DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019- 2024.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (L,embaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
27.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Lembaran Negara Ri Tahun 2021 Nomor 143 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagai Mana Telah Dibuah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 288);
33.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
34.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
35.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
39.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan ketiga peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Men engah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019- 2024. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Sistematika meliputi :
1. a.BAB I

Pasal 4

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 PENDAHULUAN BAB ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kerinci meliputi gambaran dani aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan C. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.
d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.
e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kerinci sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.
f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dan setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.
g.BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
h.BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB ini menjelaskan tentang Secara teknis dan administrasi, perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. 1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. 2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. 3.Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ... tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan. Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang visi dan misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2019-2024 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Kerinci ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), RPJMD hams selaras dengan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, maka untuk menselaraskan dengan perubahan kebijakan nasional dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan mempedomani UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Secara teknis dan administrasi, perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3.Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dad hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan adalah terjadinya perubahan yang mendasar adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, di antaranya:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1); Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronauirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia dan termasuk Kabupaten Kerinci, memperlihatkan peningkatan dan penyebaran yang semakin meluas. Hal ini memberi dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor pembangunan karena upaya penanganan pandemi. Keadaan seperti ini mempengaruhi pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020 dan 2021, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang sebagian besar disiapkan untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jarring pengaman sosial (social safety net) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Pergerseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Keinci Tahun 2022, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Kerinci. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kabupaten Kerinci akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya. Substansi RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005- 2025 yang memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hashl evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:
1.Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program- program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2.Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3.Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; dan
4.Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebutkemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024 dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 344. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dani tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:
1.RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2.RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3.RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4.RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI);
5.RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6.RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan provinsi; dan
7.Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Kerinci. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \2
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C OVID- 19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Nt
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 nOMOR 1); 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Rancan.gan Teknokratik RPJMN 2019-2024, RTRW Nasional PEDOMAN RP1PD PROV zt PENMAN I RENSTRA Ei I ea I RPJMD PROV 1 PEDOMAN 1 RENSTRA <1 SKPD PROV 12:1 z ti DIACU i t- PEDOMAN b- O -1 DOMAN DIJABARKAN RPJMN .....1••••••••••••••••••••••=1M1•••• RKP PEDOMAN RAPPI DUABARKiN KIL 3 I O EI PEDOMAN w I 5 111 01 RENJA KIL RKPD PEDOMAN: PROV ti DIACU sit RENJA SKPD PROV IRPJPD K/K ' RPJMD K/K DUABARKAti PEDOMAN 4, RENSTRA SKPD K/K RKPD PEDOMAN K/K 1 DIACU RENJA SKPD RAPBD K/K PEDOMAN PEDOMAN - • RAPBD PROV Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 agar RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dani Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah 20 TAHUN 5 TAHUN TAHUN 1.3.1. RPJM Nasional Penyusunan RPJMD memperhatikan RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakterisik Kabupaten Kerinci. 1.3.2. RPJPD 2005 - 2025 Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 - 2025. RPJMD Tahun 2019 - 2024 merupakan tahap empat dani RPJPD tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanat dalam RPJPD. 1.3.3. RTRW 2012 - 2032 Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. 1.3.4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerinatah Daerah (RKPD) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD. 1.3.5. Renstra SKPD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dani rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD pelaksanaan pembangunan. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dani perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pendemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 adalah:
1.Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024;
2.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3.Menterjemahkan Visi dan Misi Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing- masing Perangkat Daerah tahun 2019-2024, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025;
4.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024; dan
5.Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kerinci periode 2019-2024. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,yang terdiri dani 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

a.Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Kerinci berdasarkan karakteristik wilayah dapat dikelompokan menjadi tiga kawasan utama, yaitu: kawasan pertama merupakan kawasan pegunungan disekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. Kawasan kedua yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau Kerinci, dimana kawasan ini perkembangannya masih sangat lambat. Kawasan ketiga yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang mengelilingi wilayah Kota Sungai Penuh dan merupakan kawasan padat penduduk dan berkembang cukup pesat karena imbas atau pengaruh perkembangan Kota Sungai Penuh.
b.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Kerinci memiliki luas wilayah 344.890 Ha atau 3.448,90 Km2. Dimana 59,35% luas wilayah tersebut merupakan wilayah TNKS dan sisanya 40,65% digunakan untuk kawasan budidaya dan permukiman penduduk. Wilayah administrasi Kabupaten Kerinci, terdiri dani 18 wilayah kecamatan, dimana kecamatan-kecamatan tersebut jika diurut dani wilayah terluas adalah sebagai berikut: Batang Merangin (507,65 km2), Gunung Raya (389,26 km2), Keliling Danau (303,76 km2), Gunung Kerinci (344,99 km2 ), Siulak Mukai (275,47 km2), Danau Kerinci (220,92 km2 ), Bukit Kerman (213,69 km2 ), Air Hangat (211,35 km2), Kayu Aro Barat (207,84 km2), Air Hangat Timur (181,43 km2 ), Gunung Tujuh (166,59 km2), Siulak (142,78 km2 ), Kayu Aro (114,66 km2 ), Sitinjau Laut (52,23 km2 ), Depati VII (27,71 km2 ), Danau Kerinci Barat (59,94 km2 ), Tanah Cogok (14,46 km2 ) serta Air • Gunung Raya • Bukit Kerman • Batang Merangin • Keliling Danau • Danau Kerinci • Sitinjau Laut • Air Hangat Air Hangat Timur Depati Tujuh • Air Hangat Barat Gunung Kerinci • Siulak Siulak Mukai Kayu Aro Gunung Tujuh • Kayu Aro Barat • Tanah Cogok 14,49 207,84 59,94 166,59 114,66 213,69 142,78 14,13 27,71 181,43 211,35 52,24 220,92 Hangat Barat (14.13 km2 ). Luas wilayah Kabupaten Kerinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Kerinci Menurut Kecamatan (km2 / sq. km) Sumber Kerinci dalam Angka, Tahun 2021. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Kerinci adalah :
1. 1.Sebelah Utara Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. 2.Sebelah Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
3. 3.Sebelah Timur Kabupaten Bungo dan Merangin Provinsi Jambi
4. 4.Sebelah Barat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
c.Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah menjadi bagian dani wilayah Pemerintahan Provinsi Jambi, dimana secara astronomis berada diperlintasan transportasi darat utama yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Dani aspek geografis Kabupaten Kerinci terletak diantara 01°40' Lintang Selatan sampai dengan 02°26' Lintang Selatan dan diantara 101°08' Bujur Timur sampai dengan 101°50' Bujur Timur. Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan sedang dan pergunungan. Dani bentuk morfologi dan penyebaran batuannya terlihat ke arah utara akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan bergelombang sampai pergunungan yang diikuti dengan variasi dan berbagai jenis batuan. Sedangkan kearah Selatan dijumpai morfologi dataran rendah dengan jenis batuan yang relatif sejenis.
d.Topografl Wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan dengan bentangan wilayah dani Gunung Kerinci sampai Gunung Raya, dan berada pada ketinggian 500 - 3.805 mdpl. Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki 5 (lima) klasifikasi lereng, dimana sekitar 35,53 persen atau hampir separuh wilayah Kabupaten Kerinci merupakan dataran bergelombang dengan kemiringan 15-25 persen. Sedangkan untuk wilayah datar dan relatif datar hanya mencapai 26,55 persen sampai dengan 24,75 persen terdiri dani kemiringan lebih kecil dani 8 persen dan 8-15 persen.
e.Geologi Secara geologi, struktur dan karakteristik Kabupaten Kerinci berada dalam sistem patahan (sesar) Sumatera yaitu Sesar Semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian mulai dani Lampung sampai Aceh. Sebagian besar (98,44%) wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan yang membentang dani Gunung Kerinci sampai Gunung Raya yang berada pada ketinggian 500 mdpl - 3.805 mdpl merupakan bagian dani Bukit Barisan. Sebahagian Kabupaten Kerinci atau sekitar 81,22 persen wilayahnya terletak pada ketinggian di atas 1.000 mdpl dan sisanya atau 18,78 persen terletak di daerah dataran rendah 500 -1.000 mdpl dengan rata-rata curah hujan pertahun yang cukup tinggi.
f.Hidrologi Pada dasarnya kondisi hidrologi Kabupaten Kerinci dapat terlihat dani adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun air tanah:
1. 1.Air permukaan (sungai) Wilayah Kerinci merupakan bagian dan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pantai barat Sumatera. Titik tertinggi adalah puncak Gunung Kerinci. Terdapat banyak dataran sepanjang lembah Bukit Barisan tersebut. Pegunungan Bukit Barisan yang berada di sebelah barat dan timur Kerinci ini menjadi titik tertinggi di wilayah Kabupaten ini sehingga semua sungai yang mengalir kearah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke Danau Kerinci. Sungai yang terdapat di Kabupaten ini antara lain adalah : Sungai Sikai, Sungai Rumpun, Sungai Tanduk, Sungai Cubadak, Sungai Dadap, Sungai Simpang Tutup, Sungai Siulak Deras, Sungai Koto Rendah, Sungai Bukit Sembahyang, Sungai Dusun Baru, Sungai Pendung Mudik, Sungai Air Patah, Sungai Terung, Sungai Semurup, Sungai Tutung, Sungai Hiang, Sungai Batang Sangkir, Sungai Betung Kuning, Sungai Cupak, Sungai Raja Seleman, Sungai Talang Kemulung, Sungai Lubuk Pagar, Sungai Tapan, Sungai Air Jernih, Sungai Air Terjun, Sungai Air Lintah, Sungai Talang Kemuning, Sungai Rawa Air Lingkat, Sungai Lumpur dan Sungai Renah Sako. Berdasarkan identifikasi peta Topografi untuk wilayah Kabupaten Kerinci terdapat sebanyak 88 sungai dan anak sungai, beberapa diantaranya dimanfaatkan untuk irigasi, pemandian umum dan mencuci pakaian oleh masyarakat.
2. 2.Matti Air Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki mata air yang terbentuk dani dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di daerah pegunungan.
3. 3.Air Tanah Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah di Kabupaten Kerinci umumnya relatif dalam, sekitar >100 cm, hal ini berdasarkan peta land unit, LREP 1 tahun 1990, diketahui bahwa kedalaman tanah di Kabupaten Kerinci sebagian besar berada pada kedalaman 101-150 cm dengan luasan mencapai 76,99% dani luas wilayah. Kecamatan Sitinjau Laut, Danau Kerinci, Keliling Danau, dan Gunung Raya memiliki kedalaman efektif tanah cukup dangkal yaitu antra 26-50 cm, sebagaimana disajikan pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Kedalaman Efektif Tanah di 1Cabu aten Kerinci Kedalaman Luas Ha) % 26-50 cm 7.387 1,94 51-75 cm 5.459 1,43 76-100 cm 33.113 8,69 101-150 cm 293.212 76,99 >150 cm 21.046 5,53 Daerah air/Rawa 20.633 5,42 Sumber : Peta land unit, LREP 1 Tabun 1990 Lembar Sun gal Penuh dan Lembar Painan
g.Klimatologi Kondisi klimatologis di Kabupaten Kerinci diantaranya curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis, dan perputaran arus udara. Selama periode tahun 2016-2020, curah hujan tahunan di Kabupaten Kerinci relatif sedang hingga tinggi. Hal ini yang menyebabkan rata-rata suhu 220C-230C dengan kelembaban tertinggi pada 82 persen dan. terendah 80,7 persen serta tekanan udara berada pada kisaran tertinggi 1.015,6 mb dan terendah pada 1.014,5 mb. Data klimatologi Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Data Klimatolo • i Kabu .aten Kerinci Tahun 2016-2020 tfraian Rata-Rata Suhu (CC) • Maksimum 29,1 29,1 28,9 29,3 29,4 • Minimum 19,1 19,1 18,6 19,1 18,8 • Rata-rata 23 23 22,9 22,8 23,7 Kelembaban Relatif (%) 82 82 80,7 82 81 Tekanan Udara (mb) 1.015,60 1.015,60 1.014,60 1.015,30 1014,5 Kecepatan Angin (knot) 6 6 5 4 5 Curah Hujan (mm3) 167,5 167,5 170,9 156,9 181,8 Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2021 2.1.2. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dani semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Spot 6 tahun 2020 diketahui bahwa 228.348,97 ha atau 66,21 persen lahan di Kabupaten Kerinci merupakan kawasan hutan, sebagian besar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kerinci merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 204.703,00 ha atau 2.047,30 km2 dan membentang ke empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2. 297,64 396,95 21,65 228.348,97 45,41 46.597,88 5.533,46 33,72 2.705,75 0,78 1,6 0,01 0,09 0,12 66,21 0,01 13,51 Tabel 2.3 Pen naan Lahan di Kabu • aten Kerinci Tahun 2020 No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)
1. 1.Air Danau / Situ
2. 2.Air Empang
3. 3.Air Rawa
4. 4.Air Tawar Sungai
5. 5.Bandara
6. 6.Hutan
7. 7.Pasir / Bukit Pasir Darat
8. 8.Perkebunan
9. 9.Perrnukiman dan Tempat Kegiatan
10. 10.Sawah 13. 706,05 3,97
11. 11.Semak belukar/padang rumput
12. 12.Tanah Kosong / Gundul
13. 13.Tegalan / Ladang Total 15.959,94 4,63 91,16 0,03 31.150,39 9,03 344.890,00 100 Sumber : Interpretasi Peta Citra Satelit Spot 2007 tahun 2020. Berdasarkan tabel 2.3. luas penggunaan lahan terbesar adalah hutan seluas 228.348,97 ha atau 66,21 persen diikuti oleh perkebunan seluas 46.597,88 ha atau 13,51 persen dan tegalan / ladang seluas 31.150,39 ha atau 9,03 persen. Selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2.2 di atas. Adapun Jenis Penggunaan Lahan di wilayah Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.2. Gambar 2.2 Peta Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Kerinci POIENNTAN ILIOUPATEN NOUNCI AIPOO,S011 ,C W. WS MENCANA RUMS VAATAII SIANFAIIII UMW DUNN - ÆTA P9IOGIMAAN UMW ORAIMAIIILCOLIal 1.111.11111W 11010WEI1411•11.4 AMAMI A.14 ••••••••••••• Ikekt /110111111011 •••••••••••• ,ry• 0 10.611MAIRAIVII r ••••• •—• In SAN. 5.1, 1111111110n1111.111.1110 1.11111110. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 diidentifikasi atas beberapa potensi, yaitu (i) wilayah yang memiliki potensi sebagai kawasan Bahan galian; (ii) potensi sebagai kawasan energi; (iii) potensi sebagai kawasan pariwisata; (iv) potensi sebagai kawasan pertanian; (v) potensi sebagai kawasan tanaman pangan; (vi) potensi sebagai kawasan tanaman hortikultura; (vii) potensi sebagai kawasan perkebunan; (viii) potensi sebagai kawasan peternakan; (ix) potensi sebagai kawasan perikanan; dan (x) potensi sebagai kawasan industri. A. Potensi Energi Terbarukan Potensi energi terbarukan yang cukup dominan di Kabupaten Kerinci saat ini adalah potensi air dan potensi Panas Bumi. Potensi gheothermal (Panas Bumi) ini berada di Kecamatan Gunung Raya dan Air Hangat. Kapasitas energi listrik yang dihasilkan di Kecamatan Gunung Raya diperkirakan mencapai lebih kurang 200 Mega Watt. Potensi energi Panas Bumi ini belum dimanfaatkan secara maksimal mengingat dua pertiga dani seluruh potensi yang ada lokasinya berada dalam kawasan hutan dan hanya sekitar sepertiganya yang berada diluar kawasan hutan. Potensi air yang dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Batang Merangin, yaitu PLTA Kerinci dengan kapasitas 2 x 175 Mega Watt. Selain itu, ada beberapa potensi air lainnya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di Kabupaten Kerinci yang dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Kawasan Potensi Energi Kabupaten Kerinci Tahun 2020 No Uraian Kapasitas Energi Mega Watt) Kecamatan
14. 1.Air Terjun Telun Berasap 6 Gunung Tujuh
15. 2.Air Terjun Pancuran Tujuh 4,5 - 6 Siulak
16. 3.Air Terjun Sungai Medang 2 - 3 Air Hangat Tiraur
17. 4.Air Terjun Pancuran Rayo 2 - 3,2 Keliling Danau
18. 5.Air Terjun Bedeng IV 1,5 - 5 Batang Merangin
19. 6.Air Terjun Batu Namura 5 - 6,2 Batang Merangin Sumber : RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 B. Pariwisata Kabupaten Kerinci memiliki daya tank pariwisata tersendiri yang dapat dikembangkan sehingga kedepannya menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun demikian daya tank wisata yang ada di Kabupaten Kerinci belum dikembangkan dengan baik termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sehingga belum menjadi tujuan wisata yang belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Kabupaten Kerinci. Keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati yang terdapat di bumi sakti Kabupaten Kerinci menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci tersebar di 16 kecamatan, dengan lebih kurang 128 objek wisata pada tahun 2020. Diantaranya wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Data dan informasi tentang sebaran obyek pariwisata di Kabupaten Kerinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.4 berikut mi. Tabel. 2.4 Kawasan Potensi Pariwisata Kabupaten Kerinci yang Terdata SanlpIti Tahun 2020 No Nama Objek Wisata Pesa 1 Danau Gunung, Tujuh Wisata Alam Ulu Jernih Gunung Tujuh 2 Air Terjun Telun Berasap Wisata Alam. Telun Berasap Gunung Tujuh 3 Air Terjun Kembar Wisata Alam. Ulu Jernih Gunung Tujuh 4 Air Terjun Pauh Tinggi Wisata Alam Pauh Tinggi Gunung Tujuh 5 Rawa Bento Wisata Alam. Jernih Jaya Gunung Tujuh 6 Air Terjun Dian Suryani Wisata Alam Telun Berasap Gunung Tujuh 7 Air Terjun Air Tenang Wisata Alain Air Tenang Gunung Tujuh 8 Gunung Kerinci Wisata Alam Kersik Tuo Kayu Aro 9 Perkebunan Teh Wisata Alam Kersik Tuo Kayu Aro 10 Goa Kasah Wisata Alam Renah Kasah Kayu Aro 11 Rawa Ladeh Panjang Wisata Alam Renah Kasah Kayu Aro 12 Batu Tejerang Wisata Alam Renah Kasah Kayu Aro 13 Batu Persinggahan Wisata Alam. Renah Kasah Kayu Aro 14 Batu Tinggi Wisata Alam Renah Kasah Kayu Aro Wisata Alam.15 Batu Kunting Renah Kasah Kayu Aro 16 Air Terjun Renah Kasah Wisata Alam Renah Kasah Kayu Aro 17 Tam.an Bunga Asri Murni Wisata Alam Tanjung Bungo Kayu Aro 18 Taman Rekreasi Sul& Cinta Wisata Alam. Mekarsari Kayu Aro 19 Aroma Pecco Wisata Alam Sei Jambu Kayu Aro Wisata Alam.20 Taman Rekreasi M 10 Kayu Aro Kecamatan 1 No Nama Objek Wisata Swarga 21 Danau Belibis 22 Air Terjun N Satu 23 Air Terjun Mato Ann 24 Pabrik The 25 Air Terjun Tepian Puti 26 Air Lun.cur 27 Lubuk Tlau 28 Air Terjun Tanjung Genting 29 Air Terjun Sei Batu Gantih 30 Air Terjun 3 Tingkat 31 Lubuk Bangka Kemenyan 32 Bukit Tirai Embun 33 Taman Pemandian Pancuran Tujuh 34 Air Terjun Lembah Mangurai 35 Goa Kapeh 36 Tabuh Larangan 37 Batu Sembahyang 38 Air Terjun Siulak Kecil 39 Air Terjun Batu Kowa 40 Taman Ayla Bukit Tengah 41 Makam Depati Intan Tengah Padang 42 Air Terjun Talang Tinggi 43 Taman Bunga Bukit Tengah 44 Air Terjun Mukai Pintu 45 Goa Kelelawar 46 Air Panas Semurup 47 Air Terjun Pendung 48 Batu Bersurat 49 Batu Lumang Jenis Objek Weida Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alain Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Desa N Satu N Satu N Satu Bedeng Delapan Simpang Tutup Simpang Tutup Simpang Tutup Tanjung Genting Sei Batu Gantih Hilir Sungai Betung Hilir Sungai Betung Hilir Danau Tinggi Lubuk Nagodang Koto Lebuh Tinggi Koto Kapeh Siulak Panjang Siulak Panjang Siulak Kecil Dusun Tinggi Koto Lebuh Tinggi Mukai Pintu Talang Tinggi Talang Tinggi Mukai Pintu Tebing Tinggi Air Panas Pendung Pendung Muaro 1 Kecamatan Kayu Aro Barat Kayu Aro Barat Kayu Aro Barat Kayu Aro Barat Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Siulak Siulak Siulak Siulak Siulak Siulak Siulak Siulak Siulak Mukai Siulak Mukai Siulak Mukai Siulak Mukai Siulak Mukai Air Hangat Barat Air Hangat Air Hangat Air Hangat . AlainWisata Jenis Objek ralli.s at a Nama Objek Wisata Desa Kecamatan ; 50 Gunung Selasih 51 Taman Putri Tunggal 52 Danau Cinta 53 Air Terjun 54 Makam Pahlawan 55 Air Terjun 13 Tingkat 56 Air Panas Sei Medang 57 Gunung Kaco 58 Air Panas 59 Goa Batu 60 Goa Kelelawar 61 Air Terjun 12 Tingkat 62 Danau Kerinci 63 Hutan Pinus 64 Tanjung Hatta 65 Goa Belang 66 Pantai Indah Koto Petal 67 Taman Pertiwi Sungai Batang Merangin Lubuk Larangan Monument Gempa Bumi Pantai Pasir Panjang Museum Kerinci Taman Bunga Hutan Adat Temedak Air Terjun Pancoran Rayo Air Terjun Pancoran Gading Mesjid Keram.at Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Sejarah Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Wisata Alain Wisata Sejarah Wisata Alain Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Sejarah Semerah Belui Tambak Tinggi Tambak Tinggi Tambak Tinggi Semumu Sei Medang Sei Medang Pungut Sei Abu Tanjung Tanah Tebing Tinggi Talang Kemulun Sanggaran Angung Sanggaran Angung Sanggaran Angung Talang Kemulun Koto Petal Pendung Talang Genting Pulau Pandan Pengasi Koto Iman Tanjung Tanah Sanggaran Agung Talang Lindung Keluru Pulau Tengah Pulau Tengah Pulau Tengah Depati 7 Depati 7 Depati 7 Depati 7 Depati 7 Air Hangat Tirnur Air Hangat Tinaur Air Hangat Tinaur Air Hangat Timur Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Alain No Na Objek Wisataliriorimma Jenis Objek Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alain Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam 96 Air Terjun Mata Kucing 97 Air Terjun Teluk Sago 98 Goa Sago 99 Danau Alkab 100 Batu Gong 101 Batu Biduk 102 Lubuk Larangan 103 Batu Pantai 104 Batu Megalitik 105 Batu Bergambar 106 Goa Akar 107 Gunung Raya 108 Gerao Sikai 109 Hutan Salak Gunung Raya Batang Merangin Batang Merangin Batang Merangin Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Desards •• Wisata Sejarah Pulau Tengah Tanjung Batu Pidung Semerap Tanjung Batu Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Mudik Lempur Mudik Lempur Mudik Tanjung Lempur 79 Taman Husein 80 Tanjung Pelita 81 Perkebunan Manggis 82 Bukit Tebing 83 Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi 84 Danau Lingkat 85 Benteng Depati Parbo 86 Batu Silendrik 87 Danau Kaco 88 Danau Kecik 89 Gerau Nguak 90 Gunung Batuah 91 Gerao Rasau 92 Batu Meriam 93 Batu Kursi 94 Batu Bersurat 95 Air Terjun Telun alit an 'I Keliling Danau Kerning Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya 78 Batu Raja Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam. Masgo Batang Merangin Batang Merangin Tarniai Pulau Sangkar Pulau Sangkar Pulau Sangkar Muak Muak Pondok Pengasi Baru Talang Kemuning Talang Kemuning Talang Kemuning Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alain Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Lempur Hilir Lobo Gedang Lobo Gedang Lobo Kecik Kerman Penawar Penawar Hiang Karya Hiang Karya Lobo Kecil Hiang Tinggi Seleman Ujung Pasir Sungai Tutung Wisata Alam Wisata Sejarah Air Hangat Air Hangat Semerah Pendung Mudik Talang Kemuning Talang Kemuning Selampaung 111 Gunung Kunyit 112 Air Terjun Gunung Raya 113 Taman Puti Ayu Maryam Garden Park 114 Batu Gong 115 Batu Silindrik 116 Garau Rasau 117 Danau Pandang 118 Bukit Kutingga 119 Anjung Banio 120 Irigasi Tanaka 121 Serujung Angin 122 Taman Rekreasi Bustan Fish 123 Taman Tujuh Hiang Tinggi 124 Pantai Indah Ratu Sigindo Kuning 125 Cangka 126 Puncak Negla Kecarstan Bukit Kerman Bukit Kerman Gunung Raya Gunung Raya Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Sitinjau Laut Sitinjau Laut Sitinjau Laut Sitinjau Laut Bukit Kerman Sitinjau Laut Danau Kerinci Tanah Cogok Air Hangat Timur 127 Hutan Barnbu Buluh Perindu 128 Koto Payung Semurup Tinggi Sumber : Dinas Pariwisata dam Kebudayaan, 2021 C. Pertanian Kawasan pertanian di Kabupaten Kerinci secara umum terbagi menjadi empat kelompok yakni kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Kabupaten Kerinci memiliki kawasan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dengan aneka ragam potensi pertanian dan peternakan untuk kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dani pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian Lahan. Basah tersebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci dengan luas 13.706,05 ha dengan menggunakan sistem irigasi. Sedangkan pertanian lahan basah yang menggunakan sistem non irigasi tersebar di sebagian Kecamatan Siulak, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, dan Kecamatan Gunung Raya. Berdasarkan laporan penggunaan lahan (SP lahan) tahun 2020, kawasan pertanian Lahan Kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan, berupa Tegalan, Kebun Campuran, Kolam, dan Padang Rumput dengan luas 93.799,37 ha. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas 9000 ha, dani luas lahan sawah yang ada seluas 13.706,05 ha.
20. 1.Tanaman Pangan Tanaman Padi termasuk komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci dimana sebagian besar wilayah di Kabupaten kerinci membudidayakannya. Pada tahun 2020 luas tanam tanaman padi di Kabupaten Kerinci seluas 13.706,05 ha dengan dengan produksi 72.779 ton dengan produktivitas 53,10 kw/ha. Selain padi, tanaman pangan yang dominan ditanam di Kabupaten Kerinci adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kedele.
21. 2.Tanaman Hortikultura Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura sebagian besar tersebar di setiap wilayah kecamatan, dengan luas kawasan 21.902 Ha. Sedangkan untuk kawasan Perkebunan di Kabupaten Kerinci memiliki luas 46.597,87 Ha. Tanaman hortikultura terdiri dani tanaman buah-buahan dan sayur- sayuran. Tanaman buah-buahan yang potensial di Kabupaten Kerinci dan banyak dibudidayakan adalah: Jeruk, Manggis, Durian, dan Alpokat. Sedangkan untuk tanaman sayur-sayuran didominasi oleh Kentang, Kol, Cabe, dan Tomat. Pada umumnya, tanaman hortikultura terkosentrasi di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Gunung Raya, Batang Merangin, dan Bukit Kerman.
22. 3.Perkebunan Kabupaten Kerinci masih didominasi oleh tanaman perkebunan seperti tanaman Cassiavera (Kulit Manis) dengan rata- rata luas tanam 41.761 ha, diikuti oleh tanaman Kopi dengan luas tanam 9.685 ha, Teh yang lahannya dikelola oleh PTPN VI Kayu Aro seluas 2.625 ha, Karet seluas 1.850 ha, serta Tebu dengan luas 2.027 ha. Melihat dani kondisi ini dapat disimpulkan bahwa tanaman Kulit Manis masih merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci meskipun luas tanamnya mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi tanaman Kulit Manis ini hanya terkosentrasi pada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Kerinci, seperti Kecamatan Gunung Kerinci, Siulak, Siulak Mukai, Air Hangat Timur, Gunung Raya, Batan.g Merangin, dan Bukit Kerman.
23. 4.Peternakan Peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci masih didominasi oleh peternakan rakyat dengan kapasitas produksi yang masih sangat rendah sedangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kerinci untuk dikembangkan sektor peternakan cukup memadai, hal ini menunjukkan peluang untuk memasuki usaha pada sektor peternakan dan terbuka peluang untuk pengembangan industri peternakan.
24. 5.Perikanan Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan yang paling pesat perkembangannya di dunia dengan proyeksi bahwa produksi akan berlipat ganda dalam jangka waktu 15 - 20 tahun mendatang. Pertumbuhan perikanan budidaya dimasa mendatang merupakan bagian kunci dalam menyediakan pasokan ikan dalam dalam sistem perikanan untuk pangan nasional, regional dan dunia; menciptakan lapangan pekerjaan.; dan menjaga pasokan ikan agar tersedia di tingkat harga yang layak bagi konsumen yang miskin akan sumberdaya. Kabupaten Kerinci secara umum masyarakat membudidayakan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya yang mengindikasikan akan menjadi sumber utama ikan di Kabupaten Kerinci. Untuk memastikan pertumbuhan perikanan berkelanjutan baik secara ekonomi maupun ekologi maka harus lebih memahami pola pertumbuhan serta peluang dan tantangan yang dihadapi.
25. 6.Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 24 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 bahwa Kegiatan peruntukan industri di Kabupaten Kerinci diklasifikasikan dalam industri menengah dan industri kecil/industri rumah tangga.
