DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah I<abupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022; ~ tlu,~ BUPATl KERINCI PROVINS! JAMBI PERJ\TURJ\ OJ\ERJ\11 l(/\8UPJ\TEN KERINCI NOMOR I T/\1 !UN 2023 TENT ANG PERTA GGU GJAWABJ\N J\TJ\S PELAJ<SANMN ANGGARJ\N PENDAPATAN DAN BELANJJ\ DAERAH J<ABUPATEN KERlNCI TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAI IMAT TUHAN YANG MAI I/\ ESA Dipindai dengan CamScanner

7.Undang-Undung Nornor 23 Tahun 20 l4 ientang Pemerintahan On irnh [Lcrnb go Ncgnrn Rcpublik Indonesia Nomor 5587, Tnrnbuhnn Lcrnbnrnn N ·Rnrn R publik lndon sio Nomor 5587). scb gn1mnn b bcrnp knli diubah tcrakhir dcngan Undang-undang omor 9 Tnhun 2015 t ntong Pcrubahan K dun Alas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pcmcrinlahan Oacrah (Lcrnbnrnn Negara Rcpublik Indonesia T, hun 2015 Nomor 58, tnrnbnhnn Lcrnbarnn Ncgarr Rcpubhk lndon .sia Nomor 5679); Unclnng Undnng Nomor I Tahun 2022 tcntang I lubungan Kcuangan Antara Pcm rintnh Pusat dnn Pcm nntah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undnng Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Pcnetapan Peraruran Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentong Cipta I erja M njadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Pcraruran Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan I euangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakir dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Prolokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712);
11.Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 110);
14.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pernanfaatan insentif penempatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); Dipindai dengan CamScanner PasaJ 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional
5. e.Laporan Arus Kas; dan
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022. '.'.tenetapkan BUPATI KERINCI dan DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI Dengan Perstujuan Bersama
  1. 16.Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pcmcrintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor J 23, Tnrnbaha n Lcrnbarari Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
  2. 17.P raturan P m rintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Dacrah [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor L39, Tarnbahnn Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); I 8. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6279);
  3. 19.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan l euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. 20.Pcraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nocnor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenlang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  5. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Telrnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
  7. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nornor 4);
  8. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 7); I} Dipindai dengan CamScanner 0,00Rp 5.000.000.000,00Rp
7. a.Anggaran pengeluaran setelah perubahan
8. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang) s.000.000.000,00pcm biayaan Rp
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 60.055.812.393,00 Setelah perubahan
2. b.Realisasi .:..:R~p_....;6:::..:0::..:.. .,,_1~18:::..:.·~30~2::..:·-=2.,,_17.:..J,..:::8-=2 Selisih lebih/(kurang) Rp 62.489.824,82
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp62.489.824,82 dengan rincian sebagai berikut: Rp (55.055.812.393,00) Rp 20.386.761.617,79 Rp 75.442.574.010,79
1. a.Surflus/ defisit Setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Selisih lebih/(kurang)
3. a.Anggaran belanja Setelah perubahan
4. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit sejumlah Rp(75.442.574.010,79) dengan rincian sebagai berikut: Rp l.204.200.942.335,00 Rp l.133.292.291.759,00 Rp 70.908.650.576,00
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(70.908.650.576,00) dengan rincian sebagai berikut: Rp l.153.679.053.376,79 Rp 4.533.923.434,79 Rp l.149.145.129.942,00 raian laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.533.923.434,79 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan Setelah perubahan
2. b.RcaJisasi Selisih lebih/(kurang)

Pasal 3

55.118.302.217 ,82Rp

60.l 18.302.217,82 5.000.000.000,00 Rp Rp

c.Pernbia aan - Pcnerimaan Pengelua.ran Jumlah Pembia aan Netto Rp l.153.679.053.376,79 Rp 1.133.292.291.759,00 Rp 20.386.761.617,79
a.Pcndapatan
b.Bclanja dun Tran fer Surflus/ defis it Paso.12 Loporan Reolisnsi Anggaran sebagairnana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 scbagai bcrikut :

(2)Laporan Kcuangan sebngairnnnn dimnksud pada ayat ( l) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhlisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Dncrnh / Pcrusnhann Dacrnh. Dipindai dengan CamScanner investasi Aset non keuangan
1. c.Arus kas dari aktivitas Rp 0,00 Pembiayaan
2. d.Arus kas dari aktivitas Rp 22.375.489, 19 non anggaran
3. e.Saldo akhir per 31 Desember 2022 'Rp 75.510.071.836,58

