DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI Rp 59.781.515.401,61 Rp 59.781.717.866,61 Rp (202.465,00)

a.Anggaran pembiayaan netto setelah peru bahan
b.Realisasi Selisih lebih/ {kurang)

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (202.465,00) dengan rincian sebagai nberikut: Rp 7.917.399.616,02 Rp 202.465,00
1. a.Anggaran pembiayaan perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/ {kurang) pengeluaran Rp 7.917.602.081,02 Setelah
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 202.465,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp 67.699.117.482,63 Rp 0,00
1. b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
2. a.Anggaran penerimaan Rp 67.699.117.482,63 Pembiayaan Setelah perubahan
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp. 55.583.028.066,66 Rp (4.198.487.334,95) Setelah Rp (59.781.515.401,61)a. Surflus/ defisit perubahan
1. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang) sejumlah(3) Selisih anggaran dengan realisasi surflus/ defisit Rp (4.198.487.334,95) dengan rincian sebagai berikut: Rp 822.862.482.669,24 Rp 109.539.864.498,69 Rp 932.402.347.167,93a. Anggaran belanja Setelah peru bah an
2. b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 109.534.864.468,69 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Jurn.lah Pendapatan Asli Daerah - Rp 74.417.048.523,05 to
2. b.Jurn.lah Pendapatan Transfer - LO Rp 880.052.489.564,00
3. c.Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp 52.176.477.485,00 Daerah yang Sah - W
4. d.Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Rp 1.006.646.015.572,05 Operasional - W
5. e.Jumlah Beban dari Kegiatan Rp 893.995.889.998,88 Operasional
6. f.Surplus/ Defisit dari Kegiatan Rp 112.650.125.573, 17 Operasional
7. g.Surplus/Defisit non Operasional Rp 4.105.114.851,50
8. h.Surplus/Defisit Pos Luar Biasa RP 0,00
9. i.Surplus/Defisit- LO Rp 116.755.240.424,67

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut: Rp 1.370.463.408.844,56 Rp 25.302.405.631,69 Rp l.345.161.003.212,87

a.Jumlah asset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai beriku t:

a.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 'Pembiayaan Rp 67.699.117.482,63 Tahun Berjalan
b.Sub Total Rp 115.364.745.933,27
c.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 115.364.745.933,27

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut: Lampiran I.3 : Ringkasan laporan realisasi aggaran menurut urusan daerah dan organisasi; : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.1 pemerintahan Lampiran I.2

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam La.mpiranPeraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan realisasi aggaran

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

a.Ekuitas Awal Rp 1.128.705.152.865,96
b.Surplus/Defisit- W Rp 116.755.240.424,67
c.Dampak Kumulatif Perubahan Rp 99.700.609.922,24 Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp l.345.161.003.212,87

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015 sebagai berikut: Rp 115.364.745.933,27

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Saldo awal Rp 61.354.046.603,99
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 236.049.522.764,31
c.Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan Rp (183.340.022.249,00)
d.Arus kas dari aktivitas Rp (25.399.616,02) Pembiayaan
e.Arus kas dari aktivitas Rp (149.520.024,00) non anggaran
f.Saldo akhir per 31 Desember 2015 ( ), 1- 1 I I

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; : Daftar piutang daerah; : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lain ya; : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; : Daftar dana cadangan daerah; : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. :Neraca : Laporan Operasional : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Laporan Perubahan Ekuitas : Laporan Arus Kas : Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran I. 10 Lampiran I.11 Lampiran '11 Lampiran II Lampiran III LampiranIV Lampiran V Lampiran VI Lampiran I.9 Lampiran I. 8 Lampiran I:5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran I .4 I ,. 1' I ! . I. I I . i I b. c. I ·d. I e. I f. g. h. 1. \ l I I I I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMBI: 4/2016 Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016 ---DIM'ARJS DAERAH KABUPATEN KERINCI, Ditetapkan di Sun gai Pen uh pad~alJ.f or.l 2016 ~AT.JscRvnrr

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 1 · Daerah ini dengan penempatannya dalarn . mbaran Daerah Kabu n ten Kerinci I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…