a.Industri menengah bergerak di bidang industri pengolahan Teh yang terdapat di Kecamatan Kayu Aro;
b.Industri pengolahan Cassiavera yang terdapat di Kecamatan, Gunung Kerinci, Siulak dan Batang Merangin;
c.Industri pengolahan Kopi yang terdapat di Kecamatan Gunung Tujuh, Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Air Hangat Timur, Danau Kerinci, Bukit Kerman, dan Gunung Raya;
d.Industri pengolahan Kakao yang terdapat di Kecamatan Depati VII, Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, Danau Kerinci, Keliling Danau, Gunung Raya, Bukit Kerman, dan Batang Merangin;
e.Industri pengolahan Air Minum dalam kemasan yang terapat di Kecamatan Kayu Aro;
f.Industri pengolahan Tebu yang terdapat di Kecamatan Kayu Aro,Kayu Aro Barat, Gunung Kerinci, dan Siulak; dan
g.Industri pengolahan Hasil Kayu tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Kegiatan perindustrian yang diklasifikasikan kedalam industri kecil/industri rumah tangga. 2.1.4. Daerah Rawan Bencana Kabupaten Kerinci adalah salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang merupakan daerah rawan bencana. Mengingat wilayah Kabupaten Kerinci berada dekat dengan lokasi pertemuan lempeng aktif sumatera dan berada pada jalur rangkaian gunung api aktif dunia (ring of fire). Berdasarkan kondisi ini, wilayah Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang rawan terhadap bencana Gempa Bumi, tanah longsor dan letusan gunung api. Selain. itu, Kabupaten Kerinci juga rawan terhadap bencana banjir kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, angin puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit. Namun dalam rencana pola ruang ini, kawasan bencana alam yang di bahas adalah kategori bencana yang berdampak langsung terhadap keruangan di Kabupaten Kerinci diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api. A. Gempa Bumi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Kerinci berupa kawasan rawan bencana dengan skala intensitas gempa V-VIII MMI, dan merupakan kawasan dengan kategori kerawanan sedang-tinggi, yang terdapat di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil kajian BNPB tahun 2016 diketahui bahwa ancaman gempa bumi di Kabupaten Kerinci memiliki Indeks Ancaman dan Indeks Pen.duduk Sedang yang berarti bahwa wilayah Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman gempa bumi sedang. Data dan Gambaran klasifikasi kerawanan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.3. Tabel. 2.5 Risiko Bencana Gempa Bumi di Kab. Kerinci Tahun 2020 .*A Rendah Rendah Rendah Sumber : BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2020 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 Sosial (fiwa) Rendah Sedang Tinggi 424 2.599 231.579 .Fisik (Rp.Juta) Sedang 13.658 Ekonomi (Rp.Juta) Sedang 13.704 Linglcungan (Ha) Sedang Tinggi -„ Tinggi 1.704.568 Tinggi 1.802.014 Gambar 2.3 Gambaran Klasifikasi Kerawanan Bencana di Kabupaten Kerinci Kegempaan di Kabupaten Kerinci selama ini merupakan gempa tektonik yang terjadi akibat aktifitas tunjaman lempeng aktif samudera hindia dibawah lempeng benua asia dan sesar aktif sumatera. Berdasarkan sejarah gempa bumi, tercatat sebanyak 3 (tiga) kali gempa bumi di Kabupaten Kerinci yaitu Tahun 1908, 1995, dan 2009. Kejadian gempa bumi tahun 1995 berpusat di daerah pertemuan antara segmentasi Siulak-Batang Merangin dengan \ segmentasi Batang Suliti sehingga mengakibatkan kerusakan di kecamatan Keliling Danau (Benik) dan Kecamatan Air Hangat (Kemantan dan Semurup). Jumlah korban jiwa pada kejadian gempa bumi ini sebanyak 85 orang, bangunan rusak berat sebanyak 75 unit, rusak sedang 6.806 unit, dan rusak ringan 10.448 unit. Pada tahun 2009, terjadi gempa bumi yang bersumber di kecamatan gunung raya dengan. kekuatan 7,1 SR. Dampak dani bencana ini tidak menimbulkan korban jiwa akan tetapi penduduk sebagian besar di wilayah tersebut kehilangan rumah dan lapangan pekerjaan. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Kerinci terbagi atas 3 (tiga) tipologi kawasan yaitu: 1) Tipe A Kawasan ini berlokasi jauh dani daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Kawasan ini dicirikan dengan adanya kombinasi saling melemahkan dani faktor dominan yang berpotensi untuk merusak. Bila intensitas gempa tinggi (Modified Mercalli Intensity/ MMI- VIII) maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat. 2) Tipe B Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana. Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan bencana gempa pada tipe ini tidak disebabkan oleh satu faktor dominan tetapi disebabkan oleh lebih dani satu faktor yang saling mempengaruhi, yaitu intensitas gempa tinggi (MMI-VIII) dan sifat fisik batuan menengah. 3) Tipe C Kawasan ini mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar. Terdapat paling tidak dua faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi pada kawasan in Kombinasi yang ada antara lain adalah intensitas gempa tinggi dan sifat fisik batuan lemah, atau kombinasi dani sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak. \ B. Letusan Gunung Api Kawasan rawan letusan gunung api Kerinci terdapat di kawasan sekitar Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Gunung Tujuh. Berdasarkan tipologi wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Tipe A; Daerah ini ada di sepanjang lembah sungai yang berhulu dani puncak gunung api, melewati DAS Batang Merao, dan tidak tertutup kemungkinan luapan banjirnya sampai ke Danau Kerinci;
2. 2.Tipe B; Daerah ini berada di sepanjang lembah sungai yang berhulu dani puncak yang berada di Kecamatan Kayu Aro, Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci, dengan radius 10 Km; dan
3. 3.Tipe C; Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya dan beberapalembah sungai yang berasal dani daerah puncak gunung, dengan radius 5 km dani kawah. Data risiko bencana gunung api dan peta risiko bencana gunung api kabupaten Kerinci secara rinci disajikan pada Tabel 2.6. Tabel. 2.6 Data Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kab. Kerinci Tahun 2020 Rendah 8.171 Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi Fisik (Rp.Juta) Sedang 7 Ekonomi (Rp.Juta) Sedang 658 Lingkungan (Ha) Sedang Tinggi 201 Tinggi Sumber : BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2020 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Gunung Api di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 .47 1.211PATEEI 1011111111C1 • AIESKANA TATA AWAIT WILATATI KASAPATIN AMINO TAMUSI TNT • 11122 PIETA MAYAS. AIENCAJU1OUTARTO A MAIMMO II. • In1111. A••••••• .1401111 -.. Uad.,1,1.:•••• Sam 4E5 •001610.1. Sumber : BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2020 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 Kabupaten Kerinci memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Kerinci dengan tinggi 3.805 m dani permukaan laut. Gunung Kerinci sering juga disebut "peak of indrapura", atau gunung gadang, atau berapi kurintji, yang bertipe stratovolcano. Gunung kerinci secara geografis terletak pada 1°41,5' Lintang Selatan - 101°16' Bujur Timur dan secara administratif termasuk dalam administrasi Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Solok SelatanProvinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bahwa Gunung Kerinci termasuk ke dalam 18 gunung berapi aktif yang berstatus waspada di Indonesia. C. Tanah Longsor Ancaman tanah longsor di Kabupaten Kerinci memiliki Indeks Ancaman dan Indeks Terpapar Sedang. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman tanah longsor Sedang (BNPB Tahun 2016). Wilayah yang masuk dalam kawasan ini tersebar di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Adapun data risiko bencana dan gambaran klasifikasi kerawanan bencana tanah longsor di Kabupaten Kerinci tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.5. Tabel. 2.7 Risiko Bencana Lon sor di Kab. Kerinci Tahun 2020 Risiko Sedang 19.393 Fisik (Rp.juta) Sedang 77.182 Ekonomi (Rp.Juta) Sedang 55.278 Lingkungan (Ha) Sedang - 22.490 Sumber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 2012-2032 Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi 11.511 Tinggi 77.856 Tinggi 84.589 Tinggi 116.684 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun Gambar 2.5 Gambaran Klasifikasi Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 IMINIMINTAIII 1.11111106Tell RENNIN $11110.... TWA HAW. 141111.AT.4 ICAIIMPATi. KAMM. TANY011 PITA RIMINI SZINGAMA LONOSOR A --- otwou• 1E_ - •••••• •••••••••••• ORION. Surnber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 D. Banjir Berdasarkan kajian dani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016 diketahui bahwa risiko banjir di Kabupaten Kerinci memiliki indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar sedang yang berarti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman banjir Sedang. Adapun data risiko bencana banjir dan peta kawasan rawan banjir dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.6 Tabel. 2.8 Data Risiko Bencana Banjir di Kab.Kerinci Tahun 2020 Risiko Rendah 93.939 Rendah Sedang 50.262 Fisik (Rp.Juta) Sedang Tinggi 7.918 Tinggi 305.755 Ekonomi (Rp.Juta) Rendah Sedang Tinggi 264.412 544.243 Lingkungan (Ha) Rendah Sedang Tinggi 1.061 678 Sumber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tabun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 12001120122TAll KAMAPPATIAI 10100.2 101131CAMA TATA MAY. WILAVAN KANIVAATIE NIAINGITA214212 2012 • 2033 ANITA RAMIA12 111110CA14 0AINLAR A !t"..'.-r• .•! ii.•••••• 11/101.11011{1.111.101 MM. *2011110. Sumber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 Adapun wilayah Kabupaten Kerinci yang masuk dalarn kawasan rawan bencana banjir dengan klasifikasi kerawanan tinggi diantaranya adalah:
4. 1.Kecamatan Gunung Tujuh;
5. 2.Kecamatan Kayu Aro;
6. 3.Kecamatan Kayu Aro Barat;
7. 4.Kecamatan Gunung Kerinci;
8. 5.Kecamatan Siulak;
9. 6.Kecamatan Siulak Mukai;
10. 7.Kecamatan Air Hangat Barat;
11. 8.Kecamatan Air Hangat;
12. 9.Kecamatan Air Hangat Timur;
13. 10.Kecamatan Depati VII;
14. 11.Kecamatan Sitinjau Laut;
15. 12.Kecamatan Danau Kerinci;
16. 13.Kecamatan Keliling Danau; dan
17. 14.Kecamatan Bukit Kerman. E. Angin Puting Beliung Kawasan rawan bencana angin puting beliung merupakan jenis bencana yang bersifat kontinu atau dapat terjadi dimana saja. PENERINIAH KAIKIPATEN KE111111C1 KAISUPATEN KeRINC1 TAINUN 2013 • 3032 PiTA RAWAN 01401CANA ANOIN PUTING 01•11UNG GME MEMiliii • Ot•MINA0 LOKI. Ak SAAA Ar.if•A ?AAA.. WAS KANOV1414. - IASI* AM.. AlAk1 A.. A....A =FM. PAS 0000•000/.00401•104.1000000001, Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangat dan terlempar. Di Kabupaten Kerinci terdapat beberapa wilayah kecamatan yang sudah pernah terkena bencana angin puting beliung ini diantaranya adalah :
18. 1.Kecamatan Siulak;
19. 2.Kecamatan Air Hangat; dan
20. 3.Kecamatan Danau Kerinci. Peta resiko angin Puting beliung di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.7. Gambar 2.7 Peta Risiko Angin Puting Beliung di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Sumber BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 2.1.5.Aspek Demografi A. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 menurut data BPS mencapai 250.259 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Kecamatan berpenduduk terbanyak adalah Kecamatan Keliling Danau yang berpenduduk 25.454 jiwa saat masih bergabung dengan Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kecamatan berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Gunung Raya yang berpenduduk 8.415 jiwa. Tinggi atau rendah jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci lebih dipengaruhi oleh luas wilayah, di mana Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih besar memliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Begitu pula sebaliknya luas wilayah yang kecil memiliki jumah penduduk yang kecil pula. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tabel. 2.9 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabu •aten Kerinci Tabun 2016-2020 No Kecamatan 2016 Jumlah Penduduk 2017 8 2019 2020 Lain Pertumbuhan Penduduk per , Tabun (%) 2019-2020
21. 1.Gunung Tujuh 15.328 15.545 15.603 15.976 14.950 -0,06
22. 2.Kayu Aro 20.718 20.861 20.938 21.139 19.754 -0,07
23. 3.Kayu Aro Barat 20.369 20.511 20.587 20.782 20.482 -0,01
24. 4.Gunung Kerinci 12.005 12.069 12.114 12.190 12.760 0,05
25. 5.Siulak 20.518 20.625 20.701 20.827 22.884 0,10
26. 6.Siulak Mukai 11.282 11.341 11.383 11.451 11.139 -0,03
27. 7.Air Hangat Barat 8.467 8.477 8.508 8.496 9.906 0,17
28. 8.Air Hangat 11.168 11.180 11.221 11.204 11.474 0,02
29. 9.Air Hangat Timur 17.847 17.903 17.969 18.016 19.556 0,09
30. 10.Depati VII 14.910 14.986 15.041 15.130 16.790 0,11
31. 11.Sitinjau Laut 14.180 14.213 14.266 14.280 14.611 0,02
32. 12.Keliling Danau 22.161 22.184 22.266 22.229 25.454 0,15
33. 13.Danau Kerinci 15.862 15.876 15.935 15.904 17.856 0,12
34. 14.Bukit Kerman 11.526 11.535 11.578 11.552 12.369 0,07
35. 15.Gunung Raya 7.970 7.976 8.006 7.989 8.415 0,05
36. 16.Batang Merangin 11.491 11.500 11.615 11.517 11.859 0,03
37. 17.Tanah Cogok - 9.083
38. 18.Danau Kerinci - - 12.351 Barat Jumlah 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 0,80 Sumber : Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2021 Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dani waktu ke waktu. Ukuran laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu parameter kondisi kependudukan di suatu wilayah, serta dapat bermanfaat dalam menentukan proyeksi penduduk maupun berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kerinci pada 2019 - 2020 yaitu 0,80%. Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif berarti bahwa jumlah penduduk meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan jumlah penduduk menurun. Menurut tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi pertama yaitu Kecamatan Air Hangat Barat (0,17 %), kemudian tertinggi kedua yaitu Kecamatan Keliling Danau (0,15%). Sementara itu, terdapat kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk negatif, yaitu Kecamatan Kayu Aro (-0,07%). Laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat berkaitan dengan tinggi atau rendahnya pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi penduduk. B. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (dependency ratio). Sex ratio Kabupaten Kerinci adalah sebesar 100.8 %, menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Begitu pula sex ratio menurut kecamatan, sebagian besar memiliki nilai lebih dani 100%. Berbeda dengan. 6 kecamatan lainnya, Kecamatan Air Hangat Barat, Air Hangat, Air Hangat Timur, Depati VII, Sitinjau Laut,dan Keliling Danau memiliki sex ratio dibawah 100 % ,artinya jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2020 Jenis Kelamin Lakitaki
39. 1.Gunung Tujuh 7.606 7.344 14.950 103,6
40. 2.Kayu Aro 10.133 9.621 19.754 105,3
41. 3.Kayu Aro Barat 10.373 10.109 20.482 102,6
42. 4.Gunung Kerinci 6.578 6.182 12.760 106,4
43. 5.Siulak 11.458 11.426 22.884 100,3
44. 6.Siulak Mukai 5.692 5.447 11.139 104,5
45. 7.Air Hangat Barat 4.929 4.977 9.906 99,0
46. 8.Air Hangat 5.653 5.821 11.474 97,1
47. 9.Air Hangat Tirnur 9.774 9.782 19.556 99,9
48. 10.Depati VII 8.184 8.606 16.790 95,1
49. 11.Sitinjau Laut 7.229 7.382 14.611 97,9
50. 12.Keliling Danau 12.583 12.916 25.499 97,1
51. 13.Danau Kerinci 8.963 8.893 17.856 100,8
52. 14.Bukit Kerman 6.237 6.132 12.369 101,7
53. 15.Gunung Raya 4.214 4.201 8.415 100,3
54. 16.Batang Merangin 6.086 5.773 11.859 105,4 Jumlah 125.467 124.612 250.259 100,8 Sumber Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2021 C. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Angka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kerinci antara tahun 2016 - 2020 cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 kepadatan penduduk di Kabupaten Kerinci sebesar 100,40 jiwa/km2, menurun menjadi 71,15 jiwa/km2 pada tahun 2017. Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020. Kepadatan penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.11. Tabel 2.11 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020
55. 1.Gunung Tujuh 94,73 97,38 98,78 95,90 90
56. 2.Kayu Aro 178,74 181,13 182,43 184,36 172
57. 3.Kayu Aro Barat 97,93 99,25 99,96 101,50 99
58. 4.Gunung Kerinci 38,94 39,33 39,54 35,02 37
59. 5.Siulak 142,93 144,36 145,15 145,88 160
60. 6.Siulak Mukai 40,94 41,34 41,57 41,57 40
61. 7.Air Hangat Barat 597,74 599,08 599,72 601,27 701
62. 8.Air Hangat 52,90 53,02 53,08 53,01 54
63. 9.Air Hangat Timur 97,59 98,21 98,52 98,81 108
64. 10.Depati VII 509,47 514,45 517,20 545,62 606 Rasio Jenis mine li Kecamat , 111111 11108 ' "---"IreiMataillrgicatiati
65. 11.Sitinjau Laut 243,62 244,76 245,34 245,78 251
66. 12.Keliling Danau 60,68 60,80 60,87 61,17 70
67. 13.Danau Kerinci 70,04 70,17 70,23 69,35 78
68. 14.Bulcit Kerman 54,09 54,17 54,21 54,06 58
69. 15.Gunung Raya 22,91 22,94 22,96 20,52 22
70. 16.Batang Merangin 24,10 24,14 24,16 22,69 23 Kerinci 100,40 71,15 71,45 69,20 73 Sumber • Kerinci Dalam Angka Tahun 2021 D. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 - 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif; (2) umur 15 - 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/ usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/ tidak produktif. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.12, penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2020 menunjukkan dominasi pada penduduk usia produktif. Penduduk pada kelompok umur 20 - 24 tahun jumlahnya paling banyak, yakni mencapai 20.900 jiwa, sedangkan penduduk kelompok umur 70 - 74 tahun merupakan yang paling sedikit, yakni 4.670 jiwa. Apabila dilihat dani kelompok penduduk menurut umur, maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio). Perbandingan kelompok penduduk usia produktif (15-65 tahun) dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dani 65 tahun) di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 adalah 30 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 30 orang yang tidak produktif. Angka ketergantungan tersebut dapat dikatakan cukup rendah dalam arti rasio penduduk produktif lebih dominan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tertinggi yang BekeraUen Ditamatkan Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 -WNW liras Kelamin e o Jumlah Laki-1 Pere!ain 20.043 18.525 18.386 18.785 20.900 19.243 17.850 18.519 20.529 18.379 14.754 13.426 11.630 9.376 4.670 5.244 250.259 0-4 10.222 9.821 5-9 9.430 9.095 10-14 9.531 8.855 15-19 9.625 9.160 20-24 10.592 10.308 25-29 9.731 9.512 30-34 9.101 8.749 35-39 9.077 9.442 40-44 10.008 10.521 45-49 9.458 8.921 50-54 7.461 7.293 55-59 6.549 6.877 60-64 5.714 5.916 65-69 4.562 4.814 70-74 2.315 2.355 75+ 2.271 2.973 JUMLAH 125.647 124.612 Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2021. E. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Tabel 2.13, komposisi penduduk Kabupaten Kerinci menurut tingkat pendidikan, sebagian besar adalah Tamat SD/ Sederajat yaitu 52.088 jiwa atau 22,09 persen yang diikuti oleh Tamat SLTA/Sederajat yaitu 49.0572 atau 20,80 persen. Komposisi yang ketiga adalah Tamat SLPT/Sederajat yaitu 42.706 jiwa atau 18,11 persen. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang terendah adalah Tamat Strata III (S3) yang hanya 47 orang atau 0,02 persen. Selanjutnya komposisi yang terendah kedua adalah Tamat Strata II (S2) yaitu 582 jiwa atau 0,25 persen. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kab. Kerinci Tahun 2020 ekerja Jumlah terhadap gangguran Angkatan Kerja Angkatan Kerja <=SD/MI 51.542 175 51.717 99,66 SMP/MTs 27.454 350 27.804 98,74 SMA/SMK/MA 33.490 1.318 34.808 96,21 Perguruan Tinggi 14.701 1.324 16.025 91,74 Jumlah 127.187 3.167 130.354 97,57 Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2021. F. Struktur Penduduk Menurut Agama per Kecamatan Mayoritas penduduk di Kabupaten Kerinci pada Tahun 2016 beragama Islam sebanyak 235.212 jiwa atau 99,75 persen diikuti oleh Kristen sebanyak 437 jiwa atau 0,19 persen lalu Katolik sebanyak 126 jiwa atau 0,05 persen. Penduduk menurut agama per Kecamatan di Kabupaten Kerinci tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.14. Tabel 2.14 Penduduk Menurut Agama per Kecamatan Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Kecamatan 11111111111 Protestan Katolik Hindu Budha Lainny Gunung Raya 7.910 Bukit Kerman 10.930 Batang Merangin 10.662 Keliling Danau 24.318 Danau Kerinci Barat Danau Kerinci 17.307 Tanah Cogok Sitinjau Laut 14.285 Air Hangat 11.492 Air Hangat Timur 18.470 Depati VII 15.944 Air Hangat Barat 9.256 Gunung Kerinci 11.764 Siulak 21.062 Siulak Mukai 10.756 Kayu Aro 16.612 52 27 Gunung Tujuh 13.405 Kayu Aro Barat 13.594 Kerinci 227.767 60 30 Sumber Kabupaten Kerinci Da1am Angka Tahun 2021. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah yang manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Kerinci. A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dani sudut pandang ekonomi dapat dilihat dani analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dani aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha. Total PDRB Kabupaten Kerinci terus mengalami peningkatan dani tahun ke tahun, begitu pula dengan total PDRB di Provinsi Jambi. Persentase kontribusi PDRB Kabupaten Kerinci terhadap PDRB Provinsi Jambi terus meningkat, yaitu sekitar lebih dani 4,42 persen. Sektor pertanian, kehutan.an dan perikanan memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kabupaten Kerinci, sedangkan nilai PDRB paling rendah pada sektor pengadaan listrik dan gas dan jasa perusahaan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.15. Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.804,21 2.952,86 3.135,35 3.261,42 3.266,02 49,79 Pertambangan dan 82,32 86,30 90,85 96,65 110,65 1,69 Penggalian Industri Pengolahan 169,07 173,10 177,27 184,48 184,31 2,81 • Pengadaan Listrik dai Gas • Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan/ Education • Jasa Kesehatan dart Kegiatan Sosial R,S,T,13 Jasa Lainnya Produk Domestik Bruto Kabupaten Kerinci Produk Domestik Bruto Provinsi Jambi Lapangan Usaha I 2,2 1 63,50 143,12 48,62 370,48 408,17 59,45 2016 2017 20,96 21,82 365,67 539,57 99,62 102,75 2,37 2,51 329,41 348,64 243,48 260,22 91,30 97,89 92,28 99,30 5.464,05 5.784,49 130.501,13 136.501,71 385,65 574,95 153,25 2018 2019' 2020"* Kontribusi Tabun 2020 , 22,05 22,34 22,68 0,35 399,74 420,74 627,37 9,56 594,80 618,38 601,55 9,17 162,57 172,36 165,45 2,52 53,54 56,55 54,27 0,83 431,72 457,22 492,20 7,50 64,94 66,88 68,32 1,04 107,56 112,96 111,06 1,69 2,60 2,69 2,57 0,04 348,84 353,06 345,06 5,26 268,40 278,90 287,20 4,38 102,92 109,92 113,89 1,74 104,08 109,48 104,48 1,59 6.069,60 6.326,54 6.559,98 142.902,00 149.142,59 148.449,87 .umber rtenmict vaiam lingtca, 2021, Provinsi Jambi Dalam Ang Berdasarkan pertumbuhan PDRB per tahun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor konstruksi serta sektor informasi dan komunikasi mulai mengalami pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Kerinci tahun 2019 - 2024 didominasi oleh sektor-sektor primer. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakterinstik Kabupaten Kerinci yang merupakan wilayah perdesaan yang memiliki daerah pertanian di Provinsi Jambi meskipun lahan pertanian banyak dikonversi ke bangunan. Pada tahun 2020, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu industri pengolahan (-0,09), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-2,72), transportasi dan pergudangan (-4,01), penyediaan akomodasi dan makan minum (- 4,02), real estat (-1,68), jasa perusahaan (-4,48), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib (-2,27) dan jasa 6,62 5,30 6,18 4,02 7,74 4,84 5,27 6,38 1,93 2,38 2,41 4,06 4,06 3,76 5,82 6,35 4,06 5,40 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan clan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa Lainnya Produk Domestik Bruto Kabupaten Kerinci Produk Domestik Bruto Provinsi Jambi Su.mber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021. 0 lainnya (-4,57). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan dapat dilihat pada Tabel 2.16. Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dart Daur Ulang • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat M,N Jasa Perusahaan 0,14 Rata-rata 4,45 14,49 7,74 -0,09 2,14 14,69 6,94 1,52 49,11 2,41 13,785,47 3,96 6,67 7,08 6,08 6,02 -4,01 4,37 8,56 5,55 4,33 5,62 -4,02 4,01 9,58 10,18 5,77 5,91 7,65 7,82 7,23 6,82 2,26 2,99 2,15 4,29 4,19 3,15 4,68 5,02 -1,68 3,07 6,32 6,17 3,34 3,47 -4,48 2,96 5,19 5,84 0,06 1,21 -2,27 2,01 6,82 6,88 3,14 3,91 2,98 4,75 7,12 7,22 5,15 6,80 3,61 5,98 8,76 7,62 4,81 5.19 -4,57 3,32 6,72 5,86 4,93 4,23 3,69 5,086 4,37 4,60 4,69 4,37 8,57 6,56 3,45 3,96 -2,72 -0,46 3,514 1,04 1,32 3,65 5,25 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten kerinci sebesar 6,72% menurun menjadi 5,85% di Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 4,93% kemudian pada Tahun 2019 turun menjadi 4,23% sedangkan pada Tahun 2020 menurun menjadi 3,69% di Tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat sifnifikan yang diakibatkan oleh pendemi COVID-19. Meskipun menurun cukup tajam di Tahun 2020, tatapi pertumbuhan eknomi di Kabupaten Kerinci masih tercatat positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.8 Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 8 7 6 6,72 5 5,86 4,93 4 3,69 4,23 3 2 1 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021. B. Laju Inflasi Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara Peningkatan pendapatan dapat dipenuhi apabila pertumbuhan sektor-sektor ekonomi meningkat. Peningkatan kegiatan produksi mendorong permintaan barang dan jasa bahan baku. Oleh karena terjadi peningkatan permintaan sementara kuantitasnya terbatas maka posisi tawar barang dan jasa tersebut meningkat yang mengakibatkan perubahan harganya. Demikian seterusnya siklus kegiatan ekonomi berjalan sehingga di suatu wilayah memerlukan kondisi tercapainya keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kongruensinya untuk menjaga stabilitas perekonomian juga diperlukan titik elastisitas an.tara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Data Inflasi Provinsi Jambi dani Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.9. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 o Gambar 2.9 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 0,72 2016 2017 2018 2019 2020 Inflasi Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2021 C. PDRB PerKapita Indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah salah satunya adalah angka PDRB per kapita yang sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat 2016 2017 2018 2019 2020 41.148 40.026 40.363 37.729 38.834 23.1 Jambi Kerinci daerah tersebut. Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah, maka ketimpangan pendapatan berkurang. Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (dalam juta) dapat dilihat pada Gambar 2.10 Gambar 2.10 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 • Kerinci • Jambi Sumber . Kerinci Dalam Angka Tabun 2016-2020 Berdasarkan gambar 2.10 dapat diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kerinci menunjukkan trend meningkat, pada Tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Kerinci mencapai Rp. 23.172 meningkat menjadi Rp. 27.378 di Tahun 2020. Jika dilihat secara nil PDRB perkapita Kabupaten Kerinci masih mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2016-2020. D. Indeks Gini Koefisien gini (Gini Ratio) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidakserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.11. Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kerinci 0,32 0,28 0,28 0,32 0,32 0,32 w Jambi 0,36 0,35 0,39 0,39 0,32 0,32 Nasional 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,38 Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020 Berdasarkan gambar 2.11, perkembangan indeks gini Kabupaten Kerinci selama periode 2016-2020 secara rata-rata sebesar 0,29%, angka tersebut diartikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Kerinci relatif lebih merata bila dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan tingkat Nasional. Pada periode tahun yang sama indeks gini provinsi Jambi rata-rata sebesar 0,34% dan angka Nasional rata-rata sebesar 0,40%. E. Kemiskinan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Hak- hak dasar terdiri dani ha-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang dapat mempengaruhi Human Development Index. Kemiskinan juga dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah yang kompleks yang sebenarnya bermula dani kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatanpun terabaikan. Pada gambar 2.13 diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Kerinci jika dilihat dani trend pada Tahun 2015-2020 cenderung menurun, dimana pada Tahun 2015 tingkat kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 8,16%, dan menurun pada tahun 7,30 %. Perbandingan angka kemiskinan (persen) Kabupaten Kerinci dengan Provinsi jambi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.12. Gambar 2.13 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 • Kerinci M Jambi • Nasional (NJ ri d ,c, ri CID 01. (N CV CT. 1 1 ifi ii 1 1 1 o 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber Prouinsi Jambi dalam Angka, 2021 Tingkat kemiskinan Kabupaten Kerinci jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi dan Indonesia cukup balk pada lima tahun terakhir, dimana angka kemiskinan provinsi Jambi Tahun 2020 sebesar 7,97% dan Indonesia sebesar 10,19 %, Hal ini sejalan dengan angka Gini Ratio yang juga mengalam.i penurunan dengan pemerataan sempurna di Kabupaten Kerinci. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial A. Pend id ikan
71. 1.Angka Melek Huruf Angka melek huruf berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari- hari. Angka melek huruf merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dani perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Angka melek huruf Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.13. Gambar 2.13 Angka Melek Huruf Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci \L 97,41-7 Tahun 2016-2020 (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber : Dinas Pendidikan ,2021. Persentase penduduk yang melek huruf Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2016 persentase penduduk yang melek huruf di Kabupaten Kerinci adalah sebesar 97,54% lalu menurun pada Tahun 2017 menjadi 97,19 % kemudian meningkat lagi menjadi 97,56% pada Tahun 2018 dan meningkat menajdi 98,82% pada Tahun 2020 menurun menjadi 97,41%.
72. 2.Angka Rata-rata Lama Sekolah Indikator pengetahuan penduduk yang dapat mewakili tingkat keterampilan yang telah memperoleh pendidikan, diantaranya melalui rata-rata lama sekolah dani keseluruhan jenjang dan tingkat pendidikan formal yang pernah/sedang diduduki. Semakin tinggi mereka mengenyam pendidikan, diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik. Tantangan ke depan bagi perencanaan pendidikan dengan mengentaskan penduduk Kabupaten Kerinci untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Konsekuensinya anggaran pendidikan difokuskan pada pemerataan pendidikan dan terus dilakukannya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Demikian juga program peningkatan kesejahteraan rumah tangga, terutama yang di dalamnya ada anak-anak usia sekolah SD sampai dengan SLTP juga harus ditingkatkan. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.14 sebagai berikut. Gambar 2.14 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8 8 7,9 7,9 II 2016 2017 2018 2019 2020 8,06 8,19 8,2 8,21 8,55 8,07 8,15 8,23 8,45 8,55 Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 secara bertahap meningkat dengan capaian pada Tahun 2014 7,8 7,8 Kerinci •••n•.Prov. Jambi Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2016-2020 sebesar 7,77 Tahun menjadi sebesar 8,55 tahun pada tahun 2020. Dani Gambar 2.17, tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kerinci dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi sama berada pada angka 8,55 tahun di Tahun 2020. Untuk meningkatkan indikator ini dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya pendidikan serta membutuhkan waktu yang relatif panjang. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi pemerintah daerah dan dukungan sektor swasta.
73. 3.Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dani siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.17 Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabu .aten Kerinci Tahun 2015 - 2019 1 SD/MI Persen 100,96 108,00 107,11 104,90 114,9 2 SMP/MTs Persen 107,47 98,77 95,72 94,93 103,93 Sumber : Dinas Pendidikan, 2021. Pada jenjang SD/MI, APK memiliki kecenderungan berfluktuasi, dengan pertumbuhan negatif (-0,75% per tahun). 104,9 94,93 2019 103,2103,1 107,47 108 105 100 100 95 90 85 5,72 107,11 Sementara itu, APK SMP/MTs mengalami kecenderungan menurun dengan pertumbuhan negative (-0,77% per tahun). Pada tahun 2018, APK SD/MI sebesar 107,11% dan APK SMP/MTs sebesar 95,72 %. Pada Tahun 2019, APK pada semua jenjang pendidikan menurun, yaitu APK SD/MI sebesar 104,90 %; APK SMP/MTs sebesar 94,93 %. Diagram APK Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.15. Gambar 2.15 Diagram APK Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2019 110 2015 2016 2017 2018 SD/MI SMP/MTs Sumber : Dinas Pendidikan, 2021.
74. 4.Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada dijenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dani pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 - 12 tahun untuk SD/MI dan 13 - 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka partisipasi murni di Kabupaten Kerinci tahun 2016 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.18. Tabel 2.18 Angka Partisipasi Mural di Kabupaten Kerinci Tabun 2016 - 2020 Pertumbuhan No Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 Rata-rata (%Tahun) 1 SD/MI Persen 95,25 96,62 97,30 97,17 97,25 -0,75 2 SMP/MTs Persen 85,24 87,57 91,29 86,63 86,79 -0,74 Sumber : Dinas Pendidikan, 2021. Angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan negatif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu -0,75 persen untuk jenjang SD/MI dan -0,74 persen untuk jenjang SMP/MTs. Tahun 2019 APM Kabupaten Kerinci berada di atas angka 95 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar dani penduduk usia sekolah setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut juga menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.16. Gambar 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2019 t,. 100 95 90 85 80 75 2015 2016 2017 2018 2019 SD/MI •SM P/M Ts Sumber : Dinas Pendidikan tahun 2021 B. Kesehatan
75. 1.Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dani dalam) dan eksogen (faktor dani luar). Faktor endogen merupakan faktorfaktor yang dibawa bayi sejak lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor- faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar.AKB dapat menjadi salah satu indicator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data AKB ini dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.19. Tabel 2.19 Angka Kematian BayiMPWdi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 IRI No Indikator Satuan 201E, Angka Kematian Bayi
76. 2.Jumlah kelahiran hidup
77. 3.Angka Kematian Bayi Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 Angka kematian bayi di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, pada tahun 2016 mencapai 7,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 naik menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup, pertumbuhan rata-rata AKB di Kabupaten Kerinci yaitu -0,51 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi. Capaian penurunan AKB harus terus dilakukan melalui program-program pemerintah untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Grafik AKB di Kabupaten Kerinci ditunjukkan pada gambar 2.17. Gambar 2.17 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 15 2017 2018 2019 2020 Rata-rata . C/0 TaIwn) Jiwa per 1.000 kelahiran hidup 4.398 7,73 3.936 3,05 3.766 11,15 3.855 9,34 3.666 15,00 -0,79 -0,51 34 12 42 36 55 -0,60 7,73 3,05 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber : Dinas Kesehatan, 2021
78. 2.Angka Kematian Balita Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. AKABA di Kabupaten Kerinci lebih rendah dibandingkan dengan AKB. AKABA di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.20. Tabel 2.20 Angka Kematian Balita di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 o Indikato -Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata TRAIINn)
79. 1.Angka 1,00 Kematian balita
80. 2.Jumlah Jiwa 4.398 3.936 3.766 3.855 3.666 -0,79 kelahiran hidup
81. 3.Angka per 1.000 8,19 3,30 0,27 0,00 0,00 -1,00 Kematian kelahiran Balita hidup Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 Angka kematian balita di Kabupaten Kerinci dalam periode 2016 - 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, terdapat 8,19 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 3,30 pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0. Pertumbuhan rata-rata AKABA di Kabupaten Kerinci sebesar -1,00 persen per tahun. Angka kematian balita di Kabupaten Kerinci harus terus diturunkan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan, serta fasilitas dan pelayanan kesehatan. AKABA di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.18. Gambar 2.18 Angka Kematian Balita di Kakubapen Kerinci Tahun 2016-2020 Kematian Ibu
82. 2.Jumlah kelahiran hidup
83. 3.Angka Kematian Ibu 8,19 3,3 0,27 0 0 2016 2017 2018 2019 2020
84. 3.Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kerinci tahun 2016 - 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.21. Tabel 2.21 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 Pertumbuhan Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Tahun) Angka 5 3 1 0 1 () , (J5 Jiwa 4.398 3.936 3.766 3.855 3.666 per 1.000 kelahiran hidup Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kerinci menunjukkan kecenderungan menurun dani tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu -0,94 persen. Pada tahun 2016, jumlah AKI yaitu 1,14 Per 100.000 kelahiran hidup, menurun pada tahun 2020 menjadi 0,27 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.19. 1,14 0,76 0,27 0,00 -0,79 -0,94 Grambar 2.19 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 1,14 0,76 0,27 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber : Dincxs Kesehatan, 2021
85. 4.Angka Usia Harapan Hidup Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Data angka usia harapan hidup di Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.20 Gambar 2.20 Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 70 69,9 69,8 69,7 69,6 69,5 69,4 69,3 69,2 69,1 2016 2017 2018 2019 2020 --0—Angka Harapan Hidup 69,41 69,52 69,65 69,82 69,93 Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 Penduduk Kabupaten Kerinci secara umum memiliki angka usia harapan hidup 69 tahun atau lebih. Fluktuasi angka usia harapan hidup di Kabupaten Kerinci tidak terlalu besar. Pada tahun 2016, angka usia harapan hidup di Kabupaten Kerinci sebesar 69,41 tahun meningkat menjadi 69,93 tahun di tahun 2020. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin balk ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang balk. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda, jamkesmas, dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.
86. 5.Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dani jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kabupaten Kerinci, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kabupaten Kerinci. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 Pertumbuhan 017 2018 2019 2020 Rata-rata (% Tahun) 4 Pravelensi
87. 1.Balita Gizi Anak 4 4 0 Buruk Sumber : Dinas Kesehatan, 2021
88. 6.Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya. Kepemilikan KIS di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.23. Tabel 2.23 Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 120.050 166.535 167.164 174.168 189.028
89. 1.Kepemilikan Indonesia Kartu Unit Sehat (KIS) Sumber : Dinas Kesehatan, 2021.
90. 7.Stunting Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan, Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan dimasyarakat. Susunan Desa Lokasi (Lokus) penanganan Stunting di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.24. Tabel 2.24 Susunan Desa Lokasi (Lokus) penanganan Stunting di Kabu s aten Kerinci Tahun 2021-2022 Lokus Lama1. Lubuk Pauh Gunung Tujuh
91. 2.Bumbun Duni Gunung Tujuh Lokus Lama
92. 3.Pesisir Bukit Gunung Tujuh Lokus Lama
93. 4.Bendung Air Timur Kayu Aro Lokus Lama
94. 5.Talang Tinggi Siulak Mukai Lokus Lama
95. 6.Sungai Langkap Siulak Mukai Lokus Lama
96. 7.Mukai Hilir Siulak Mukai Lokus Lama
97. 8.Koto Lua Siulak Mukai Lokus Lama
98. 9.Mukai Seberang Siulak Mukai Lokus Lama
99. 10.Senimpik Siulak Mukai Lokus Lama
100. 11.Munkai Mudik Siulak Mukai Lokus Lama
101. 12.Pasir Jaya Siulak Mukai Lokus Lama
102. 13.Sungai Kuning Siulak Mukai Lokus Lama
103. 14.Baru Air Hangat Air Hangat Lokus Lama
104. 15.Benik Keliling Danau Lokus Lama
105. 16.Pengasi Lama Bukit Kerman Lokus Lama
106. 17.Koto Tengah Air Hangat Air Hangat Lokus Lama
107. 18.Hamparan Pugu Air Hangat Lokus Lama
108. 19.Hiang Sakti Sitinjau Laut Lokus Lama
109. 20.Koto Sekilan Sitinjau Laut Lokus Lama
110. 21.Talang Kemulun Danau Kerinci Lokus Lama
111. 22.Tebing Tinggi Danau Kerinci Lokus Lama
112. 23.Ssanggaran Agung Danau Kerinci Lokus Lama
113. 24.Pualau Tengah Keliling Danau Lokus Lama
114. 25.Koto Tengah Siulak Siulak Lokus Lama
115. 26.Mukai Tengai Siulak Mukai Lokus Lama
116. 27.Lempur Hilir Gunung Raya Lokus Baru
117. 28.Masgo Gunung Raya Lokus Baru
118. 29.Lobo Kecil Bukit Kerman Lokus Baru
119. 30.Lubuk Tabun Siulak Mukai Lokus Baru
120. 31.Kemantai Kebalai Air Hangat Timur Lokus Baru
121. 32.Koto Periang Kayu Aro Lokus Baru
122. 33.Lempur Tengah Gunung Raya Lokus Baru
123. 34.Sangir Tengah Kayu Aro Lokus Baru
124. 35.Kota Majidi di Air Air Hangat Lokus Baru
125. 36.Lindung Jaya Kuyu Aro Lokus Baru
126. 37.Keluru Keliling Danau Lokus Baru 2.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga A. Kebudayaan Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan merupakan warisan sosial seperti bahasa dapat dipindahkan dani generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan masyarakat itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hashl karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tank tersendiri seperti Kenduri Sko, Kenduri Peresmian Pernikahan Tani Tale Keberangkatan Haji, Tan Tupai, Tani Upacara Asyiek, Tani Ngugah Harimau, Lemang Kantong Semar, Pesta Pemdan lain-lain.
127. 1.Grup Kesenian Kerinci kaya dengan seni dan budaya, itu terbukti dani banyaknya kesenian-kesenian tradisional khas Kabupaten Kerinci, hampir disetiap desa dan kecamatan di Kabupaten Kerinci semuanya memiliki kesenian daerah masing- masing. Perhitungan jumlah grup kesenian yaitu jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Perhitungan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan untuk bidang kebudayaan Kabupaten Kerinci. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci, ditunjukkan pada tabel di Tabel 2.24. Tabel 2.24 Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Pertumbuhan t7 2018 2019 2020 Rata-Rata (% /Tabun.)
128. 1.Jumlah grup 187 224 kesenian
129. 2.Jumlah Penduduk 235.802 236.782
130. 3.Jumlah grup 7,93 9,46 kesenian/ 10.000 penduduk &Amber Dinas Parturlsat a, 2021 Jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan pada periode 2016 - 2020 dengan pertumbuhan rata- rata per tahun 5.08 persen. Jumlah grup kesenian pada tahun 2016 yaitu 187 unit, meningkat menjadi 224 unit pada tahun 2017. Peningkatan sekitar 8 unit terjadi pada tahun 2018, menjadi 232 unit. Pada tahun 2019, terjadi kembali peningkatan menjadi 240 unit. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan 12 unit menjadi 228 unit. Peningkatan jumlah grup kesenian secara umum merupakan dampak positif dani ikon Kabupaten Kerinci sebagai ikon wisata jambi yang kental akan warisan budaya. Oleh karena itu terdapat banyak seniman dengan bakat seni yang beragam. Akan tetapi, penurunan jumlah grup kesenian pada setahun terakhir hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar eksistensi grup kesenian di Kabupaten Kerinci masih lestari.
131. 2.Gedung Kesenian Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Gedung Kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan dani tahun 2016-2020 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun per 10.000 penduduk sebesar 12,14 persen. Data lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.25. 232 240 228 5,06 237.731 238.682 250.259 1,50 9,76 10,06 9,11 3,53 Tabel 2.25 Jumlah Gedung Kesenian Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 ertumbuhan No Indikator Rata-Rata
132. 1.Jumlah gedung 28 60 26 40 47 13,82 kesenian
133. 2.Jumlah Penduduk 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 1,50
134. 3.Jumlah gedung 1,19 2,53 1,09 1,68 1,88 12,14 kesenian/ 10.000 penduduk Sumber : Dinas Pariwisata, 2021 B. Pemuda dan Olah Raga Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan. Capaian prestasi olahraga menjadi kebanggaan bagi suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah berupaya untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga maupun melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelatih dan atlit. Berdasarkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0445 Tahun 2014, Gedung Olahraga (GOR) adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (indoor). Gedung olahraga adalah suatu sarana pendukung kegiatan olahraga warga Kabupaten Kerinci. Penghitungan indikator jumlah gedung olahraga ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Jumlah Gedung Olah Raga di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26. • Tabel 2.26 Jumlah Gedung Olah Raga di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020
135. 1.Gedung Olahraga 1 1 1 4 4
136. 2.Jumlah Penduduk 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259
137. 3.Rasio per 10.000 penduduk 0,04 0,04 0,04 0,17 0,17 Sumber : Dispora, 2021. Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 mempunyai jumlah yang tetap, yaitu 1 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, secara umum terdapat peningkatan rasio karena fluktuasi jumlah penduduk. Pada tahun 2018, jumlah rasio gedung olahraga 0,04 per 10.000 penduduk, meningkat menjadi 0,17 gedung per 10.000 penduduk pada tahun 2019. Peran pemerintah daerah melalui Dispora dalam memaksimalkan potensi para atlet dan mampu memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan prestasi atlet. Saat ini keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk pengembangan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulasi bagi peningkatan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan pada pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Kabupaten Kerinci sebagai sebuah kabupaten yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat. Pengelolaan gelanggang olahraga itu sendiri pada saat ini masih terkendala anggaran untuk memenuhi kapasitas sarana prasaran.a penunjang untuk pelatihan olahraga atlet, Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pendanaan dan dukungan prasarana dan sarana olahraga dianggap belum kuat dan itu sering \- dituding menjadi salah satu sebab terpuruknya prestasi olah raga Indonesia, begitu juga dengan kepedulian masyarakat dan stakeholders terkait dirasa belum memadai, Saat ini dan kedepan, kegiatan olah raga akan sering dikalaborasikan dengan event budaya, event pariwisata dan entertainment, dan trendnya semakin menguat dan dinamis. 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Urusan Wajib A. Pendidikan
138. 1.Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS SD/MI di Kabupaten Kerinci didapatkan dani hasil perhitungan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun yang bersekolah dan APS SMP/MTS didapatkan dani hasil perhitungan jumlah siswa SMP/MTS usia 13-15 tahun yang bersekolah,sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.27. Tabel 2.27. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 .2016 . Angka Partisipasi Sekolah Dasar 99,7 (SD)/MI
139. 2.Angka Partisipasi Sekolah Menengah 96,9 Pertama (SMP)/ MTS Sumber : Dinas Penclidikan Kabupaten Kerinci 2020 Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan 2017 2018 2019 2020 102,9 100,4 98,2 99,89 97,1 64,9 62,3 63,1 32.456 23.285 23.518 23.424 25.309 terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2016 sebesar 99.70 persen, artinya hampir 98 persen penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Kerinci sedang bersekolah bahkan pada tahun 2017-2019 nilai APS diatas angka 100 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar dani penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2016 adalah 96.9 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 62.3 persen,hal ini perlu dikaji penyebabnya terutama masalah aksesbilitas, keterjangkauan, dan kesadaran masyarakat. Tetapi, dapat juga disebabkan berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang SMP/MTS.
140. 2.Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Ketersediaan bangunan gedung sekolah merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan.Data padatabel menunjukan bahwa secara keseluruhan kebutuhan dan ketersediaan gedung sekolah di jenjang SD/MI dan SMP/MTS meningkat dani tahun ke tahun. Berikut merupakan data ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.28. Tabel 2.28 Jumlah Gedung Sekolah Dan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 .VIRgirriniitouh an 2020 Rata-Rata (100(3/0/T443,404 PONIMPOIRr Jenjang Pendidikan
141. 1.SD/MI 1.1 Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7- 12 Tahun Rasio Per 10.000 SMP/MTS Jumlah Gedung 1PRWRIM 2016 203 2018 2019 228 229 231 332 70 98 98 142 171 52 51 51 87 98 434 17.46 6.03 25.02 17.17 Sekolah 2.3 Jumlah Penduduk 9.427 7.679 7.756 8.487 9.218 0.56 Kelompok Usia 13-15 Tahun 2.4 Rasio Per 10.000 55 66 66 103 106 17.82 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, 2021. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap pendidikan sangat baik terlihat data pada tabel yang menunjukkan dani tahun 2016-2020 ketersediaan gedung sekolah SD/MI dan SMP/MTS terus bertambah. Jumlah SD/MI tahun 2016 di Kabupaten Kerinci adalah 228 unit dengan rasio 70 per 10.000 penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan untuk gedung sekolah SMP/MTS sebanyak 52 unit dengan rasio 55 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun, artinya setiap 1 unit bangunan sekolah SD/MI bisa menampung 143 siswa dan untuk jenjang SMP/MTS bisa menampung 182 siswa sedangkan pada tahun 2020 meningkat secara signifikan sebesar 434 unit dengan rasio 171 untuk SD/MI dan untuk gedung SMP/MTS menjadi 98 unit dengan rasio 106,yang artinya setiap 1 unit bangunan sekolah SD/MI bisa menampung 58 siswa dan untuk jenjang SMP/MTS bisa menampung 94 siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007untuk satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Sedangkan untuk satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, melayani maksimum 2000 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar di Kabupaten Kerinci sudahmemenuhi standar ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTS.
