DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DRPD dengan pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistimatis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. Penyusunan Propemperda dilingkunngan Pemerintah Daerah di Koordinasikan oleh bagian Hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa didalam pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan dengan sinergis dan terencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) jo Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan program legislasai daerah diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tnr1nnP<:>1!:l 'T'!:ln11n ')()1 c; Nnrnnr c;Q 'T'!:lrnhanan T Prnhar<:>n NP<T<:>ra DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENYUSUNANDANPENGELOLAANPROGRAMPEMBENTUKAN PERATURANDAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI NOMOR 'i TAHUN2015 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembentukan peraturan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
8.Unit Kerja adalah Bagian di Sekretariat Daerah.
9.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
10.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Kerinci yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitin lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai suatu MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENYUSUNANDAN PENGELOLAAN PROGRAMPEMBENTUKANPERATURANDAERAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKERINCI dan BUPATIKERINCI
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2};

Pasal 5

(1)Propemperda ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(2)Propemperda disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

BAB III

KEBIJAKANUMUMPROPEMPERDA

Pasal 4

Kebijakan Propemperda adalah untuk:

a.membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otono:rriidaerah dan tugas pembantuan, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lebih lebih tinggi;
b.menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
c.mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan, dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d.membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
e.membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, lingkungan hidup serta prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Propemperda adalah :

a.adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah;
b.menentukan parameter skala prioritas penyusunan peraturan daerah;
c.membentuk peraturan daerah yang akomodatif, adil dan aspiratif;
d.mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
e.mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Propemperda adalah :

a.menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah secara terpadu, terencana dan sistematis serta sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah; dan
b.menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan Propemperda yang merupakan prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh oleh Bagian Hukum.
(3)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ atau
2. b.Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan: atau

Pasal 8

(1)Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
(2)Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan :
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
2. b.rencana pembangunan daerah
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 7

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat materi yang akan diatur di dalam Perda serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara konsep rancangan peraturan daerah yang sekurang- kurangnya meliputi :
1. a.latar belakang penyusunan;
2. b.tujuan penyusunan;
3. c.sasaran yang akan diwujudkan;
4. d.pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
5. e.jangkauan arah pengaturan.

BAB IV

PENYUSUNANDANPENGELOLAANPROPEMPERDA

Pasal 6

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistimatis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRDmelalui Bapemperda.

(3)Penetapan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD melalui Rapat Paripurna sebelum penetapan Perda tentang APBD. Paragaf 3 Penyeleksian Propemperda

Pasal 12

(1)Berdasarkan hasil inventarisasi usulan rencana pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Bapemperda selanjutnya melakukan seleksi substansi usulan rancangan peraturan daerah dengan mendasarkan pada :
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…