DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, meliputi; Pembentukan; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAHKABUPATENKERINCI NOMOR l3 TAHUN2016 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabu paten Kerinci.
11.Inspektur adalah lnspektur kabupaten Kerinci.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
14.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
16.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
17.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
18.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang diberntuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19.Lurah adalah Kepala Kelurana selaku Perangkat Kecamatan. ,, 6 . <;» 7. 8. 9. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKERINCI dan KABUPATENKERINCI DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelengaarakan - administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan Kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura;
8. 8.Dinas Perkebunan dan Petemakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan petemakan;
9. 20.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI', dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
10. 14.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
11. 15.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata., urusan pemerintahan bidang kebudayaan, serta. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
12. 16.Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 17.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
e.Badan Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Siulak, dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Air Hangat Timur, dengan tipe A; Pencata.tan Sipil dengan Tipe B pemerintahan bidang administrasi
9. 11.Dinas Kependudukan dan menyelenggarakan urusan kependudukan dan cata.tan sipil;
10. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 13.Dinas Penenaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizman dan non penzinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
12. 9.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusar .. pemerintahan bidang pangan;
13. 10.Dinas Perikanan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 8

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

BAB III

PEMBENTUKANUPI'

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

9.Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A;
10.Kecamatan Depat Tujuh dengan Tipe A;
11.Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A
12.Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A;
13.Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A;
14.Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A;
15.Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tip A;
16.Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A.

Pasal 13

( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan politik.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persayaratan kompetensi :
1. a.Teknis;
2. b.Manajerial; dan
3. c.Sosial kultural.
(2)Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENGISIANJABATANPERANGKATDAERAH

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga} staf ahli.
(4)Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…