DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

ERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik serta urusan bidang perpustakaan dan kearsipan belum diwadahi dalam bentuk dinas melainkan- bagian dani strukturisasi organisasi Sekretariat Daerah;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik serta perpustakaan kearsipan perlu dilakukan restrukturisasi perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Komunikasi clan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 19 dan angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dan:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
8. 8.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan.
9. 9.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan; 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
10. 13.Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
11. 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
12. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
13. 16.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. 17.Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 18.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan perintahan bidang Lingkungan Hidup;
16. 19.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian serta urusan pemerintahan bidang statistik;
17. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dan:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
f.Kecamatan, terdiri dan:
1. 1.Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Siulak, dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Air Hangat Timur, dengan A;
9. 9.Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Depati Tujuh dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A
12. 12.Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A.
17. 17.Kecamatan Tanah Cogok, dengan Tipe A.
18. 18.Kecamatan Danau Kerinci Barat, dengan Tipe A.
19. 2.Ketentuan Pasal 8 di ubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2)Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit.
(3)Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
(5)Ketentuan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Sungai Penuh tanggal 9 A9VSTro9 2021 I KERINC ADIRC)ZAL--- Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 9 905S 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI, k.. ASRAF • LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 292-! NOMOR . t_ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PRO VINSI JAMBI : /2021 I.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016