DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kerinci pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci, meliputi; Tujuan Penyertaan Modal Daerah; Penyertaan Modal Daerah; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Hak dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal Pemerin tah Kabupaten Kerinci Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci; Menimbang BUPATI KERINCI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATENKERINCI PADA PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KERINCI TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKERINCI NOMOR 1 TAHUN 2016 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI

7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2004 Nomor -66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor -5587) .sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun 2016);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No::nor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo1aan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repu b1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lernbaran Negara Re_publikIndonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan (Lembaran Negara Do....,.,,hl~lr T ...... rl"9"'11.aa~.... 1\.T,,.....,...-- A c:n".l\. Dengan Persetujan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKERINCI dan BUPATIKERINCI MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERUSAHAAN DA.ERAH AIR MINUM TlRTA SAKTI KERlNCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan;

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang -kekuasaan -pemerintahan ·Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakli Presiden dan menteri
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -21 Tahun -2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedmnan Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 / PMK.05/2016 Ten tang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber .dari Penerusan Pinjaman Luar .Negeri, .Rekening Dana Investasi dan Rekening dana Pembangunan Daerah pada Perusaahaan Daerah Air Minum {Berita Negara Ta:hun 2016 Nomor 280);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 .tentang .Pedoman .Penerimaan Hibah .dari Pemerir tah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas ·(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 280);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 19.90-Nomor10 .Seri C);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten KErinci Tahun 2 009 Nomor 12).;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 No:nor 13.).; Menetapkan ...... ~--- .... ------- .... - __ ;:1-_ -n...,._.,:1,..,.,..:1,...__ .A""n'l:JT"'\. __ ;.J_ 'T'-1- ..... -

BAB III

PENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 3

( 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM "irta Sakti Kerinci sebesar Rp.20.059.667.000 (Dua puluh m.lyar lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). yang bersumber darihibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

(2)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamaksud pada ayat (1) dialokasikan

2.Daerah·adalah Kabupaten Kerinci.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernrm pm pelaksanaan urusan pemerintahan yang men· adi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggaaraan Pemerintah Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kerinci
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerag yang· -berkedudukan eebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Repu olik Indonesia.
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bakti adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten, Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci.
9.Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
10.Penyertaan Modal Daerah Non Kas adalah Bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PDAMNon Kas

BAB II

TUJUANEPNYERTAANMODALDAERAH

Pasal 2

Tujuan penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sakti Kerinci untuk:

a.membenahi Kondisi Keuangan PDAMTirta Sakti.
b.pelunasan hutang PDAM Tirta Sakti pada Pemerintah Pusat.
c.meningkatkan Jangkauan pelayanan PDAM Tirta Sakti kepada masyarakat.

(1)Bupati Bersama DPRD Kabupaten Kerinci melaku can pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Sakti dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Oton mi Daerah. -
(2)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsic,nal Inspektorat Kabupaten Kerinci melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah.
(3)Apabila hasil p.embinaan dan pengawasan umum I funvsirinal +-.--1- - ...l - - • - -

BAB VI

PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Sakti sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah Berkewajiban memberikan penyertaan Modal Usaha kepada PDAM Tirta Sakti. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

( 1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)PDAM Tirta Sakti kerinci, wajib menyampaikan Lapo ran Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh BPK a tau Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh BPK dan Lap.oran Pertanggunawaban Kinerja kepada Bupati dan DPRD.
(1)Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pasal 3 Pemerintah Daerah juga melakukan Penyertaan Mo:lal kepada PDAM Tirta Sakti sebesar Rp.18.000.000.000, (Delapan belas milyar rupiah}.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat ( 1) bersumber dari dana Hibah.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan secara bertahap penganggarannya mulai Tahun Anggaran 201 7 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

PENATAUSAHAANDAN PERTANGGUNGJAWABAN Pa~al 5

Pasal 4

NOREGPERATURANDAERAH KABUPATEN KERINCI PROV. JAMB!: 7 / 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR J . Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal l l"Ove.M&&11,. 2016 SEKRET DAERAH KABUPATEN KERINCI BUPATI KERINCI, AD!t, If Ditetap di Sungai Penuh pada tanggal 1 (UOVt'- &e-. 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…