DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Kegiatan perencanaan pendistribusikan program meliputi penetapan rumah tangga sasaran , penerima masyarakat, penentuan titik distribusi dan titik bagi. Perencanaan dan penetapan rumah tangga sasaran penerima manfaat dilakukan secaran tranparan dan bertanggungjawab. masyarakat berpendapan rendah penerima subsidi beras pada rumahnya diberi penanda khusus. Anggaran subsidi beras bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Biaya operasional pendistribusian dari gudang bulog sampai titik distribusi menjadi tanggung jawab perum bulog.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Penyaluran Beras bagi masyarakat yang Berpendapatan Rendall di Kabupaten Kerinci; BUPATI KERINCI,

a.bahwa dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran, perlu melaksanakan Program Penyaluran Beras Untuk Rakyat Sejahtera sebagai upaya responsif atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran;
b.bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Program Penyaluran Beras Untnk Rakyat Sejahtera di kabupaten kerinci, diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan peran serta masyarakat; · ::!' ·uimbang f,_ BUPATI KERlNCI PROVINS! JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR '2. TAHUN 2017 TENTANG , PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT '. YANG BERPENDAPA1'AN RENDAH DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ..·.,. : Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: :·: 1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. · 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci. ' 3. Bupati adalah Bupati Kerinci. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci. Camat adalah camat se Kabupaten Kerinci. Kepala Desa adalah Kepala Desa Se Kabupaten Kerinci. .. Program Subsidi Beras Bagi Masyarkat Berpendapatan Rendah adalah Program Subsidi Pangan (Beras) bagi Masyarakat berpendapatan rendah. ·

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT YANG BERPENDAPATANRENDAH.

Pasal 1

6.Peraturan Pernerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
7.Peraturan . Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kerniskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang pembentukan produk hulrum daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Miskin Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016. 5·, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ! 11 t ,l I. l

Pasal 6

. f t rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masy~~,t Berpendapatan h dan untuk mengefektifkan pelaksanaan ,·: '" .. progrem . dan .ggungjawabannya, maka dibentu.k Tim Koordinasl :[i;.:PrQgta.TIJ Tingkat laten, Tim Koordinasi Program Tingkat Kecarnatan, dan. Pelaisanaan Distribusi · ~kat Desa. ¥';S.t · .. . ·:.'-:,:_· BABIV PENGELOLAAN DAN PENGORGANlSASIAN -- + ,, a- f Iran Daerah ini mengatur Pengelolaan dan Pengorganisasian, Perencanaan, 1 nggaran, Pelaksanaan dan Pendistribusian, Pengendalian, Pengawasan, dan · riaan dengan mengedepankan penegakan hukum dan peran serta masyarakat }.: 1anaau Program B~rl:j_~ Mi~kin. '.,; :....' '

BAB III

RUANO LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

T. .,._. s sat Program Subsisdi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah t c : f mingkatan ketahanan pangan di tlngkat rumah tangga sasaran, sekaligus t ekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kerniskinan: t mingkatan ketersediaan pangan baik secara fisik maupun ekonomi kepada .~· rs-PM; :. bagai pasar bagi hasil usaha pertanian padi, khususnya di Kabupaten Kerinci ·, .. ·ovinsi Jambi; l,; ·> bagai upaya untuk stabilisasi harga beras di pasaran di Kabupaten Kcrinci; t, \f U1 ~ ernacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci. -an Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Miskin adalah rnemantapkan linasi dan sinergitas antar instansi terkait, mulai dari tahap perencanaan, sanaan, pengawasan, dan pembinaan dengan mengedepanka.n penegakan m dan peran serta masyarakat. Pas~! 3 ·,. c ·,, .• in Pelaksanaan Program Beras Miskin adalah untuk meningkatkan efektivitas am Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin di Kabupaten Kerinci, ~ ,. '-r .: r BABII TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

•, ..~ <i<umah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Untuk Rakyat Miski~ ~I t (R'fS-PM Ras~in) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras clan );tJ "'.: progr~.m ~a.~k!D.. . . . . .. . <s £ 'fitik Bagi (TB) adalah Iasilitas publik di desa yang ditetapkan sebagai tempat J <: atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana Distribuei Raskin kepada RTS- ·s . "" .~:.- '· P1~1.,. {, :. 'J'itik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi ' penyerahan Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pernerintah ka.bupaten Kerinci dengan Porum Bulog.