142. 3.Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTS Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan.Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru.Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar mutu pengajaran tercapai.Jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SPM/MTS yang dihitung adalah baik guru PNS maupun swasta (non-PNS). Formula untuk menghitung rasio guru/murid adalah jumlah murid dibagi dengan jumlah guru yang tersedia.Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.29. Tabel 2.29 Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 PEN DIDIKAN JENJANG lir 2016 277111,772019 2020
143. 1.SD/MI 1.1 Jumlah Guru 2.684 2.612 2.829 2.476 2.539 1.38 1.2 Jumlah Murid 32.077 23.271 25.973 23.280 22.983 8.00 1.3 Rasio 12 9 9 9 9 2 SMP/MTS 2.2 Jumlah Guru 1.248 1.276 1.276 1.330 1.415 3.19 2.3 Jumlah Murid 9.319 7.854 7.854 7.583 7.570 5.06 2.4 Rasio 7 6 6 6 5 8 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2020 Data pada tabel,rasio guru/murid SD/MI di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dan perubahan yang tidak begitu signifikan. Pertumbuhan rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2016 - 2020 mendekati angka 7, berarti bahwa satu orang guru mengajar 7 murid. Pertumbuhan rata-rata rasio guru/murid SMP/MTs yaitu 8 yang berarti satu guru mengajar 8 murid.Berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2,ayat (2) poin 5 " setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik". Dapat disimpulkan bahwa jumlah ketersediaan guru untuk mengajar sekelompok muriddi Kabupaten Kerinci sudah cukup. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan semakin lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.
144. 4.Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu NO Pertuifiginian Rata-Rata (100% Priiivaiii No. Jeniang Pendidikan 2016 Mt 2018 2019 2020 Pertumbuhan 4IV 4406, 1 Sekolah Dasar 100 99 100 100 100 100,00 (SD)/MI 2 Sekolah Menengah 99.76 100 Pertama (SMP)/mTs 99 100 100,00100 jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin,dan keadaan geografis.Data perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.30. Tabel 2.30 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 1 Angka Putus Sekolah,Sekolah Dasar (SD)/MI 2 Angka Putus Sekolah,Sekolah Menengah 0,14 0,18 0,11 0 Pertama (SMP)/MTS Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2020 Berdasarkan tabel, angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten kerinci dalam kurun waktu 2016 - 2020 menurun. Pada tahun 2016, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,35 persen dan terus mengalami penurunan hingga 0,01 persen pada tahun 2019 dan menurun lagi pada tahun 2020. Hal tersebut mengisyaratkan kondisi yang baik ditiap jenjang pendidikan di Kabupaten Kerinci.
145. 5.Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Data perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.31. Tabel 2.31 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 0,35 0,08 0 0,01 NA NA Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, 2021. Berdasarkan Tabel 2.30 angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 - 2020 cenderung mengalami kenaikan.Angka kelulusan tingkat SD/MI selama beberapa tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Kondisi ini harus dipertahankan agar angka kelulusan tidak turun dan tetap pada kondisi siswa lulus seluruhnya. Kecenderungan yang meningkat untuk kelulusan semua tingkat pendidikan ini mengindikasikan kualitas pendidikan. di Kabupaten Kerinci yang semakin baik. Faktor dani guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan angka kelulusan tersebut. B. Kesehatan
146. 1.Rasio Posyandu per Satuan Balita Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dan, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.Jumlah posyandu dan balita Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.32. Tabel 2.32 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 11.11MIP %NW Pe aoLa 2019 20,2() , Rata-Rata 1 Jumlah Posyandu 304 303 2 Jumlah Balita 27.882 22.103 3 Rasio per 1000 11 14 Balita Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021. Indikator 290 300 295 22.588 23.700 13.675 13 13 22 aneiglattair -16,31 18,60 -0,75 Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasio posyandu per satuan balita sebesar 11, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 11 posyandu dengan rata-rata 90 balita dilayani 1 unit posyandu.Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah balita yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,jumlah posyandu sebesar 295 unit dan jumlah balita sebanyak 13675 balita dengan rasio 22 artinya setiap 1 unit posyandu melayani 45 balita. Rasio ideal yaitu 1 posyandu untuk 100 balitaartinya jumlah posyandu di Kabupaten Kerinci dapat melayani jumlah balita yang ada. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pada layan.an kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di kelurahan. Semakin tinggi angka rasio posyandu mempresentasikan semakin baik pelayanan posyandu terhadap kebutuhan balita di Kabupaten Kerinci.
147. 2.Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk Puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 10.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Rasio Puskesmas di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.33. Tabel 2.33 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 618 2019* 2020 Igktumb Rata-Rata (%/Tallip) 2,53 No. Indikator 2016 201 11111111k— AIL
148. 1.Jumlah Puskesmas
149. 2.Jumlah Penduduk
150. 3.Rash) per 10.000 0,81 0,89 0,88 penduduk Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021 1,50 1,02 235.802 236.782 237.791 238.682 250.259 Dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah puskesmas mengalami pertambahan. 1 unit. Jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk Kerinci pada tahun 2020, maka pertambahan jumlah puskesmas belum dapat mengimbanginya. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas tidak mengalami perubahan dani tahun sebelumnya. Rasio menunjukkan angka 0,81 untuk tahun 2016 dan tahun 2020 0,84 artinya 1 unit puskesmas di Kabupaten kerinci mampu melayani 11.917-12410 penduduk.Buku pedoman kerja Puskesmas (1992) menyebutkan bahwa sasaran penduduk yang dilayani untuk sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk. Hal ini bisa diartikan bahwa pendirian sebuah Puskesmas idealnya ditempatkan pada suatu wilayah yang jumlah penduduknya 30.000 jiwa, prioritas utama ditujukan untuk kecamatan yang penduduknnya 10.000 jiwa untuk kecamatan diluar Pulau Jawa, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk 1:16.000 jiwa sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kerinci telah memenuhi standar nasional tersebut.
151. 3.Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesehatan yang diberikan pada unit pelayanan dan tuntutan dani masyarakat atas pelayanan yang cepat dan terjangkau sudah menjadi kebutuhan mendesak sehingga berdiri Puskesmas Pembantu yang tersebar disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Rasio Puskesmas pembantu terhadap penduduk idealnya sebesar 1 : 1.500 jiwa. Data pada tabel di atas, pertambahan jumlah pustu pada tahun 2016- 2019 bertambah 1 unit,dengan bertambahnya jumlah penduduk maka penambahan pustu dilakukan kembali sebanyak 1 unit pada tahun 2020. Dani rasio dapat dijelaskan 1 unit Puskesmas Pembantu di Kabupaten Kerinci dapat melayani 5200-5300 jiwa angka tersebut masih jauh dani rasio ideal. Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.34. Tabel 2.34 Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2018 2019 2020 Pertumbuhan Rata-Rata No Indikator 2016 2017 Jumlah Puskesmas Pembantu
152. 2.Jumlah 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 Penduduk
153. 3.Rasio per 10.000 1,91 1,90 penduduk Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.
154. 4.Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dani fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 5 tahun belum ada penambahan bangunan sedangkan, jumlah penduduk terus bertambah rata-rata 1,5 persen per tahun. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum, tingkat pelayanan rumah sakit dalam cakupan wilayah kabupaten/kota adalah satu unit rumah sakit melayani 240.000 jiwa. Dapat disimpulkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Kerinci masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.35. Tabel 2.35 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 Perturnbuhan 2018 2019 2020 Rata-Rata /Tahun) 1 J umlali Rumah 1 1 1 1 1 0,00 Sakit 2 Jumlah Penduduk 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 1,50 3 Rasio 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -1,48 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2021
155. 5.Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio ideal dokter dengan penduduk adalah 1:2500, untuk itu Kabupaten kerinci masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan khususnya dokter karena dani data dapat 1. 45 45 46 46 47 1,09 1,50 1,93 1,93 1,88 -0,40 Iir No. Indikator 2016 2017 Jumlah Dokter 76 77 Pertumbubsn Indikator Rata-Rata disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang terus bertambah tiap tahunnya tidak diimbangi penambahan jumlah dokter,rasio menunjukkan angka 3,04 untuk tahun 2020,artinya kondisi pada saat ini 1 orang dokter melayani 3293 jiwa. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.36. Tabel 2.36 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 IMO" PertudIMP). 2018 IL = 20 , 20 Rata-Rata / Tahunj 77 75 76 0,00 2 Jumlah Penduduk 3 Rasio 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 3,22 3,25 3,24 3,14 3,04 1,50 -1,48 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2021
156. 6.Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (2006) merupakan seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). Rasio menunjukkan angka 12 pada tahun 2019 artinya 1 bidan dapat melayani 820 jiwa. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1:1.000, pelayanan bidan terhadap penduduk Kabupaten Kerinci dalam keadaan baik. Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.37. Tabel 2.37 Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 411 1 Jumlah Bidan 277 277 296 291 291 286,4 2 Jumlah Penduduk 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 239851,2 3 Rasio 12 12 12 12 12 12 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2021
157. 7.Rasio Perawat per Satuan Penduduk 2020 Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) -3,97 018 2019 1,50 -5,38 Perawat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Rasio perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Perawat berbanding jumlah penduduk. Data pada tabel menjelaskan bahwa jumlah perawat tiap tahun semakin menurun namun jumlah penduduk terus bertambah, sehingga rasio berkurang tiap tahunnya, Jumlah perawat berkurang secara signifikan terutama tahun 2017 sebanyak 553 bidan menjadi 404 bidan, jumlahnya tetap tahun 2018-2020. Untuk pelayanan perawat di Kabupaten Kerinci masih memenuhi standar, dapat dilihat data rasio tahun 2020 yang artinya 1 perawat dapat melayani 620 jiwa. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 855. Rasio perawat per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.38. Tabel 2.38 Rasio Perawat per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 No. Indikator 2016 2017 ataibm. 1 Jumlah Perawat 2 Jumlah Penduduk 235.802 3 Rasio 20 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021. 475 236.782 237.731 238.682 250.259 23 17 17 16
158. 8.Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan yang >80% jumlah bayinya sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Data cakupan UCI Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan 2.99 No. Indikator 2,99 persen tiap tahunnya, angka cakupan kelurahan UCI 97,21% mendekati 100%,hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi. Angka cakupan. kelurahan UCI Kabupaten Kerinci belum sesuai dengan target nasional, masih ada 8 kelurahan dimana penduduk balita belum mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Menurut SPM nasional cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya. Untuk mencapai target nasional pendekatan terhadap pemangku desa seperti camat, lurah untuk mensosialisasikan jadwal imunisasi dapat dilakukan guna peningkatan cakupan UCI. Penggerakan kader sebagai pendekatan masyarakat seperti belum lengkapnya pemberian imunisasi pada beberapa bayi, kemudian dilakukan sweeping dan penyuluhan turut membantu peningkatan cakupan UCI. Cakupan. desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.39. Tabel 2.39 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuha t il Rata-Rat (% /Tahun) 1 Jumlah Kelurahan UCI 2 Jumlah Kelurahan 3 Cakupan Kelurahan UCI Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021. 247 279 279 279 287 287 287 287 86,06 97,21 97,21 97,21 248 287 86,41
159. 9.Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Anak usia di bawah lima tahun (balita) merupakan kelompok yang banyak menderita gizi buruk. Banyak faktor yang menyebabkan anak kurang gizi mulai dani kurang asupan gizi, ada penyakit infeksi, pengasuhan kurang memadai, kurang tersedia pangan di tingkat rumah tangga, dan kebersihan sanitasi kurang baik. Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Balita gizi buruk (sangat kurus) yang dirawat map maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun saran kesehatan. Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Kerinci sudah mampu mencapainya dani tahun 2016-2020 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan selalu pada angka 100 persen. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.40. Tabel 2.40 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
160. 1.Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan 11 4 3 3 4
161. 2.Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan 11 4 3 3 4
162. 3.Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021
163. 10.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati tiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 0.35 persen jika dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita TBC. Capaian pelayanan terduga TBC sesuai standar masih dibawah target, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau orang yang mendapat pelayanan dan ditatalaksana sesuai standar. Perlu di analisis sebab-sebab masyarakat belum berkunjung apakah -7..mr.797eg. No. 2016Indikator persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan terduga TBC. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat, kemampuan petugas, jumlah sarana pelayanan dan kelengkapan alat untuk mendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan bisa dijadikan acuan untuk dapat memenuhi SPM nasioal 100% tahun berikutnya. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.41. Tabel 2.41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Pertaffielian
164. 1.Jumlah penderita baru TBC BTA 142 yang ditemukan dan diobati
165. 2.Jumlah perkiraan penderita 546 baru TBC BTA
166. 3.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.
167. 11.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dikenal di Indonesia sebagai penyakit yang endemis terutama bagi anak-anak. Data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kerinci menunjukkan angka 100% dani tahun 2016-2020. Meskipun sudah mencapai standar nasional dalam penanganan DBD sebesar 100%,kita tidak boleh lengah karena jumlah penderita DBD tahun 2020 meningkat secara signifikan sebanyak 43 orang. Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk aides aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat baik secara lingkungan, biologis maupun secara kimiawi. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes berkembang baik. 2017 2018 At- 2019 2020 Rata-Rata (% a1n) 135 128 128 140 -0,35 776 776 775 775 729,6 17 16 15 12 17,2 16 12 6 17 43 100 100 100 100 100 16 12 436 17 Cakupan Penemuan dan Penanganan. Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.42. Tabel 2.42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabu 'aten Kerinci Tahun 2016-2020
168. 1.Jumlah penderita baru penyakit DBD yang ditemukan dan diobati
169. 2.Jumlah perkiraan penderita baru penyakit DBD
170. 3.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2021 C. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
171. 1.Kondisi Jalan Kabupaten Kerinci Panjang jalan Kabupaten Kerinci sampai tahun 2018 adalah 933,12 Km dengan kondisi Baik sepanjang 367,13 atau 39,34 persen, kondisi Sedang 51,33 Km atau 5,50 persen, kondisi Rusak Ringan sepanjang 243,93 Km atau 26,14 persen, dan kondisi Rusak Berat 270,01Km atau 29,01 persen. Bila dilihat dani kategori Mantap dan Tidak Mantap maka pada tahun 2018 jalan Kabupaten Kerinci yang dalam kondisi Mantap adalah sepanjang 418,46 atau 44,85 persen dan kondisi Tidak Mantap adalah sepanjang 514,66 Km atau sebesar 55,15 persen. Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.43. TATIIS JALAN Km 437,43 2015 2016 48,84 Km 473,62 2017 JA ours. 50,76 rift Km 499,19 2018 53,50 Km 484,25 201 2000 Km % 54,5046,88 455,-77 51,90 508,55 164,43 17,62 168,09 18,01 154,70 16,58 132,82 14,23 140,26 15,03 141,23 15,14 331,26 35,50 309,26 33,14 304,80 32,66 301,11 32,27 308,62 33,07 283,34 30,36 933,12 933,12 933,12 933,12 933,12 933,12 290,50 31,13 315,63 33,83 345,72 37,05 367,13 39,34 393,60 42,18 403,23 43,21 18,70 2,00 43,23 4,63 43,71 468 51,33 5,50 42,15 4,52 53,65 5,75 320,12 34,31 308,88 33 10 271,32 29 08 243,93 26,14 228,93 24,53 185,55 19,88 303,80 32,56 265,38 28,44 272,37 29,19 270,73 29,01 268,44 28,77 290,69 31,15 933,12 933,12 933,12 933,12 933,12 933,12 309,20 33,14 358,86 38,46 389,43 41,73 418,46 44,85 435,75 46,70 456,88 48,96 623,92 66,86 574,26 61,54 543,68 58,26 514,66 55,15 497 37 53,30 476,24 51,04 933,12 933,12 933,12 933,12 933,12 933,12
a.Mantap I. JENIS PERMUKAAN
a.Aspal Penetrasi Macadam
b.Telford / Kerikil Tanah Belum Tembus JUMLAH IL KONDISI JALAN
a.Balk b.
c.RusE Rusak Berat JUNLAH
m.ICEMANTAPAN JALAN Sedang gan Tidak Mantapb. JUMLAH Sumber : Dines PUPR Tahun 2021 Tabel 2.43 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2020
1. 2.Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk (panjang jalan yang dilalui roda 4). Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Rasio panjang jalan per satuan jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.44. Tabel 2.44 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2020
2. 1.Panjang Jalan (1cm) 933.120 933.120 933.120 933.120 933.120
3. 2.Jumlah Penduduk (Jiwa) 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 Rasio 3,96 3,94 3,93 3,90 3,72 Sumber : Dinas PUPR, 2021. Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata rasionya sebesar 3,9 yang nilai yang menunjukkan kecenderungan menurun yang diduga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalan yang tidak bertambah dani tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/ KPTS/ M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/ 1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci masih memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
4. 3.Rasio Layanan Irigasi Pengertian rasio layanan irigasi adalah perbandingan panjang saluran irigasi terhadap luas lahan budidaya. Rasio layanan irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pembangunan irigasi ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hash l pertanian. Rasio layanan irigasi di Kabupaten Kerinci tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.45. Tabel 2.45 Rasio Layanan irigasi di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 IOW In4ikator 206- 2017 2018 , 2019 2020 A IrigasRsi 2 Luas lahan budidaya pertanian 3 Rasio 64,4 30,3 Sumber Dinas PUPR, 2021. Rasio layanan irigasi di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dani tahun ke tahun, baik panjang saluran irigasi maupun luas lahan budidaya pertanian artinya kemampuan saluran untuk membawa sejumlah air dani sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan tidak berjalan secara optimal. Data tahun 2016 angka rasio cukup baik,yaitu 64.4 % menurun lagi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 namun pada tahun 2020 ada penambahan saluran irigasi sepanjang 1911 meter, kenaikan rasio ini disebabkan oleh pemeliharaan saluran irigasi atau memang ada pembangunan saluran baru. Masalah utama irigasi meliputi pendangkalan waduk, pendangkalan bendung dan kanal, kerusakan saluran akibat lemahnya pemeliharaan, sistem irigasi tidak lagi sesuai dengan tuntutan perubahan iklim, buruknya distribusi dan pengelolaan air, serta perbaikan dan pemeliharaan yang acap kali dijadikan proyek segelintir orang. Pendangkalan juga dipicu longsornya dinding saluran irigasi karena dinding saluran umumnya berupa tanah. Dinding saluran irigasi yang tak memadai juga memicu kebocoran penyaluran air. Air irigasi merembes di dinding-dinding tersebut sehingga menurunkan debit air. Persoalan irigasi yang tidak memadai terus menjadi momok petani, tidak berfungsinya saluran irigasi dapat mengurangi hasil panen. 1 Panjang Saluran 10.320 4.849 16.022 16.022 800 2064 3975 12.943,97 12.943,97 12.943,97 6,2 15,9 30,7 17 1.804,72 0,94 18 1.804,72 19 1.804,72 20 1.804,72 20 1.804,72 D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Derajat kesehatan dapat dilihat dani kesehatan rumahnya dan kemampuan masyarakat untuk mengakses air bersih yang akan digunakan di rumah tangga. Dani Tabel 2.45. dapat dilihat bahwa jumlah Rumah Tangga yang mengakses Air Bersih di Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Data pengguna air bersih secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.46. Tabel 2.46 Pengguna Air Bersih Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pelanggan (KK) 28224 30341 46422 46422 49040 Jumlah Rumah Tangga 68567 68883 69176 69436 69709 41,16 44,05 67,11 66,86 70,35 Sumber : Dinas PUPR, 2021. E. Penataan Ruang
5. 1.Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, balk yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dani luas wilayah Kabupaten Kerinci sesual amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci. Persentase ruang terbuka hijau di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.47. Tabel 2.47 Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabbupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 1 Luas RTH (ha) 2 Luas kawasan perkotaan (ha) 3 Persentase RTH terhadap luas kawasan perkotaan Sumber : Dincts PUPR, 2021. Data menunjukkan bahwa tiap tahun luas RTH Kabupaten Kerinci meningkat namun belum memenuhi standar 20% sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dilihat dani penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kabupaten Kerinci. F. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. 1.Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja sumber daya manusia yang di miliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.48. Tabel 2.48 Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Polisi Pamong Praja 265 234 234 192 204 Jumlah Penduduk Rasio per 10.000 penduduk 234.882 11,282 235.802 9,924 237.731 9,924 238.682 8,044 250.259 8,1515 Sumber. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun, 2021 . 2. 3. 234 192 204 285 287 287 570 570 570 Dani hasil perhitungan diperoleh rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Kerinci cenderung tetap dani tahun 2016-2020, namun jika dilihat secara rata-rata rasio polisi pamong praja sebesar 10,97. Artinya dani 10 orang Polisi Pamong Praja melayani 10.000 penduduk Kabupaten Kerinci.
7. 2.Rasio Linmas per 10.000 penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah linmas menggambarkan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menciptakan mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.49. Tabel 2.49 Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2016
8. 1.Jumlah Polisi Panaong Praja 265 234
9. 2.Jumlah Pos Siska.mling 285 285
10. 3.Jumlah Linmas 570 570 Sumber Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kenna, 2021
11. 3.Rasio Siskamling Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan merupakan perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Rasio jumlah pos siskamling tahun 2016-2020 cenderung tetap. Rasio Jumlah Siskamling Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.50. Tabel 2.50 Rasio Jumlah Siskamling Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
12. 1.Jumlah Siskamling 285 285 285 287 287
13. 2.Jumlah Desa 285 285 285 287 287
14. 3.Rasio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sumber Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci, 2021 Berdasarkan tabel 2.52 diatas disajikan data rasio jumlah siskamling di Kabupaten Kerinci dimana dani tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah siskamling sebanyak 1 siskamling per satu desa di 18 Kecamatan di Kabupaten Kerinci.
15. 4.Pelayanan Bencana Kebakaran Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah. Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.51. Tabel 2.51 Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
16. 1.Jumlah Petugas Damkar 360 360 360 375 375
17. 2.Armada damkar 7 7 7 10 10
18. 3.Pos Damkar 14 14 14 14 14 - Aktif 10 10 10 10 10 - Belum Aktif 4 4 4 4 4 Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinei Tahun 2017*) G. Sosial
19. 1.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Berbagai permasalahan sosial yang terjadi antara lain: anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila, keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Jumlah PMKS Kabupaten Kerinci dihitung dengan jumlah individu penyandang PMKS dan keluarga penyandang PMKS. Jumlah PMKS yang paling banyak yaitu: keluarga fakir miskin, korban bencana sosia, dan lanjut usia terlantar. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kabupaten Kerinci tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.52. Tabel 2.52 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 No Uraian Tahun 1. 2. 3. Anak Balita Terlantar 1 1 1 Anak Terlantar Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan salah
20. 4.Anak Nakal 1
21. 5.Anak Jalanan
22. 6.Anak Berhadapan dengan Hukum
23. 7.Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 22 26
24. 8.Anak dengan Kedisabilitasan
25. 9.Wanita Rawan Sosial
26. 10.Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
27. 11.Lanjut Usia Terlantar 256 256
28. 12.Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
29. 13.Penyandang Cacat 70 58
30. 14.Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit
31. 15.Tuna Susila
32. 16.Pengemis 6 6
33. 17.Gelandangan
34. 18.Bekas Narapidana 55 70
35. 19.Korban Penyalanggunaan NAPZA 5 2
36. 20.Korban Tindak Kekerasan Dewasa Lanjut Usia
37. 21.Pekerja Migran Bermasalah
38. 22.Korban Bencana Alam 1 555
39. 23.Korban Bencana Sosial 332 1.552
40. 24.Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
41. 25.Keluarga Fakir Miskin (KK) 12.290 10.585
42. 26.Keluarga Berumah Tak Layak Huni (KK)
43. 27.Keluarga Bermasalah Psikologis (1(K) Sumber : Dinas Sosial Tahun, 2021. Jumlah PMKS Kabupaten Kerinci tahun 2020 sebesar 6.473 orang. Jumlah yang menerima bantuan yang diberikan. dengan berbagai program Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 5 persen. Selanjutnya PMKS yang tertangani (mendapatkan pemberdayaan) relatif masih rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 6 persen dan tahun 2020 5 persen. PMKS memperoleh bantuan dan yang tertangani Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.53. Tabel 2.53 PMKS Memperoleh Bantuan dan yang Tertangani Di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 Jenis PSKS 2019 2020 A. PMKS Memperoleh Bantuan
44. 1.Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 407 313
45. 2.Jumlah PMKS yang harusnya menerima bantuan 6.458 6.473 Persentase PMKS diberikan bantuan (%) 6 5 Penanganan PMKSB.
46. 1.Jumlah PMKS yang tertangani/ memperoleh pemberdayaan 407 social 313
47. 2.Jumlah PMKS yang ada 6.458 6.473 Persentase PMKS yang Ditangani (h) 6 5 Sumber: Dinas Sosial Tahun, 2021.
48. 2.Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) PSKS merupakan potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusia, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS aktif Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan., pada tahun 2019 sebesar 264 orang menjadi 269 orang pada tahun 2020. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.54. Tabel 2.54 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020
49. 1.Pekerja Sosial Masyarakat
50. 2.Taruna Siaga Bencana
51. 3.Panti Sosial
52. 4.Karang taruna
53. 5.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
54. 6.Lembaga Kesejahteraan Sosial
55. 7.Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
56. 8.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
57. 9.Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
58. 10.Pendamping PKH No Jenis 1 KS 2019 2020 73 73 75 75 4 6 16 18 30 30 63 64
59. 11.Pendarnping Anak 2 2
60. 12.Koordinator Bansos RASRA 1 1 Jumlah 264 269 Sumber : Dinas Sosial, 2021. 2.3.2. Fokus Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar A. Ketenagakerjaan
61. 1.Penduduk Usia Kerja International Labour Organization (ILO) mengelompokkan penduduk usia kerja sebagai penduduk yang telah siap untuk melakukan aktivitas/ kegiatan perekonomian yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas. Batasan konsep dari usia kerja di setiap Negara berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan faktor kondisi sosial demografi di setiap negara, di Indonesia, batasan usia kerja adalah usia 15 tahun ke atas. Secara empiris, penggunaan usia di atas 15 tahun untuk penggolongan penduduk usia kerja telah banyak digunakan dalam publikasi-publikasi lain termasuk dalam pengambilan kebijakan mengenai aspek ketenagakerjaan. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Kerinci tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.55. Tabel 2.55 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Kelom ok Umur 2016 2017 2018 2019 2020 15-19 18.492 18.393 18.761 18.203 18.785 20-24 15.804 15.550 15.861 15.154 20.900 25-29 17.260 17.128 17.471 16.718 19.243 30-34 19.528 19.346 19.733 19.125 17.850 35-39 19.596 19.562 19.953 19.343 18.519 40-44 16.749 17.052 17.393 17.515 20.529 45-49 16.263 16.635 16.968 17.380 18.379 50-54 15.253 15.575 15.887 16.272 14.754 55-59 13.998 14.442 14.731 15.235 13.426 60-64 8.888 9.400 9.588 10.388 11.630 65+ 15.861 16.438 16.767 17.824 19.290 Jumlah 177.692 179.521 183.111 183.157 193.305 Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020 Penduduk Kabupaten Kerinci yang berusia 15 tahun keatas yang berdasarkan tabel 2.57. diatas diketahui Pada periode tahun 2016-2020, jumlah penduduk Kabupaten menurut kelompok umur 15 tahun keatas cenderung meningkat di tahun 2016 sebesar 177.692 jiwa, dan pada tahun 2020 diproyeksikan penduduk usia 15 tahun keatas mengalami peningkatan sebesar 193.305.
62. 2.Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 TPT Kabupaten Kerinci sebesar 3,26 menurun menjadi 2,43 di tahun 2020. TPT Kabuoaten Kerinci Tahun 2017 - 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.21. Gambar 2.21 TPT Kabupaten Kerinci Tahun 2017 - 2020 3,26 2,89 2,75 ,43 2017 2018 2019 2020 Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021.
63. 3.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dani pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin besar TPAK maka semakin besar persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk Nt usia kerja, dan sebaliknya. TPAK Menurut 15 Tahun keatas di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.22. Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II 67.54 69.46 71.38 67.3 67.56 Sumber : Kerinci dalam Angka, 2021. Gambar 2.21 TPAK Menurut 15 Tahun keatas Di Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018 Sumber: Kerinci Dalam Angka 2016- 2020 Data Proyeksi Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja Kabupaten Kerinci selama priode 2016-2020 cenderung berfluktuatif jika dilihat dani gambar 2.27. diatas dimana TPAK pada tahun 2016 sebesar 67,54 persen mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 69,46 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan dengan angka 67,30 persen dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 sebesar 67,56 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2016-2020 tergolong cukup tinggi. Artinya secara rata-rata dani 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas berkisar 54 orang termasuk dalam kelompok angkatan kerja.
64. 4.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.
65. 5.Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta. Cara untuk mengetahui persentase partisispasi perempuan di lembaga pemerintahan/swasta adalah dengan membandingkan dani jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan/swasta dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dani partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.56. Tabel 2.56 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020
66. 1.Jumlah Pekerja Perempuan di NA 1.968 1.983 1.983 1983 Lembaga Pemerintah
67. 2.Jumlah Pekerja Perempuan NA 4.403 4.414 4.414 4.414
68. 3.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah NA 44,70 44,93 44,93 44,93 Sumber : Dinas PPKB dan PA, 2021. Berdasarkan Tabel 2.60 rasio partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Kerinci sudah diatas 30%. Pada tahun 2017, rasio partisipasi perempuan di pemerintahan Kabupaten Kerinci sebesar 44,70% meningkat menjadi 44,93% di tahun 2019.
69. 6.Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Pada indikator ini dihitung persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan. perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Kerinci. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.57. Tabel 2.57 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
70. 1.Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta NA 2435 2435 2431 2437
71. 2.Jumlah Pekerja Perempuan NA 4403 4414 4414 4429
72. 3.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta NA 55,30 55,17 55,07 55,17 Sumber Dinas PPKB dan PA, 2021 Berdasarkan tabel 2.59, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 - 2020 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan dari 2435 jiwa di tahun 2017, menjadi 2431 jiwa di tahun 2020. Begitu pula dengan persentasenya yang mengalami penurunan, dari 55,17% di tahun 2016, menjadi 55,07% di tahun 2020 atau berkurang sebanyak 4 orang, jumlah yang sedikit ini dimungkinkan sudah memasuki usia pensiun. Hal tersebut mengindikasikan makin terbuka luasnya kesempatan bekerja bagi perempuan di lembaga swasta. Hal tersebut juga dapat dianggap sebagai kondisi yang baik dimana perempuan sudah mendapat kesetaraan dalam bidang ekonomi. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta lebih banyak daripada di lembaga pemerintah namun jumlahnya meningkat sebanyak 15 orang di tahun 2018-2019 dengan rasio 44,93% artinya, terdapat hampir setengah dari jumlah perempuan di Kabupaten kerinci ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Selain bisa menambah penghasilan keluarga, beberapa perempuan bekerja untuk mengaktualisasikan diri, mengisi kegiatan sehari-sehari atau bersosialisasi, serta untuk menambah wawasan pengetahuan.
73. 7.Partisipasi Perempuan di Lembaga DPRD Jumlah Perempuan di DPRD merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberdayaan perempuan yakni keterwakilan rakyat pada posisi legislatif pada gender perempuan. Hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan di DPRD menunjukkan perempuan telah mampu menjadi perwakilan rakyat diantara mayoritasnya yang bergender laki-laki. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.58. Tabel 2.58 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020
74. 1.Jumlah Perempuan yang Mendudulci Kursi di DPRD 2 3 3 1 1
75. 2.Jumlah total kursi di DPRD 30 30 30 30 30
76. 3.Rasio (%) 6,67 10,00 10,00 3,33 3,33 Sumber : Dincts PPKB dan PA, 2021. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Kenaikan yang terjadi sebesar 1 orang sehingga tahun 2017-2018 jumlah perempuan di DPRD mencapai 3 orang. Namun, tahun 2019-2020 jumlahnya menurun menjadi 1 orang.
77. 8.Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga. Data KDRT KAbupaten Kerinci tahun 2016 - 2020 dapat dilihat ada Tabel 2.59. Tabel 2.59 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
78. 1.Jirmlah KDRT 3 3 4 10 10
79. 2.Jumlah Rumah Tangga 68.33 68.33 81.80 81.80 81.80 (KK) 0 0 5 5 5
80. 3.Rasio KDRT 0,004 0,004 0,005 0,012 0,012 Sumber : Dinas PPKB dan PA, 2021 Berdasarkan data diatas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kerinci selama tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan,dari jumlah KDRT sebanyak 3-4 meningkat menjadi 10 KDRT. Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri. B. Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dani besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar
81. 100.Data PPH Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.60. Tabel 2.60 Pola Pangan Harapan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 1 Pola Pangan Harapan (PPH) Sumber : Ulnas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021. 77,1 78,1 79,5 72,4 84,4 Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ada 9 kelompok pangan dalam pencapaian skor PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/bii berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh dan kopi). Pada periode 2016-2020 skor pola pangan harapan Kabupaten Kerinci menunjukkan angka yang cukup baik narnun berfluktuasi. Skor pola pangan harapan pada tahun 2016 adalah 77,1. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan menjadi 78.1 dan 79,5. Pada tahun 2019 mengalamai penurunan menjadi 72,4. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 84,4. Namun masih harus dilakukan peningkatan keberagaman pangan, komposisi, dan mutu gizi untuk memenuhi skor maksimal 100. C. Lingkungan Hidup
82. 1.Persentase Penanganan Sampah Penanganan sampah di Kabupaten Kerinci dilakukan untuk menangani sampah rumah tangga dan pasar kecamatan. Semua timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan pasar- pasar di kecamatan setiap harinya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang pada saat ini fungsi TPA di Kabupaten Kerinci dilakukan oleh Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sembulun Pantai di Kecamatan Batang Merangin karena Kabupaten Kerinci tidak memiliki TPA. Untuk kedepannya Kabupaten Kerinci mendorong pembangun TPA Regional dengan sistem Sanitary Landfill dan dilengkapi dengan faslitas pencegahan pencemaran lingkungan di lokasi IPST Sembulun Pantai. Saat ini timbulan sampah di wilayah permukiman terutama wilayah pedesaan belum semuanya terangkut. Sebagian masyarakat menangani sampah masih dengan cara membakar atau menimbun sampah di belakang rumah dengan cara membuat lubang di tanah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, tanah dan air tanah dan mengganggu kesehatan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pembinaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Timbulan sampah dihitung dengan jumlah penduduk dikalikan produksi perkapita (sebesar 300 gr/hari perkapita) dikalikan jumlah hari setahun. Penanganan sampah dihitung dani jumlah Truk Pengangkut sampah dikalikan jumlah pengangkutan (trip) dikalikan jumlah hari sebulan pengangkutan (25 hari) dikalikan jumlah bulan setahun (12 bulan). Untuk menghindari terjadinya Timbulan Sampah di tempat umum, dilakukan dengan membangun TPS dan penanganan sampah oleh komunitas masyarakat. Pengelolaan sampah oleh komunitas menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) berbasis masyarakat yang mampu mengurangi timbulan dan volume yang harus diangkut ke IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu). Penanganan sampah yang dilakukan pada tahun 2014 sebesar 3600 ton dan meningkat menjadi 3960 ton di tahun 2018.Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya volume Timbulan Sampah sebesar 0,38 persen per tahun dimana pada tahun 2014 volume Timbulan Sampah di Kabupaten Kerinci sebanyak 25.623 ton dan mengalami peningkatan sebanyak 26.038 ton di tahun 2018. Untuk melihat Capaian penanganan sampah secara lengkap dikabupaten kerincidapat dilihat pada tabel 2.61. Tabel 2.61 Persentase Penanganan Sampah Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
83. 1.Volume Sampah yg ditangani (ton)
84. 2.Volume Timbulan Sampah (ton) Penanganan Sampah (Y0) Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021. 201.610 216.325 220.428 224.531 228.634 353.703 360.542 367.381 374.220 381.059 57 58 59 60 61
85. 2.Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk kali 100%. TPS per satuan penduduk tahun 2014 sebesar 0,15 persen dan tahun 2018 0,20 persen. Rasio jumlah TPS terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 1:1.983 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1: 1.486. Rasio tempat penampungan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.62. Tabel 2.62 Rasio Tempat Penampungan Sampah per Satuan Penduduk Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
86. 1.Jumlah TPS (unit) 140 150 156 168 181
87. 2.Daya Tampung TPS (m3)
88. 3.Jumlah Penduduk 236.802 240.361 244.920 249.479 254.038 Rasio TPS terhadap 0,067 0.067 0.069 0.07 0.07 jumlah penduduk Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021. Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya volume Timbulan Sampah baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah. Salah satu cara untuk melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah. Upaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan terbentuknya kelompok masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang sampai dengan Tahun 2018 sudah ada 3 (tiga) Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.63. Tabel 2.63 Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Di Kabupaten Kerinci Tabun 2020
89. 1.Bank Sampah Bumi Jaya Desa Pelompek Kec. Gunung Tujuh
90. 2.Bank Sampah Jemih Jaya Desa Jemih Jaya Kec. Gunung Tujuh 400 400 420 420 452,5 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.
91. 3.Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Indeks kualitas air berdasarkan pengukuran kualitas air sungai dan danau yang dilakukan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIA. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untukmemperbaiki kualitas badan airapabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran Senyawa Pencemar. Adapun hasil perhitungan indeks kualitas air tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut 2.64. Tabel 2.64 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020
92. 1.Indeks Kualitas Air (IKA) 67,14 67,14 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021. 68,75 65,78 68,80
93. 4.Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu "Common Information to European Air" (Citeair II) dengan Judul CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI) ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian, dan tahunan. Hasil perhitungan indeks kualitas udara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.65. Tabel 2.65 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
94. 1.Indeks Kualitas Udara (IKU) 83,6 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021. 84,5 96,74 88,4 88,4
95. 5.Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Hasil perhitungan indeks kualitas tutupan lahan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.66. Tabel 2.66 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
96. 1.Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumber Dinas Lingkungan Hidup , 2021
97. 6.Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULHD yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebesar 96,55 persen dan tahun 2020 mencapai 86,84 persen. Namun jumlah usaha/kegitan yang dibina dan diawasi masih terbatas. Pada tahun 2016 usaha/kegiatan yang diawasi 58 usaha. Tahun 2020 usaha/kegiatan yang diawasi 38 usaha yang memiliki izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULHD. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam pendanaan, sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia. Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Tabel 2.67. Tabel 2.67 bml 85,32 85,32 95,12 95,12 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabu • aten Kerinci Tahun 2016-2020 1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap Izin 58 50 40 38 38 Lingkungan, Izin PPLH dan PUULHD 2 Jumlah Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, 56 48 35 33 33 Izin PPLH dan PUULHD Cakupan Pembinaan dan pengawasan usahaikegiatan (%) 96,55 96,00 87,50 86,84 86,84 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.
