;
6. 6.neraca perusahaan; dan
7. 1.fotocopy akta notaris pendirian perusahaan/ akta notaris; persekutuan yangbagicukup7. surat kuasa berrnaterai permohonannya diwakilkan.
c.perusahaan persekutuan berbentuk komanditer (CV)dan Firrna (Fa);
1. 2.fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari penanggung jawab koperasi;
2. 3.pasfoto berwarna penanggung jawab koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 4.fotocopy nomor pokok wajib pajak;
4. 5.fotocopy izin gangguan;
5. 6.neraca koperasi; dan yangbagicukup8. surat kuasa berrnaterai permohonannya diwakilkan.
b.perusahaan berbentuk Koperasi:
1. 1.fotocopy akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. 4.pasfoto berwarna penanggung jawab/direktur utama perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 5.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. 6.fotocopy izin gangguan;
5. 7.neraca perusahaan; dan
6. 3.fotocopy kartu tanda penduduk/ paspor yang masih berlaku dari penanggung jawab / direktur utama perusahaan;

BAB IV

TDP

Pasal 6

( 1) Setiap Perusahaan yang berada di daerah Wajib memiliki TDP.

(2)Setiap pemegang TDP hanya dapat menjalankan perusahaannya sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yang dimiliki.

Pasal 5

Jenis/Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

a.SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak RpS00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b.SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersih nya lebih dari RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
c.SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tern pat usaha.

(5)Apabila Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang, maka permohonan SIUP cukup melampirkan foto copy akta pendirian perseroan beserta perubahannya (apabila ada), dan foto copy bukti penyetoran biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
(6)Apabila pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditolak, maka permohonan SIUP dinyatakan gugur dan dianggap tidak ada.
(7)SIUP mempunyai masa berlaku selama Perusahaan tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. yangbagicukup

3.pasfoto pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4.fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5.fotocopy izin gangguan;
6.neraca perusahaan; dan
7.surat kuasa bermaterai permohonannya diwakilkan. penanggung jawab perusahaan;
4.fotocopy izin teknis; dan
5.surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

b.perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas :
1. 1.fotocopy akta pendirian koperasi;
2. 2.fotocopy surat pengesahan badan hukum koperasi;
3. 3.fotocopy KTP salah satu pengurus koperasi;
4. 4.fotocopy izin teknis; dan
5. 5.surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
c.perusahaan berbentuk CV, terdiri atas :
1. 1.fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. 2.fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan; dan a tauutamadirekturKTP/PASPOR3. fotocopy hukum; dan
g.Perusahaan Asing / Kantor Pembantu / Perwakilan / Cabang / Agen / Anak Perusahaan

(4)TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimiliki untuk setiap Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,
(5)Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan oleh SKPD yang membidangi Perizinan, dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.perusahaan berbentuk PT, terdiri atas:
  1. 1.fotocopy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta perubahannya apabila ada;
  2. 2.fotocopy keputusan pengesahan badan hukum perseroan; - ( 1) diberikan(3) TDP sebagairnana dimaksud pada ayat untuk perusahaan scbagai berikut:
2. a.Perseroan Terbatas (PT);
3. b.Persekutuan Komanditer (CV);
4. c.Firma (Fa) ;
5. d.Koperasi (Kop)
6. e.Perorangan (Po) ;
7. f.Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yang memiliki badan
(7)Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
(8)Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), dan bentuk badan usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, atau penanggung jawab perusahaan.
(9)TDP mempunyai masa berlaku selama Perusahaan tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(6)Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan a tau anak perusahaan berlaku ketentuan se bagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) sesuar dengan bentuk perusahaannya.

2.fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab perusahaan;
3.fotocopy izm teknis; dan surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

d.perusahaan berbentuk Fa, terdiri atas :
1. 1.fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. 2.fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan;
3. 3.fotocopy izin teknis; dan
4. 4.surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
e.perusahaan perorangan, terdiri atas:
1. 1.fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. 2.fotocopy KTP/PASPOR penanggungjawab perusahaan;
3. 3.fotocopy izin teknis; dan
4. 4.surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
f.bentuk badan usaha lainnya, terdiri atas:
1. 1.fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. 2.fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan;
3. 3.fotocopy izin teknis; dan
4. 4.surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
g.kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakilan perusahaan, terdiri atas:
1. 1.fotocopy akta pendirian perusahaan (apabila ada), atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan, yang menetapkan sebagai kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilan perusahaan;
e.Pas photo terbaru penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

(7)TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan Barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang Terbuka
(2)Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
1. a.Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
  1. 1.Luas antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 ( seribu meter persegi)
  2. 2.Kapasitas penyimpanan antara 360 m3 ( tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus kubik)
2. b.Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
  1. 1.Luas diatas 1.000 m2 (seribu meter persegi )sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan
(3)TDG yang diberikan untuk gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan TDG Tetap.
(4)TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Negara
(5)TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.
(6)Pendaftaran Gudang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala Daerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. b.Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
3. c.Fotocopy surat bukti kepemilikan/ pengusaha tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi Gudang
4. d.Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Izin Usaha Lain dari instansi Teknis hanya dapat dengan yang BABV TDG

Pasal 7

( 1) Setiap pemilik / pengelola gudang yang berada di daerah wajib melakukan pendaftaran gudang sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyunpanannya.

(2)Setiap orang atau badan pemegang TDG menjalankan kegiatan usahanya sesuai tercantum dalam TDG yang dimiliki.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin bidang industri dan/ atau perdagangan kepada SKPD yang membidangi perizinan.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dalam rangka penerbitan izin bidang industri dan perdagangan dan menyerahkan tembusan yang telah diterbitkan izinnya kepada Kepala SKPD Tupoksinya membidangi industri dan perdagangan.
(4)SKPD yang Tupoksinya membidangi industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri dan Perdagangan.
(5)Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penerbitan perizinan harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang industri dan bidang perdagangan.
(6)Kepala SKPD yang tupoksinya di bidang industri dan bidang perdagangan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DANBIDANGPERDAGANGAN

Pasal 9

(1)Kewenangan pemberian izin bidang industri meliputi : IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp 10.000. 000. 000 ,- ( sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

2.Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 ( tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik)

c.Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
1. 1.Luas diatas 2.500 m2( dua ribu lima ratus meter persegi ); dan
2. 2.Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik)
d.Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
1. 1.Gudang berbentuk silo atau tengki; dan
2. 2.Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3(tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)

(3)Gudang terbuka sebagaimana pada ayat (1) berupa gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi )

BAB IX

TATACARAPERUBAHAN, PENGGANTIANDAN DAFTAR ULANGIZIN BIDANGINDUSTRIDAN BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 12

Setiap orang atau Badan pemegang izm bidang industri dan bidang perdagangan yang melakukan perubahan kekayaan bersih/bidang usaha industri dan/ atau perdagangan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan perizinan yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha bidang industri dan bidang perdagangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…