Pasal 11

,,. I' ·1. 'l·J I 1J :1: 'I, . r' . ',, ' .1) Anggaran subsidi Beras Bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. .·2) Biaya operasional pendistribusian dari gudang Bulog sampai titik Distribusi ' menjadi tanggungjawab Perum Bulog. · ,_3) Biaya operasional pendistribusian dari Titik Distribusi sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintan Daeran diarur denga Peraturan Bupati sesuai dengan kernarnpuan keuangan daerah. . ,· , '.

BAB VL

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN I;

Pasal 10

:!. ' '.'. {edudukan, Togas, Fungsi, Serta Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi . >rogram Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Program Tingkat Kecamatan, dan ':_,>elaksana Distribusi di Tingkat Desa, diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 8

: l) Bupati selaku Penanggungiawab Pelaksanaan Program ditingkat Kabupaten cnembentuk Tim Koordinasi Program Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. : 2) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program di wilayahnya dan memoenluk Tim Koordinasi Program Kecamatan, yang ditetapkan dengan xcpurusan Camat !_: 3) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program di wilayahnya r dan membentuk Pelaksana Distribusi di Tingkat Desa yang ditetapkan oleh :\ Kepala Desa.

Pasal 7

. -., ' :, l) Untuk pelaksanaan Program diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai den~an situaai dan kondisi daerah yang disebut petunjuk teknis BABV., ,. i PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN~· v .1: '1 PasAl 9 i pl Kegiatan perencanaan pendistribusian Program rneliputi, Penetapan Rumah f Tangga Sasaran Penerima Manfaat {RTS-PM), Penentuan Titik Distribusi (TD) dan j Titik Bagi (TB). · . l2) Perencanaan dan Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerirna Manfaat (RTS- f PM), Penentuan Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB), sebagaiarnana yang ·t··· dirnaksud ayat (!) harus dilakukan secara trasparan dan pertanggungjwabkan. 3) Pemuktahiran melalui perubahan RTS-PM dilakukan melalui Musyawarah Desa : • yang mekanisrnenya melibatkan kepala desa, kerua BPD, kerua adat, tokoh ·1 ·· · agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat berpengahasilan rendah. :4) Masyarakat berpengahasilan rendah penerima subsidi beras, pada rumahnya diberi penanda khusus. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan.dalam pelaksanaan program.

BAB IX

PEMBINAAN, SANKSI DAN PERGHARGAAN

Pasal 16

media lainnya berupa poster, buklet, brosur, stiker, spanduk, dan sebagainya.

c.media massa: dan Zatau ' 1Sosialisasi Program Raskin dilaksanakan melalui: rapat koordinasi oleh tim koordinasi, monitoring dan evaluasi pendistribusian secara berjenjang mulai dari kabupaten sarnpai dengan kecamatan dengan rnateri rneliputi kebijakan, program, dan mekanisme pelaksanaan. media online dan website Pa;;al is BABVIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SOSIAL!SASI PasaJ 14 , (1) Masyarakat dapat menjalankan peran sertanya dengan melakukan pemantauan ·· terhadap perencanaan dan pendistribusian program. · •· (2) Masyarakat dapat melaporkan hasil pemantauan Itu kepada Tim Koordinasi !' Program Kecarnatan, Tim Koordinasi Kabupaten, DPRO dan kepada Inatansi terkait lainnya. { (1) Pengendalian Program mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, ·· dan pengaduan masyarakat. ': (2) Pengawasan perencanaan, pendistribusian, dan pengendalian program dapat ; juga dilakukan.oleh DPRD sesuai dengan fungsi DPRD. (':)) Ketentuan lebih laniut menzenai tata ,..,__,.. ,l,..~ ..... ~1 .... t,~,.. ... ~ ........ uenzedalian p-o·-"mi Vi 4,... l-..tC.C...a,l ·.ii. ~'-&'·"•A' t:,'-•&<4 ,..c.1.t: .. \.,M1,.1,.~1. .. .&~.f''"-"•.:.t.•"'"-'"·•~•t.:;..4.(:..0j•-~tv.,5~,"-.-. ii('..t.1 .& e,-·._.·.r.tA · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksnaan pendistribusian sebagirnana dimaksud ayat ( l j diarur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…