98. 7.Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dimana ada 15 danau yang akan dilakukan penyelematan, salah satu danau yang menjadi prioritas nasional tersebut adalah Danau Kerinci. Ke-15 danau itu ditetapkan sebagai prioritas melalui 3 kriteria. Pertama, mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau, kerusakan badan air danau, pengurangan volume tampungan danau. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menja ga, memulihkan, dan badan air danau, daerahmengembalikan kondisi dan fungsi tangkapan air, dan sempadan danau kesejahteraan masyarakat secara berkela Adapun strategi penyelamatan sehingga berm.anfaat bagi njutan. danau prioritas nasional ditempuh melalui 5 upaya. Pertama, pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam penataan ruang. Kedua, pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Lalu, penyelamatan ekosistem perairan, ekosistem sempadan, dan ekosistem daerah tangkapan air danau. Berikut ditampilkan profil Danau Kerinci sebagaimana tabel 2.68. 15 2)0 355 Tabel 2.68 Profil Danau Kerinci Letak Geografis 1010 11' 57.803" BT dan 2° 16' 29.048" LS sampai dengan 1010 33' 49.656" BT dan 1° 42 8.969" LS Letak Administratif Nama DTA Luas DTA Keliling DTA Nama DAS Nama Danau Luas Danau Keliling Danau Tipe Danau Keberadaan Outlet
99. 8.Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin dan PUULHD yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan pada tahun 2016-2020 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan semua kasus mengenai lingkungan sudah dapat ditindaklanjuti dengan baik. Penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan. Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.68. Tabel 2.68 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Lingkungan Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 w ur 017 2018 2019 — 1 Jumlah Pengaduan (kasus) -------li 2 Jumlah yang ditindaklanjuti 20 (kasus) Penegakkan Hukum Lingkungan (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021. D. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan suatu wujud pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci. Adapun data penataan administrasi kepndudukan dan catatan sipil secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.69. Tabel 2.69 Penataan Administrasi Ke endudukan Pada Tahun 2020 ir Pelayanan Akta Kelahiran sebanyak 233.398 Lembar Kab. Kerinci Prov Jambi Kerinci 98045,58 ha 980,46 km Batang Hari Kerinci 4485,91 ha 44,86 km Tekno vulkanik Ada (terbuka) PPLH "'"" •"`..". Uraia 2020i 20 15 5 Akta Perkawinan Non Muslim Akta kematian Pelayanan Kartu Keluarga KK Pelayanan e- KTP Telah dicetak e- KTP Telah didistribusikan e- KTP Mutasi penduduk : - Pindah - Datan.g Sumber Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kerinci, 2022 E. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100. 1.Jumlah PICK Kabupaten Kerinci PKK merupakan organisasi kemasyarakatan memberdayakan wanita untuk turut berpartispasi 113 Lembar 708 Lembar 80.060 Kartu 177.842 Perekaman 177.319 keping 177.319 Keeping 1.326 Lembar 1.764 Lembar yang dalam pembangunan. Dengan adanya PKK dapat menggambarkan keberdayaan masyarakat khususnya perempuan. Jumlah PKK di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.70. Tabel 2.70 Jumlah PICK Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
101. 1.Jumlah PKK (Desa)
102. 2.Jumlah PKK Aktif (Desa) 285 270 279 285 285 Sumber : Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021. Pembinan Kesejahteraan Kelurga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan. Jumlah PKK aktif di Kabupaten Kerinci berjumlah sama dani tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu sebanyak 285. PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui programprogram yang dijalankan. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini, peran PKK khususnya di tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa, bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan kesehatan. Salah satunya dalam hal menekan angka penyebaran Covid-19 dan kasus stunting di pedesaan.
103. 2.Pengembangan Desa Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Kerinci. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kerinci, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan. Data BUMDes Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.71. Tabel 2.71 Jumlah BUMDes Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 7 2018 2019 2020 Rata-Rata (%/ Tai) 1 Jumlah BUMDes 44 72 24 145 224 50,21 Sumber : Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021. Jumlah BUMDes meningkat secara signifikan, pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai angka 50,21% dani tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah BUMDes bertambah sebanyak 180. Tujuan dani pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan ashi daerah dan pedesaan. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayaninya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya BUMDes tiap tahun di Kabupaten Kerinci mengindikasikan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa serta dapat membuka lapangan pekerjaan di desa tersebut. F. Perhubungan Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Kerinci terus membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis moda transportasi baik transportasi di perkotaan maupun diperdesaan dalam usaha mendorong lancarnya arus transportasi orang/barang/jasa yang lebih efektif dan efisien.
104. 1.Jumlah Uji KIR Angkutan Umum KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kerinci, pemerintah melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR.Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel 2.72. Tabel 2.72 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 Indikator 2016 Alai& Pertumbuhaii 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata 1 Jumlah Uji KIR 1 1 ,89 Angkutan Umum Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, 2021. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 yangmemiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni sebanyak 320 unit angkutan umum pada tahun 2016 meningkat menjadi 580 unit angkutan umum pada tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,89 persen/ per tahun artinya S angkutan umum di Kabupaten Kerinci yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.
105. 2.Lama Pengujian KIR 370 410 459 510 580 Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kabupaten Kerinci adalah 65 menit Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon, pengisian formulir, pengujian atau pemeriksaan selama, pengetokan plat dan pemberian tanda samping, dan pengesahan hasil uji. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.73. Tabel 2.73 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 7 2018 41 : 11 11 11 9 1 = 1 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, 2021. G. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci memiliki website yang dapat diakses melalui https:/ /kerincikab.go.id/ . Website tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari.Selain itu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (running text). Jumlah website milik pemerintah Kabupaten Kerinci dani tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.74. Tabel 2.74 Jumlah Website Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Web site 2 2 2 3 5 7 Sumber : Kominfo, 2021 H. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Secara hukum, koperasi diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012. Pada pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, dikafò 221 225 77 sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.75. Tabel 2.75 Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 Pertumbuhan Rata-Rata (% /Tahun) 016 2017 2018 2019 2020 A. 1 Koperasi Aktif 169 173 2 Jumlah Keseluruhan Koperasi 3 Persentase Koperasi Aktif Sumber Dinas Koperasi dan Tanaga Kerja 2021 Koperasi aktif Kabupaten Kerinci tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 2.01 persen, ada sekitar 52-59 koperasi tidak aktif dani jumlah keseluruhan koperasi. Pada umumnya ada tiga faktor penyebab banyak koperasi yang tidak aktif yaitu, faktor umum, faktor eksternal, dan faktor internal. Faktor umum antara lain, gejala inflasi dan kurs, teknologi dan kebijakan pemerintah. Faktor eksternal antara lain, hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur yang dapat menghambat penambahan modal, persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, serta kondisi perekonomian secara global yang harus selalu diantisipasi dengan baik oleh koperasi. Faktor internal diantaranya, perubahan akan kebutuhan anggota, manajemen yang tidak efisien, ketidak seimbangan dalam modal, penyalahgunaan wewenang, dan kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap usaha koperasi. Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas usaha. I. Penanaman Modal
106. 1.Jumlah Investor Investasi mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan karena menggambarkan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan 173 183 183 2,01 232 236 236 1,66 75 78 78 0,35 1 kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik. Pada dasarnya kegiatan investasi dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) menggunakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dani penanaman modalnya. Jumlah investasi cenderung mengalami peningkatan dani tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah investasi di Kabupaten Kerinci sebanyak 8 investor naik menjadi 42 investor pada tahun
107. 2020.Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.76. Tabel.2.76 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Unit Usaha
a.PMDN 8 9 11 40 42 Jumlah 8 9 11 40 42 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021
1. 2.Nilai Investasi Berskala Nasional Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Kerinci tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.77. Tabel.2.77 Jumlah Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA)Tahun 2016-2020 2016 8 11.735.767.700.000 2017 9 12.143.427.800.000 2018 11 12.143.427.800.000 2019 40 12.484.424.300.000 2020 42 12.499.027.900.000 Nilai Investasi 1.796.232.728.260 9 2.300.123.150.260 11 2.300.123.150.260 40 2.364.685.037.947 42 1.236.234.661.120 Sumber:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinto Tahun 2021 Nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Kerinci menujunkkan peningkatan yang cukup besar dani tahun 2016-2019. Pada tahun 2016, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar 1,7 Triliun, sedangkan pada tahun 2017-2018, nilai investasi yang ditambahkan adalah sebesar 503 Miliar Rupiah dan bertambah pada tahun 2019 sebanyak 64 Miliar Rupiah. Dengan peningkatan jumlah investasi PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki prospek dan daya tank bagi investor yang harus semakin ditingkatkan. Lain halnya dengan tahun 2020, penurunan nilai investasi sangat signifikan dani 2,3 triliun menjadi 1,2 Triliun. Menteri Ketenagakerjaan, memaparkan bahwa salah satu target industri yang paling merasakan dampak dani COVID-19 adalah sektor pariwisata hal ini sejalan dengan dam.pak penurunan investasi untuk Kabupaten Kerinci pada sektor pariwisata yang berkaitan juga dengan sektor industri dan perdagangan. Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah, Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. J. Kepemudaan Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dan, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan If- penyelenggara usaha kesejahteran sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai. Adapun jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 2.78. Tabel. 2.78 Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2020 Organisasi Pemuda 287 287 300 301 302 Sumber : Disparbudpora Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018 *)Data Proyelcsi K. Olah Raga Berdasarkan Peratutran Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0445 Tahun 2014, Gedung Olahraga (GOR) adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (indoor). Gedung olahraga adalah suatu sarana pendukung kegiatan olahraga warga Kabupaten Kerinci. Penghitungan indikator jumlah gedung olahraga ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.79. Tabel 2.79 Jumlah Gedun Olahra a di Kabu • aten Kerinci Tahun 2016-2020
2. 1.Gedung Olahraga 1 1 1 1 1
3. 2.Jumlah Penduduk 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259
4. 3.Rasio per 10.000 penduduk 0,04 0,04 0,04 0,17 0,04 Sumber : Dispora Kabupaten Kerinci (2020) Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 mempunyai jumlah yang tetap, yaitu 1 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, secara umum terdapat peningkatan rasio karena fluktuasi jumlah penduduk. Pada tahun 2016, jumlah rasio gedung olahraga 0,04 per 10.000 penduduk, meningkat menjadi 0,17 gedung per 10.000 penduduk pada tahun 2019, namun karena adanya pertumbuhan penduduk rasio mengalami penurunan menjadi 0,04 pada tahun 2020. Peran pemerintah daerah melalui Dispora dalam memaksimalkan potensi para atlet dan mampu memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan prestasi atlet. Saat ini keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk pengembangan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulasi bagi peningkatan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan pada pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Kabupaten Kerinci sebagai sebuah kabupaten yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat. Pengelolaan gelanggang olahraga itu sendiri pada saat ini masih terkendala anggaran untuk memenuhi kapasitas sarana prasarana penunjang untuk pelatihan olahraga atlet, Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pendanaan dan dukungan prasarana dan sarana olahraga dianggap belum kuat dan itu sering dituding menjadi salah satu sebab terpuruknya prestasi olah raga Indonesia, begitu juga dengan kepedulian masyarakat dan stakeholders terkait dirasa belum memadai, Saat ini dan kedepan, kegiatan olah raga akan sering dikalaborasikan dengan event budaya, event pariwisata dan entertainment, dan trendnya semakin menguat dan dinamis. L. Statistik Untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan sebagai dasar analisa capaian-capaian pembangunan daerah diperlukan ketersediaan data statistik sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah. Analisis data statistik yang harus ada meliputi Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.
5. 1.Buku "Daerah Dalam Angka" Kabupaten Kerinci sudah memiliki buku Daerah Dalam Angka yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. Buku tersebut berisi tentang gambaran umum Kabupaten Kerinci secara series lima tahun tentang kondisi geografi, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan, sosial, pertanian, industri, energi, konstruksi, perdagangan, perhubungan, keuangan, dan harga. Selain itu juga tersedia buku "Kecamatan dalam Angka" untuk masing- masing kecamatan di Kabupaten Kerinci yang juga disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.
6. 2.Buku "PDRB Kabupaten" Kabupaten Kerinci sudah memiliki buku "PDRB Kabupaten" yang berisi perhitungan PDRB kabupaten sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian daerah. Buku PDRB ini disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. M. Persandian Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dani dalam dan luar negeri, maka persandian Republik Indonesia dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompentensi sumber daya manusia (SDM) sandi, baik pusat maupun daerah. Peran SDM sandi saat ini sudah dipercaya untuk memberi jaminan keamanan informasi di beberapa kegiatan di Kabupaten Kerinci, di antaranya kegiatan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pengaman DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), e-Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan lainnya. Kegiatan persandian menurut jenis media persandian di Kabupaten Kerinci secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.58. Dalam rangka meningkatan keamanan daerah dibidang telekomunikasi Kabupaten Kerinci telah menjalankan kegiatan persandian dan berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan jumlah berita sandi yang masuk ke Kabupaten Kerinci. Jumlah Berita Sandi yang masuk ke Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.80. Tabel.2. 80 Jumlah Berita Sandi yang masuk ke Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Kawat Sandi 2 1 1 1 1 Faximile 524 240 240 240 240 Email Sanapati 512 325 330 330 330 Sumber :Bagian Kominfo Setda Kerinci Tahun 2021 N. Kebudayaan Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan merupakan warisan sosial seperti bahasa dapat dipindahkan dani generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan masyarakat itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tank tersendiri seperti Kenduri Sko, Kenduri Peresmian PernikahanTari, Tale, dan Kuliner antara lain, Tale Keberangkatan Haji, Tani Tupai, Tan Upacara Asyiek, Tani Ngugah Harimau, Lemang Kantong Semar, Pesta Perndan lain-lain.
7. 1.Grup Kesenian Kerinci kaya dengan seni dan budaya, itu terbukti dani banyaknya kesenian-kesenian tradisional khas Kabupaten Kerinci, hampir disetiap desa dan kecamatan di Kabupaten Kerinci semuanya memiliki kesenian daerah masing- masing. Perhitungan jumlah grup kesenian yaitu jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. No indikator 2016
8. 1.Jumlah grup kesenian 187
9. 2.Jumlah Penduduk 235.802
10. 3.Jumlah grup kesenian/ 10.000 penduduk 7,93 Airiw2018 224 232 240 236.782 237.731 238.682 9,46 9,76 10,06 .4t4,%4.4 228 5,08 250.259 1,50 9,11 3,53 PANIVINthifir 2019 „2220 Rata-Rata Perhitungan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan untuk bidang kebudayaan Kabupaten Kerinci. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.81. Tabel.2.81 Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Kerinci 2016-2020 Sumber : Dinas Pariwisata, 2021. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan pada periode 2016 - 2020 dengan pertumbuhan rata- rata per tahun 5.08 persen. Jumlah grup kesenian pada tahun 2016 yaitu 187 unit, meningkat menjadi 224unit pada tahun 2017. Peningkatan sekitar 8 unit terjadi pada tahun 2018, menjadi 232 unit. Pada tahun 2019, terjadi kembali peningkatan menjadi 240 unit. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan 12 unit menjadi 228 unit. Penin.gkatan jumlah grup kesenian secara umum merupakan dampak positif dani ikon Kabupaten Kerinci sebagai ikon wisata jambi yang kental akan warisan budaya. Oleh karena itu terdapat banyak seniman dengan bakat seni yang beragam. Akan tetapi, penurunan jumlah grup kesenian pada setahun terakhir hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar eksistensi grup kesenian di Kabupaten Kerinci masih lestari.
11. 2.Gedung Kesenian Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Gedung Kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan dani tahun 2016-2020 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun per 10.000 penduduk Jumlah gedung kesenian
12. 2.Jumlah Penduduk
13. 3.Jumlah gedung kesenian/ 10.000 penduduk Sumber Dinas Pariwisata, 2021. Rata-Rata 28 60 26 40 47 13,82 235.802 236.782 237.731 238.682 250.259 1,50 1,19 2,53 1,09 1,68 1,88 12,14 sebesar 12,14 persen. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada table Tabel 2.82. Tabel.2.82 Jumlah Gedung Kesenian di Kabupaten Kerinci 2016-2020
14. 0.Perpustakaan dan Kearsipan Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Tetapi, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan/ atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, LP, dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.83. Tebel 2.83 Jumlah Perpustakaan di Kabu 'aten Kerinci Tahun 2016 - 2020
15. 1.Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Unit 1 1 1 1 1 1 Daerah (Pemda)
16. 2.Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri Unit 284 284 284 284 284 284
17. 3.Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Unit 0 1 4 8 8 9 (Sekolah Swasta)
18. 4.Jumlah Perpustakaan Milik OPD Unit 39 39 39 39 42 44
19. 5.Total Jumlah Unit 285 286 289 293 293 294 Perpustakaan Sumber Baglan Perpustakaan Kabupaten Kerinci Tahun, 2021 Perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.84. Tabel 2.84 Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Unit 95 95 7.501 7.501 7.501 Perpustakaan Daerah 2 Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Sumber Bagian Perpustakaan Kabupaten Kerinci, 2021 2.3.3.Fokus Layanan Urusan Pilihan A. Pertanian Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten sentra pertanian di Provinsi Jambi. Untuk sektor tanaman pangan di Kabupaten Kerinci adalah komoditi padi, pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Kerinci sebesar 98.689 ton dengan produktivitas 53.10 kw/ha yang ditanam pada lahan seluas 19.314 ha dan luas panen seluas 18.598 Ha. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.85. Tabel 2.85 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 Unit 8.989 8.989 14.051 14.051 14.051 Luas Tanam siaata) 13.018 12.784 4.952 4.967 102 102 18.072 17.853 Produksi Produktivitas A (Ton) (Kw/Ha) 1 Padi 19.314 19.314 18.598 18.598 98.689 98.689 53.10 53.10 Jagung 1.670 1.670 1642 1642 13.768 13.768 88,85 88,85 Kacang Tanah 328 328 328 328 519 519 15,82 15,82 Ubi Kayu 256 256 235 235 7.508 7.508 319,50 319,50 Ubi Jalar 860 860 787 787 33.729 33.729 428,58 428,58 Kedele 127 127 690 690 845 845 12,25 12,25 . 2. 3. 4. 5. 6. Sumber Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021 B. Peternakan Peternakan yang berkembang dan dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Kerinci meliputi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Ternak besar meliputi ternak Sapi, Kerbau, dan Kuda. Ternak kecil meliputi ternak Kambing dan Domba. Ternak unggas meliputi: ternak Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, dan Itik. Populasi ternak besar di Kabupaten Kerinci cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016 populasi ternak besar sebesar 13.159 ekor sedangkan pada tahun 2020 populasi sebesar 17.853 ekor. Populasi terbesar dani ternak besar di Kabupaten Kerinci adalah Sapi dimana pada tahun 2016 populasi Sapi di Kabupaten Kerinci sebesar 13.039 ekor mengalami penurunan populasi pada tahun 2020 sebesar 12.784 ekor. Populasi ternak besar yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 18.277 ekor atau dengan kenaikan sebesar 230 ekor persen dani tahun 2017. Secara rinci jumlah populasi ternak besar di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.86. Tabel 2.86 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Ekor) ,2,92 13.244 4.930 103 18.277 Sumber Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021 Populasi ternak kecil di Kabupaten Kerinci sangat berfluktuatif dengan kecenderunagn menurun. Pada tahun 2016 populasi ternak kecil sebesar 21.724 ekor namun pada tahun 2020 populasi ternak kecil mengalami penurunan dengan tingkat populai sebesar 15.276 ekor. Populasi terbesar dani ternak kecil di Kabupaten
20. 1.Sapi 13.039 13.034
21. 2.Kerbau 4 949 4.902
22. 3.Kuda 120 111 Jumlah 13.159 18.047 Kerinci adalah Kambing dimana pada tahun 2020 populasi Kambing di Kabupaten Kerinci sebesar 13.928 ekor, jika dibandingkan dengan tahun 2016 populasi Kambing mengalami penurunan sebesar 7.796 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.87. Tabel 2.87 Populasi Ternak Kecil Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Ekor) poransw
23. 1.Kambing 21.724 15.152 13.522 13.906 13.928
24. 2.Domba 3 524 1.223 1.042 1.216 1.348 Jumlah 21.724 16.375 14.564 15.122 15.276 Sumber. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021 Populasi unggas di Kabupaten Kerinci berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2016 populasi ternak unggas sebesar 1.151.629 ekor, mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 1.937.748 ekor. Populasi terbesar dani ternak unggas di Kabupaten Kerinci adalah ayam pedaging dengan populasi pada Tahun 2016 sebesar 348.070 ekor meningkat menjadi 1.267.129 ekor di Tahun 2020. Untuk lebih rinci jumlah Populasi ternak unggas di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.88. Tabel 2.88 Populasi Ternak Unggas Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Ekor) 257.246 1.267.129 139.724 273.649 1.937.748 Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021. Produksi daging ternak di Kabupaten Kerinci cenderung menurun. Pada tahun 2016 produksi daging sebesar 2.368.936 kg turun menjadi 695.406 kg pada tahun 2020. Produksi daging ternak di Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.89. Tabel 2.89 No Jenis T
25. 1.Ayam Buras
26. 2.Ayam Pedaging
27. 3.Ayarn Petelur
28. 4.Itik Jumlah 252.010 256.225 256.369 256.135 348.070 348.070 348.850 1.352.150 63.318 66.090 67.501 131.180 488.231 357.306 277.718 272.895 1.151.629 1.027.691 950.438 2.012.360 Produksi Daging Ternak Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 kg
29. 1.Sapi 281.195 300.190 237.443 321.521 335.534
30. 2.Kerbau 21.069 54.812 27. 160 56.952 60.244
31. 3.Kuda 882
32. 4.Kambing 179.956 179.956 48.135 51.690 50.130
33. 5.Domba 44.620 15.549 468 220 253
34. 6.Ayam 757.670 87.600 80.072 88.972 73.000 Kampung
35. 7.Ayam Potong 599.106 599.106 510.271 561.732 230.450
36. 8.Ayam Petelur 72.646 9.960 10.486 135.409 144.229
37. 9.Itik 411.792 39.150 36.120 31.947 32.016 Jumlah 2.368.936 1.286.323 950.155 686.711 695.406 Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021. Produksi telur di Kabupaten Kerinci selama periode 2016- 2020 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 produksi telur sebesar 3.132.506,00 kg menjadi 1.547.639 kg pada tahun 2020. Untuk produksi telur terbesar dihasilkan oleh ternak unggas Itik yaitu sebanyak 1.547.639 kg di tahun 2020. Produksi Telur di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.90. Tabel 2.90 Produksi Telur di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (kg) ITo Jenis Produksi Telur 6A11k_____gja.jt„ ,4 zap
38. 1.Buras 121.368,00 123.398 123.467,44 123.354 123.890
39. 2.Ras 478.684,00 499.640 510.307,32 4.069 4.334
40. 3.Itik 2.532.454,00 1.851.953 1.439.439,70 1.415.509 1.419.415 Jumlah 3.132.506,00 2.474.991,09 2.073.214,46 1.542.932 1.547.639 Sumber : DillaS Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021. C. Perikanan Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya selama periode Tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kedenderungan meningkat. Produksi perikanan pada Tahun 2016 adalah sebesar 3.330,50 ton meningkat menjadi 4.226,05 ton pada Tahun 2020. Selanjutnya produksi perikanan perairan umum pada Tahun 2016 produksinya adalah sebesar 1.009 ton meningkat menjadi 1.981,23 ton dan pada Tahun 2020. Produksi perikanan perairan umum dan budidaya di Kabupaten Kerinci selama periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.91. Tabel 2.91 Produksi Perikanan Perairan Umum dan Budidaya di Kabu 'aten Kerinci Tahun 2016-2020
41. 1.2016 1.009,00 3.330,50 4.340,00
42. 2.2017 2.000,00 4.000,00 6.000,00
43. 3.2018 3.000,00 5.000,00 8.000,00
44. 4.2019 1.999,15 4.312,85 6.312,00
45. 5.2020 1.981,23 4.226,05 6.207,28 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021. Total produksi Ikan selama periode 2016-2020 san.gat berfluktuatif. Pada Tahun 2016 produksi ikan adalah sebesar 101.047,70 ton menurun menjadi 5.869,25 ton Tahun 2020. Produksi ikan menurut jenis ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.92. Tabel 2.92 Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan (Ton) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Jenis Ikan 2016 2017 2018 2019 2020 Rata Rata Nila 3.268,95 859,00 3.500,00 5.332,00 4.329,65 3.457,92 Mas 275,71 1.685,00 1.853,50 341,00 1.075,80 1.046,20 Semah 19,00 115.000,00 126,50 80,00 NA Barau 142,00 406,00 446,60 282,00 199,80 295,28 Medik 241,00 371,00 408,10 225,00 220,86 293,19 Lainnya 97.101,00 564,00 620,40 28,35 43,14 19.671,38 Jumlah 101.047,70 118.885,00 6.955,10 6.288,35 5.869,25 47.809,08 Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021. D. Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai dampak positif, seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan ekspor, yang diperoleh dani kegiatan pariwisata, menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat di dunia. Di Indonesia, pembangunan sektor pariwisata terus dilakukan dengan mendayagunakan sumberdaya pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan. Perkembangan yang pesat dani komponen-komponen pariwisata yang berperan dalam membangun berbagai kegiatan pariwisata, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa komponen ekonomi pariwisata yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya pengeluaran wisatawan nusantara pengeluaran wisatawan mancanegara, investasi dani pemerintah atau swasta di sektor pariwisata, pengeluaran promosi pariwisata, dan pengeluaran usaha bidang pariwisata. Kabupaten Kerinci dengan keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci tersebar di 18 kecamatan, dengan lebih kurang 37 objek wisata yang terdata pada Tahun 2013. Sampai pada Tahun 2018, telah terdata menjadi 128 objek wisata. Objek wisata tersebut terdiri dani : wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Data dan informasi tentang sebaran obyek pariwisata di Kabupaten Kerinci dapat dilihat sebagaimana tabel 2.93 berikut. Tabel 2.93 *ek Wisata dan Jenisnya di Kabupaten Kerinci Tahun 2020Ob IhNo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Danau Gunung Tujuh Air Terjun Telun Berasap Air Terjun Kembar Air Terjun Pauh Tinggi Rawa Bento Air Terjun Dian Suryani Air Terjun Air Tenang Gunung Kerinci Perkebunan Teh Goa Kasah Rawa Ladeh Panjang Batu Tejerang Batu Persinggahan Batu Tinggi Batu Kunting Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Ulu Jernih Telun Berasap Ulu Jernih Pauh Tinggi Jernih Jaya Telun Berasap Air Tenang Kersik Tuo Kersik Tuo Renah Kasah Renah Kasah Renah Kasah Renah Kasah Renah Kasah Renah Kasah Gunung Tujuh Gunung Tujuh Gunung Tujuh Gunung Tujuh Gunung Tujuh Gunung Tujuh Gunung Tujuh Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Jenis Objek gip at a Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Kayu Aro Kayu Aro Barat Kayu Aro Barat Kayu Aro Barat Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Kayu Aro Barat Kayu Aro Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Gunung Kerinci Siulak Siulak Siulak Siulak Siulak Siulak Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Dusun Tinggi Koto Lebuh Tinggi Mukai Pintu Talang Tinggi Talang Tinggi Desa 411;Keeamata Renah Kasah Tanjung Bungo Mekarsari Sei Jarnbu M 10 N Satu N Satu N Satu Bedeng Delapan Simpang Tutup Simpang Tutup Simpang Tutup Tanjung Genting Sei Batu Gantih Hilir Sungai Betung Hilir Sungai Betung Hilir Danau Tinggi Lubuk Nagodang Koto Lebuh Tinggi Koto Kapeh Siulak Panjang Siulak Panjang Siulak Kecil Siulak Siulak Siulak Mukai Siulak Mukai Siulak Mukai No Nama Qek itata 16 Air Terjun Renah Kasah 17 Taman Bunga Asri Murni 18 Taman Rekreasi Bukit Cinta 19 Aroma Pecco 20 Taman Rekreasi Swarga 21 Danau Belibis 22 Air Terjun N Satu 23 Air. Terjun Mato Angin 24 Pabrik The 25 Air Terjun Tepian Puti 26 Air Luncur 27 Lubuk Tlau 28 Air Terjun Tanjung Genting 29 Air Terjun Sei Batu Gantih 30 Air Terjun 3 Tingkat 31 Lubuk Bangka Kemenyan 32 Bukit Tirai Embun 33 Taman Pemandian Pancuran Tujuh 34 Air Terjun Lembah Mangurai 35 Goa Kapeh 36 Tabuh Larangan 37 Batu Sembahyang 38 Air Terjun Siulak Kecil 39 Air Terjun Batu Kowa 40 Taman Ayla Bukit Tengah 41 Makam. Depati Intan Tengah Padang 42 Air Terjun Talang Tinggi 43 Taman Bunga Bukit Tengah Je11 iS Objek IMP *Mk Desao Nama Weliarata 44 Air Terjun Mukai Pintu 45 Goa Kelelawar 46 Air Panas Semurup 47 Air Terjun Pendung 48 Batu Bersurat 49 Batu Lumang 50 Gunung Selasih 51 Taman Putri Tunggal 52 Danau Cinta 53 Air Terjun 54 Makara Pahlawan 55 Air Terjun 13 Tingkat 56 Air Panas Sei Medang 57 Gunung Kaco 58 Air Panas 59 Goa Batu 60 Goa Kelelawar 61 Air Terjun 12 Tingkat 62 Danau Kerinci 63 Hutan Pinus 64 Tanjung Hatta 65 Goa Belang 66 Pantai Indah Koto Petai 67 Taman Pertiwi 68 Sungai Batang Merangin 69 Lubuk Larangan 70 Monument Gempa Bumi 71 Pantai Pasir Panjang 72 Museum Kerinci 73 Taman Bunga Wisata Alam. Wisata Mara Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam. Wisata Sejarah Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam. Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Alam. Wisata Sejarah Wisata Alam Mukai Pintu Tebing Tinggi Air Panas Pendung Pendung Muaro Semerah Belui Tambak Tinggi Tambak Tinggi Tambak Tinggi Semumu Sei Medang Sei Medang Pungut Sei Abu Tanjung Tanah Tebing Tinggi Talang Kemulun Sanggaran Angung Sanggaran Angung Sanggaran Angung Talang Kemulun Koto Petal Pendung Talang Genting Pulau Pandan Pengasi Koto Iman Tanjung Tanah Sanggaran Agung Talang Lindung Siulak Mukai Siulak Mukai Air Hangat Barat Air Hangat Air Hangat Air Hangat Depati 7 Depati 7 Depati 7 Depati 7 Depati 7 Air Hangat Timur Air Hangat Timur Air Hangat Timur Air Hangat Timur Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Danau Kerinci Kerning Danau No Namirjek Wisata 74 Hutan Adat Temedak 75 Air Terjun Pancoran Rayo 76 Air Terjun Pancoran Gading 77 Mesjid Keramat 78 Batu Raja 79 Taman Husein 80 Tanjung Pelita 81 Perkebunan Manggis 82 Bukit Tebing 83 Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi 84 Danau Lingkat 85 Benteng Depati Parbo 86 Batu Silendrik 87 Danau Kaco 88 Danau Kecik 89 Gerau Nguak 90 Gunung Batuah 91 Gerao Rasau 92 Batu Meriam 93 Batu Kursi 94 Batu Bersurat 95 Air Terjun Telun 96 Air Terjun Mata Kucing 97 Air Terjun Teluk Sago 98 Goa Sago 99 Danau Alkab 100 Batu Gong 101 Batu Biduk 102 Lubuk Larangan 103 Batu Pantai 104 Batu Megalitik 105 Batu Bergambar Jenis Objek legartatillit Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alain Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata. Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Desk Keluru Pulau Tengah Pulau Tengah Pulau Tengah Pulau Tengah Tanjung Batu Pidung Semerap Tanjung Batu Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Lempur Mudik Lempur Mudik Lempur Mudik Tanjung Lempur Masgo Batang Merangin Batang Merangin Tamiai Pulau Sangkar Pulau Sangkar Pulau Sangkar Muak Muak Pondok Kecamatanii Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Keliling Danau Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Gunung Raya Batang Merangin Batang Merangin Batang Merangin Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Jenis Objek Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alana Wisata Alam Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Desa Pengasi Baru Talang Kemuning Talang Kemuning Talang Kemuning Talang Kemuning Talang Kemuning Selampaung Lempur Hilir Lobo Gedang Lobo Gedang Lobo Kecik Kerman Penawar Penawar Hiang Karya Hiang Karya Lobo Kecil Wisata Sejarah Wisata Alain Wisata Alam Wisata Alam Hiang Tinggi Seleman Ujung Pasir Sungai Tutung Sitinjau Laut Danau Kerinci Tanah Cogok Air Hangat Tiraur Wisata Sejarah Pendung Mudik Air Hangat Wisata Alam. Semerah Air Hangat Keeamat an Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Gunung Raya Gunung Raya Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Bukit Kerman Sitinjau Laut Sitinjau Laut Sitinjau Laut Sitinjau Laut Bukit Kerman isata 106 Goa Akar 107 Gunung Raya 108 Gerao Sikai 109 Hutan Salak 110 Taman Dewa 111 Gunung Kunyit 112 Air Teijun Gunung Raya 113 Taman Puti Ayu Maryarn Garden Park 114 Batu Gong 115 Batu Silindrik 116 Garau Rasau 117 Danau Pandang 118 Bukit Kutingga 119 Anjung Banio 120 Irigasi Tanaka 121 Serujung Angin 122 Taman Rekreasi Bustan Fish 123 Taman Tujuh Hiang Tinggi 124 Pantai Indah Ratu Sigindo Kuning 125 Cangka 126 Puncak Negla Hutan Bambu Buluh Perindu 128 Koto Payung Semurup Tinggi Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun karena adanya pandemi Covid-19 jumlah wisatwan Kabupaten Kerinci menurun Drastis pada Tahun 2020. Adapun kondisi jumlah wisatawan yang berukunjung ke Kabupaten Kerinci selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.94. Tabel 2.94 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Tahun Wisatawan Mancanegara Wisatawan Domestik Jumlah 2016 7.465 106.542 114.007 2017 2.932 218.315 221.247 2018 7.661 223.259 230.920 2019 7.720 250.903 258.623 2020 138 186.678 186.825 Sumber : Disparbud, 2021 E. Pertambangan dan Penggalian Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kerinci merupakan sektor yang memiliki potensi yang begitu banyak, namun sampai saat ini potensi bahan tambang dan mineral belum begitu dikembangkan. Beberapa potensi bahan tambang dan mineral masih perlu dilakukan penelitian kandungan deposit dan mutunya. Untuk mengetahui potensi pertambangan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.95. Tabel 2.95 Bahan Galian Potensi Pertamban an Di Kabupaten Kerinci• Jumlah Lokasi Granit Marmer Obsidian Batu Gam.ping Emas Batu Bara Tembaga 604 juta ton 389 juta ton 497 680 juta ton Siulak Deras, Batu Hampar Lempur Tengah Muara Imat,Tebing Tinggi Bukit Cerrnin Siulak Deras,Koto Baru Hiang,Gua Kasah Siulak Tenang, Kec.Kayu Aro Kec. Siulak Pungut Siulak Tenang, Kec.Kayu Aro Kec.Siulak Sumber : Laporan Perekonomian Kab. Kerinci, 2021. Tabel 2.93 menunjukkan, bahwa Kabupaten Kerinci memiliki kekayaan pertambangan yang belum diolah, masih menjadi kekayaan yang terpendam. Kegiatan pertambangan yang banyak dikelola di Kabupaten Kerinci dalam bentuk Galian C berupa Pasir, Koral, dan hasil olahan lainnya. F. Perdagangan Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.
46. 1.Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha informal Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dani permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagan.g/usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal. Formulasi pengukuran mencakup jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemda pada tahun n dibagi jumlah kelompok pedagan.g/usaha informal dikali 100%. Cakupan bina kelompok Pedagang / Usaha Informal di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.96. Tabel 2.96 Cakupan bina kelompok Pedagang / Usaha Informal di Kabu •aten Kerinci Tahun 2016-2020 1 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 2 Jumlah Kelompok 66,67 100 83,33 83,33 83,33 4 6 5 5 5 Sumber : Dinas Perindustrian clan Perdangan Kab. Kerinci, 2021. Adapun capaian kinerja indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Kerinci sebesar 4 kelompok pedagang. Pada tahun 2017 cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Kerinci sebesar 6 kelompok pedagang. Pada tahun 2018-2019 sebanyak 5 kelompok dengan persentase antara 67-100 persen. G. Perindustrian
47. 1.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagang/usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal. Industri di Kabupaten Kerinci banyak bergerak dibidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi meliputi: Industri teh,industri makanan olahan (dodol kentan.g, keripik kentang, aneka camilan,industri minuman olahan (Teh Kulit Kayu Manis/Teh Kayu Manis, Minuman Herbal dani rempahan),industri pemotongan 86 pengolahan kayu,dan industri pengolahan daging ayam kampung. Formulasi pengukuran diperoleh jumlah kelompok perajin yang mendapat bantuan binaan pemda pada tahun n dibagi jumlah kelompok perajin dikali 100%. Berikut data Kabupaten Kerinci. Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kerinci tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.97. Tabel 2.97 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 45,45 45,45 48,48 48,48 48,48 2 Jumlah Kelompok 15 15 16 16 16 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdangan Kab. Kerinci, 2021. Cakupan binaan kelompok pengrajin mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kelompok pengrajin tersebut terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang industri. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok pengrajin yang sudah ada, diharapkan dapat terus berkembang secara mandiri meskipun bantuan dani pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh kelompok pengrajin. Selain itu, pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok tersebut. 2.4. Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah. A. Pengeluaran Per-Kapita Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran perkapita pertahun Kabupaten Kerinci tahun 2016-2019 secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.100 berikut. Gambar 2.23 Pengeluaran perkapita pertahun di Kabupaten Kennel tahun 2016-2019 11.000,00 9.000,00 10.500,00 10.000,00 9.500,00 111 III III 2016 2017 2018 2019 • Kab. Kerinci 9.374,00 9.501,00 9.951,00 10.198,00 • Prov. Jambi 9.795,00 9.880,00 10.357,00 10.592,00 Sumber • BPS Provinsi Jambi, Tahun 2016-2021 Berdasarkan gambar 2.100 dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran per kapita Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebesar Rp9.374.000,- dan meningkat di tahun 2019 menjadi Rp. 10.198.000,- Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Kerinci dalam lima tahun adalah sebesar Rp9.756.000,- Per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran Perkapita Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata provinsi Jambi dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 10.156.000,- Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. B. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dimana perubahan 8.500,00 komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.
