DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, meliputi: Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Kawasan Tanpa Rokok; Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Peran Masyarakat; Sanksi Administratif; Sanksi Bagi Aparat; Penyidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok; BUPATIKERINCI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI NOMOR -4_, TAHUN 2018 TENTANG KAWASANTANPA ROKOK BUPATIKERINCI PROVINSI JAMBI Mengingat , Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental sosial dan budaya yang memungk:inkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6.Sarana kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
8.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/ atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
9.Rokok adalah hasil salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang clihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghidap rokok.
11.Perokok Alrtif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12.Perokok Pasif ada)ab setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13.Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggungjawab dan pemilik. pada kawasan tanpa rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKERINCI dan BUPATI KERINCI Dengan Persetujuan Bersama • •

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGKAWASANTANPAROKOK.Menetapkan

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesebatan warga masyarakat;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
d.keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
f.kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
g.partisipatif, berarti babwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
h.keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap .warga negara, . .. . . . . . .
1. 15.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memperoduksi, menjual, mengiklankan, dan/ a tau mempromosikan produk tembakau.
2. 16.Kawasan Terbatas Merokok adalab tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
3. 17.Ternpat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
4. 18.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
5. 19.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau pendidikan dan/ a tau pelatihan.
6. 20.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
7. 21.Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau aena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8. 22.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
9. 23.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan daerat dan air. • •

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Pimpinan lembaga dan/ata.u badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah diteta.pkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Pimpinan lembaga dan/ atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok menyediakan tempat khusus merokok.
(3)Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pimpinan lembaga dan/ ata.u badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda- tanda dilarang merokok ata.u pengumuman yang dapat berupa pam.fletdan/ atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya. '

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB ILL

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak ata.s udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan. (3} Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ atau perokok pasif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f.untuk mencegah perokok pemula .
i.transparansi dan akunta.bilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudan untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. •

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, ta.man kota, tempat rekreasi, halte, terminal anglrutan umum dan bandar udara.
(2)Ternpat umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mernpromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Bagi lembaga dan/ atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia(TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun -·-- , -· . . . . BABN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

(1)Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana di:maksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain dan/ atau berlrumpulnya anak-anak;
5. e.kendaraan anglrutan umum;
6. f.linglrungan tempat proses belajar mengajar;
7. g.sarana kesehatan; dan
8. h.sarana olahraga. (~) Pimpinan lembaga dan/ atau badan berhak untuk:
9. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi ta.nggungjawabnya;
10. b.melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti;
11. c.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ atau didengar baik.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda- tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Bupati. • •

Pasal 12

(1)Setiap orang dilarang merokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seperti bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli produk rokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seperti bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
(3)Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus. (~) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/ atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/ atau gedung tertutup.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…