DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025-2045; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Indonesia Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan.g-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman.a telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 12);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
30.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 2);
31.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruan.g Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2045.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Bupati adalah Bupati Kerinci.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan. Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jambi adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dolcumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dani visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN.
11.Rencana Tata Ruan.g Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dani wilayah daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2)Rincian Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. dani Peraturan Daerah mi.

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalarn melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sarnpai dengan tahun 2045 dalarn bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Pasal 4

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dan. Pasal 3 terdiri dani :

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi.

Pasal 6

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam. penyusunan RPJMD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melalui peran.gkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjairnin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD yang dimaksud dalam Peraturan Daerah mi. e* o"

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Siulak pada tanggal 22 Oktober 2024 Pj. BUPATI KERINCI ASIZIA4F1r . Diundangkan di Siulak pada tanggal 12. 014tober 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATE4 KERINCI, L.. ZAINAL EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2045 A. UMUM Pembangunan daerah sebagai bagian dani upaya Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembagunan daerah Provinsi Jam.bi serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dani terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dani sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalarn dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah. Penetapan. RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dani amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran dani tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sarnpai dengan tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025- 2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 yang disusun pada tahun 2024 sebagai akibat menunggu ditetapkannnya RPJPD Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Kerinci sehingga akan tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci. RPJPD Kabupaten Kerinci merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memilki lcurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dani seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…