48. 1.Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan Perkapita Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.390.086 Kelompok makanan padi-padian merupakan pengeluaran terbesar dani tahun 2016-2018 Data secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.101 sebagai berikut. Tabel 2.98 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kennel Tahun 2016-2020 (Rupiah) 1 2
49. 1.Padi-padian/ Cereals
50. 2.Umbi-umbian/ Tubers
51. 3.Ikan/ Fish
52. 4.Daging/ Meat
53. 5.Telur dan susu/ Eggs and milk
54. 6.Sayur- say uran/ Vegetables
55. 7.Kacang- kacangan/Legumes
56. 8.Buah-buahan/Fruits
57. 9.Minyak dan lemak/ Oil and fats
58. 10.Bahan minuman/ Beverage stuffs
59. 11.Bumbu-bumbuan/ Spices
60. 12.Konsumsi lainnya/ Miscellaneous food items
61. 13.Makanan clan minuman jadi Prepared food
62. 14.Tembakau dan sirih/ Tobacco and betel 4 5 6 7 8 87.686 82.221 60.325 63.615 61.243 8.421 7.777 8.157 8.557 8.290 41.720 42.056 35.453 37.225 38.124 15.147 14.434 8.229 8.518 8.749 17.051 15.549 11.521 14.389 13.332 52.350 25.821 35.186 43.920 42.453 5.949 5.570 5.066 5.239 5.097 15.696 16.934 11.655 12.789 11.600 17.660 20.435 17.140 17.560 16.332 12.713 11.353 7.467 7.467 6.986 2.508 2.920 2.803 2.967 2.705 5.198 4.002 3.298 3.459 3.101
63. 89.101 90.562 65.097 43.761 42.588 41.602 454.454 339.164 295.240 288.115 88.749 75.917 83.606 Jumlah/ Total 390.086 Sumber : (BPS) Kerind Dalam Angka 2016-2020
64. 2.Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan Perkapita Rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan, di Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2016-2020 adalah Rp. 364.284. Kelompok Perumahan, bahan bakar, penerangan dan air merupakan menjadi pengeluaran terbesar dengan angka pengeluaran per tahun sebesar Rp. 184.344. Kelompok pengeluaran terkecil adalah untuk kelompok Keperluan Pesta dan Upacara dengan rata- 15.031 Jumlah 316.917 356.124 .Sumber . BPS Kabupaten Kerinci, Tahun 2016-2020 Perumahan, bahan bakar, penerangan, air 2 Aneka barang dan jasa 3 Pakaian, alas kaki, dan 49.441 tutup kepala 4 Barang yang tahan 25.418 lama/ Durable goods 5 Pajak pemakaian dan premi 15.243 asuransi 6 Keperluan pesta dan 9.264 upacara 177.616 79.142 170.568 71.230 52.223 40.093 18.908 rata sebesar Rp. 13.049,00 per tahun. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.99. Tabel 2.99 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Rupiah) eluara u1an 170.568 177.322 184.344 71.230 74.051 76.983 52.223 54.291 56.441 40.093 41.681 43.331 18.908 19.657 20.435 15.031 15.626 16.245 368.053 382.628 397.700 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dan: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan nonbank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran, dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. A. Transportasi Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan -,Bukan makanan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat danKebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten KerinciTahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.100. Tabel. 2.100 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 1 Roda Dua 25.470 31.982 38.378 40.681 43.122 2 Roda Empat 4.389 7.949 11.526 12.218 12.951 Jumlah Kendaraan 3.101 29.859 39.931 42.327 44.866 1 Panjang Jalan 933,12 933,12 933,12 989 1.048 Ramie 0,30 0,03 0,02 0,02 0,02 Sumber: BPS, Jambi Dalam Artgka Tahun 2016-2020 Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 mencapai 1: 0,30 ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 30 kendaraan sedangkan pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 1: 0,02 yang artinya 1 km hanya dapat diakses 2 kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci semakin padat dibandingkan tahun sebelumnya. B. Transportasi Umum Ketersediaan jumlah angkutan umum guna memenuhi mobilitas orang dan barang. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2014-2018cenderung menurun, dimana pada tahun 2014 berjumlah 60.678 dan pada tahun 2018 diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 44.579. Hal ini seiring dengan menurunnya jumlah kendaraan umum, dimana jumlah kendaraan umum diKabupaten Kerinci pada tahun 2014 sebanyak 590 unit dan turun menjadi 400 unit pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat beralihdari penggunaan alat transportasi angkutan umum menjadi angkutan pribadi, terutama Sepeda Motor. Hal ini, terutama semakin Mudahnya masyarakat memperoleh Sepeda Motor. Rincian dan rata-rata penumpan.g angkutan umum di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.101. Tabel. 2.101 Rincian dan Rata-rata Penumpang Angkutan Umum Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 1 2 3 4 5 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah Uji Kir Kendaraan. berrnotor 62.579 59.439 44.579 45.916 47.924 1.056 472 1 1.183 1.301 1.340 1.380 424 1 Jumlah Angkutan Umum 410 400 412 Jumlah Terminal Bis Jumlah Bandara 1 1 1 Sumber: BPS, Jambi Dalam Angka Tahun 2016-2020 C. Penataan Ruang Wilayah Penataan wilayah merupakan salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012- 2032, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kabupaten Kerinci memiliki Kawasan Lindung terbesar dan sekaligus juga merupakan kawasan rawan bencana dimana lebih kurang 58,30 persen wilayah Kabupaten Kerinci adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga konsekuensinya daya tampung wilayah menjadi terbatas untuk dijadikan kawasan budidaya. Untuk itu, pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci diupayakan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan melalui intensifikasi lahan. Selain itu orientasi aktivitas ekonomi masyarakat perlu didorong kearah kegiatan jasa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan dengan tetap mengandalkan komoditas unggulan wilayahnya. Karakteristik wilayah Kabupaten Kerinci secara umum dapat dikelompokan menjadi 3 kawasan utama, yaitu kawasan pegunungan disekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. Kawasan kedua yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau Kerinci dimana kawasan ini perkembangannya masih sangat lambat. Kawasan ketiga yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang merupakan kawasan padat penduduk dan berkembang cukup pesat. Rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel 2.102. Tabel. 2.102 Rencana Pola Ruan • Di Kabu aten Kerinci I Kawasan Lindung Setempat 1 Kawasan Sempadan Sungai 2 Kawasan Semapadan Danau 3 Kawasan Semapadan Mata Air 1.920 1.129 0,97 0,57 II Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya 1 Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 194.216 98,23 III Ruang Terbuka Hijau 1 RTH Publik 331 0,16 2 RTH Private 173 0,08 TOTAL (ha) 197.769 100 KAWASAN BUDIDAYA I Kawasan Hutan Produksi 1 Kawasan Hutan Tanamari Rakyat (HTR) 8.322 8,84 2 Kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi 17.344 16,74 Masyarakat (HP3M) II Kawasan Hutan Rakyat 1.202 0,25 III Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 1 Kawasan Pertanian Lahan Basah 13.514 7,40 2 Kawasan Pertanian Lahan Kering 25.391 18,95 IV KAWASAN HOLTIKULTURA 21.902 17,53 V KAWASAN PERKEBUNAN 39.589 28,37 VI KAWASAN PERIKANAN 4.611 0,16 VII KAWASAN PERMUKIMAN 2.672 1,75 TOTAL (ha) 134.547 100 Sumber . Revisi RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 D. Fasilitas Bank Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dani masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jumlah Bank Umum yang beroperasi di Kabupaten Kerinci disetiap kecamatan ditinjukkan pada tabel 2.103. Tabel 2.103 Jumlah Bank Umum per Kecamatan Dibandingkan Dengan Jumlah PendudukDi Kabu saten Kerinci Tahun 2020 1 Gunung Raya 1 7.970 2 Bukit Kerman 11.526 3 Batang Merangin 1 11.491 4 Keliling Danau 1 22.161 5 Danau Kerinci 15.862 6 Sitinjau Laut 1 14.180 7 Air Hangat 1 11.168 8 Air Hangat Timur 17.847 9 Depati VII 14.910 10 Air Hangat Barat 8.467 11 Gunung Kerinci 1 12.005 12 Siulak 4 20.518 13 Siulak Mukai 11.282 14 Kayu Aro 3 20.718 15 Gunung Tujuh 1 15.328 16 Kayu Aro Barat 2 20.369 Kabupaten Kerinci 16 235.802 Sumber BPS Kabupaten Kerinci, 2021 Bank umum yang beroperasi di Kabupaten Kerinci belum tersedia layanan pada setiap Kecamatan. Hal yang menjadi catatan dani tabel diatas adalah tidak semua kecamatan sudah mendapatkan layanan keuangan dani bank umum. E. Perusahaan Perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas risiko bisnis/ usaha. Jumlah Perusahaan Yang Berbadan Hukum Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit) dapat dilihat pada Tabel 2.104 Tabel 2.104 Jumlah Perusahaan Yang Berbadan Hukum Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit) tt, Perseroan terbatas CV/Firma 80 Koperasi 9 Perseorangan 195 Lainnya Jumlah/Total 306 Sumber • BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2017 Berdasarkan Tabel 2.103 diatas diketahui jumlah perusahaan yang berbadan hukum di Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebanyak 306 perusahaan yang terdiri dani Perseroan Terbatas sebanyak 22 peru sahaan, CV/ Firma sebanyak 80perusahaan, Koperasi sebanyak 9 unit, dan Perseorangan sebanyak 195 perusahaan. F. Fasilitas Rumah Makan dan Restoran Ketersediaan Rumah Makan dan Restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tank investasi suatu daerah. Banyaknya Rumah Makan dan Restoran menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.105 Tabel 2.105 Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit) Uraian 2016 2107 2018 2019 2020 Rumah Makan 81 Restoran Sumber : BPS, Kennel Dalam Angka Tahun 2016-2020 Jumlah Rumah Makan dani tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan yaitu dani 46 unit menjadi 81 unit. Dalam menangkap trend wisata back to nature dan special interest didorong perkembangan wisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam, seni budaya, dan kehidupan pedesaan. G. Fasilitas Penginapan/Hotel Ketersediaan Penginapan/ Hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah terutama dalam 22 Jumlah Ju.mlah - Kama/. Alamat -Tempat menerima dan melayani jumlah kunjungan dani luar daerah. Semakin berkembang investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tank kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan Wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan Penginapan/Hotel. Pada tahun 2018 di Kabupaten Kerinci tercatat 2 sarana Hotel dan 7 unit Pondok Wisata. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.106. Tabel 2.106 Jumlah Hotel/Penginapan/Pondok Wisata di Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Jenis B.Darmin Homestay Pondok Wisata 2 Family Homestay Pondok Wisata 3 Paiman Homestay Pondok Wisata 4 Subandi Homestay Pondok Wisata 5 Timan B Homestay Pondok Wisata 6 Indah Wisma Pondok Wisata 7 Serambi Madinah Hotel Melati 8 Mess Pemda Pondok Wisata 9 Hotel Zahza Hotel O Kelas 1 () 14 1' 17 2 10 13 1 5 18 1 6 12 1 5 8 2 15 15 2 5 13 Dusun 2 Kersik Tuo RT 06 RT 03 No.116 Lindung Jaya Kayu Aro J1. Raya Ma. Labuh Sungai Penuh RT 02 J1. Raya Ma. Labuh Sungai Penuh RT 03 Mekar Jaya RT 05 Batang Sangir Kayu Aro Sungai Medang Tanjung Bung° Kayu Aro Sungai Sikai Gn. 7 Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2021 H. Ketersediaan Air Bersih Air bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sedangkan air minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih terdiri dan: 1) Air Hujan; 2) Air Sungai dan Danau; 3) Mata Air; 4) Air Sumur Dangkal; dan 6) Air Sumur Dalam. Produksi Air Bersih di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah distribusi Air bersih pertahun, peningkatan produksi dan distribusi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan pada akhirnya terjadi peningkatan jumlah pelanggan pengguna Air Bersih. Untuk melihat jumlah produksi dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2 .107 . Tabel 2.107 Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 1 11111111111111111111111111111111 Kapasitas Produksi Per 456 526 326 526 526 Detik (Liter) Produksi Air Pertahun (M3) 10.629.447 11.120.600 11.120.600 11. 120.600 11.120.600 Distribusi Air Pertahun 10.072.378 10.534.632 10.534.632 10.534.632 10.534.632 (M3) Hydran Air (Unit) 52 6 6 6 6 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, 2021. I. Fasilitas Listrik Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Sebagian besar kebutuhan energi listrik untuk saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah Pelanggan Listrik meningkat dani 59.215 pelanggan pada tahun 2016 menjadi 67.922 pelanggan pada tahun 2020. Adapun jumlah daya terpasang juga akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Pelangan. Rasio ketersediaan daya listrik tiap Pelanggan cenderung menurun yaitu dani 910,31 kWh tahun 2016 menjadi 985,35 kWh pada tahun 2020. Rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel 2.108 berikut. Tabel 2.108 Rasio Ketersedian Daya Listrik di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 IF lb Tahun Pelanggan Daya Terpasang (kWh) Rasio Ketersediaan Daya Listrik (kWh) 2016 59.215 53.904.179 910,31 2017 62.176 54.982.263 928,52 2018 65.285 56.081.908 947,09 2019 66.590 57.203.355 966,03 2020 67.922 58.347.622 985,35 Sumber BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020 *) Data Proyeksi Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Adanya tenaga listrik yang terpasang pada suatu daerah atau wilayah, maka dapatmendukung perkembangan kegiatan ekonomi. Pembangkit Listrik Negara (PLN) telah meluaskan jaringan dan pelayanannya sampai ke desa-desa, yang diharapkan pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dapat digunakan sebagai suatu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik, berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Setiap rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik belum tentu sebagai pelanggan listrik karena masih ada beberapa rumahtangga yang menggunakan listrik atas nama satu pelanggan. Kondisi seperti ini terjadi terutama di desa- desa terpencil karena jarak jaringan listrik dengan rumah penduduk terlalu jauh, sehingga satu unit meteran listrik dipakai oleh beberapa rumah. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.109. Tabel. 2.109 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Rum ah Tangga 68.597 68.883 69.169 69.355 69.591 Pelanggan (RT) 59.214 60.336 61.458 61.644 61.830 Persentase (%) 86,32 87,59 88,85 90,11 91,37 Sumber BPS Kabupaten Kerinci, 2021 *) Data Proyeksz Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada umumnya rumah tangga sudah menggunakan listrik baik PLN maupun Non PLN sebagai sumber penerangan utama. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus meningkat pada tahun 2016 mencapai 86,32 persen meningkat menjadi 91,37 persen pada tahun 2020. Artinya masih terdapat sebesar 8, 63 persen rumah tangga yang menggunakan Non PLN sebagai sumber penerangan. 2.4.3.Ik1im Berinvestasi A. Kemudahan Perizinan Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dani waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Data yang terkait perizinan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.109. Tabel 2.109 Jenis Perizinan dan Lama Proses Perizinan Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 11F IIINF fift1111W wad" WI! JENIS PERIZINAN PENYELESAIAN (*MIT) 1 SITU 90 2 SIUP 90 3 TDP 90 4 TDG 90 5 STDI 90 6 SIUI 90 7 DEPOT ISI ULANG 90 8 HULLER-PENYONGSONG BERAS 90 9 IUKS 90 10 IUKU 90 11.11) JENIS PERIZINAN WAKTU PENYELESAIAN 11 AM DAL 90 12 HO 90 13 IMB 90 14 SIUJK 90 15 HOME STAY 90 16 RESTORAN 90 17 PUSAT SENI DAN HIBURAN 90 18 PANGGUNG TERBUICA 90 19 TAMAN REKREASI 90 20 PENTAS PERTUNJUKAN SATWA 90 21 DUNIA FANTASI 90 22 PADANG GOLF 90 23 KOLAM PANCING 90 24 GELANGGANG RENANG 90 25 GELANGGANG PERMAINAN KECUALI VIDEO 90 26 GELANGGANG BOWLING 90 27 GELANGGANG BILLIARD 90 28 SAWN K ECANTI KAN 90 29 PANT! MANDI UAP 90 30 IZIN KARAOKE 90 31 IZIN BIOSKOP 90 32 FITNES CENTER 90 33 PEMASANGAN REKLAME 90 34 PENYELENGGARAAN JARINGAN 90 TELEKOMUNIKASI 35 SOP PELAYANAN IZIN MENARA 90 36 WARU NG INTERN ET 90 37 IZIN PENDIRIAN ANGKUTAN UMUM 90 38 IZIN TRAYEK 90 39 USAHA ANGKUTAN BARANG, PENUMPANG 90 40 KARTU PENGAWAS MENGANGKUT PENUMPANG 90 41 PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL KENDARAAN 90 BERM OTOR 42 IZIN PENDIRIAN CUCIAN KENDARAAN 90 BERMOTOR 43 PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA SETARA 90 RUMAH SAK1T KELAS C DAN D 44 POLIKLINIK, KLINIK SWASTA DAN KLINIK 90 BERSAMA 45 KLINIK BERSALIN, RUMAH BERSALIN 90 46 LABORATORIUM KESEHATAN 90 47 PRAKTER DOKTER GIG! 90 48 PRAKTER DOICTER SPESIALIS 90 49 PRAKTER APOTEKER 90 50 PRAKTER AHLI GIG! 90 51 PRAKTER KEPERAWATAN 90 52 PRAKTEK BIDAN 90 53 IZIN APOTIK 90 54 SURAT IZIN OPTI1CAL 90 55 SURAT IZIN TOKO OBAT 90 56 PRAKTEK FISIOTERAPI 90 57 OKUPASI TERAPI 90 JENIS PERIZINAN 41.1 WAKTU PENYELESAIAN A (MENIT) 1 58 RADIOLOGI 90 59 PENGOBATAN TRADISIONAL 90 60 PRAKTEK TUKANG GIG! 90 61 IZIN PENELITIAN 90 62 PAUD 90 63 BALAI LATIHAN KERJA 90 64 KURSUS 90 65 USAHA PETERNAKAN 90 66 PERKEBUNAN BUDIDAYA 90 67 PERKEBUNAN PENGOLAHAN 90 T-C,11Sumber; LULU. 1,-11.U.11.11LCAIL MUGU.I , PT SP CACAIL I ClittyGi Kerja I UlLUIL nni B. Pengenaan Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.110. Tabel 2.110 • renaa eatan uaeran nanu eaten Realisasi Tahun 2017 85.760.743.969 nerinci -1-anun zulo-Auzu Realisasi Tahun 2020 81.665.603.731 Uraian Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Pendapatan Asti Daerah 39.494.502.703 80.481.173.933 157.920.004.804 Pendapatan Pajak Daerah 11.005.025.803 12.070.757.135 13.559.599.616 85.903.587.127 11.719.259.396 Hasil Retribusi Daerah 3.258.488.022 3.264.337.400 2.879.364.300 2.815.332.900 2,972,321.100 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.687.090.363 8.066.340.479 8.295.781.214 8.779.012.971 8.962.116.224 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 18.543.898.514 62.359.308.955 55.746.428.803 60.422.071.806 58.011.907.011 Sumber : BPKAD 7ahun 2021 2.4.4. Sumber Daya Manusia • A. Kualitas Tenaga Kerja Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut mutu sumber daya manusia, baik kemampuan fisik maupun non fisik. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan berketerampilan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik tersebut maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah ASN yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dani tahun 2016-2020 berjumlah sebesar 130 orang dimana pada tahun 2016 sebesar 35 orang, tahun 2017 sebanyak 41, tahun 2018 sebanyak 63, tahun 2019 sebanyak 55 orang, dan tahun 2020 sebanyak 130 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.115 sebagai berikut. Jumlah ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.111. Tabel. 2.111 Jumlah ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020
65. 1.Profesi Dana Pusat 2 0 2 0 0 Tugas Belajar
66. 2.Si Dana Pusat 1 0 1 0 0 Tugas Belajar
67. 3.S2 Dana Pusat 0 4 0 4 4 Tugas Belajar
68. 4.S3 Dana Pusat - - Tugas Belajar
69. 5.S2 Dana Daerah 1 1 1 1 Tugas Belajar
70. 6.Profesi - - 1 Izin Belajar
71. 7.DIII/DIV 19 32 6 Izin Belajar
72. 8.Si 21 32 37 20 81 Izin Belajar
73. 9.S2 10 4 7 3 51 Izin Belajar Total 35 41 63 55 130 &lather BKPSDMD Kabupaten Kerinci Tabun 2021 B. Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Gambar 2.24 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 44,00 43,00 42,00 41,00 —0— Rasio Ketergantungan 2016 2017 2018 2019 2020 46,00 48,00 44,67 44,75 43,80 Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Diolah) Berdasarkan gambar 2.28 terlihat bahwa Rasio beban ketergantungan di Kabupaten Kerinci dani tahun 2016-2020 berturut-turut dimana pada tahun 2016 sebesar 46,00 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 43,80 persen, secara rata-rata pada periode 2016-2020 tingkat ketergantungan di Kabupaten Kerinci sebesar 45,44 persen artinya bahwa dani 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 45 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas). It Menurunnya Rasio Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Kerinci seperti terlihat pada gambar 2.28 akan berdampak pada mudahnya memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah Kabupaten Kerinci untuk investasi yang lebih produktif dan terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya sekaligus terjadi kualitatif kehidupan penduduk, hal ini selanjutnya akan meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Kerinci. Sebaliknya jika Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Kerinci tinggi dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di daerah, karena sebagian dani pendapatan yang diperoleh dani golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kerinci telah disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga dibutuhkan evaluasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya guna memprediksi perencanaan anggaran untuk periode selanjutnya. 3.1.1. Pendapatan Daerah Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pasal 285 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri dan:
a.Pendapatan ash daerah yang meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hashl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan ash daerah yang sah.
b.Pendapatan transfer / dana perimbangan; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk melihat proporsi realisasi masing-masing jenis pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 3.1. Gambar 3.1 Proporsi Realisasi Masing-masing Jenis Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Persen) 2016 2017 2018 2019 2020 Rata- Rata • Pendapatan Asli Daerah 3,89 7,14 6,73 11,52 6,79 7,21 • Dana Perimbangan 77,54 66,58 67,16 61,97 65,15 67,68 Lain-lain Pendapatan Daerah yang SA 18,58 26,28 26,11 26,51 28,06 25,11 Sumber Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-20'20 Berdasarkan Gambar 3.1 rata-rata realisasi proporsi pendapatan pada tahun 2016-2020 secara umum masih didominasi pendapatan dani dana perimbangan dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 67,68 persen, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata- rata sebesar 25,11 persen dan kontribusi Pendapatan Ashi Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah dengan proporsi sebesar 7,21 persen, artinya Kabupaten Kerinci dalam rangka pembiayan prioritas pembangunan daerah masih sangat tergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat, untuk itu Kabupaten Kerinci untuk lebih mengoptimalkan kembali penggalian potensi- potensi Pendapatan Ashi Daerah. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 - Realisasi Tahun 2016 . - .. Realisasi Tahun 2017 e mbuha " Realisasi Tahun 1 2018 ' • Pertu an . . _ _. , Realisasi Tahun 2019 ,nbuh Pert um b uhan , - • , liReasasi Tahun 2020 . , Perth mbuh an % 1,1 Pendapatan Ash Daerah 39.494.502.703 85.760.743.969 1,17 80.481.173.933 0,06 157.920.004.804 0,96 81.665.603.731 -0,48 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 11.005.025.803 12,070.757,135 0,10 13.559.599.616 -0,12 85.903.587,127 5,34 11.719.259.396 -0,86 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.258.488.022 3.264.337.400 0,00 2.879.364.300 0,12 2.815.332.900 -0,02 2.972.321.100 0,06 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.687.090.363 8.066.340.479 0,21 8.295.781.214 -0,03 8.779.012.971 0,06 8.962.116.224 0,02 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Ash i Daerah yang Sah 18.543.898.514 62.359.308.955 2,36 55.746.428.803 0,11 60.422.071.806 0,08 58.011.907,011 -0,04 1,2 Dana Perimbangan 788.040.379.762 799.918.426.092 0,02 802.840.678.513 0,00 849.466.651.198 0,06 784.153.541.230 -0,08 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Rukan Pajak 50.061.840.762 52.854.394.553 0,06 58.499.359.298 -0,11 58.725.932.035 0,00 66.199.674.622 0,13 1.2.2 Dana Alokasi Umum 594.747.481.000 589.202.611,000 -0,01 589.202.611.000 0,00 612.248.352.000 0,04 567.859.510.000 -0,07 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 143,231.058.000 157.861.420.539 0,10 155.138.708.215 0,02 178.492,367.163 0,15 150.094.356.608 -0,16 1,3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 188.783.163.024 315.683.710.692 0,67 312.080.602.937 0,01 363.372.684.969 0,16 337.777.999.967 -0,07 1.3.1 Pendapatan Hibah 21.331.000.000, 0,00 F 8.000.000.000 0,62 4.512.000.000 -0,44 35.426.990.000 6,85 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 29.012.937.247 38.890.975.692 0,34 40.711.099,937 -0,05 52.374.712.369 0,29 43.562.442.236 -0,17 1.3.3 Dana Penvesualan dan Otonomi Khusus 159.770.225.777 220.241,735.000 0,38 242.049.503.000 -0,10 240.279.732.600 -0,01 241.568.567.731 0,01 1.3.4 Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lain nya 35.220.000.000 0,00 21.320.000.000 0,39 66.206.240.000 2,11 17.220.000.000 -0,74 Jumlah 1.016.318.045.488 1.201.362.880.752 0,18 1.195.402.455.383 0,00 1.370.759.340.971 0,15 1.203.597.144.928 -0,12 Sumber. Lap. Realiasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020 ‘t% Perti Bertambah / n (%1 B,(%) mbuha erkurang Dani tabel 3.1 diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Kerinci dani tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan sebesar 0,12 persen. Penurunan rata-rata pertumbuhan realiasasi pendapatan Kabupaten Kerinci, diakibatkan oleh pandemi Covid 19 dimana kontribusi beberapa sektor PDRB melambat, sehinggga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci. Untuk lebih jelasnya perlu dilakukan analisa terhadap target dan realisasi objek pendapatan daerah baik itu pendapatan ashi daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. A. Pendapatan Ashi Daerah Pendapatan Ashi Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan Kabupaten Kerinci selama kurun waktu dani tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukan peningkatan realiasi dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,92 persen, secara rinci target dan realiasai Pendapatan Ashi Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Ashi Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2016 70. 116.816.200,00 39.494.502.702,60 56,33 -30.622.313.497,40 2017 77.341.561.540,60 85.760.743.968,69 110,89 117,13 8.419.182.428,09 2018 96.881.888.976,00 80.481. 173.935,14 83,07 -6,16 -16.400.715.040,86 2019 108.269.430.000,00 85.903.587.127,65 79,34 6,74 -22.365.842.872,35 2020 86.327.255.048,00 81.665.603.731,87 94,60 -4,93 -4.661.651.316,13 Rata-rata Pertumbuhan 5,34 19,92 (%) Sumber : Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020 Dani Tabel 3.2 dapat diamati, bahwa pada periode ini mulai tahun 2016 hingga tahun 2020, realisasi PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan juga mengalami peningkatan target, namun pada tahun 2017 realisasi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian realiasasi sebesar 110,89 persen. Rata-rata pertumbuhan target Pendapatan Ashi Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 adalah sebesar 5,34 persen, dan rata-rata pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 sebesar 19,92 persen. B. Dana Perimbangan Sumber pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah dana perimbangan yang berasal dani Pemerintah Pusat yang dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar (0,12) persen. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Pertumbuhan 2016 794.886.976.700,00 788.040.379.762,00 99,14 2017 827.377.407.529,00 799.918.426.092,00 96,68 1,51 2018 815.940.447.700,00 802.840.678.513,00 98,39 0,37 2019 887.197.741.000,00 849.466.651.198,00 95,75 5,81 2020 797.547.444.264,00 784.153.541.230,00 98,32 -7,69 Rata2 Pertumbuhan 0,08 -0,12 (%) -6.846.596.938,00 -27.458.981.437,00 -13.099.769.187,00 -37.731.089.802,00 -13.393.903.034,00 Surnber. Lap Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020 Tabel 3.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2016 realisasi dana perimbangan sebesar Rp. 794.886.976.700,00 atau 99,14 persen dani target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan capaian realisasi yaitu sebesar 95,75 persen dani target yang telah ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan target Dana Perimbangan pada periode ini sebesar 0,08 persen. Pencapaian realisasi yang tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ketidakpastian besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Bagi Hasil Bukan Pajak pada (BHP/ BHBP) pada saat penyusunan APBD. C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan, capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah cenderung meningkat dengan persentase tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 101,10 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 100,39 persen dani target yang telah ditetapkan. Jika dilihat secara rata-rata selama periode 2016-2020 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih menunjukkan perkembangan yang positif yaitu meningkat sebesar 15,65 persen. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 BerkuF4ng (12.))) BertambahPertu inbuha n (%) 2016 228.151.183.400,00 188.815.716.077,60 82,76 -39.335.467.322,40 2017 312.261.273.400,00 315.683.710.691,53 101,10 67,19 3.422.437.291,53 2018 317.913.402.936,84 319.150.621.705,93 100,39 1,10 1.237.218.769,09 2019 367.972.462.978,00 363.372.684.969,57 98,75 13,86 -4.599.778.008,43 2020 339.256.260.146,72 337.777.999.967,77 99,56 -7,04 -1.478.260.178,95 Rata-Rata Pertumbuhan 10,43 15,65 To) Sumber : Lap. Realisasi APBD Kab, Kerinci Tahun 2016-2020 3.1.2. Belanja Daerah Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dani Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun an.ggaran. Target Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dani tahun 2016-2020 mengalami cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatannya sebesar 1,96 persen, dengan rata-rata relalisasi tahun 2016-2020 sebesar 3,72 persen. Realisasi Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 Realisasi Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2017 2018 2019 2020 1.188.460.055.233,27 1.062.433.463.475,95 89,40 -126.026.591.757,32 1.274.824.823.458,37 7,27 1.176.318.113.458,50 92,27 10,72 -98.506.709.999,87 1.291.682.967.185,33 1,32 1.159.695.545.965,77 89,78 -2,70 -131.987.421.219,56 1.452.190.390.248,79 12,43 1.330.735.654.620,44 91,64 2,07 -121.454.735.628,35 1.284.603.791.802,29 -11,54 1.229.591.234.999,00 95,72 4,45 -55.012.556.803,29 3,72 Rata-Rata Pertundruhan 1,96 Sumber data : Lap Realisasi APBD Kab. Kerinci Tabun 2016-2020. Dani data yang tersaji pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa perkembangan target belanja daerah pertahun selama periode 2016- 2020 cenderung menurun, dimana pada tahun 2020 target belanja daerah sebesar (-11,54) persen dani tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya Refocusing anggaran yang untuk penangan pandemi Covid 19, yang siginifikan berdampak pada penurunan pendapatan daerah dan bermuara pada penurunan alokasi Belanja Daerah. Jika digambarkan Realisai dan target perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.2. Gambar 3.2. Realisasi Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 .-.-,--Target (Rp) 1.188.460.055.233,27 1.274.824.823.458,37 1.291.682.967.185,33 1.452.190.390.248,79 1.284.603.791.802,29 .....0. Realisasi (Rp) 1.062.433.463.475,95 1.176.318.113.458,50 1.159.695.545.965,77 1.330.735.654.620,44 1.229.591.234.999,00 Sumber data: Lap Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020 3.1.3. Neraca Daerah Neraca daerah adalah data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. A. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dani peristiwa masa lalu dan dani mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 sangat fluktuatif cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 2,90 persen, dimana rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada komponen aset lainnya yaitu sebesar 113,6 persen, pada aset tetap sebesar 5,01 persen, pada investasi jangka panjang sebesar 4,04 persen dan yang paling kecil adalah rata rata pertumbuhan pada aset lancar, sebesar (6,75) persen. Adapun nilai aset daerah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.270.642.243.306,02 dan per 31 Desember tahun 2020 cenderung menurun menjadi Rp1.687.884.021.946,36. B. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dani peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dani dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci rata rata kenaikannya sebesar 23,55 persen per tahun. Jumlah kewajiban pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 9.131.686.495,50 dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 12.889.381.653,00. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang pada Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2016 sebesar Rp.15.646.083,00, dan pada tahun 2020 sebesar Rp.25.597.492,00, sedangkan pada tahun 2019 tidak terdapat kewajiban yang harusa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, pada kewajiban Utang Perhitungan. Fihak Ketiga tidak terdapat kewajiban yang harus diselesaikan , kewajiban Utang Beban Pemerintah Kabupaten Kerinci secara rata- rata selama lima tahun terakhir sebesar 30,97 persen dengan utang beban terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.4.658.201.781,80 dan ,Utang Jangka Pendek lainnya yaitu sebesar Rp.7.521.722.433,50. Pada tahun 2016 dan sebesar Rp.12.223.070.665,00 pada tahun 2020, kewajiban utang jangka pendek lainnya terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp. 20.671.800.269,00. Kewajiban jangka panjang meliputi utang jangka panjang lainnya dan utang Pemerintah Kabupaten/kota. Kabupaten Kerinci tidak terdapat kewajiban utang jangka panjang dani tahun 2016-2020. C. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Sebelum tahun 2015, ketika basis akrual belum diterapkan, ekuitas disebut dengan Ekuitas Dana yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDT) dan Ekuitas Dana Cadangan (ED C). Sejak tahun 2015, dengan diterapkannya basis akrual, ekuitas tidak disajikan seperti itu lagi. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Kerinci dani tahun 2016- 2020 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 2,8 persen dengan saldo pada tahun 2016 sebesar Rp 1.456.613.440.378,58 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.674.994.640.293,36. Rincian data dan informasi tentang pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020, dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6. Nri 82.691.655.152,92 113.923.008.145,0369.574.997.185,60 0,00 52.330.400,0033.851.206,00 0 44.333.213,98 2.985.732.595,17 0,00 0,00 894.749.500,00 30.214.721.096,97 -3.623.118.407,75 247.366.562,00 16.467.018.336,97 0,00 0,00 123.010.213.566,94 0,00 4.825.455.230,58 0,00 0,00 877.693.500,00 39.745.848.686,92 -4.594.212.777,49 324.188.218,67 7.769.300.816,00 0,00 0,00 140.063.667.165,00 0,00 721.546.808,24 0,00 0,00 23.156.168,52 4.229.663.304,10 874.983.500,00 45.648.036.170,34 -5.119.786.514,91 65.900.500,00 14.838.198.206,00 0,00 0,00 175.326.819.020,32 32.347.397.117,62 58.910.018,00 0,00 0,00 3.221.903.027,00 64.917.315,00 0,00 0,00 5.153.451.912,00 1.052.248.300,00 25.536.761.029,00 -5.525.713.653,02 675.527.184,10 8.444.364.619,00 0,00 0,00 71.029.766.868,70 60.460.139.024,61 14.089.224,85 0,00 0,00 928.443.111,59 8.404.546.186,52 0,00 0,00 4.762.079.678,10 954.142.501,00 62.746.620.599,77 -5.284.351.672,27 67.326.732,54 7.608.578.024,00 0,00 0,00 140.661.613.410,71 2.374.892.495,00 3.870.794.003,60 3.795.669.783,00 4.123.706.434,80 -6,05 429.237.899,00 69.782.333,00 Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 017 Rata-Rata Pertu.mbuhan ( 0 0) URAIAN IL ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kas Di Bendahara Dana BOS Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional Kas Lainnya Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Lain-lain JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen Lainnya 2.880.950.952,50 2.913.271.058,93 2.233.218.668,00 2.274.959.210,00 2.880.950.952,50 2.913.271.058,93 2.233.218.668,00 2.274.959.210,00 Investasi Permanen 135.234.214.103,00 145.393.032.911,83 140.751.218.986,00 154.300.781.807,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah 135.234.214.103,00 145.393.032.911,83 140.751.218.986,00 154.300.781.807,00 138.115.165.055,50 148.306.303.970,76 142.984.437.654,00 156.575.741.017,00 93.689.902.481,00 120.086.899.170,00 125.860.642.832,00101.204.514.481,00 Peralatan dan Mesin 275.032.035.498,97 304.531.351.807,64 327.984.201.762,64 373.978.592.822,00 Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 504.642.296.155,40 905.107.074.464,00 534.760.029.636,40 1.036.053.586.864,00 569.613.038.031,62 1.161.008.634.869,00 625.101.729.332,59 1.317.995.455.499,81 Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan 16.350.936.657,34 27.414.654.000,00 16.551.145.157,34 31.365.982.000,00 17.022.809.757,34 34.244.443.007,29 16.610.479.119,34 34.734.596.901,00 Akumulasi Penyusutan -691.229.153.443,90 -799.093.921.223,78 -934.632.040.234,67 -1.083.439.455.973,04 JUMLAH ABET TETAP ABET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset lainnya JUMLAH ABET LAINNYA 1.131.007.745.812,81 0 2.491.850.650,00 108.957.510.400,61 1.225.372.688.722,60 0 1.564.085.193,00 36.816.534.984,47 1.295.327.986.363,22 0 1.410.842.040.533,70 1.061.488.083,00 725.348.645,00 9.845.965.356,25 11.894.786.809,94 -37.837.358.612,81 -12.720.148.970,00 -9.469.446.835,00 -11.542.799.744,00 73.612.002.437,80 25.660.471.207,47 1.438.006.604,25 1.077.335.710,94 JUMLAH ABET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Pendapatan Diterima Dimuka Utang Perhitungan F'ihak Ketiga (PFK) 1.465.745.126.873,05 1.539.403.131.065,83 1.615.077.249.641,79 1.709.156.730.672,35 15.646.083,00 50.478.854,17 0,00 0,00 44.435.250,00 0,00 0,00 0,00 2.301.688.097,57 2.301.688.097,57 165.068.474.708,00 165.068.474.708,00 167.370.162.805,57 123.497.285.782,00 407.635.333.468,29 681.195.783.548,09 1.413.245.873.440,81 16.618.179.119,34 20.139.789.596,40 -1.222.033.918.989,32 1.440.298.325.965,61 587.593.046,00 40.032.342.791,79 -31.434.169.532,00 9.185.766.305,79 1.687.884.021.945,67 4,04 2,90 25.597.492,00 0,00 5,01 Utang Beban 1.594.317.979,00 4.658.201.781,80 576.509.417,00 1.110.323.953,00 640.713.496,00 Utang Jangka Pendek 7.521.722.433,50 20.671.800.269,00 19.083.481.303,00 15.905.739.404,00 12.223.070.665,00 Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 9.131.686.495,50 25.380.480.904,97 19.659.990.720,00 17.060.498.607,00 12.889.381.653,00 23,55 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 Lairmya Utang Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 9.131.686.495,50 25.380.480.904,97 19.659.990.720,00 17.060.498.607,00 12.889.381.653,00 23,55 EKUITAS 1.456.613.440.378,58 1.514.022.650.160,85 1.595.417.258.939,79 1.692.096.232.034,16 1.674.994.640.293,36 JUMLAH EKUITAS 1.456.613.440.378,58 1.514.022.650.160,85 1.595.417.258.939,79 1.692.096.232.034,16 1.674.994.640.293,36 2,87 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.465.745.126.874,08 1.539.403.131.065,82 1.615.077.249.659,79 1.709.156.730.641,16 1.687.884.021.946,36 2,90 Sumber data: Laporan Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020 Berdasarkan tabel 3.6 Pertumbuhan Neraca Daerah, jika dilihat dani Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah dani tahun 2016-2020 dengan menghitung jumlah kewajiban daerah dibagi dengan pendapatan daerah dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan jaminan pendapatan daerah dalam membayar utang memiliki risiko rendah dengan ditandai trend rasio kurang dani anggka 1 (satu), artinya rasio utang terhadap pendaptan daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan kemampuan dalam melunasi utang sudah baik jika melakukan pinjaman daerah. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai Tahap perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan, evaluasi sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Terkait dengan hal tersebut, maka data yang dianalisis dan disajikan sebagai informasiawal dalam menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu adalah data APBD yang telah diaudit oleh BPK. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun, disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kerinci, demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dani kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, efisiensi dan efektif, serta transparansi v dan akuntabilitas baik dani sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja daerah adalah semua pengeluaran dani rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.nya, yang terdiri dani urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penan.ganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dani : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas:
1. 1.Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dan: Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. 2.Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dani 1 (satu) periode akuntansi.