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 sebagai berikut: Saldo awal Rp 60.214.705.280,79

a.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 173.815.603.366,41
b.Arus kas dari aktivitas Rp (158.444.914.628,00) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a.Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 44.450.644. 791,42
b.Jumlah Pendapatan Transfer - LO Rp 1.102.527 .602. 907,00
c.Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 6.430.376.641,00 yang Sah- LO
d..Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Rp l.153.408.624.339,42 Operasional - LO
e.Jumlah Be ban dari Kegiatan Rp 1.158.988.301.271,30 Operasional
f.Surplus/Defisit dari Kegiatan Rp (5.579.676.931,88) Operasional
g.Surplus/Defisit non Operasional Rp (529.518.917,00)
h.Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp (5.017.013.576,00) I. Surplus/Defisit - LO Rp (11.126.209.424,88)

Pasal 6

Rp 1.564.301.256.662,65 Rp 1.053.513.525,08 Rp l.563.247.743.137,57

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.JumJah Ekuitas Dana

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf c per 31 Desember 2022 scbagai bcrikut: 0,00 75.442.879.234,58 Rp Rp 75.505.063.835,6 lRp 60.118.302.217,82Rpa. Penggunaan SAL scbagai Pcncrimaan Pcmbiayaan Tahun Bcrjalan

b.isa Lebih/1 urang Pembiayaan Anggaran (SfLPA/SIKPA)
c.Pcrubahan SAL
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 4

Laporan Pcrubahan Saldo Anggaran Lebih scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 huruf b per 31 Dcsembcr 2022 sebagai bcrikut: 62.489.824,82Rp 55.118.302.217,82Rp 55.055.812.393,00Rpa. Anggaran pcmbiayaan ncuo etclah pcrubahan

b.Rcalisosi Sclisih lcbih/(kumng)

(6)Selisih anggnran dcngnn rcnlisasi pcmbiayaan nelto scjumlah Rp62.489.824,82 dcngan rincian scbngai bcrikut: Dipindai dengan CamScanner e. c. d. b.

Pasal 11

ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Lampiran I.10 Lampiran 1.11 Lampiran II Lampiran m Lampiran rv Lampiran V Lampiran VI Lampiran Vil Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1:5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.4 Lam piran I. 3 Lampiran 1.2 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I : Laporan realisasi aggaran Lampiran I. l : Ringkasan laporan realisasi aggaran menurut urusan pcmerintahan daerah dan organisasi; : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pcmbiayaan; : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; : RekapituJasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; : Daftar piutang daerah; : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; : Daftar realisasi penarnbahan dan pengurangan aset lainya; : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; : Daftar dana cadangan daerah; : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. : Neraca : Laporan Operasional : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Laporan Perubahan Ekuitas : Laporan Arus Kas : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagairnana dimaksud daJam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitalif maupun kualitatlf alas pos- pos Japoran keuangan. Rp l.563.247.743.137,57 Rp ( 11. l 26.209.424,88) Rp (19.445.269.050,42)

b.Surplus/Dcfisil - LO
c.Dampak Kurnulatif Pcrubahan Kcbijakan Akuntansi / Kesalahan Mcndasar
d.Ekuitas Akhir

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagairnana dirnaksud daJarn PasaJ 1 huruf f untuk Lahun yang bcrakhir per 31 Dcscmber 2022 scbagai bcrikul:

a.Ekuitas Awai Rp J .593.819.221.612,86 Dipindai dengan CamScanner LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ~ NOMOR .1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMBI: 4-13 /u1.3 NAL EFENDI Oiundangkan di Siulak pada tanggaJ \Cc, "'9,drll) 2023 IS OAERAH KERINCI, 2023 Pasnl 13 Pcraturnn Dncrnh ini rnulai bcrlaku padn tanggal diundangkan. Agar scuap orang rncngctnhumyn, rnerncrintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru dengan p nempntann n dalam Lcmbaran Daerah Kabupat n Kerinci Pn al J 2 Bupati rnenetapkan Pcraturan Bupati tcntang pcnjabaran pertanggungjawaban pclaksanaan APBD scbagai rincinn lcbih lanjut dari pcrtanggungjawaban pclaksanaan AP130.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…