DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum yaiut meliputi masalah hukum perdata, pidana dana tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemda dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SnS7\· DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG BANTUANHUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN PERATURANDAERAH KABUPATENKERINCI NOMOR 6 TAHUN 2015 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI - Mengingat Menimbang BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjad.i kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci. Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKERINCI dan BUPATIKERINCI
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955):
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Huk:um Dan Penyaluran Dana Bantuan Huk:um {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci {Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

Pasal 3

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas, dan
f.akuntabilitas.

BAB II

ASASDANTUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilanrakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bagian Huk:um adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kerinci, dan berdomisili di Kabupaten Kerinci.
7.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan a tau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
8.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah huk:um dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
9.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10.Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13.Dana bantuan hukurn adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Dalarn penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(3)Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bupati mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalarn melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
(2)Dalarn rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasarna dengan Perguruan Tinggi, dan instansi terkait

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendarnpingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
1. b.menjarnin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. c.menjarrun pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
3. d.menjamm bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
4. a.menjarnin hak konstitusional : warga negara sesuai prmsip persarnaan kedudukan di dalarn hukum. .· - Pemberi Bantuan Hukum berhak:
5. a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
6. b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
7. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
8. d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
9. e.mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
11. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
f.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada nPRn · BABV PEMBER! BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum. BABVI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Bagian Kedua Tata Cara Pegajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

(1)Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya.
(2)Kepala Bagian Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap. BABVI SYARAT, TATA CARAPENGAJUANPERMOHONAN,DANTATAKERJA

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…