3. 3.Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. 4.Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dani Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dani Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri dani : Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Selanjutnya dalam Tabel 3.7 dibawah ini disajikan data dan informasi tentang belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 0,00 0,00 0,00 5.960.098.158,00 5.536.630.782,00 1494957332 0,00 0,00 2.826201.634,00 7.435.388.000,00 0,00 0,00 0,00 2.490.333.720,00 Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 A Belau* Operasi 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Bunga 4 Subsidi 5 Hibah 6 Bantuan Sosial B Belau* Modal 1 Belanja Tanah 2 Belanja Peralatan clan Mesin 3 Belanja Gedung dan Bangunan 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya 7 Belanja Modal BOS 8 Balanja Modal BLUD C Belaaja Tak Terduga 648.180.356.276,00 486.789.408.682,00 148.878.611.161,00 0,00 0,00 12.512.336.433,00 0,00 196.272.401348,00 504.309.961,00 27.632.314.046,00 32.929.598.520,00 134.677.861.986,00 528.316.835,00 664.512.415.504,50 450.986.152.730,00 197.123.705.314,50 0,00 0,00 16.402.557.460,00 0,00 218.905.091.227,00 8.121.784.000,00 38.649.978.713,00 34.290.752.140,00 134.615.934.363,00 3.226.642.011,00 697.873.151273,21 454.466.681.725,00 220.412.103.775,21 0,00 0,00 22.994.365.773,00 0,00 194.694.387.965,56 6.225.184.168,00 23.268.237.165,00 34.673.390.635,56 118.044.491.785,00 1.206.450.700,00 732.275.825.373,05 497.096.122.862,00 224.075.617.511,05 0,00 0,00 10.860.100.000,00 243.985.000,00 306.946.629.626,39 5.704.455.662,00 39.713.171.905,99 74.754.148.295,19 169.085.788.426,57 3.222.089.222,64 703.768.557391,50 494.242.452.599,00 198.924.181.014,50 0,00 0,(X) 10.601.923.778,00 0,00 289.075.931388,00 1.361.156.800,00 104.302.867.280,50 53.451.298.317,50 112.455.019.196,00 254.868.700,00 254868700 14659661669 455770725 1.880.420.000,00 Somber data: Laporan Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020. Dani data dan informasi yang dituangkan dalam tabel 3.7 diatas menunjukkan, bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, besaran belanja daerah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan aparatur setiap cenderung mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 terlihat pada tabel diatas mengalami penurunan dani tahun sebelumnya, pada hakikatnya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2020 diasumsikan meningkat sejalan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi yang di proyeksikan pada RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, penurunan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Kerinci disebabkan adanya refocusing anggaran terhadap Pemerintah Daerah, sebagai dampak dani pamdemi Covid 19 yang mewabah di Kabupaten Kerinci. Total besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksud, disebabkan antara lain (i) peningkatan belanja gaji dan tunjangan pegawai karena adanya penarnbahan pegawai baru dan pembayaran tunjangan jabatan terkait dengan adanya penyesuaian tunjangan jabatan pada beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Kerinci; (ii) adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur; (iii) adanya peningktan belanja untuk tel peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur: dan (iv) terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja dipergunakan untuk pembangunan menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/aparatur, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam penerimaan pegawai baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan belanja aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir, telah diperoleh data tentang realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabe13.8. Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kerinci Tabun 2016-2020 WiNginilliniP16"111 TOM plitgetWan pemenuhan kebutuhan (Belanja + Pe mbiayaan Persentase No Tahun aparatur Pengeht aran) (Rp) ' Rp) (a) I ° 1 2016 648.180.356.276,00 1.062.433.463.475,95 61,01 2 2017 664.512.415.504,50 1.186.011.113.458,50 56,03 3 2018 697.873.151.273,21 1.175.696.191.165,77 59,36 4 2019 732.275.825.373,05 1.343.725.529.620,44 54,50 5 2020 703.768.557.391,50 1.237.711.234.999,00 56,86 Sumber data : Lap Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil analisis terhadap proporsi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur di Kabupaten Kerinci untuk 5 (lima) tahun terakhir secara rata-rata diperoleh hasil proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci sebesar 57,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengguanaan anggaran kebutuhan aparatur daerah Kabupaten Kerinci semakin membaik seiring dengan penurunan dalam proporsi kebutuhan aparatur daerah. 3.2.2.Analisis Pembiayaan Salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi belanja pembangunan yang telah ditetapkan dapat berasal dani berbagai sumber, diantaranya dapat berasal dani SiLPA tahun-tahun sebelumnya. Data dan informasi pada tabel dibawah ini adalah "Tabun Realisasi Pendapa Daerah (Rp) Tabun 2016-2020 TTralan Realisasi Belanja . Daerah (Rp) Pengeluaran Penabiayaan Daera isit nil Penerimaan Pinjamau Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberiau Pinjaman AMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerim aan Plutang uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 perkembangan SiLPA selama 4 (empat) tahun terakhir di Kabupaten Kerinci. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9. Tabel 3.9 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci 2016 1.016.318.045.488,20 1.062.433.463.475,00 2017 1.201.362.880.752 1.176.318.113.458,00 2018 1.195.402.455.383 1.159.695.545.965 2019 1.370.759.340.971 1.848.618.058.095 2020 1.203.597.144.928 1.229.591.234.998 0,00 8.500.000.000 24.923.475.510 14.031.250.000 6.500.000.000 1, (46.082.864.933,75) 25.044.767.293,72 42.776.928.188 (31.992.731.325,22) (25.994.090.069,36) Sumber Data :Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.2016-2020 Dani tampilan data dan informasi yang tersaji pada Tabel 3.9 menunjukkan kecenderungan adanya pergerakan yang fluktuatif terhadap defisit rill pada periode tersebut. Pada periode 2016-2020 anggaran Kabupaten Kerinci terjadi defisit ditahun 2016 sebesar Rp. (46.082.864.933,75), tahun 2019 sebesar Rp. (31.992.731.325,22) dan pada tahun 2020 defisit Kabupaten Kerinci sebesar Rp. (25.994.090.069,36) dan surflus anggaran terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 25.044.767.293,72 dan seurflus pada tahun 2018 sebesar Rp. 42.776.928.188,- Dari sajian data dan informasi sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.9 diatas, selanjutnya pada tabel 3.10 dibawah ini disajikan data dan informasi tentang komposisi penutup defisit nil anggaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020. Tabel 3.10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2016 115.364.745.933,27 0,00
5. 2.2017 72.594.580.988,77 0,00
6. 3.2018 87.946.348.282,49 0,00
7. 4.2019 114.722.631.270,79 0,00
8. 5.2020 69.740.024.945,57 0,00 Sumber data APBD Kab Kennel Tahun 2016-2019 Sian Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Auggaran Hasil Penjuala a Kekayaail Daerah Yang (Ai P. an Dani sajian data dan informasi sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 3.10 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa besaran Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci Tahun Jumlah SiLPA
9. 2.Pelampauan penerimaan PAD
10. 3.Pelampauan penerimaan dana perimbangan
11. 4.Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
12. 5.Sisa penghema tan belanja atau akibat lainnya
13. 6.Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
14. 7.Kegiatan lanjutan 2016-2020, hanya dengan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, adapun SiLPA Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebesar Rp. 115.364.745.933,27, tahun 2017 menurun menjadi sebesar Rp. 72.594.580.988,77 dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 87.946.348.282,49. Pada tahun 2019 menurun menjadi Rp. 114.722.631.270,79 dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi Rp. 69.740.024.945,57. Besarnya SiLPA suatu daerah disebabkan karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dani yang dianggarkan. Sedangkan data dan informasi tentang realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dalam 5 (lima) tahun yang lalu sebagaimana terlihat pada data dan informasi dalam Tabel 3.11. Tabel 3.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 .'"'""NfairferriVESTNIT8"" liniun 2019 87.946.348.282,49115.364.745.933,27 115.364.745.933,27 Tabun 201 72.594.580.988,77 72.594.580.988,77 87.946.348.282,49 114.722.631.270,79 69.740.024.945,57 114.722.631.270,79 69.740.024.945,57 Tabun 20 Sumber data: Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020 Data dan informasi yang tersaji dalam Tabel 3.11 bahwa komponen penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dani SiLPA yang terdiri dani Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sehingga untuk menutupi defisit anggaran dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan atau pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Data realisasi SiLPA sebagaimana tersebut diatas, memberikan informasi bahwa sesungguhnya dinamika pembangunan yang dilaksanakan selama ini berkembang sangat dinamis pada satu sisi. Sementara pada sisi lain, ada keterlibatan para pemangku kepentingan yang demikian antusias. Hal ini ditandai dengan beragamnya program-program yang muncul dan perlu mendapatkan dukungan pendanaan baik dani APBD Kabupaten Kerinci, APBD Provinsi maupun dukungan dana masyarakat. 3.3. Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas nil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci dalam 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2019 sampain dengan tahun 2024. Kapasitas rill keuangan daerah dimaksud merupakan penerimaan /pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai belanja, yaitu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja pengeluaran untuk pembiayaan yang bersifat wajib, mengikat, dan prioritas utama lainnya. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain: a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut; b) Penerimaan dani pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah; c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Kabupaten Kerinci; d) Penerimaan dani dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; dan e) Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal barn di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam penyusunan APBD Tahun 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selain adanya peraturan barn yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 mi. Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan Adapt asi kebiasan baru (AKB), social distancing dan anjuran work from home yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dan hal ini mempengaruhi capaian indikator- indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024. 3.3.1.Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu untuk belanja bidang/urusan pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.12 \z 73.028.544.227,00 32.542.634.750,00 185.000.000,00 36.807.231.152,00 1.900.852.325,00 1.592.826.000,00 17.425.000,00 56.284.129.085,40 27.973.151.200,00 185.000.000,00 25.018.317.385,40 1.606.725.000,00 1.500.935.500,00 25.971.875.000,00 53.831.268.672,00 24.328.445.650,00 775.000.000,00 24.794.859.922,00 2.481.350.100,00 1.451.613.000,00 8.200.000.000,00 17.425.000,00 518.761.597.197,00 25.971.875.000,00 592.427.738.849,40 8.200.000.000,00 559.202.603.039,00 Tabel 3.12 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta F'rioritas Utama Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 A Belau* Langsung 525.969.839.554,00 447.782.077.809,20 I Belanja Gaji dan Tunjangan 386.945.731.470,00 348.529.259.210,20 Belanja Penerimaan Anggota 2 dan Pimpinan DPRD serta 1.812.000.000,00 3.072.000.000,00 Operasional KDII/WKDH 3 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 136.962.108.084,00 96.180.818,599,00 4 Belanja Bunga 3 Belanja bagi hasil 6 Belanja Subsidi 250.000.000,00 B Bolan* Langsung 70.389.523.812,00 75.993.721.449,80 1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru clan tenaga media. 26.588.199.950,00 33.447.942.009,00 2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 503.945.100,00 1.506.820.000,00 3 Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon clan sejenisnya) 40.931.310.762,00 38.024.783.440,80 Belanja sewa gedung kantor 4 (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 1.253.740.000,00 1.513.891.000,00 Belanja sewa perlengkapan dan 5 peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 1.112.328.000,00 1.500.285.000,00 C Petnbiayaan Pengeluaran 20.059.667.000,00 14.750.000.000,00 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Pembayaran pokok utang 3 Penyertaan Modal BUMD 20.059.667.000,00 14.750.000.000,00 TOTAL (A+B4C) 616.419.030.366,00 538.525.799.259,00 Sumber data: APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020. 445.715.627.970,00 510.171.734.764,00 497.171.334.367,00 347.967.667.970,00 368.411.199.764,00 435.627.479.571,00 11.690.340.000.00 12.105.640.000,00 11.630.654.796,00 86.057.620.000,00 129.654.895.000.00 49.913.200.000,00 3.3.2.Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagubelanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dani setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program. Oleh karena itu mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak posistif dan daya ungkit yang siginifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Kerinci dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terkait dengan hal terebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian targetsasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, Akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:
15. 1.Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2014- 2019;
16. 2.Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Kerinci dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi setiap SKPD;
17. 3.Pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025, dalam rangka pencapaian target IPM;
18. 4.Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum terlaksana pada RPJMD tahun 2009-2014; dan
19. 5.Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rincian gambaran tentang perubahan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13. 1 PENDAPATAN 1.326.501.216.408,00 1.390.173.274.720,00 1.1. Pendapatan Asli Daerah 53.317.796.968,00 55.877.051.220,00 1.1.1. Pajak daerah 20.490.745.000,00 21.474.300.760,00 1.1.2. Retribusi daerah 5.848.051.968,00 6.128,758.460,00 1.1.3. Hash pengelolaan keuangan daerah yang chpisahkan 11.979.000.000,00 12.553.992.000,00 1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 15.000.000.000,00 15.720.000.000,00 1.2. Pendapatan Transfer 1.228.068.987.040,00 1.287.016.298.350,00 1.2.1. Transfer Pemerintah 1.165.399.297.280,00 1.221.338.463.550,00 Pusat 1.2.2. Transfer Antar-Daerah 62.669,689.760,00 65.677.834.800,00 1.3. Lain-Lain Pendapatan 45.114.432.400,00 47.279.925.150,00 Daerah yang Sah 1.3.1 Ilibah 8.651.500.000,00 9.066.772.000,00 1.3.1 Dana darurat 0,00 0,00 1.3.2 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 36.462.932.400,00 38.213.153.150,00 1.458.986.851.830,00 58.642.965.250,00 22.537.278.650,00 6.432.132.000,00 13.175.414.600,00 16,498.140.000,00 1.350.723.605.180,00 1.281.794.717.490,00 68.928.887.690,00 4,87 49.620.281.400,00 4,87 9.515.577.200,00 4,87 0,00 0,00 40.104.704.200,00 4,87 4,87 4,87 4,88 4,87 4,87 4,88 4,87 4,87 Tabel 3.13 Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022-2024 undangan. Sumber data: APBD Kab. Kerinci Tahun 2021, (diolah) Jika mengamati data pendapatan daerah dalam 3 (tahun) tahun kedepan yang diproyeksikan terus meningkat, tentunya sudah dianalisis secara seksama dani berbagai aspek. Dengan demikian, ambisi untuk terus meningkatkan proyeksi pendapatan daerah tentunya harus dibarengi dengan berbagai upaya, kerja keras, kerja kerdas dan kerja bersinergitas dani seluruh jajaran birokrasi pemerintahan daerah dani tingkat yang terendah sampai yang tertinggi. Dengan meningkatkan pendapatan daerah, diharapkan akan dapat mendukung terlaksananya visi, misi dan program kerja bupati dan wakil bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimisme peningkatan dimaksud yaitu dani Rp. 1.326.501.216.408,00 pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp. 1.390.173.274.720,00 pada tahun 2023. Selanjutnya diharapkan pada tahun 2024 di akhir masa RPJMD, pendapatan daerah Kabupaten Kerinci diproyeksikan mencapai Rp.1.458.986.851.830,00 dengan rata-rata 4,87 persen. Grafik pertumbuhan pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun kedepan, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar 3.3 berikut Gambar 3.3 Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 2022 2023 2024 • Pendapatan Asli Daerah 53.317.796.968,00 55.877.051.220,00 58.642.965.250,00 • Pendapatan Transfer 1.228.068.987.040,00 1.287.016.298.350,00 1.350.723.605.180,00 • Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 45.114.432.400,00 47.279.925.150,00 49.620.281.400,00 Sumber Data APBD Kabupaten Kennci Tahun 2021, diolah Pendapatan Kabupaten Kerinci dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini bersumber dani Pendapatan. Ashi Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan proyeksi PAD pada tahun 2022 sebesar Rp. 53.317.796.968,00 tahun 2023 sebesar Rp. 55.877.051.220,00 diproyeksikan meningkat pada akhir tahun RPJMD sebesar Rp.58.642.965.250,00 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,87 persen. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kemandirian keuangannya. Jika ditinjau dani Pendapatan daerah yang bersumber dani Pendapatan Transfer diproyeksikan meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.228.068.987.040,00, pada 2023 sebesar Rp.1.287.016.298.350,00 dan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.350.723.605.180,00 dengan rata-rata pertumbuhnan sebesar 4,87 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dani pendapatan hibah, dana darurat dan Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Lain-lain pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat setiap tahunnnya. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.45.114.432.400,00 pada tahun 2023 naik sebesar Rp. 47.279.925.150,00 dan juga diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp. 49.620.281.400,00 atau rata-rata kenaikan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebesar 4,87 persen. Selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai Belanja Daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan. Perubahan proyeksi pertumbuhan belanja pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.14. Tabel 3.14 Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Belanja Pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2022-2024 1 BELANJA DAEFtAH 1.332.193.434.768,00 1.410.173.274.720,00 1.483.986.851.830,00 5,54 1.1 OPERASI 773.154.575.768,00 822.798.794.310,00 865.279.803.690,00 5,79 1.1.1 Belanja Pegawai 488.543.137.950,00 511.993.208.570,00 537.336.842.350,00 1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 227.968.616.868,00 262.163.909.390,00 275.141.022.950,00 1.1.3 Belanja Hibah 41.642.820.950,00 43.641.676.350,00 45.801.938.390,00 1.1.4 Belanja Bantuan Sosial 15.000.000.000,00 5.000.000.000,00 7.000.000.000,00 1.2 BELANJA MODAL 226.970.699.000,00 239.367.048.740,00 253.473.248.579,00 5,68 1.2.1 Belanja Modal Tanah 5.913.589.000,00 2.358.000.000,00 2.474.721.000,00 1.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.552.500.000,00 54.028.862.800,00 56.750.780.500,00 1.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.130.510.000,00 34.806.143.460,00 36.859.705.900,00 1.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, clan Irigasi 90.557.600.000,00 142.078.350.480,00 150.990.612.425,00 1.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.816.500.000,00 6.095.692.000,00 6.397.428.754,00 1.3 BELANJA TAX TERDUGA 26.542.250.000,00 27.816.278.000,00 29.193.183.761,00 4,88 Belanja Tidak Terduga 26.542.250.000,00 27.816.278.000,00 29.193.183.761,00 1.4 BELANJA TRANSFER 305.525.910.000,00 320.191.153.670,00 336.040.615.800,00 4,88 1.4.1 Belanja Bagi Hasil 1.510.323.000,00 1.582.818.500,00 1.661.168.000,00 1.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 304.015.587.000,00 318.608.335.170,00 334.379.447.800,00 Sumber data: APBD Kab. Kerirtei (diolah) Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun 2022-2024, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajin dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas rill. Kapasitas nil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas nil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja daerah pada tahun 2022-2024 diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan ekonomi, inflasi dan kebutuhan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Belanja daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.483.986.851.830,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,54 persen, diringi dengan pertumbuhan Belanja operasi diproyeksikan menjadi Rp.865.279.803.690,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,79 persen, Belanja Modal juga diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 253.473.248.579,00 atau sebesar 5,68 persen, Belanja Transfer diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 336.040.615.800,00 dengan rata-rata sebesar 4,88 persen. 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas nil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas nil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:
20. 1.Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
21. 2.Penerimaan dani pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
22. 3.Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;
23. 4.Penerimaan dani dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; dan
24. 5.Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. Data kapasitas nil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 3.15. Tabel 3.15 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024
25. 1.Pendapatan Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan Dikurangl: Belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total Pengeluaran Kapasitas rill kemampuan keuangan 1.326.501.216.408,00 1.390.173.274.720,00 30.692.218.360,00 45.000.000.000,00 1.357.193.434.768,00 1.435.173.274.720,00 488.543.137.950,00 511.993.208.570,00 511.993.208.570,00 923.180.066.150,00 1.458.986.851.830,00 50.000.000.000,00 1.508.986.851.830,00 537.336.842.350,00 537.336.842.350,00 971.650.009.480,00 2. 3. 4. 488.543.137.950,00 868.650.296.818,00 amber data: Bappeda Lit bang Kabupaten Kerinci 7'ahun 2021 (diolah) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Daerah untuk diproyeksikan 6,46 persen, dimana pada tahun 2022 proyeksi Kapasitas nil kemampuan keuangan sebesar Rp. 868.650.296.818,00 pada tahhun 2023 sebesar Rp. 923.180.066.150,00 dan diproyeksikan pada tahun 2024 sebesar Rp.971.650.009.480,00 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci. Dengan kapasitas nil yang tersedia maka belanja selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
26. 1.Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
27. 2.Prioritas II, digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; dan
28. 3.Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. k, 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kennel Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat. Secara umum permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Kerinci yaitu: 4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat dan Berkontraksi Akibat Pandemi COVID-19 Pandemi COVID- 19 mengakibatkan aktivitas perekonomian di seluruh dunia mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi global melambat. Dampaknya lebih besar pada aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah daripada kelas menengah dan atas, sehingga ketimpangan meningkat dan mempengaruhi kinerja pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, baik pada pada sektor sosial, ekonomi, maupun penyediaan sarana prasarana infrastruktur. -2,72 3,963,45 3,96 C lndustri Pengolahan 1,93 2,38 2,41 4,06 -0,09 2,14 D Pengadaan Listrik dan Gas 4,06 3,76 5,82 6,35 14,69 6,94 E Pengadaan Air; Pengelolaan 4,06 4,12 1,04 1,32 1,52 2,41 Sampah, Limbah, dan Daur Ulang F Konstruksi 5,40 5,47 3,65 5,25 49,11 13,78 Perdagangan Besar dan 8,57 6,56 Lapangan Usaha Rata-rata ertumbuhv a PDRB per Tahun (%) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian 6,62 7,74 4,84 5,27 6,38 14,49 7,74 Pengaruh pendemi terhadap pertumbuhan eknomi Kabupaten Kerinci dapat dilihat dani data pada tahun 2020, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu industri pengolahan (-0,09), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-2,72), transportasi dan pergudangan (-4,01), penyediaan akomodasi dan makan minum (-4,02), real estat (-1,68), jasa perusahaan (-4,48), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib (-2,27) dan jasa lainnya (-4,57). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi 9,58 K Jasa Keuangan dan 7,23 Asuransi L Real Estat 4,19 Pi,11 Jasa Perusahaan 6,32 o Administrasi Pemerintahan, 5,19 Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan 6,82 • Jasa Kesehatan dan 7,12 Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa Lainnya 8,76 Produk Domestik Brut* 6,72 Kabupaten Kerinci Produk Domestik Brute 4,37 Provinsi Jambi Sumber PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 4,37 4,01 7,82 4,29 3,15 4,68 5,02 -1,68 3,07 6,17 3,34 3,47 -4,48 2,96 5,84 0,06 1,21 -2,27 2,01 6,88 3,14 3,91 2,98 4,75 7,22 5,15 6,80 3,61 5,98 7,62 4,81 5.19 -4,57 3,32 5,86 4,93 4,23 3,69 5,086 4,60 4,69 4,37 -0,46 3,514 6,67 7,08 6,08 6,02 -4,01 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 6,72% menurun menjadi 5,85% di Tahun 6,72 5,86 4,93 4,23 2017 dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 4,93% kemudian. pada Tahun 2019 turun menjadi 4,23% sedangkan pada Tahun 2020 menurun menjadi 3,69%. Di Tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat sifnifikan yang diakibatkan oleh pendemi Covid-19. Meskipun menurun cukup tajam di Tahun 2020, tetapi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci masih tercatat positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 4.1 Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 3,69 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber : PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 4.1.2. Belum Optimalnya Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pembangunan infrastuktur Pembangunan infrastuktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dan memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Pembangunan infrastruktur juga menjadi memberi pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial. Karena perekonomian akan tumbuh apabila didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti transportasi jalan, jembatan, bangunan, komunikasi, pelayanan transportasi (stasiun, pelabuhan, bandara dll). \t- Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kerinci berkaitan dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur meliputi :
29. 1.Belum semua jalan kondisinya mantap, persentase jalan dalam kondisi mantap sampai pada tahun 2020 sebesar 48,96%.
30. 2.Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga yang mampu mengakses air minum hanya 70,35% pada tahun 2020. Sedangkan cakupan pelayanan air minum target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2019 mencapai 100%;
31. 3.Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai dimana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan. Sampai tahun 2020 jumlah rumah tangga bersanitasi masih kecil. 4.1.3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan urusan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan di bidang pendidikan mengupayakan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses layanan dan mutu pendidikan. Untuk itu, akses layanan dan mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indikator pembangunan di bidang pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu yang meliputi upaya promotif dan preventif, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi semua warga masyarakat. \z Permasalahan belum optimalnya kulitas sumber daya manusia di Kabupaten Kerinci meliputi :
32. 1.Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kerinci belum optimal. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah adalah 8,55 tahun sedangkan target Kabupaten Kerinci pada rata-rata lama sekolah adalah tuntas wajib belajar 9,32 tahun.
33. 2.Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 adalah 69,93 dan angka tersebut masih di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Jambi yaitu 71,16 dan Angka Harapan Hidup Nasional yaitu 71,47.
34. 3.Bertambahnya Jumlah Desa di Kabupaten Kerinci masuk dalam daftar desa Prioritas Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 sebanyak 26 desa. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. 4.1.3. Masih Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah Rendahnya nilai tambah dan daya Saing Daerah yang disebabkan oleh:
35. 1.Pengembangan kawasan sentra pertanian unggulan, dan industri kecil belum maksimal;
36. 2.Nilai usaha perdagangan yang masih didominasi produk pertanian;
37. 3.Nilai usaha industri masih rendah dan berskala lokal;
38. 4.Masih rendahnya pemanfaatan potensi unggulan daerah dan kekhasan yang menjadi daya saing daerah.
39. 5.Masih rendahnya Produk pertanian berbasis keunggulan kompetitif (competitiveness) dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan.
40. 6.Rendahnya Daya tank investasi daerah;
41. 7.Rendahnya Nilai investasi daerah;
42. 8.Rendah Produksi perikanan;
43. 9.Kurangnya kualitas Kelompok UMKM;
44. 10.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 OM
45. 11.Masih Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan A. Pendapatan Ashi Daerah Pendapatan daerah kabupaten kerinci dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020 masih didominasi dani dana perimbangan dengan rata-rata kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 65,15%, kemudian diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 28,06%, sedangkan Pendapatan Ashi Daerah (PAD) hanya sebesar 6,79 % di Tahun 2020. Secara rinci kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 4.3. Gambar 4.3 Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 61' Pendapatan Ash i Daerah 3,89 7,14 6,73 11,52 6,79 so Dana Perimbangan 77,54 66,58 67,16 61,97 65,15 bo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 18,58 26,28 26,11 26,51 28,06 Sumber • Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 Permasalahan masih rendahnya kontribusi pendapatan ashi daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kerinci disebakan oleh :
46. 1.Belum optimalnya penerimaan PAD yang bersumber dani kontribusi berbagai sector terutama sector Pariwisata, perdagangan dan Jasa;
47. 2.Masih rendahnya rasio kemandirian daerah;
48. 3.Masih kurangnya SDM aparatur yang mengelola penerimaan daerah;
49. 4.Masih minimnya pendataan dan pemetaan terhadap sumber- sumber pendapatan daerah.
50. 5.Masih banyaknya terjadi kebocoran penerimaan dani pendapatan ashi darah;
51. 6.Masih minimnya pendataan dan pemetaan terhadap sumber- sumber pendapatan daerah. B. Investasi Penanaman modal atau investasi memiliki peran penting bagi kemajuan suatu daerah, hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Ashi Daerah (PAD). Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Untuk dapat menarik minat pihak swasta untuk bernvestasi di Kabupaten Kerinci telah dilakukan berbagai upaya balk dani kemudahan perizinan, promosi dan fasilitasi lainnya namun belum berhasil sebagaimana yang diharpkan. Kondisi saat ini jumlah investasi berskala nasional di Kabupaten Kerinci masih rendah, hal ini tergambar dani aktivitas investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Badan usaha dan investasi di Kabupaten Kerinci yang terdaftar pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kerinci yang mengurus perizinan didominasi oleh Badan Usaha Perorangan yang berasal dani masyarakat Kabupaten Kerinci. C. Pengembangan Ekonomi Kreatif Belum Optimal Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dani pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovasi terhadap ‘z permasalahan yang dihadapi. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa yang pada akhirnya pada Perpres Nomor 92 tahun 2011 menjadi dasar hukum terbentuknya Badan barn yang mengurusi ekonomi kreatif (Bekraf) yang merupakan bagian dani Kementerian Pariwisasa dan Ekonomi Kreatif. Fokus dani ekonomi kreatif, yang mencakup industri kreatif, adalah penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Pada tahun 2015 berdasarkan Perpres Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif terdapat 16 bidang yang dikoordinasikan oleh Bekraf yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1) aplikasi dan game developer; 2) arsitektur; 3) desain interior; 4) desain komunikasi visual; 5) desain produk; 6) fashion; 7) film, animasi dan video film; 8) kriya; 9) kuliner; 10) fotografi; 11) musik ;12) penerbitan; 13) periklanan; 14) seni pertunjukan ;15) seni rupa ; 16) televise dan radio. Pendekatan industri saat ini telah bergerak ke arah industri berorientasi konsumen sehingga muncul era produksi non-massal dengan faktor kandungan khusus, unik dan khas. Industri kreatif yang sarat kandungan kharakterisitik dan daya kreatifitas disainernya dapat mendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan. Pasar konsumsi produk dan jasa industri kreatif relatif besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Data dani PBB tahun 2003, menunjukkan 50% dani belanja konsumen di negara G7 adalah belanja untuk produk-produk hasil industri kreatif. Sementara itu, penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi pasar yang besar pula. Pada tahun 2010, ekonomi kreatif di Indonesia menciptakan nilai tambah sebesar 4,68 triliun rupiah atau 7,29% dani PDB nasional (Renstra Kemenparekraf 2012-2014). Ekonomi kreatif juga menyerap 8,6 juta tenaga kerja atau 7,9% dani total nasional. Dalam konteks Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten yang memiliki potensi wisata yang besar, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Dalam komponen pariwisata, ekonomi kreatif dapat masuk melalui penciptaan produk-produk inovatif khas daerah, atau melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan local (Suparwoko, 2010). Keterkaitan antara sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: 1) Penguatan kualitas kepariwisataan dimana ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa kreatif sebagai suvenir dan sebagai hiburan 2) Penciptaan daya tank wisata dimana kuliner, seni pertunjukan, musik, fesyen yang unik dapat dikembangkan sebagai wisata. Promosi dimana produk dan jasa kreatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi wisata, sedangkan daya tank wisata dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya kreatif yang unik. Untuk pengembangan industri kreatif di Kabupaten Kerinci diperlukan kemitraan dengan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya dan kreatifitas pelaku usaha. D. Belum Optimalnya Pengelolaan Pariwisata Sektor parawisata merupakan sector unggulan kabupaten kerinci dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapata ashi daerah, namun hal tersebut belum dapat terwujud secara optimal karena disebabkan beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Peningkatan objek dan daya tank wisata baru di Kabupaten Kerinci berdampak positif terhadap perkembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Kerinci. Hal tersebut tercermin dalam nilai PDRB Kabupaten Kerinci dani sektor penyediaan if, akomodasi dan makan minum dani tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bernilai 48,62 milyar pada tahun 2016 meningkat sampai dengan 54,27 milyar pada tahun 2020. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada periode 2016-2020 selalu lebih tinggi dani angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor dengan perkembangan yang cepat. Selain pertumbuhan yang cepat, walaupun kontribusi sektor Pertanian, kehutanan, perikanan yang dominan terhadap PDRB penyediaan Kabupaten Kerinci. Rata-rata kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kerinci adalah 0,83 persen, dan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kerinci adalah 9,07 persen. Kontribusi dan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendekatan sektor pariwisata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapat masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini nampak pada angka gini ratio yang masih menunjukkan adanya ketimpangan di Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mampu menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kerinci. 4.1.5. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hid up Pencemaran Lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundland Report dani PBB, 1987). A. Pencemaran Lingkungan Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dani perspektif \f, lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dani besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-sumber (resources) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyarnan. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia. Pembangunan di Kabupaten Kerinci dan pola hidup masyarakat juga telah mempengaruhi ekosistim dan lingkungan hidup baik air, tanah dan udara yang persentasenya pencemarannya setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data, kondisi pencemaran yang terjadi di sekitar Danau Kerinci mengakibatkan turunnya kualitas air Danau Kerinci sehingga berdampak pada ekosistem, hal ini menjadi distorsi terhadap Danau Kerinci yang merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kerinci. B. Pengelolaan Sampah Permasalahan sampah menjadi perhatian tidak hanya di Kabupaten Kerinci namun juga menjadi perhatian di beberapa daerah lainnya di Indonesia, penanganan sampah tidak lepas dani ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Kabupaten Kerinci dahulunya mempunyai Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) di Pendung Talang Genting, TPA ini melayani 16 Kecamatan di Kabupaten Kerinci, namun kemudian ditutup karena terjadinya penolakan oleh masyarakat sekitar, sehingga Kabupaten Kerinci tidak memiliki TPA lagi saat in Sementara ini fungsi TPA di alihkan ke Instalasi Pengelolaan Sampah terpadu (IPST) Sembulun Pantai yang terletak di Kecamatan Bukit Kerman. Kabupaten Kerinci tahun 2014 mempunyai 118 TPS, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 160 TPS, dengan daya tampung TPS di tahun 2018 adalah sebesar 480 m3. Data dani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, pada tahun 2018 timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan semua aktivitas masyarakat baik di pasar atau aktivitas lainnya adalah sebesar 34.427 m3, namun penanganan baru sekitar 73%, hal ini berdampak bagi sampah yang tidak tertangani dibuang ke sungai dan danau. Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Kerinci. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci dani tahun 2014 - 2018 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di atas 200 ton/ hari. Meskipun angka timbulan sampah di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan dani 243 ton/ hari (pada tahun 2014) menjadi 256 ton/ hari (pada tahun 2015), akan tetapi belum diimbangi dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA. Keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah mengakibatkan belum seluruh sampah terangkut ke TPS, hanya 87,72 persen volume sampah yang terangkut ke TPS (data tahun 2018). Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dani mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci adalah rendahnya daya tampung TPS per m3 diamana daya tamping TPS pada tahun 2014 sebesar 295 m3 dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar hanya 400 m3.. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (reduce, reuse, recycle), berdasarkan data persentase volume sampah yang diolah secara 3R hingga tahun 2018 hanya sebesar 18,75 persen. C. Lahan Terlantar Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Kerinci sesuai dengan hitungan sebesar 0,76 termasuk dalam kondisi baik, namun demikian masih terdapat lahan kritis seluas 21.763 Ha dan lahan sangat kritis seluas 13.134 Ha di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, berdasarkan data SLHD Provinsi Jambi Tahun 2015. Dengan luasnya lahan kritis dan sangat kritis yang ada maka dampak yang akan terjadi adalah berkurangnya daerah resapan air sehingga mengakibatkan berkurangnya cekungan air tanah, hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur, menurunnya produksi pertanian disekitar lahan kritis, terjadinya erosi, hilangnya spesies, dan perubahan kondisi iklim. D. Pertambangan Mineral Bukan Logam Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Kerinci Tahun 2017, terdapat 27 lokasi pertambangan ilegal di Kabupaten Kerinci yang tersebar di beberapa Kecamatan, dan terdapat 2 lokasi pertambangan legal, dengan jenis komoditas pertambangan berupa batuan (kerikil berpasir alami / sirtu). Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci potensi pertambangan terdapat di 16 Kecamatan, namun untuk operasional rekomendasi dan perizinan, RTRW belum dapat dijadikan patokan karena skala peta 1 : 50.000, untuk penggunaan operasional rekomendasi dan perizinan harus di buat Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dengan skala peta 1:5000. 4.1.4. Belum Optimalnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Tata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untuk menghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, dengan sebuah sistem yang terstruktur. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi yang didasarkan pada upaya penelusuran data sekunder, wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dani perangkat daerah yang bersangkutan. Hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan secara akumuatif maka diketahui permasalahan tersebut yaitu: Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi peraturan perundang- undangan, dan hubungan antar perangkat daerah dan unit kerja menghadapi kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi baik pada level perencanaan, implementasi, penyerapan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan maupun evaluasi. Bertolak dani hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan ini bersumber pada perubahan regulasi yang berlangsung di pusat khususnya mengenai pemerintahan daerah. Jika ditelusur secara historis dani UU No. 32 Tahun 2004, menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan dewasa ini telah ada revisi yaitu UU No 9 Tahun
52. 2015.Perubahan perubahan ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kerinci, sehingga mengharuskan untuk melakukan adaptasi secara cepat. Di dalam sistem perencanaan peraturan yang disusun oleh Kemendagri dan Bappenas seringkali mengandung perbedaan, sehingga menyulitkan daerah untuk mengacu dan mengakomodasi peraturan tersebut ke dalam perencanaan daerah. Bahkan dalam beberapa peraturan perundangan yang mengatur hingga tingkat operasional masih dijumpai perbedaan-perbedaan prinsip. Tidak adanya sinkronisasi peraturan perundangan yang memudahkan daerah untuk melakukan konsulidasi baik dalam perencanaan, implementasi, penganggaran, pengawasan dan evaluasi. Kondisi semacam ini menjadikan isu yang mendasar serta secara luas dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dalam regulasi pemerintahan daerah juga sangat mengganggu dalam proses koordinasi antar unit kerja maupun perangkat daerah, sehingga beberapa permasalahan muncul terkait dengan kesulitan untuk mengkonsolidasi baik di level perencanaan, perumusan indikator, pembagian urusan maupun pengawasan internal, serta penyerapan SILPA. Hingga saat ini belum ada ketentuan/peraturan yang jelas dan it sah yang mengatur pengelolaan SILPA. Artinya, langkah administratif dalam rencana kerja pada tahun anggaran selanjutnya dalam penyerapan kembali SILPA bukan merupakan kebijakan yang tuntas. Gambaran belum optimalnya Tata pemerintahan yang baik dan bersih dapat dilihat dan:
53. 1.Belum optimal terciptanya sinergisitas antara dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab serta tegaknya supremasi hukum;
54. 2.Belum optimalnya upaya penataan pemerintahan yang bebas dani unsur-unsur KKN;
55. 3.Masih rendahnya peranserta dunia usaha dalampembangunan;
56. 4.Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan penerapan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
57. 5.Masih rendahnya sistem tata pemerintahan yaitu dicirikandengan rendahnya suasana keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta terjaminnya kelancaran, keserasian, keterpaduan tugasserta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur; serta berlangsungnya system pengawasan yang baik. A. Sakip Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meski menunjukkan peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun perwujudan level akuntabilitas kinerja sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik. B. Pelayanan Publik Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini, diantaranya pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government) belum optimal; implementasi Revolusi Industry 4.0 dan society 5.0, pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal; akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat masih belum merata; kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang; kualitas dan kuantitas jejaring kerja sama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal, kelurahan./ desa dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pemban.gunan, serta implementasi. C. Kualitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah; disamping itu perlu optimalisasi beberapa permasalahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, diantaranya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih terbatas; jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih terbatas; jumlah ASN tidak seimbang dengan beban kerja; pengelolaan data kepegawaian melalui sistem elektornik (e-RK); jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas; distribusi ASN belum merata. D. Konflik Sosial Stabilitas keamanan daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh seorang investor apabila hendak melakukan investasi di suatu wilayah. Frekuensi terjadinya kerusuhan merupakan indikasi bahwa potensi terjadinya masalah ketertiban yang berdampak pada masalah ketentraman masyarakat cukup tinggi. le Meski stabilitas keamanan di Kabupaten Kerinci cenderung kondusif, namun upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat yang memicu terjadinya kerusuhan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi secara dini oleh Pemerintah Daerah. Potensi konflik tersebut disebabkan diantaranya pengaruh negatif arus Globalisasi yang penuh keterbukaan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih, maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional hingga kejahatan terhadap kekayaan Negara. Hal ini dapat diminimalisir melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban, penerapan nilai-nilai sosial keagamaan, sosialisasi regulasi tentang ketentraman dan ketertiban sampai tingkat bawah, implementasi Peraturan Daerah tentang keamanan, optimalisasi peran dan fungsi satpol PP serta pembinaan terhadap Satuan LINMAS. 4.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. 4.2.1. Isu Internasional A. Masyarakat Ekonomi ASEAN iE icrr ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan Concord yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Dani kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic-Security Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021. Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun Blue Print MEA yang terdiridari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan ecommerce, (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Konsekuensi logis dani hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; sertamobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dani sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dani pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup. Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni : a) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui: (a) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (b) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (c) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui: (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN;

