DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1} Un ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokurnen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang untuk mernperoleh persetujuan bersama;
b.ba wa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tenta.ng Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pe gubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pe bentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI PERATURANDAERAH KABUPATENKERINCI NOMOR S TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, "'? Mengingat Menimbang r PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2017.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN; r>

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Peng lolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'ramoanan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Per turan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuh Anggaran 2016;
11.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKERINCI dan BUPATI KERINCI 1.188.830.000,00Rp. 425.375.556.570,00 0,00 0,00 13.785.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 281.471.540.252,90 Rp . Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ..... . .

(2)Belanje. Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Bunga
3. c.Belanja Subsidi
4. d.Belanja Hibah
5. e.Belanja Bantuan Sosial
6. f.Belanja Bagi Hasil
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemdes
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 220.834.035.000,00 Rp. 0,00
9. b.Dana Darurat
10. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
11. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
12. e.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 3

( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

a.Belanja Tidak Langsung : Rp. 723.820.926.822,90
b.BelanjaLangsung : Rp. 449.521.831.476,10 Rp. Rp. Rp. 4.500.000.000,00 0,00 35.457.238.400,00

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis P ndapatan:
1. a.Hibah Rp. ' 55.350.546.529,00 : Rp. 594.747.481.000,00 : Rp. 162.712.254.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terd.iri dari jenis Pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil
2. b.Dana Alokasi Umum
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 51.414.168.062,00 Rp. Rp. Rp. 11.045.000.000,00 4.093.000.000,00 7 .687 .090.363,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 74.239.258.425,00
2. b.Dana Perimbangan : Rp. 812.810.281.529,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp. 260.791.273.400,00

Pasal 2

Rp. Rp. Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 25.501. 944. 945,00 0,00 Rp. Rp. 34.001. 944. 945,00 8.500. 000 .000 ,00 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. l.147.840.813.354,00
2.Belanja Daerah Rp. l. l 73.342.758.299,00 Surplus/(Defisit) Rp. (25.501.944.945,00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran

Pasal 5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

a.Bupati menetapkan eraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran ABPD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
b.menyusun RKA-SKPDclan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan.
c.ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melalrukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemeritah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

a.Timbul seketika akibat ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan atau harta benda;
b.terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c.berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
d.tragedi yang tidak diharap terulang kembali. Pa.sa.l 7 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari: 0,00 0,00 Rp. Rp .... 0,00 8.500.000.0000,00 Rp. Rp. 0,00Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. Rp. Rp. 0,00Rp. 34.001. 944. 945,00Rp.

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
2. b.Penyertaan Modal {lnvestasi) Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaran Pokok Utang
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya
2. b.Pencaiaran Dana Cadangan
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. d.Penerimaan Pinjaman daerah
5. e.Penerimaan kem ali pemberian pinjaman
6. f.Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 34.001.944.945,00
2. b.Pengeluaran : Rp. 8.500.000.000,00 Rp. 47.804.554.259,00 Rp. 199.852.348.897,85 Rp. 201.864.928.319,25
(3)Belanja Langsung se agaimana Belanja:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan jasa
3. c.Belanja Modal NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMBI 8/2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR 8 l .... AFRIZAL. HS . SE~ARIS DAERAH KABUPATENKERINCI, AlJilffJZf' .. '/ :'I Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 30 Desember 2016 Ditetapkan di Sungai Penuh ~~~~,..~esember 2016
  1. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  2. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  3. 8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah;
  4. 9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. ~., Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organieasi;

3.Lampiran ill Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
1.Lampiran I
2.Lampiran II

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004