DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka restrukturisasi sebagaimana dimaksud (Warn huruf a, perlu a ilaki ikan pen 'bah n terh riap Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indorresia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 12 / Per/ M KUKM / X/ 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Parivvisata;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
9.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT.010/ 08/ 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang me1aksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Persetujuari Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.
10.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
12.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
14.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
15.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
2.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian adrninistratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelengaarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menja.di kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dan:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteramah dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan Kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang so sial ;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Tanaman Pan.gan dan Holtikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura;
8. 8.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan.
9. 9.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
13. 13.Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
14. 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang' kebudayaan;
16. 16.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
17. 17.Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan perintahan bidang lingkungan hidup;
e.Badan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dan:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan, terdiri dan:
1. 1.Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Siulak, dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Air Hangat Timur, dengan A;
9. 9.Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Depat Tujuh, dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A
12. 12.Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini rnuiai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2019 Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 3 u u 2019 SEKRETARIS DAERAH KERINCI, ----i<ZW2P-Ltata GASDINUL GAZAM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PRO VINSI JAMBI : /2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan, bidang Perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja, bidang pangan, bidang pertanian, bidang penanaman modal, bidang perencanaan, bidang penelitian serta bidang keuangan, masing-masing telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi perangkat daerah tersendiri dalam rangka penangganan urusan secara optimal. Adapun hasil perhitungan variabel urusan pemerintahan bidang-bidang tersebut, sebagai berikut :
17. 1.Urusan pemerintahan di bidang perikanan, sebesar 748 (tujuh ratus empat puluh delapan);
18. 2.Urusan pemerintahan bidang pariwisata, sebesar 968 (sembilan ratus enam puluh delapan);
19. 3.Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, sebesar 520 (lima ratus dua puluh);
20. 4.Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, sebesar 605 (enam ratus lima);
21. 5.Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, sebesar 539 (lima ratus tiga puluh sembilan);
22. 6.Urusan pemerintahan bidang Koperasi, sebesar 748 (tujuh ratus empat puluh delapan);
23. 7.Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, sebesar 572 (lima ratus tujuh puluh dua);
24. 8.Urusan pemerintahan di bidang pangan, sebesar 506 (lima ratus enam);
25. 9.Urusan pemerintahan di bidang pertanian, sebesar 1.055 (seribu lima puluh lima);
26. 10.Urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, sebesar 484 (empat ratus delapan puluh empat);
27. 11.Fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebesar 1.012 (seribu dua belas). Berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan pada masing-masing bidang, dibentuk perangkat daerah, sebagai berikut :
28. 1.Urusan pemerintahan bidang pertanian dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan tipe A terdiri 4 (empat) bidang serta Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B terdiri 3 (tiga) bidang,
29. 2.Penggabungan urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pangan dibentuk Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B terdiri 3 (tiga) bidang;
30. 3.urusan pemerintahan bidang penanaman modal dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C terdiri 3 (tiga) bidang;
31. 4.Penggabungan urusan pemerintahan bidang koperasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dibentuk Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B terdiri 3 (tiga) bidang;
32. 5.Penggabungan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B terdiri 3 (tiga) bidang;
33. 6.Penggabungan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dibentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A terdiri 4 (empat) bidang;
34. 7.urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe C terdiri 2 (dua) bidang;
35. 8.Penggabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan tipe A dan terdiri dani 6 (enam) bidang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…