(2)memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan Negara ASEAN. b) Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui: (a) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (b) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan; (c) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (d) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi. c) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (a) peningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; (b) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional. \t- d) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (a) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (b) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP). e) Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA. B. Sustainable Development Goals (SDGs) Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara danmenghargai kebijakan dan prioritas nasional. Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda mengeluarkan "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development," sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dani mukabumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, High Level Panelmendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu: 1) Leave No One Behind - Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dani mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi. 2) Put Sustainable Development at the Core - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dani keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan,yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia. 3) Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif. Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan iklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 4) Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua. Kebebasan dani konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat diseluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tatakelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra. 5) Forge a New Global Partnership - Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan barn harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaaan, berbasispada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/ indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasimasyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi. Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di eloaborasikan ke dalam 17 tujuan dani Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melaluisidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang barn ini berlaku mulai dani tahun 2015 hingga 2030. Tujuh belas tujuan dani Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dilihat pada Gambar 4.4. Gambar 4.4. 17 Tujuan dani Sustainable Development Goals (SDGs) \c- gALAIIINTO U NOWNWOI 0 mum NIMBI AXIItincruit 10 octit '41 11 MS Es- dig Mal Q CIJIAR IL WISIMEN Iii era ODPIIMICTIN 14 Loaf 15 rat Pia ISM 17 PART A( NIPS AXIOM I! F Di 1111 SUIS 16111110316 va.~.• 11( 00 41(1) SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Q QOM *AM NMI= g tif A' !tick £&U 1' Q LŒE WOmUJO oMONK GOMM 1 It Olt Adapun 17 Tujuan dani SDGs terdiri dan: 1) No Poverty - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; 2) Zero Hunger - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan; 3) Good Health and Well-being - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia; 4) Quality Education - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; 5) Gender Equality - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan; 6) Clean Water and Sanitation - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang; 7) Affordable and Clean Energy - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang; 8) Decent Work and Economic Growth - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang; 9) Industry, Innovation and Infrastructure - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi; 10) Reduced Inequalities - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara; 11) Sustainable Cities and Communities Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan; 12) Responsible Consumption and Production - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) Climate Action - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya; 14) Life Below Water - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan; 15) Life on Land - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati; 16) Peace, Justice and Strong Institutions - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggunjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; 17) Partnerships for the Goals - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraanglobal untuk pembangunan yang berkelanjutan. 4.2.2. Isu Strategis Nasional Isu strategis RPJM Nasional 2020-2024 yang perlu untuk dipedomani dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci 2019-2024 ini adalah sebagai berikut :

1.Pembangunan Manusia:

a.Pelayanan Dasar
b.SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
1. 2.Pembangunan ekonomi:
a.Pangan
b.Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
1. 3.Pembangunan kewilayahan:
a.Sentra Pertumbuhan
b.Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
1. 4.Pembangunan Infrastruktur:
a.Transportasi
b.Telekomunikasi
c.Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
1. 5.Pembangunan Polhukkamhan
a.Hukum dan Regulasi
b.Hankam
c.Politik Arah kebijakan RPJM Nasional 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut: 1) Pembangunan Manusia Pembangunan manusia dilakukan melalui peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial; serta sumberdaya berkualitas dan berdaya saing. kl 2) Pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi dimplimentasikan melalui pembangunan sektor pangan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, digital, industri manufaktur dan kelautan kemaritiman. 3) Pembangunan Kewilayahan; Pembangunan kewilayahan diupayakan dengan membangun sentra sentra pertumbuhan, komoditas unggulan daerah dan pertumbuhan perkotaan. 4) Pembangunan Infrastruktur; Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, perumahan permukiman. 5) Pembangunan. Politik, hukum, Pertahanan dan Keamanan; Pembangunan ini dilakukan dengan perbaikan dan penegakan hukum dan regulasi, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan politik yang baik dan sehat. 4.2.3. Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD 2021-2026 Provinsi Jambi Visi dan Misi Gubernur Jambi tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah : " Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT ". Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Kerinci menyelaraskan program pembangunan dengan mengupayakan meningkatan SDM dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Untuk mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT dapat dilakukan melalui pengembangan sektor Pendidikan, Kesehatan dan dengan pemerataan pendapatan. dan 4.2.4. Isu-isu Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dani pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci yaitu: A. Pandemi Covid 19 Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kerinci, telah terjangkit penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh daerah dan berakibat terjadinya resesi secara nasional. Dampak yang dirasakan Kabupaten Kerinci juga cukup besar dengan, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengargguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencan.aan pembangunan kedepan. B. Pengurangan Kemiskinan Mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kerinci masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada empat strategi utama yang ditempuh oleh pemerintah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. C. Bencana Alam Kabupaten Kerinci adalah salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang merupakan daerah rawan bencana. Mengingat wilayah Kabupaten Kerinci berada dekat dengan lokasi pertemuan lempeng aktif sumatera dan berada pada jalur rangkaian gunung api aktif dunia (ring of fire). Berdasarkan kondisi ini, wilayah Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung api. Selain itu, Kabupaten Kerinci juga rawan terhadap bencana banjir kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, angin puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit. Namun dalam rencana pola ruang ini, kawasan bencana alam yang di bahas adalah kategori bencana yang berdampak langsung terhadap keruangan di Kabupaten Kerinci, diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api. Hal ini yang menjadi indikator Kabupaten Kerinci menjadi wilayah yang paling rentan terhadap gempa tektonik dan letusan gunung api, karena letak Rentannya Kabupaten Kerinci terhadap gempa bumi Erupsi gunung api dikarenakan Kabupaten Kerinci merupakan daerah perbukitan dan pergunungan. Untuk itu, perlu dilakukan jalur evakuasi Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperoleh dalam pelayanan kebencanaan antara lain meliputi bencana kebakaran, gempa bumi, puting beliung. Pemasalahan kebencanaan ini dirumuskan Berdasarkan analisis data sekunder, wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dani perangkat daerah yang bersangkutan. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luas. Kemudian terkait potensi terjadinya bencana alam, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana perlu dilakukan mengingat potensi kebencanaan lokal yang dimiliki Kabupaten Kerinci diantaranya gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu mekanisme yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam penanganan bencana. Hingga saat ini mekanisme CSR dani swasta yang dapat dikerjasamakan dengan BPBD belum terlaksana. Ke depannya mekanisme CSR kebencanaan dapat menjadi pilihan dalam penanganan kebencanaan yang lebih optimal. D. Infrastruktur Pemerintahan Peningkatan prasarana gedung perkantoran sangat diperlukan sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi pada hampir seluruh wilayah. Sehingga pembangunan prasarana gedung perkantoran sangat menentukan dalam menunjan.g tercapainya laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan prasarana gedung perkantoran berupa peningkatan atau perenovasian gedung perkantoran harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan pertambahan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Kabupaten Kerinci setelah pemekeran dengan Kota Sungai Penuh sampai saat ini masih belum memiliki prasarana Gedung pemerintahan yang memadai sehingga sedikit terhambat dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupten Kerinci perlu untuk membangun Gedung Pemerintahan yang guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat. E. Pemekaran Wilayah Otonom Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintah modern, dimana masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintah institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah dan dibukanya kesempatan bagi daerah otonom baru melalui pemekaran daerah, ditujukan untuk optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintah sehingga tercipta suatu ruang lingkup kerja yang ideal ditinjau dani berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan dan pelayanan public, pengembangan potensi daerah dan peningkatan pemeberdayaan masyarakat local dalam skala yang lebih luasa dan terprogram. Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah yang berada dibagian barat Provinsi Jambi, memiliki vvilayah seluas ± 332.842 Ha, yang dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan ditengah terdapat Kota Otonom Sungai Penuh. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi menjadi suatu hambatan dani populasi jiwa maupun adanya jarak yang begitu jauh antara wilayah kecamatan dengan pusat pemerintahan dikabupaten induknya, sehingga rentang kendali pemerintah berjalan sangat lebar, tidak efektif dan efisien untuk pemerataan pembangunan serta percepatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, usulan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci Hilir, merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kerinci. F. Daya Saing Infrastruktur Daerah Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, kt drainase, penyediaan air minum layak, penyediaan sanitasi layak, pengurangan luasan permukiman kumuh, dan lain-lain. Infrastruktur menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan. G. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Anak Perempuan dan anak masih belum dapat menikmati hash-hashl pembangunan secara adil. Sehingga kualitas hidup, kesejahteraan, perlindungan dan peran perempuan masih sangat memerlukan perhatian khusus. Masih tingginya tindak kekerasan, eksloitasi, diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Oleh karena itu diperlukaan upaya yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, peran perempuan dan anak serta didukung dengan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender. H. Tata Kelola Pemerintahan yang Balk dan Bersih Hal ini menjadi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kerinci dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik dani tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dani perumusan kebijakan berbasis riset, perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal. I. Peningkatan Perekonomian Daerah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci masih belum optimal, kuat dan stabil, karena sangat terpengaruh kondisi ekonomi global dan nasional. Namun demikian penting ke depan untuk 1- meletakkan pondasi perekonomian daerah yang kuat, berbasis sektor unggulan, dan ekonomi kerakyatan, dengan memperkuat inovasi daerah agar perekonomian Kabupaten Kerinci lebih tangguh dan berdaya saing meskipun kondisi ekonomi global terguncang. Karena dengan perekonomian yang balk, dapat menghindarkan tumbuhnya kemiskinan dan pengangguran baru. J. Penurunan Stunting Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah. Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Kabupaten Kerinci. Masalah stunting telah menjadi perhatian Nasional, karena itu pemerintah akan fokus untuk menurunkan persentase pravelensi stunting. Masalah stunting harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor. Ada beberapa daerah di Kabupaten Kerinci masuk dikategorikan sebagai daerah stunting, jadi untuk lima tahun ke depan pemerintah daerah Kabupaten kerinci menjadikan penurunan stunting sebagai isu strategis untuk diselesaikan. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2014-2019; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kerinci yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2011; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024 adalah: "Terwujudnya Kerinci yang Lebih Balk dan Berkeadilan" Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Kerinci. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dani visi Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat di jelaskan sebagai berikut: It 5.1.1.Lebih Baik dan Berkeadilan Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu "Lebih baik dan Berkeadilan" yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan. Kerinci yang Lebih Baik Memiliki makna bahwa atas dasar potensi yang dimilikinya serta didorong oleh keinginan yang keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kerinci agar dapat hidup lebih layak, sehingga secara moril maupun materiil dapat sejajar dengan masyarakat lainnya se-Provinsi Jambi, maka tidak ada pilihan lain bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus dilakukan secara efektif, efesien, partisipatif, akuntabel dengan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran. Melalui langkah strategi seperti ini, diharapkan hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu kondisi pada akhir tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pembangunan pada tahun dasar 2019. 5.1.2. Kerinci yang Berkeadilan Bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Kerinci bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata tidak nepotis dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah dan etnis, golongan dan agama mendapat pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun di depan hukum. 5.2. Misi Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024. Misi 1 : Pemantapan dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar sektor. Misi ini berarti upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pembagunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sumber-sumber ekonomi seperti sentra produksi pertanian, pasar, dan tempat wisata. \e- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya membangun sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing dalam mengantisipasi tuntutan di masa depan dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Misi 3 : Meningkatkan pendapatan dan daya saing daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata. Misi ketiga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengembangkan sektor pertanian dan perikanan, industri dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah yang akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan komoditi lokal berbasis tata ruang Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal dengan memperhatikan aspek tata ruang \t. Misi 5 Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih (good governance) akan bersentuhan atau berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang kemudian berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penundaan atau keterlambatan dalam menterjemahkan konsep good governance secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintah, hanya akan menambah beban dan penderitaan bagi masyarakat. Misi Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dani perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal. 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan tujuan dijabarkan kedalam penjelasan sasaran. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran, maka dalam opersionalnya perlu dirumuskan indikator sasaran sebagai pedoman dalam perumusan rencana pembangunan tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan landasan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran dani penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 untuk periodesasi berkenaan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal point dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.Dalam hal ini, tujuan dan sasaranmerupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dani pencapain berbagai program prioritas terkait. Dengan demikian, penjelasan tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali tentang visi dan misi RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 secara lebih detil, terinci, serta tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut : Misi 1 Pemantapan dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar sektor Tujuan Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasaran Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah
1. 2.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan
2. 3.Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya
3. 4.Terwujudnya kesesuaian pemanf'aatan. ruang
4. 5.Meningkatnya layanan tran.sportasi
5. 6.Menurunya Tingkat Risiko Bencana Misi 2 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas. Tujuan •• Meningkatan SDM Berkualitas Sasaran 1• . Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. 2.Meningkatnya kualitas pendidikan
7. 3.Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
8. 4.Meningkatnya Kesetaraan Gender
9. 5.Menurunnya Prevalensi Stunting Misi 3 Meningkatkan pendapatan dan daya saing daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Sasaran 1. Pemerataan Pendapatan
10. 2.Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
11. 3.Terciptanya Lapangan Kerja clan. Akses Perrnodalan
12. 4.Meningkatnya Kemandirian Berusaha Misi 4 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan komoditi lokal berbasis tata ruang Tujuan Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Sasaran 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
13. 2.Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Tata Ruang Misi 5 Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik Tujuan •▪ Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance) Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
14. 2.Meningkatnya Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
15. 3.Meningkatnya kinerja birokrasi Keterhubungan antara visi dengan misi dan tujuan dengan sasaran pada satu sisi, sementara pada sisi lain keterhubungan antara misi dengan tujuan dan sasaran sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan, merupakan hal yang sudah seharusnya saling terkait. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran tentang alur keterkaitan antara visi, misi, dengan rumusan tujuan dan sasaran serta Indikator Sasaran pada RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024, dapat dilihat sebagaimana Tabel 5.1. Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 Visi: "TERWUJUDNYA KERINCI LEBIH BAIK DAN BERKEADILAN" No Misi/ Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Awal Kondisi

(2019)Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kondisi Akhir 2020 2021 2022 2023 2024 2022 2028-1 2024 1 Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Sektor 11, Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah (%) 65,41 67,2 69,08 71,04 73,1 75,26 - - - - Indeks Infrastruktur Wilayah (%) 31,13 - - - - - 32,53 34,53 36,53 36,53 1.1.1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah Persentase jaringan jalan kondisi mantap (%) 51,36 54,96 58,8 62,92 67,32 72,04 54,96 57,96 60,96 60,96 1.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya Persentase Luas Lahan Persawahan yang Teraliri dengan Irigasi Teknis (%) 81,53 82,68 83,83 84,97 86,12 87,27 85,97 86.12 87,27 87.27 1.1.3 Tersedian.ya sarana dan prasarana dasar permukiman Persentase Sanitasi Layak (%) 78,48 80,05 81,65 83,28 84,95 86,65 - Persentase Akses Air Minum yang Layak (%) 98 98,2 -. 98,39 98,59 98,79 98,98 - - - - 1.1.4 Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang Pere sentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) 65,46 66,77 68,1 69,47 70,86 72,27 69,47 70,86 72,27 72,27 1.1.5 Meningkatnya pelayanan Transportasi Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan N/A 70 75 80 80 1.1.6 2 Menururmya Tingkat Resiko Bencana enln at an ern an Indeks Risiko Bencana (IRB) (Porn) nan b yang er ualitas 136,34 126,84 123,72 120,6 120,6 72,15 72,87 73,6 73,62.1 • - - ' -- - - - Terwujudnya SDM Berkualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,03 70,73 71,44 72,15 72,87 73,6 2.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Umur Harapan Hidup (Tahun) 72,15 72,5 73,2 74,6 75 76,25 70,40 70,86 71,30 71,30 2.1.2 Angka Harapan lama sekolah (Tahun) 12,9 13,22 13,55 13,89 14,24 14,6 - - - Meningkatnya akses Rata-rata lama 9,98 10,33 10,69 - - - -dan kualitas pendidikan sekolah (Tahun) 9 9,32 9,64 11,159 Indeks Pendidikan (Tahun) 11,025 - - - - - 11,103 11,131 11,159 2.1.3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,4 0,41 0,41 0,4 0,4 2.1.4 Terbangurmya Perempuan dan Anak yang berlcualitas Persentase IPG , 70 71 73 74 74 75 86,75 87,19 87,98 87,98 2.1.5 Peningkatan dan Hafizd Al-Qur'an N/A 100 orang 1 juz 200 orang 3 juz 300 orang 3 juz 400 orang 3 juz 500 orang 3 juz - - - - Pengembangan Budaya clan Agama Persentase Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) N/A 9,52 19,05 19,05 23,81 28,57 - - - - 2.1.6 Menurunnya Prevalensi Stunting Persentase Prevalensi stunting 33,85 - - - - - 21,99 17,72 14,28 14,28 Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Daerah Berb 6,12 6,21 6,31 6,4 6,5 I 4,61 4,8 4,95 4,953.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Pertumbuhan Ekonomi 6,03 3.1.1 Pemerataan Pendapatan Tingkat Persentse Indeks Gini 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,3 0,29 0,28 0,28 Jumlah Desa Maju 19 23 27 33 41 50 - - Jumlah Desa mandiri N/A - . - - - - 4 5 6 6 3.1.2 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Persentase Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB 18,61 18,98 19,36 19,75 20,14 20,55 19,75 20,14 20,25 20,25 Persentase Tingkat Kemiskinan 7,45 7,12 7,01 6,98 6,76 6,45 7,25 7,05 6,9 6,9 3.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Akses Permodalan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,64 68,12 69,48 70,87 72,29 73,74 - - - Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka - - - - - - 2,30 2,25 2,10 2,10 Jumlah Nilai Investasi (dalam Milyar 2.487 2.810 3.175 3.588 4.054 4.582 1.500 1.765 2.012 2.012 4 Meningkatkan Pengelo1aan Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pengembangan Komoditi Lokal Berbasis .. , 4.1 Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 79,62 81 82,15 83,35 84,25 85 72,08 73,18 73,68 73,68 Alam 4.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup . Indeks Kualitas Lingkun.gan Hidup 79,62 81 82,15 83,35 - 84,25 85 72,08 73,18 73,68 73,68 4.1.2 5.1 Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Tata Ruang - .... la la a . lik Persentase Luas Lahan Komoditi Unggulan Terhadap Luas Lahan Buclida a 65,46 66,45 .. 67,37 68 68,5 .. 69,5 68 68,5 69,5 69,5 . C • CC B B Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintalum yang Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance) Indeks Reformasi Birokrasi C C - CC CC B BB 5.1.1 Meningkatnya pelayanan prima b agi Indeks Kepuasan Masyarakat masyarakat Baik Baik Baik Balk Baik Baik Baik Baik Baik Balk 5.1.2 Meningkatnya kualitas Tingkat Kepatuhan ' terhadap Undang Undang Pelayanan Publik 78,04 79,66 80,85 82,06 83,3 84,55 - - - - pengelolaan keuangan dan capaian lcinerja Indeks MCP (persen) 74 - - - - - 75 76 80 80 pembangunan Opini BPI( atas laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Penilaian SAKIP B BB BB A A A BB BB BB BB \t/ KAJIAN LINGK EKSTERNAL 4_1

1.Letak Strategis
2.Demografi
3.Kewenangan Daerah
4.Aparatur Daerah
5.Kemiskinan
6.Pertumb. Ekonomi
7.Infrastruktur Publik ISU-ISU STRATEGIS VISI, MISI KEPADA DAERAH TERPILIH (Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah).
1.SDS & Perubahan Iklim
2.Isu strategis Nasional &Jambi
3.MEA HASIL ANALISIS KONDISI UMUM DAERAH DAN MASUKAN STAKEHOLDERS KAJ IAN LINGK INTERNAL Visi Misi Presiden dan Gubernur MANDAT PEMBANGUNAN PEM. PUSAT & PROV. JAMBI STRATEG I JAN DAN ARAH KEBIJAKAN GKA MEN ENGAH PROGRAMPEMBANG UNAN DAERAH ISVIN3W11dV\11 HASIL CAPAIAN TARGET 2024 INV>IV1183>i Nvsnw fTh3d Untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah, secara skematis alur perumusan strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 6.1. Gambar 6.1. Alur Perumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah • Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi, misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kerinci tahun 2019-2024 diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana dan terukur. Arah kebijakan akan menjadi panduan langkah kerja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam merumuskan program-program pembangunan dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dani masing-masing OPD. 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kerinci Tahun 2019 - 2024 Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dani waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agarterintegrasi antar sektor memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dani waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci pada 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 i dan Arah Kebijakan RPJMD Kabu aten Kerinci Tahun 2019-2024 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah Meningkatnya Kualitas clan Kuan.titas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya Pembangunan, pemeliharaan clan rehabilitasi jalan clan jembatan Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengemban.gan sistem irigasi dan drainase Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan clan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Peningkatan kualitas pengelolaan clan pengembangan sistem irigasi dan drainase dengan pelayanan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi dan drainase Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Sektor Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Menetapkan Regulasi pengendalian dan pemanfaatan ruang Meningkatnya pelayanan Transportasi Peningkatan pengelolaan lalu lintas Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas Menurunnya Tingkat Resiko Bencana Indikator Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Peningkatan akses kesehatan memalui penguatan sumberdaya kesehatan, penguatan kelembagaa kesehatan, penguatan upaya promosi dan prevensi serta panguatan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Kesehatan Peningkatan Promosi dan Prevensi kesehatan 2 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas Terwujudnya SDM Berkualitas Sasarart Strategi Penyediaan sarana dan prasaran.a pendidikan disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan mutu pendidikan Pembangunan Sarana prasarana Pendidikan disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan mutu pendidikan Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta Optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, pengelolaan koleksi pustaka dan naskah kuno serta pengelolaan sistem perpustakaan Pengendalian penduduk dan Peningkatan keluarga berencana Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat serta meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB) dan kepesertaan KB Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/ pengarusutamaan gender Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas 3 Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Daerah Berbasis Pertanian, Industri dan Pariwisata Peningkatan ketahanan pangan Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi panga serta pola konsumsi dan kewaspadaan pangan Peningkatan produksi perikanan Peningkatan produksi ternak Peningkatan produksi tanaman perkebunan, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Pemerataan Pendapatan Misi Tujuan Sasaran Berkembangnya pariwisata unggulan dalam rangka menggerakan perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif Peningkatan koordinasi penyuluhan Melaksanakan pengembangan dstinasi, pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan perbaikan sarpras, promosi wisata Menumbuhkan koperasi dan UKM, pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UKM, pembinaan, pelatihan dan pengawasan Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan sarana 86 prasarana, promosi, keamanan perdagangan 86 perlindungan konsumen Melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang clan jasa serta alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya Peningkatan perlindungan clan jaminan sosial Meningkatkan pemberdayaan PSKS Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Peningkatan data, informasi dan pemberdayaan sosial Meningkatkan kualitas data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ! \ perkebunan dan perikanan guna meningkatkan nilai produksinya Peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura Mempercepat pembangunan desa Memperkuat infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan desa Terciptanya Lapangan Kerja dan Akses Permodalan Meningkatkan kesempatan dan perlindungan tenaga kerja peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja No Misi Tujuan , ,,,,_,,,, _ Sasaran ........ . ., Strate Perluasan jaringan kerjasama .. __ - Arab, akan Menjalin kerjasama investasi antar investasi melalui promosi daerah 4 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup clan Pengembangan Komoditi Lokal Berbasis Tata Ruang Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Pemeliharaan kelestarian dan daya dukung lingkungan secara proporsional dengan penataan ruang dalam kerangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Tata Ruang Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang 5 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan serta Berorientasi pada Pelayanan Publik Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan digitalis2si arsip, penyethaan sarana prasarana, pengelolaan arsip daerah, pelayanan kearsipan Penguatan kapasitas penan.ganan ganggunan K3 dan konflik sosial Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur secara paralel dengan penerapan koordinasi, harmonisasi clan pencegahan korupsi dalam kerangka perwujudan kepemerintahan yang baik Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Sasaran _ St rat egi Arah Kebijals44 , Peningkatan pengelolaan Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah serta Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah serta Pengoptimalan pembukuan 86 penagihan pajak daerah Meningkatkan pelayanan pajak daerah, pemutakhiran data wajib pajak serta Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah dan pembukuan dan pelaporan pajak daerah Peningkatan dan evaluasi pengawasan Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal serta Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (API P) Peningkatan perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen dengan meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses komunikasi publik perencanaan, peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi No Misi Tujuan Arah KebijakanNo Misi Tujuan Sasaran Strate Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah serta inovasi pembangunan daerah peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidkan dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidkan dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian Optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan dewan. Meningkatkan kualitas fun.gsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan dewan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika danpelayanan persandiaan Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 6.2. Program Pembangunan Penjabaran lebih detail dani visi misi tertuan.g dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten KerinciTahun 2019 - 2024. 6.2.1. Program Prioritas Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing OPD diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Kerinci, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program unggulan Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 6.2 dan Program pembangunan daerah Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 6.3. Tabel 6.2 Program Unggulan Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 1 Program Kerinci Cerdas Program Uligulan Indikator 1.000 beasiswa Kerinci cerdas pada semua jenjang pendidikan untuk peningkatan SDM dan Pendidikan Karakter berbasis AGAMA Penanggung Dinas Pendidikan, BKPSDMD, Sekretariat Daerah 2 Program Menyediakan 5.000 lapangan Penyediaan pekerjaan di Kabupaten Kerinci Lapangan Kerja Membentuk 1.000 wirausaha baru Pengembangan BUMDes pada setiap desa Pelatihan BLK Diskopnaker Dinas PMD Diskopnaker Dinas PUPR Dinas TPH, PU PR Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas PMD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga Sekretariat Daerah Dinas TPH Membangun dan meningkatkan kualitas jalan ke perkebunan. Membentuk unit re aksi cepat perbaikan jalan rusak Membangun irigasi ke areal persawahan Pe mbentukan Daerah 0 to no m (Kabupaten Kerinci Hilir) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan ketersediaan dokter di setiap puskesmas Pendirian Rumah Sakit Mengembangkan satu kecam.atan satu desa wisata. Pembangunan sanggar seni budaya kerinci Pembangunan Sport Tourism (paralayang, arung jeram., marathon 10 km) sebagai event tahunan Menjadikan Kerinci tempat wisata Convention Meningkatkan kunjungan wisman dani 5.400 di tahun 2016 menjadi 12.000 di tahun 2024 Mengupayakan "Tour The Singkarak-Kerinci" Pembinaan prestasi Memaksimalkan peran BPD, PKK, Adat, BKMT, Karang Taruna Menjadikan BUMDes sebagai sentra ekononai masyarakat desa Pembinaan dan pelestarian adat yang bersendikan syarak, syarak bersendi Kitabullah. Pengajian Adat Mewujudkan rumah Tahfidz Al Qur'an Mengadakan pesantren Ramadhan Mengaktifican kembali BKMT Pengajian Karang Taruna Pengajian Umum Mengembangkan organisasi keagamaan Peningkatan anggaran honor guru ngaji, dan penjaga masjid Pengembangan sentra kawasan pertanian, perkebunan, 3 Program Peningkatan Kualitas Jalan 4 Program Pemekaran Wilayah 5 Program Kesehatan Berkualitas 6 Program Pengembangan Pariwisata 7 Program Gerakan Membangun Kerinci dani Desa 8 Program Peningkatan Pembinaan Keagam.aan 9 Program Produksi Pertanian 1, peternakan dan perikanan skala menengah agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian seperti bibit berkualitas, ketersediaan pupuk, alsintan dan bantuan peralatan tepat guna lainnya. Pemasaran hasil produksi pertanian be rupa kerjasam a dengan daerah lain, mengikutsertakan petani di panaeran lokal, regional maupun internasional. 10 Program Mengadakan upacara adat, acara Dinas Pelestarian pernikahan sec ara bersanaa Pariwisata dan Budaya dengan meriah dal= bentuk Kebudayaan festival rakyat berupa penanapilan atraksi budaya kerinci dan kuliner khas kerinci, serta dijadikan even wisata tahunan it Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci ode - 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas _ Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periodc RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung . .„, .. b 2022 2023 2024 Target 4 p. ' 5 ,. , 6 7 Target 8 - 9 Target 10 , . 112 3 12 1.01 IIRIISAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 537.213.301.553 564.073.966.630 592.277.664.962 1.693.564.933.144 1.01.01 PROGRAM PENTJNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM BAIK - 294.616.308.630 BAIK 309.347.124.062 - BAIK 324.814.480.265 BALK 928.777.912.956 Dinas Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN terlaksanan ya program pengelolaan pendidikan 284 240.496.730.423 284 252.521.566.944 284 265.147.645.291 284 758.165.942.657 Dinas Pendidikan 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM terlaksanan ya program Pengemban gan Kurikulum 284 887.512.500 284 931.888.125 284 978.482.531 284 2.797.883.156 Dinas Pendidikan 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Terlaksanan ya Program Pendidik dan tenaga Kependidika n - 60 441.000.000 60 463.050.000 60 486.202.500 60 1.390.252.500 Dinas Pendidikan 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Terlaksanan ya program pengendalia n perizinan pendidikan 12 606.375.000 12 636.693.750 12 668.528.438 12 1.911.597.188 Dinas Pendidikan 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Pengemban gan Bahasa dan sastra 284 165.375.000 284 173.643.750 284 182.325.938 284 521.344.688 Dinas Pendidikan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 143.055.031.535 157.231.169.096 172.818.452.132 473.104.652.763 Kode _ .. 1 nutang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemb ‘ . nan 2 inomator Kinerja Program (Out.. , • ,.- 3 .L argot hanerja rrogram aan renoanaan Konnisi tunerja pads Amur Periode RENSTRA PD unit Kerja Penanggung Jawab . .,... , 2022 2023 2024 . .-tr..:,et- -. 4 . . .... . , 5 6 .,... Tar :f t ,' i Target 8 ' 9 .4v4 10 , _ ... . _ . . .- ' 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.022.275.478 4.424.503.026 4.866.953.329 - 13.313.731.833 Dinas Kesehatan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 135.325.349.722 148.852.634.695 163.732.385.664 - 447.910.370.081 Dinas Kesehatan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Baik 1.303.844.472 Baik 1.430.291.419 Sangat Baik 1.569.186.186 Sangat Baik 4.303.322.076 Dinas Kesehatan 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 2.144.811.863 2.252.052.456 2.364.655.079 - 6.761.519.398 Dinas Kesehatan 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - 258.750.000 - 271.687.500 - 285.271.875 - 815.709.375 Dinas Kesehatan 1.03 IIRTI8AN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN IIMUM DAN PENATAAN RIIANG 307.093.975.000 336.974.994.250 369.819.264.078 1.013.888.233.328 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI IKM BAIK 11.833.975.000 BAIK 12.188.994.250 BAIK 12.554.664.078 BAIK 36.577.633.328 PUPR 1.03.02 FROG RAM PENGELOLAAN Persentase Daerah Irigasi 73,26 46.210.000.000 79,51 50.831.000.000 85,77 55.914.100.000 85,77 152.955.100.000 PUPR dengan Kondisi Balk SUMBER DAYA AIR (SDA) Kondisi Kinerja pada Akhir Unit Kerja Periode RENSTRA PD Penanggung Rp Jawab 2024 Target Bidang Urusan Pernerintahan Kode dan Program Prioritas Pemb Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program dan Pendanaan 2023 „ „ TJAT et 2022 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase capaian pelayanan air bersih 77,52 2.915.000.000 84,69 3.206.500.000 99,40 3.527.150.000 100 9.648.650.000 PUPR 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 3.641.000.000 PUPR 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5,02 850.000.000 5,74 935.000.000 6,46 1.028.500.000 2.813.500.000 PUPR 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 6.875.000.000 7.562.500.000 8.318.750.000 22.756.250.000 PUPR 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni - PUPR 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 57.550.000.000 63.305.000.000 69.635.500.000 190.490.500.000 PUPR 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 350.000.000 385.000.000 423.500.000 1.158.500.000 PUPR 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan dengan kondisi mantap 54,96% 174.900.000.000 57,96% 192.390.000.000 60,96% 211.629.000.000 60,96% 578.919.000.000 PUPR Kode Sidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Lndikator Kinerja Program Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pads Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung 2022 2023 2024 — - — 1 Pemb . nan 2 (Out , ,!e) 3 W., - t ,.. - '4 Rp 5 .1 .1% .,.... _ _ 6 , . 7 ,_ _ _ _ 7 ' Target 8 „ , r ,, ,. . , 9 , Ar • et. _ 10 Rp_ . , .. . - 11 _Jawab,, .. 12 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.580.000.000 2.838.000.000 3.121.800.000 8.539.800.000 , PUPR 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase pembangun an yang sesuai dengan rencana Tata Ruang 94,33 1.930.000.000 94,66 2.123.000.000 94,99 2.335.300.000 94,99 6.388.300.000 PUPR 1.04 URUBAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.503.000.000 7.153.300.000 7.868.630.000 21.524.930.000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.804.000.000 1.984.400.000 2.182.840.000 5.971.240.000 PUPR 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.486.000.000 2.734.600.000 3.008.060.000 8.228.660.000 PUPR 1.04 .05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2.178.000.000 . 2.395.800.000 2.635.380.000 7.209.180.000 PUPR 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35.000.000 38.500.000 42.350.000 115.850.000 PUPR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 31.935.438.560 35.891.729.570 37.017.869.118 104.845.037.248 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung 2022 2023 2024 (Outcome), ' Target R.,. , . ,,., TTarget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MUM SERTA PERLINDIINGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.342.268.945 7.557.719.340 8.313.491.273 23.213.479.558 POL-PP dan Damkar 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.148.000.000 2.362.800.000 2.739.080.000 7.249.880.000 POL-PP dan Damkar 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 7.711.000.000 7.976.800.000 8.073.300.000 23.761.100.000 BPBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.066.169.615 11.759.610.230 11.033.717.845 31.859.497.690 BPBD 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAICARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 5.668.000.000 6.234.800.000 6.858.280.000 18.761.080.000 POL-PP clan Damkar 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.824.669.148 5.939.636.063 6.533.599.669 18.297.904.879 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Terpenuhin ya Urusan Pemerintah Kabupaten 100 3.958.653.208 100 3.887.018.529 100 4.275.720.381 100 12.121.392.118 Dinas Sosial Kode - - . Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan. Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD — Unit Kerja Penanggung 2022 2023 2024 Target ... - - Target Rp Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat pemberdaya an 100 575.000.000 100 632.500.000 100 695.750.000 100 1.903.250.000 Dinas Sosial 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang telah mendapatka n pelayanan dan rehabilitasi kesejahtera an sosial 563.881.340 100 620.269.474 100 682.296.421 38249 3450 1.866.447.235 Dinas Sosial 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase korban bencana yang mendapatka n layanan perlindunga n sosial 100 306.000.000 100 336.600.000 100 370.260.000 100 1.012.860.000 Dinas Sosial 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang mendapatka n layanan perlindunga n sosial 271.134.600 100 298.248.060 100 328.072.866 100 897.455.526 Dinas Sosial 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Nilai 100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 496.500.000 Dinas Sosial Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Kode ... Pemerintahan dan Program Prioritas . . Kinerja Program (Outcome) 2022 2023 2024 Pe:J(3de RENSTRA PD Penanggung „ _ — . ' - - _.- . ' ' " ' '-'- : •_„ . 1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nilai Kepahlawan an 2 07. 1TRIMAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.532.300.000 1.685.530.000 1.854.083.000 5.071.913.000 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 121.000.000 133.100.000 146.410.000 400.510.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 500.500.000 550.550.000 605.605.000 1.656.655.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 679.800.000 747.780.000 822.558.000 2.250.138.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 231.000.000 254.100.000 279.510.000 764.610.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.08 URIISAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDIINGAN ANAK 382493450 401618122,5 421699028,625 421699028,625 DInas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 243474250 255647962,5 268430360,625 268430360,625 DInas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.03 PERLINDUNGAN PEREMPUAN 70117100 PROGRAM Dinas 73622955 77304102,75 77304102,75 Pemberdayaa n Perempuan dan Kode . — Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Aklair Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jawab 2022 2023 2024 , get ..,... _ ._ . _.__ .__.. i - ,..- , -_ - - pt Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pei find ti ngaii Anak 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 68902100 72347205 75964565,25 75964565,25 Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 2.09 IIRIMAN PEMERINTAHAN BMANG PANGAN 1.125.715.460 1.236.904.658 1.360.595.124 3.723.215.242 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIR1AN PANGAN 275.000.000 302.500.000 332.750.000 910.250.