DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan selain itu juga dilampirkan dengan laporan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014; Mengingat Menimbang ~ TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHKABUPATENKERINCI TAHUNANGGARAN2014 PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI NOMOR 07 TAHUN2015 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI /1 --1.-..---- 1\T----- D--,,1.-..1.:lr J-,.:'.1----.:- T-1.-..,,- f"')f\f\C:. 1\T---- 1 '=>0

7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun · 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah PERTANGGUNGJAWABANTENTANGDAERAHMenetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKERINCI Dan BUPATIKERINCI
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci · (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
23.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 7); 0,00RpSelisih lebih/ (kurang)
4.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp44.194.450. 729, 15
b.Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp44.194.450.729,15
1. 3.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ (Defisit) sejumlah (Rp67.699.046.265,47) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Surplus/ (Defisit) setelah perubahan (Rp36. l l 7.379.511,99)
b.Realisasi Surplus/ (Defisit) Rp31.581.666.753,48 Selisih lebih/ (kurang) (Rp4.535.712.758,51) Rp837. 723.445.266,43 Rp59.598.471.515,56
b.Realisasi Belanja Selisih lebih/ (kurang)
1. 2.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp59.598.471.515,56 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp897.321.916.781,99 Rp869.305. l 12.019,91 (Rp8.100.574.749,91)
b.Realisasi Pendapatan Selisih lebih/ (kurang)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (RpB.100.574.749,91) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp861.204.537.270,00 Rp44. l 94.450. 729, 15 Rp8.077 .000. 000,00 Rp36. l 17.450. 729, 15 - Pengeluaran Pembiayaan Netto
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp869.305.l 12.019,91 Rp837. 723.445.266,43 Rp31.581.666. 753,48
a.Pendapatan
b.Belanja Surplus/ (Defisit)

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 1

( 1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas; dan
d.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I. l : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam ranzka nenaelolaan keuanzan daerah:

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. (Rp8.077.000.000,00) Rp38. 998.463,00 Rp7 l .02 l .889.489,25

4.Arns Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
5.Arns Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
6.Saldo Akhir
3.Arus Kas Bersih dari AktivitasInvestasi Aset Non Keuangan (Rp201.472.914.469,00) Rp227. 917 .538.622,862. Arns Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Pasal 5

Laporan Arns Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

1.Saldo Awal Rp46. 708.270.158, 17 Rp14.62 l .632.366,97 Rpl .128.705.152.865,96
2.Jumlah Kewajiban
3.Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

1.Jumlah Aset Rpl.143.326.785.232,93 Rp36.l 17.450.729,15 (Rp 71.217, 16)

b.Realisasi Pembiayaan Netto Selisih lebih/ (kurang)
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp71.217,16) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp36.117.379.511,99 71.217,16Rp Rp8.077 .000.000,00b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Selisih lebih / (kurang)
1. 5.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp71.217,16 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp8.077.071.217,16 LEMBARANDAERAHKABUPATENKERINCITAHUN2015 NOMOR . -t:a... . t . y?·!,, ~ t ..:.-~······... ~ a • Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 31 ~r,,us;n,~ 2015 i BUPATIKERINCI, Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKERINCI, H.Z1AHMI. S NOREG. 7 /BHK/4.3/VIII/ 15 ·~~-· PXA '- + ) ~ ) '-----> RANNYA KASI KABID

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lampiran 1.5: Daftar Piutang Daerah; Lampiran 1.6: Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi Daerah); Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran 1.8: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Lampiran 1.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b.Lampiran II : Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014
c.Lampiran III : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. .:

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…