DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka eflsiensi dan efekti.fitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan restrukturisasi Perangkat Daerah;
b.bahwa dalam rangka restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ·
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mcnetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat

1.Undang-Undang Nornor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 11 dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Uncang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). BUPATI KERTNCI, DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI :t10MOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN' PERANGKAT DAE;RAH TENTANG PERATURAN DAERA:-I KABUPATEN KERINCI . NOMOR "}.. 'tAfIUN 20 l 9 ' BUPATf KERINCI PROVINS! JAMB! - • .. ...... • # • •• ' ..
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daera h '.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Kopei asi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/X/ 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pernetaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
9.Peraturan Menteri Pernuda dan Olah Raga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
11.Peraruran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupater. Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunar. Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5). • Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikn:it : Pasal 2
2.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikui : • Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.D2 ~rah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Peinerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut.nya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

o.Sckretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
1. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. 7.Se: retariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci.
3. 8.Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selarjutnya disingkar Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci.
4. 9.Inspektorat adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Kerinci. l •J. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
5. 11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci. 12. Badan adaiah Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
6. 13.Kepala Badar adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. 14.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. i.5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci. ,. Pasal 1
8. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturarr Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 20 J 6 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut: Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN . DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERAn.JRAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH . Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABTJPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI • ' Pencat.atan Sipil dengan Tipe B pemerintahan bidang administrasi

10.Dinas Kependudukan dan menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 'ferpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ·-.eJayanan perizinan dan non perizinan:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tip .... A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mernpunyai tugas menyelengaarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Iungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinaeikan tenaga ahli yang diperlukan oleh D PRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pcmbantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tu gas pernbantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinaa Ke! ehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan peraerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. 4.Satuari Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan Keba.kara n; 5 Dinas Scsial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bcrencana, serta urusan pemerintahan bidang Pernberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
6. 7.Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertauian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura;
7. 8.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan.
8. 9.Di.nas Perikanan dan Ketahanan Pangan clengan Tipe B menyelenggarakan 1 irusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang } angan; • .. ~ .
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A;
2. 2.Kecarnatan Kayu Aro, dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Siulak, clengan Ti.peA;
6. 6.Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Air Hangat Timur, dengan A;
9. 9.Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Depat Tujuh, dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A
12. 12.Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A; 1:5. Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tipe A;
15. 16.Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A. • -•
e.Badan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. 1.'3adan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangaa;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendi.dikan dan pelatinan. ..
4. 13.Dinas Koperasi dan 'Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta uru san pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
5. 14.Dinas Perindustrian 'dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
6. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan uruean pemerintahan bidang' kebudayaan; . 16 Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga 1 7. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; l 8. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan perintahan bidang lingkungan hidup; I ... ,111 Berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan pada masing-masing bidang, dibentuk perangkat daerah, sebagai berikut:
7. 1.Urusan pemerintahan bidang pertanian dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan tipe A terdiri 4 (empat) bidang serta Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B terdiri 3 (tiga) bidang; ? . Penggabungan urusan pemerin tahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pangan dibentuk Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B terdiri 3 {tiga) bidang; Adapun hasil perhitungan variabel urusan pemerintahan bidang-bidang tersebut, sebagai berikut :
8. 1.Urusan pemerintahan di bidang perikanan, sebesar 748 (tujuh ratus empat puluh delapan];
9. 2.Urusan pemerintahan bidang pariwisata, sebesar 968 (sembilan ratus enam puluh delapan);
10. 3.Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, sebesar 520 (lima ratus dua puluh];
11. 4.Jrusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, sebesar 605 (enam ratus lima);
12. 5.Urusan pernerintahan bidang Ferdagangan, sebesar 539 (lima ratus tiga puluh sembilan];
13. 6.Urusan pemerintahan bidang K:::perasi, sebesar 748 (tujuh ratus empat puluh delapan);
14. 7.Urusan pemerintahan bidang 1enaga Kerja, sebesar !572 (lima ratus tujuh puluh dua);
15. 8.Urusan pemerintahan di bidang pangan, sebesar 506 (lima ratus cnam);
16. 9."Jrusan pemerintahan di bidang nertanian, sebesar 1.055 (seribu lima puluh .ima):
17. 10.Urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, sebesar 484 (empat ratus delapan puluh empat);
18. 11.Fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebesar 1.012 (seribu dua belas). I. UMUM Hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan, bidang Perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja, bidang pangan, bidang pertanian, bidang penanaman modal, bidang perencanaan, bidang penelitian serta bidang keuangan, masing-masing telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi perangkat daerah tersendiri dalam rangka penar.gganan urusan secara optimal. PERUBAHAN.ATAS FERATURI\N DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5.TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAHKABUPATEN KERINCI NOMOR TAHUN2019 ATAS PENJELASAN •· -• " • . ' . TAJVIBAHP~ LEMBARANDAERAHKABUPATEN KERINCI NOMOR ..... Pasal II Cukup Jelas Pasal I Cukup Jelas II PASAL DEMI PASAL I I I'
19. 3.urusan pemerintahan bidang penanaman modal dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 'ripe C terdiri 3 (tiga) bidang:
20. 4.Penggabungan urusan pemerintahan bidang koperasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dibentuk Dinas Koperasi dan Tenaga .erja dengan Tipe B terdiri 3 (tiga) bidang;
21. 5.Penggabungan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan dibentuk Dinas Perindustrian dab. Perdagangan dengan Tipe B terdiri 3 (tiga) bida.ng;
22. 6.Penggabungan urusan pemerin tahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dibeutuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A terdiri 4 (empat] bidang;
23. 7.urusan pe.merintahan bidang kepemudaan dan olahraga dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga dengan ripe C terdiri 2 (dua) bidang;
24. 8.Penggabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan tipe Adan terdiri dari 6 (enam) bidang. • -• • i • LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR /2019 .• • .• .NUH ~ rdKUM r1 K BU~RINCI, ADI~ Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2019 • - • GASDJNUL GAZAM SEKRETARIS DAERAH KERINCI, Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2019 K "SUm?M:, ASISTEM ADMINISTRASI UMUM SEKDA KERINCI KEPAU. BAG!AN llRGANISIISI PARAF HIERAKHIS ~~:·.. ,.~· \S -~. ~- ~ . . -~ ~ -P:::e: JJ ... ~, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMB!: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini. dengan peri.empatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Pasal IT

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…