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 574.410.100 631.851.110 695.036.221 1.901.297.431 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 137.423.680 151.166.048 166.282.653 454.872.381 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 138.881.680 151.387.500 166.526.250 456.795.430 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .2 11 ITRUISAN PEMBRINTAHAN BIDANG LINGKIINGAN HIDUP 18.797.300.000 19.842.800.000 19.837.800.000 58.477.900.000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN IKM Balk 5.692.300.000 Bark 5.852.800.000 Bark 6.137.800.000 Baik 17.682.900.000 Dinas Linglcungan Hidup - Kode -- - Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas '- Fern nan Indikator Kinerja Program (Ou • , e Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhlr Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penang;gung Jaw 2022 2023 r 2024 Target - , , Tar et 1 . at • et _, . ... , - R... ,... _., er. .et- - - -- 4. • . ._, 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 500.000.000 700.000.000 700.000.000 1.900.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 84 2.000.000.000 84,1 2.010.000.000 84,2 1.120.000.000 84,2 5.130.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 405.000.000 435.000.000 465.000.000 1.305.000.000 Dims Lingkungan Hidup 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 475.000.000 545.000.000 600.000.000 1.620.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 200.000.000 225.000.000 240.000.000 665.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Kode ... Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhlr Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jawab . __... 2022 2023 2024 1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 150.000.000 200.000.000 200.000.000 550.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 61% 8.625.000.000 61% 9.125.000.000 61% 9.625.000.000 61% 27.375.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.12 IIRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDIIKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.577.229.106 8.028.458.144 8.912.895.289 24.518.582.538 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URU SAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA I ndeks Kepuasan Masyarakat Baik 4.906.110.466 Baik 5.116.938.827 Baik 5.519.904.291 Ba ik 15.542.953.584 Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Penerbitan KR 97,0% 1.763.709.025 98,0% 1.922.442.837 98,0% 2.293.084.118 98,0% 5.979.235.979 Dinas Kependuduka n dan Catatan Sip il Persentase Penerbitan KTP Elektronik 98,0% 98,0% 99,0% 99,0% Persentase Penerbitan KIA 40,0% 50,0% 60,0% 60,0% 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 90,0% 204.000.000 90,0% 222.360.000 90,0% 264.185.916 90,0% 690.545.916 Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil Persentase Penerbitan Alcta Kematian 5,5% 5,5% 5,5% 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase Penerbitan KK 90,0% 703.409.615 90,0% 766.716.480 90,0% 835.720.964 90,0% 2.305.847.059 Dims Kependuduka 2 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 4 5,5% 6 5,5% 8 5 , 5% 10 5,5% 12 n dan Catatan Sipil Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (0 Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jawab Rode 2022 2023 2024 - et 1 5 7 9 11 Persentase Penerbitan KTP-el Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan 40,0% MA Database Kependudu kan yang 96,0% Akurat 90,0% 5,5% 90,0% 90,0% 90,0% 5,5% 5,5% 5,5% 50,0% 60,0% 60,0% 96,0% 98,0% 98,0% IIRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MA8YARAICAT DAN DESA 2.13 28.602.677.51012.174.037.95811.901.382.9584.527.256.594 2.13.01 IKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 1.962.691.764 5.102.561.316 5.369.016.316 12.434.269.396 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA IKM 167152703 457252436 457252436 1.081.657.575 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa IKM PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 10.767.069.245 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2.13.04 1729875171 4515497037 4521697037 Rode - Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas - - -', Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung 2022 2023 2024 Target _.. . ,. ,.. , Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT IKM 667536956 1826072169 1826072169 4.319.681.294 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BLDANG PENGENDALIAN PENDUDIIK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 162.650.940 170.783.487 179.322.662 179.322.662 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.020.959.780 1.072.007.769 1.125.608.158 1.125.608.157 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.939.399.490 4.136.369.465 4.343.187.938 4.343.187.938 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBIINGAN 2.15 . 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.566.817.980 8.995.158.879 9.444.916.823 9.444.916.823 Rode niciang urusan 111Q1Kat or Pemerintahan Kinerja I dan Program Prioritas Program target runerja rrogram clan renaanaan nonaisi ninerja paaa mum- Periode RENSTRA PD -. , Unit Kerja Penanggung 2022 1 i 2023 2024 Pemb - • - ej Target Z,' .:,-, - T_.. . - - • .._•_.. _ --- , - -5,*. _ . . . Ar t-._, ._ , - - 5 •. , _ , , , Jawab 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8.066.726.660 8.470.062.993 8.893.366.143 8.893.566.143 2 16. IIRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.630.000.000 4.581.700.000 5.078.570.000 20.290.270.000 2.16 .01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersdianya Dokumen Perencanaa n dan Laporan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Dinas Kominfo Kab.Kerinci BAIK 147.000.000 BAIK 161.700.000 BALK 177.870.000 BAIK 486.570.000 Dims Komunikasi dan Informasi 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Terkelolany a Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 100% 980.000.000 100% 1.051.000.000 100% 1.127.300.000 100% 3.158.300.000 Dinas Komunikasi dan Informasi 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tersedianya Sistem Pemerintah an berbasis elektronik 22,22 9.503.000.000 33,33 3.369.000.000 44,44 3.773.400.000 44,44 16.645.400.000 Dinas Komunikasi dan Informasi 2.17 ITRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 7.175.336.487 7.892.320.136 8.681.002.149 23.748.658.772 \‘. ntaang urusan tnatgator Pemerintahan Kinerja Kode dan Program Prioritas Program Target tunerja rrogram aan renaanaan Konaisi tunerja paaa Amur Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung 2022 2023 2024 • •, e) Target Rp Target , , , •,, r . T • et slawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.135.286.487 6.748.815.136 7.423.696.649 20.307.798.272 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM .- 60.500.000 66.550.000 73.205.000 200.255.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 217.800.000 239.580.000 263.538.000 720.918.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 193.600.000 212.960.000 234.256.000 640.816.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 121.000.000 133.100.000 inas 146.410.000 400.510.000 D Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 78.650.000 86.515.000 95.166.500 260.331.500 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 368.500.000 404.800.000 444.730.000 1.218.030.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 242.000.000 266.200.000 292.820.000 801.020.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.18 IIRUSAN PEMERINTAHAN 3.256.257.620 3.289.138.382 3.618.062.220 10.163.458.222 ,• ode , Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan indikator Kinerja Program (Outcome Target Kinerja Program clan Pendanaan .Kondisi Kinerja pada aittur Periode RENSTRA PD Unit Kerja , Penanggung -4avial) 2022 2023 2024 ' ' . ' -." ' ' ' ,--:.' - -'' ' •--- - s-- ..- .,- - - • - . ' -1- , * . .., • ., 7 ' , - — • - *et - - ' - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 102.850.000 113.135.000 124.448.500 340.433.500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 840950000 632300000 695540000 2.168.790.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.137.400.000 1.251.140.000 1.376.254.000 3.764.794.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 598.950.000 658.845.000 724.729.500 1.982.524.500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 394.607.620 434.068.382 477.475.220 1.306.151.222 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 181.500.000 199.650.000 219.615.000 600.765.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - _ Bidang Unman Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) i Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pads Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jawab , i 2022 2023 2024 get Rp ar t Rp Target Rp •et -P, _ ...., 1 2.19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17RIISAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.559.309.031 8.313.739.934 9.143.113.928 25.016.162.893 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Baik 727.815.000 Baik 800.596.500 Baik 880.656.150 Baik 2.409.067.650 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemuda yang berprestasi 1.452.494.031 1.596.243.434 1.753.867.778 4.802.605.243 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Atlit Yang Berprestasi 5.379.000.000 5.916.900.000 6.508.590.000 17.804.490.000 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.22 IIRIMAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.711.000.000 2.905.175.000 3.087.421.250 8.703.596.250 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 16 Sangg ar 1.238.500.000 18 Sanggar 1.359.050.000 20 Sangg ar 1.463.990.000 20 Sangg ar 4.061.540.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2 Kali 60.000.000 2 Kali 63.000.000 2 Kali 66.150.000 2 Kali 189.150.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 19 BCB 1.125.000.000 20 BCB 1.181.250.000 21 BCB 1.240.312.500 21 BCB 3.546.562.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1 Muse um 287.500.000 1 Museu m 301.875.000 1 Muse um 316.968.750 1 Muse um 906.343.750 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode -.— - 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas , , . - - -- , 2 Indikator Kinerja Program •• ,. e) 3 Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Perlode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jawab 2022 2023 2024 , 4 5 6 _. .. 7 8 ._ . - 9 Target 10 - . 11 12 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPIISTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 697.794.012 732.683.713 769.317.899 769.317.899 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 171.835.600 180.427.380 - 189.448.749 189.448.749 325. IIRII8AN PEMERINTAHAN BIDANG KELAIITAN DAN PERIKANAN 4.922.221.171 3.808.245.787 3.254.070.365 11.984.537.323 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.287.221.171 3.388.245.787 3.254.070.365 10.929.537.323 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .3.2503 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 350.000.000 420.000.000 - 770.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 285.000.000 - - 285.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 16.332.533.128 13.735.462.605 14.562.552.893 44.630.548.625 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai IKM Baik 8.161.033.128 Baik 4.883.312.605 Baik 4.976.750.393 Balk 18.021.096.125 Dinas Pariwisata Rode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Target Kinerja Program dan Pendanaan I Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD - Unit Kerja Penanggung 12 2022 2023 2024 —1 Target 4 ._ 7 • 5 6 Rp 7 Target 10 118 9 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (tail Kebudayaan 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah Wisatawan 217.9 13 Orang 6.229.000.000 .235 346 Orang 6.720.900.000 254.1 73 Orang 7.251.740.000 254.1 73 Orang 20.201.640.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan 217.9 13 Orang 1.860.000.000 235.346 Orang 2.040.500.000 254.1 73 Orang 2.238.775.000 254.1 73 Orang 6.139.275.000 Dinas Paiiwisata dan Kebudayaan 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Sumber daya Ekonomi Kreatif yang terbina 12 Kelom pok 82.500.000 90.750.000 95.287.500 268.537.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.27 IIRITSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 69.959.186.075 75.757.487.437 79.177.871.951 224.894.545.463 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI LAMP B 31.911.231.000 B 35.102.354.100 BB 38.612.589.510 BB 105.626.174.610 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AMP dan Inspektorat (predikat) Baik dan BB 10.642.486.924,43 Baik dan BB 9.449.934.963,10 Baik dan BB 9.137.663.810,81 Baik dan BB 29.230.085.698 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3 27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.065.900.000 3.533.145.000 3.709.802.250 10.308.847.250 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 . 27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Luas lahan tanaman 52.18 6 Ha 1.867.550.000 52.359 Ha dan 2.147.682.500 52.53 2 Ha 2.469.834.875 52.53 2 Ha 6.485.067.375 Dinas Peternakan , • ._,2 e , Bidang Ur usan Pemerintahan an Program Prioritas
3.PeMb - n • , Indikator -1- Kinerja Program put t,- -e) . Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jaw-ab 2022 2023 2024 ,T---,--1.4 - •- , - - 13'' - -- .- - - ----Pir,:et - - - 2-. _ . 1 Target 4. _ T.g!,rget, lq) , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN perkebunan unggulan dan jumlah populasi ternak ruminansia dan unggas dan 779.7 89 ekor 787.588 ekor (Ian 795.4 63 ekor clan 795.4 63 ekor dan Perkebunan 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.632.000.000 6.195.200.000 6.814.720.000 18.641.920.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Luas lahan tanaman perkebunan unggulan 52.18 6 Ha 15.220.018.151 52.359 Ha 17.503.020.874 52.53 2 Ha 16.373.724.005 52.53 2 Ha 49.096.763.029 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah hewan positif penyalcit z,00nosis berdasarka n hasil laboratoriu m 5 sampe 1 683.000.000 5 sampel 785.450.000 5 sampe 1 903.267.500 5 sanape 1 2.371.717.500 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultur a B 275.000.000 BB 302.500.000 BB 332.750.000 910.250.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Luas lahan tanaman perkebunan unggulan 52.18 6 Ha 200.000.000 52.359 Ha 230.000.000 52.53 2 Ha 264.500.000 52.53 2 Ha 694.500.000 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatn ya Kapasitas 11 orang 462.000.000 9 orang 508.200.000 5 orang 559.020.000 52 orang 1.529.220.000 Dinas Tanaman Kode niclang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) I Target ntnerja rrogram aan renaanaan tsunami tunerja paaa alma Periode RENST1RA PD Unit Kerja anggung swab . ' i 2022 2023 2024 Target Rp , .- ' , .. get R 1 2 3 4 5 6 7 8 •9 10 11 12 Kelembagaa n Penyuluh dan Petani Pangan clan Hortikultura 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bins kelompok tani 230 kelom pok tani 583.582.500 263 kelompo k ta in 671.119.875 296 kelom pok tani 771.787.856 296 kelom pok tani 2.026.490.231 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.27 .08 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Luas lahan tanaman perkebunan unggulan 52.18 6 Ha 290.000.000 52.359 Ha 333.500.000 52.53 2 Ha 383.525.000 52.53 2 Ha 1.007.025.000 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.30 ITRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 8.783.080.800 9.587.788.880 10.472.967.768 28.843.837.448 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B 6.164.907.000 BB 6.707.797.700 BB 7.304.977.470 BB 20.177.682.170 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatn ya Sarana dan Parasana Distribusi Perdaganga n 1 673.582.800 2 740.941.080 2 815.035.188 14 2.229.559.068 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Kestabilan Harga Baban Pokok dan Barang Panting( 11 Barang Pookok damn 4 Bahan Penting) 11/4 635.649.300 11/4 699.214.230 11/4 769.135.653 11/4 2.103.999.183 Dinas Perindustrian dan Perdagangan • • Kode ----,, -- mattug LII115711.1 Pemerintahan dan Program Prioritas • Pemb 111111KULOI Kinerja Program (Oute) iarget nmeria rrogrram aan renaanaan nonaist Amerja pans itxrur Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jawab 2022 2023 2024 t 4 - ' . 5 6 - 7 Target 8 Rp 9 Target 10 Rp 111 2 3 12 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah Komoditas Unggulan Daerah berorientasi Ekspor 20 460.804.300 20 506.884.730 20 557.573.203 25 1.525.262.233 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah STANDARD! SAS! DAN PERLINDUN GAN KONSUMEN Melalui Pengawasan Kemetrologi an dan Pelayanan Tera /Tera Ulang 500 208.047.400 500 228.852.140 500 251.737.354 500 688.636.894 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatn ya Penggunaan 'dan Pemasaran melalaui Promosi 2 640.090.000 2 704.099.000 2 774.508.900 2 2.118.697.900 Dinas Perindustrian dan Perdagangan .331 BRAMAN PEMBRINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.626.240.000 1.788.864.000 1.967.750.400 5.382.854.400 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatn ya Pertumbuh an IKM 2818 854.260.000 3024 939.686.000 3024 1.033.654.600 3024 2.827.600.600 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA iJumlah Izn usaha Terfasiltasi 100 514.250.000 100 565.675.000 100 622.242.500 100 1.702.167.500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode 12 maang urusan Pemerinta han dan Program Prioritas nan inamator Kinerja (P 3 Karget ttmerja rrogram aan renaanaan ttonaist ttmerja paaa Amur Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung _ J wab 2022 2023 2024 4 5 Program 6 Rp 7 8 9 •et 10 11 12 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatn ya Pengetahua n SDM IKM tentang Informasi Industri 100 257.730.000 100 283.503.000 100 311.853.300 100 853.086.300 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.01 SEKRETARIAT DAERAII 38.075.039.032 43.667.364.032 44.490.886.782 126.233.289.846 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.656.600.000 14.872.760.000 15.197.986.000 42.727.346.000 Sekretariat Daerah 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.221.989.032 9.988.009.032 9.632.329.032 28.842.327.096 Sekretariat Daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.599.050.000 4.034.455.000 4.388.677.750 .. 12.022.182.750 Sekretariat Daerah 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 12.597.400.000 14.772.140.000 15.271.894.000 - 42.641.434.000 Sekretariat Daerah 4.02 SEKRETARIAT DPRD 32.983.858.055 34.633.050.958 36.364.703.506 37.292.725.056 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.811.858.055 23.952.450.958 25.150.073.506 26.407.577.181 Sekretariat Dewan 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 10.172.000.000 10.680.600.000 11.214.630.000 10.885.147.875 Sekretariat Dewan 5.01 PERENCANAAN 11.064.274.784 12.170.200.112 13.387.220.123 36621695019 It -1 ode c. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas . Pemb nan i Indikator Kinerja Program .. .(Out e) Target Kinerja Program dan Pendanaaa Kondisi Kinerja pada Akhlr Periode RENSTRA PD r Unit Kerja Penanggung • Jawab 2022 2023 2024 Tar - -- -- - T t._ ' Target Rp Target ,R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.989.000.000 7.687.397.850 8.456.137.635 23.132.535.485 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga n Daerah 501.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.305.652.688 2.536.217.957 2.789.839.752 7.631.710.397 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.769.622.096 1.946.584.306 2.141.242.736 5.857.449.138 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.02 KEIIANGAN 317.691.594.500 317.691.594.500 317.691.594.500 317.691.594.500 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.155.039.669,00 9.155.039.669,00 9.155.039.669,00 9.155.039.669,00 BPKPD 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 305.565.872.310,0 0 305.565.872.310, 00 305.565.872.310 305.565.872.310,00 BPKPD 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.259.999.780,00 1.259.999.780,00 1.259.999.780,00 1.259.999.780,00 BPKPD 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.710.682.741,00 1.710.682.741,00 1.710.682.741,00 1.710.682.741,00 BPKPD 5.03 KEPEGAWAIAN 9.902.447.126 10.892.691.839 11.981.961.022 32.777.099.987 Kode J Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indi Kinerja Program (Outcome) • - • - — arget Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung Jawab 2022 2023 2024 Target Rp' Target Rp Target Rp Target • Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Baik 8.228.731.896 Baik 9.051.605.086 Baik 9.956.765.594 Baik 27.237.102.576 BKPSDMD 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 1.673.715.230 0 1.841.086.753 0 2.025.195.428 0 5.539.997.411 BKPSDMD 5 .04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.721.895.835 1.894.085.419 2.083.493.960 5.699.475.214 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 1.721.895.835 0 1.894.085.419 0 2.083.493.960 0 5.699.475.214 BKPSDMD 5 .05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 551611341,6 606772475,8 667449723,3 1825833541 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 551.611.342 606.772.476 667.449.723 1.825.833.541 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga n Daerah 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 14.383.843.322 14.762.045.011 15.022.666.659 44.168.554.993 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.140.248.646 9.877.736.368 9.632.636.152 29.650.621.166 Inspektorat 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.460.764.991 3.991.515.990 4.369.942.589 11.822.223.569 Inspektorat 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 782.829.685 892.792.654 1.020.087.919 2.695.710.258 Inspektorat 7 Kode • Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Petnbangunan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung i Jawab i____ 2022 2023 2024 Target Rp (Outcome) Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.965.800.201 2.064.090.212 2.167.294.722 2.167.294.722 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.308.500 24.473.925 25.697.622 25.697.622 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.073.400 33.677.070 35.360.924 35.360.924 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 205.474.927 215.748.673 226.536.107 226.536.107 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 48.857.300 51.300.165 53.865.173 53.865.173 8.01 KESATUAN BANG8A DAN POLITIK 3.079.001.877 2.662.866.877 2.669.866.877 2.749.798.777 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan administras i perkantoran 100% 1.197.855.000 100% 781.720.000 100% 788.720.000 100% 838.720.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase masyarakat produktif yang mendapat penguatan 0,83% 288.821.600 0'9 5% 288.821.600 1 ' 04%' 288'821.600 1'0 4% 288.821.600 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode - 12 niaang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas .- • .; Pemb ' nan lndivator Kinerja Program (Out ' e) 3 Target Iiinerja rrogram clan r endanaan Kondisi Alnerja pada ARM!' Periode RENSTRA PD Unit Kerja Penanggung , awab_ ._ 2022 2023 i 2024 4 5 6 7 Target 8 % " - 9 , a'., . , .. 10 • . • Rp , .,. „_ 11 12 ideologi pancasila dan karakter bangsa 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Jumlah masyarakat meningkat dala m kesadaran berpo litik dan berdemokra Si 400 Orang 1.043.293.098 500 Orang 1.043. 293.098 600 Orang 1.043.293.098 600 Orang 1.043.293.098 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarak atan Terawasi 97/o 124.000.000 97% 124.000.000 %97 124.000.000 75% 124.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya 95% 160.117.834 95% 160.117.834 95% 160.117.834 100% 190.049.734 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase jumlah konflik sosial di masyarakat 66,7 264.914.345 66,7 264.914.345 100,0 Politik 264.914.345 100,0 264.914.345 Badan Kesatuan Bangsa dan Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (outcomes). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD. Disamping itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambarannya tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendan.aan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir. Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut : Tabel 7.1 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembanaunan Daerah Kabul:oaten Kerinci Tahun 2019-2024 Tahun 2022 (421.4.4A11 Pendapatan 1.326.501.216.408 Tahun 202_41111111111 Tahun 2024 1.390.173.274.720 1.458.986.851.830 , Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan Dikurangi: Belanja pengeluaran yang
1.wajib dan mengikat serta prioritas utama Total Pengeluaran Kapasitas nil kemampuan keuangan 30.692.218.360 45.000.000.000 50.000.000.000 1.357.193.434.768 1.435.173.274.720 1.508.986.851.830 488.543.137.950 511.993.208.570 537.336.842.350 488.543.137.950 511.993.208.570 537.336.842.350 868.650.296.818 923.180.066.150 971.650.009.480 2. 3. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kerinci berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan OPD dalam menjalankan Urusan. Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (outcomes) yang telah ditetapkan. Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip "money follow program" sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dani paradigma "money follow function" menjadi "money follow program". Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program- program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Adapun Program pembangunan yang direncanakan disertai pendanaan pemban.gunan dengan sumber dana APBD Kabupaten disajikan pada Tabel 7.2. \t Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pernbangunan 2 URUSAN PEMERINTAHAN Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Capaian pada Tahun Awal Perencarwan

(2019)4 Target 9 Target 2022 Rp 10 Kinerja Target 11 Program dan Pendanaan 2023 Rp 12 Target 13 2024 Rp 14 Kondisi Kinetja Periode Target 15 pada Akhir RENSTRA PD Rp 16 1.693.564.933.1 Unit Kerja Penanggung Jawab 17 1.01 BIDANG PENDIDIKAN 537.213.301.553 564.073.966.630 592.277.664.962 44 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCYM IKM BALK BALK 294.616.308.630 EiAIK 309.347.124.062 BALK 324.814.480.265 BAIK 928.777.912.956 Dinas Pendidikan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN terlaksananya program pengelolaan pendidikan sekolah 284 240.496.730.423 284 252.521.566.944 284 265.147.645.291 284 758.165.942.657 Dinas Pendidikan 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KUR1KULUM terlaksananya program Pengembangan Kurikulum sekolah 284 887.512.500 284 931.888.125 284 978.482.531 284 2.797.883.156 Dinas Pendidikan 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Terlaksananya Program Pendidik dan tenaga Kependidikan orang 60 441.000.000 60 463.050.000 60 486.202.500 60 1.390.252.500 Dinas Pendidikan 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Terlaksananya program pengendalian perizinan pendidikan bulan 12 606.375.000 12 636.693.750 12 668.528.438 12 1.911.597.188 Dinas Pendidikan 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Pengembangan Bahasa dan sastra sekolah 284 165.375.000 284 173.643.750 284 182.325.938 284 521.344.688 Dinas Pendidikan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 8IDANG KESEHATAN 143.055.031.535 157.231.169.096 172.818.452.132 473.104.652.76 3 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.022.275.478 4.424.503.026 4.866.953.329 - 13.313.731.833 Dinas Kesehatan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 135.325.349.722 148.852.634.695 163.732.385.664 - 447.910.370.081 Dinas Kesehatan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Balk 1.303.844.472 Baik 1.430.291.419 Sangat Balk 1.569.186.186 Sangat Balk 4.303.322.076 Dinas Kesehatan 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 2.144.811.863 2.252.052.456 2.364.655.079 - 6.761.519.398 Dinas Kesehatan 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN - 258.750.000 - 271.687.500 - 285.271.875 - 815.709.375 Dinas Kesehatan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program PriorItas Pembangunan hulikator Kinerja Program (Outcome) Capaian pads Tahun Aural Perencanaan
(2019)Target Target Kineija 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Period. FtENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 9 10 II 12 13 14 15 16 17 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.03 URUSAN PEKERLNTAKAN BIDANG PEKERJAAN TJMUM DAN PENATAAN RUANG 307.093.975.000 336.974.994.250 369.819.264.078 1.013.888.233.3 28 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI IKM BAIK BAIK 11.833.975.000 BAIK 12.188.994.250 BALK 12.554.664.078 BALK 36.577.633.328 PUPR 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik 67 73,26 46.210.000.000 79,51 50 831.000.000 85,77 55.914.100.000 85,77 152.955.100.000 PUPR 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase capaian pelayanan air bersih 70,35 77,52 2.915.000.000 84,69 3.206.500.000 99,40 3.527.150.000 100 9.648.650.000 PUPR 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 3.641.000.000 PUPR 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4,3 5,02 850.000.000 5,74 935.000.000 6,46 1.028.500.000 2.813.500.000 PUPR 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 6.875.000.000 7.562.500.000 8.318.750.000 22.756.250.000 PUPR 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni - PUPR 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 57.550.000.000 63.305.000.000 69.635.500.000 190.490.500.000 PUPR 1.03.09 PROGRAM PENATAAN EtANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 350.000.000 385.000.000 423.500.000 1.158.500.000 PUPR 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan dengan kondisi mantap 51,96% 54,96% 174.900.000.000 57,96% 192.390.000.000 60,96% 211.629.000.000 60,96% 578.919.000.000 PUPR 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.580.000.000 2.838.000.000 3.121.800.000 8.539.800.000 PUPR 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang 94 94,33 1.930.000.000 94,66 2.123.000.000 94,99 2.335.300.000 94,99 6.388.300.000 PUPR 1.04 URUSAN PEMERMTAHAN BIDANG PERUMAKAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.503.000.000 7.153300.000 7.868.630.000 21.524.930.000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.804.000.000 1.984.400.000 2.182.840.000 5.971.240.000 PUPR 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.486.000.000 2.734.600.000 3.008.060.000 8.228.660.000 PUPR Kode Wang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator KInerja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2.178.000.000 2.395.800.000 2.635.380.000 7.209.180.000 PUPR 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRAS1 BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35.000.000 38.500.000 42.350.000 115.850.000 PUPR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTA PERLINDUNGAN MASTARAKAT 31.935.438.560 35.891.729.570 37.017.869.118 104.845.037.24 8 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 7.342.268.945 7.557.719.340 8.313.491.273 23.213.479.558 POL-PP dan Damkar 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.148.000.000 2.362.800.000 2.739.080.000 7.249.880.000 POL-PP dan Damkar 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 7.711.000.000 7.976.800.000 8.073.300.000 23.761.100.000 BPBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCrIlt 9.066.169.615 11.759.610.230 11.033.717.845 31.859.497.690 BPBD 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 5.668.000.000 6.234.800.000 6.858.280.000 18.761.080.000 POL-PP dan Damkar 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8081AL 5.824.669.148 3.939.636.063 6.333.399.669 18.297.904.879 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintah Kabupaten 100 100 3.958.653.208 100 3.887.018.529 100 4.275.720.381 100 12.121.392.118 Dinas Sosial 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat pemberdayaan 100 100 575.000.000 100 632.500.000 100 695.750.000 100 1.903.250.000 Dinas Sosial 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 563.881.340 100 620.269.474 100 682.296.421 38249345 0 1.866.447.235 Dinas Sosial 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase korban bencana yang mendapatkan 100 306.000.000 100 336.600.000 100 370.260.000 100 1.012.860.000 Dinas Sosial Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Indikator Kinerj a Program (Outcome) 3 layanan Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)4 Target 9 Target 2022 Rp 10 Kinelja Target 11 Program dan Pendanaan 2023 Rp 12 Target 13 2024 Rp 14 Kondisi Kinexja Periode Target 15 pada Akhir RENSTRA PD Rp 16 Unit Kerja Penanggung Jawab 17 perlindungan sosial 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial 271.134,600 100 298.248.060 100 328.072.866 100 897.455.526 Dinas Sosial 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Nilai nilai Kepahlawanan 100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 496.500.000 Dinas Sosial 2 07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.532.300.000 1.685.530.000 1.854.083.000 5.071.913.000 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 121.000.000 133.100.000 146.410.000 400.510.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 500.500.000 550.550.000 605.605.000 1.656.655.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 679.800.000 747.780.000 822.558.000 2.250.138.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 231.000.000 254.100.000 279.510.000 764.610.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Keiji' 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 382493450 401618122,5 421699028,625 421699028,625 DInas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.02 PROGRAM PENGARUSLTIAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 243474250 255647962,5 268430360,625 268430360,625 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 70117100 73622955 77304102,75 77304102,75 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 68902100 72347205 75964565,25 75964565,25 DInas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 O9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.125.715.460 1.236.904.658 1.360.595.124 3.723.215.242 Kode Bidang Umsan Pemerintahan dan Program Prioritas Pernbangunan Indikator Kinezja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kinezja pada Akhir Periode RENSTRA PD Target Rp Unit Kerja p e ngung Jawab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 275.000.000 302.500.000 Dinas Ketahanan 332.750.000 910.250.000 Pangan dan Perikanan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 574.410.100 631.851.110 Ketahanan 695.036.221 1.901.297.431 Dinas Pangan dan Perikanan 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 137.423.680 151.166.048 Ketahanan 166.282.653 454.872.381 Dinas Pangan dan Perikanan 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 138.881.680 151.387.500 Ketahanan 166.526.250 456.795.430 Dinas Pangan dan Perikanan 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN SIDANG LINGKUNGAN KIDUP 18.797.300.000 19.842.800.000 19.837.800.000 58.477.900.000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Baik Balk 5.692.300.000 Balk 5.852.800.000 Balk 6.137.800.000 Balk 17.682.900.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 500.000.000 700.000.000 700.000.000 1.900.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 84 2.000.000.000 84,1 Hidup 2.010.000.000 84,2 1.120.000.000 84,2 5.130.000.000 Dinas Lingkungan 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 750.000.000 750.000.000 Hidup 750.000.000 2.250.000.000 Dinas Lingkungan 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 405.000.000 435.000.000 Dinas 465.000.000 1.305.000.000 Lingkungan Hidup 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 475.000.000 545.000.000 600.000.000 1.620.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 200.000.000 225.000.000 240.000.000 665.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 150.000.000 200.000.000 200.000.000 550.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan lndikator Kinezja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Aural Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.11 PROGRAM PENGEWLAAN PERSAMPAHAN 61% 8.625.000.000 61% 9.125.000.000 61% 9.625.000.000 61% 27.375.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.577.229.106 8.028.458.144 8.912.895.289 24.518.582.538 2.12.01 PROGRAM PE NUNJA NG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Balk Balk Masyarakat 5.116.938.827 4.906.110.466 Balk Balk 5.519.904.291 Balk 15.542.953.584 Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Peneibitan KK 97,0% 1.763.709.025 98,0% 1.922.442.837 98,0% 2.293.084.118 98,0% 5.979.235.979 Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil Persentase Penerbitan KTP Elektronik 98,0% 98,0% 99,0% 99,0% Persentase Penerbitan KIA 40,0% 50,0% 60,0% 60,0% 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 90,0% 204.000.000 90,0% 222.360.000 90,0% 264.185.916 90,0% 690.545.916 Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil Persentase Penerbitan Akta Kematian 5,534, 5,9% 5,5% 5,5% 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Penerbitan KK 90,0% 703.409.615 90,0% 766.716.480 90,0% 835.720.964 90,0% 2.305.847.059 Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil Persentase Penerbitan KTP-el 5,534, 5,5% 5,536 5,5% Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Persentase Penerbitan Akta Kematian 5,5% 5,5% 5,0% 5,5% Persentase Penerbitan Kilt 40,0% 50,0% 60,0% 60,0% Database Kependudulcan yang Akurat 96,0% 96,0% 98,0% 98,0% 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN IKASYARAKAT DAN DESA 4.527.256.594 11.901.382.958 12.174.037.958 28.602.677.510 2.13.01 PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCYTA IKM Etailc 1.962.691.764 5.102.561.316 5.369.016.316 12.434.269.396 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA IKM 110 org 167152703 457252436 457252436 1.081.657.575 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA IKM Baik 1729875171 4515497037 4521697037 10.767.069.245 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Program Target Kinerja 2022 Rp Target .Program dan Pendanaa .41-01111 2023 allnEW 2024 alar ' ' - - Rp Target -- Rp Mk . s , ,Kondisi Kinerja Periode TaW"- pada Akhir RENSTRA PD Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 PROGRAM 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.05 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT IKM Balk 667536956 1826072169 1826072169 4.319.681.294 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.123.010.210 3.379.160.721 5468796096 3648118757 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 162.650.940 170.783.487 179.322.662 179.322.662 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.020.959.780 1.072.007.769 1.125.608.158 1.125.608.157 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.939.399.490 4.136.369.465 4.343.187.938 4.343.187.938 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 16.633.344.640 17.463.221.874 18.338.482.966 18.338.482.966 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.566.817.980 8.995.158.879 9.444.916.823 9.444.916.823 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LAW LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ) 8.066.726.660 8.470.062.993 8.893.566.143 8.893.566.143 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.630.000.000 4.381.700.000 5.078.570.000 20.290.270.000 2.16 .01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersdianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Dinas Kominfo Kab.Kerinci NA EiAIK 147.000.000 BAIK 161.700.000 I3AIK 177.870.000 E3AIK 486.570.000 Dinas Komunikasi dan Informasi 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah NA 100% 980.000.000 100% 1.051.000.000 100% 1.127.300.000 100% 3.158.300.000 Dinas Komunikasi dan Informasi 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tersedianya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik 11,11 22,22 9.503.000.000 33,33 3.369.000.000 44,44 3.773.400.000 44,44 16.645.400.000 Dinas Komunikasi dan Informasi Kode Bidang Unman Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Meal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Bp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode FtENSTFtA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jaarab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17 URUSAN PEMERINTABAN BMANG KOPERASI, USAKA KECIL, DAN MENENGAK 7.175.336.487 7.892.320.136 8.681.002.149 23.748.658.772 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMER1NTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 6.135.286.487 6.748.815.136 . 7.423.696.649 20.307.798.272 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 60.500.000 66.550.000 73.205.000 200.255.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 217.800.000 — 239.580.000 263.538.000 720.918.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 193.600.000 212.960.000 234.256.000 640.816.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.05 PROGRAM PEND1DIKAN DAN LATIHAN PERKOPERAS1AN 121.000.000 133.100.000 146.410.000 400.510.000 Dinas Koperasi dart Tenaga Kerja 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 78.650.000 86.515.000 95.166.500 260.331.500 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 368.500.000 404.800.000 444.730.000 1.218.030.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.17.08 PROGRAM PENGEME3ANGAN UMKM 242.000.000 266.200.000 292.820.000 801.020.000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2.18 UNMAN PEMERINTAKAN BMANG PENANAMAN MODAL 3.256.257.620 3.289.138.382 3.618.062.220 10.163.458.222 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 102.850.000 113.135.000 124.448.500 340.433.500 Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 840950000 632300000 695540000 2.168.790.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.137.400.000 1.251.140.000 1.376.254.000 3.764.794.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANA MAN MODAL 598.950.000 658.845.000 724.729.500 1.982.524.500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kineija pada Akhir Periode FtENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terpadu Satu Pintu 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 394.607.620 434.068.382 477.475.220 1.306.151.222 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 181.500.000 199.650.000 219.615.000 600.765.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN GLABRAGA 7.359.309.031 8.313.739.934 9.143.113.928 25.016.162.893 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENJKOTA IKM Balk Balk 727.815.000 Balk 800.596.500 Balk 880.656.150 Balk 2.409.067.650 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemuda yang berprestasi 1.452.494.031 1.596.243.434 1.753.867.778 4.802.605.243 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Atlit Yang Berprestasi 5.379.000.000 5.916.900.000 . 6.508.590.000 17.804.490.000 Dinas Pemuda dan (Ash Raga 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HEBUDATAAN 2.711.000.000 2.905.175.000 3.087.421.250 8.703.596.250 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 16 Sanggar 1.238.500.000 18 Sanggar 1.359.050.000 20 Sanggar 1.463.990.000 20 Sanggar 4.061.540.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2 Kali 60.000.000 2 Kali 63.000.000 2 Kali 66.150.000 2 Kali 189.150.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 19 BCB 1.125.000.000 20 BCB 1.181.250.000 21 BCB 1.240.312.500 21 BCB 3.546.562.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1 Museu m 287.500.000 1 Museu m 301.875.000 1 Museum 316.968.750 1 Museum 906.343.750 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 697.794.012 732.683.713 769.317.899 769.317.899 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 171.835.600 180.427.380 189.448.749 189.448.749 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerfa Program (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 2024 Rp Target Rp Unit erja Kondisi Kinerja pada Akhir Penanggung Periode RENSTRA PD Jawab Target Rp 1 3.25 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 4 9 10 4.922.221.171 11 12 3.808.245.787 13 14 3.254.070.365 15 16 11.984.537.323 17 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.287.221.171 3.388.245.787 3.254.070.365 10.929.537.323 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 350.000.000 420.000.000 Ketahanan - 770.000.000 Dinas Pangan dan Perikanan 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 285.000.000 - - 285.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 16.332.533.128 13.735.462.605 14.562.552.893 44.630.548.625 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Baik Baik 8.161.033.128 Baik 4.883.312.605 Baik 4.976.750.393 Baik 18.021.096.125 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah Wisatawan 217.913 Orang 6.229.000.000 235.346 Orang 6.720.900.000 254.173 Orang 7.251.740.000 254.173 Orang 20.201.640.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan 217.913 Orang 1.860.000.000 235.346 Orang 2.040.500.000 254.173 Orang 2.238.775.000 254.173 Orang 6.139.275.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Sumber daya Ekonomi Kreatif yang terbina 12 Kelomp ok 82.500.000 90.750.000 95.287.500 268.537.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 69.959.186.075 75.757.487.437 79.177.871.951 224.894.545.46 3 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI LAKIP B B 31.911.231.000 B 35.102.354.100 BB 38.612.589.510 BB 105.626.174.610 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP dad Insnektorat (predikat) B anaik d BB Balk dan BB 10.642.486.924,43 Baik dan BB 9.449.934.963,10 Perkebunan Baik dan BB 9.137.663.810,81 Baik dan BB 29.230.085.698 Dinas Peternakan dan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.065.900.000 3.533.145.000 3.709.802.250 10.308.847.250 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Luas lahan tanaman perkebunan unggulan dan jumlah populasi ternak ruminansia dan unggas 51.171 Ha dan 756.856 ekor 52.186 Ha dan 779.789 ekor 1.867.550.000 52.359 Ha dan 787.588 ekor 2.147.682.500 52.532 Ha dan 795.463 ekor 2.469.834.875 52.532 Ha dan 795.463 ekor 6.485.067.375 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.632.000.000 6.195.200.000 6.814.720.000 18.641.920.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Luas lahan tanaman perkebunan unggulan 51.171 Ha 52.186 Ha 15.220.018.151 52.359 Ha 17.503.020.874 52.532 Ha 16.373.724.005 52.532 Ha 49.096.763.029 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jurnlah hewan positif penyakit zoonosis berdasarkan hasil laboratorium 1 sampel 5 sampel 683.000.000 5 sampel 785.450.000 5 sampel 903.267.500 5 sampel 2.371.717.500 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura B B 275.000.000 BB 302.500.000 BB 332.750.000 910.250.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Luas lahan tanaman perkebunan unggulan 51.171 Ha 52.186 Ha 200.000.000 52.359 Ha 230.000.000 52.532 Ha 264.500.000 52.532 Ha 694.500.000 Dinas Petemalcan dan Perkebunan 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meninglcatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluh clan Petani 11 orang 462.000.000 9 orang 508.200.000 5 orang 52 orang 559.020.000 1.529.220.000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bina kelompok tani 98 kelompok - tani 230 kelomp ok tani 583.582.500 263 kelomp ok tani 671.119.875 296 kelompok tani 771.787.856 296 kelompok tani 2.026.490.231 Dinas Petemakan dan Perkebunan 3.27.08 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Luas lahan tanarnan perkebunan unggulan 51.171 Ha 52.186 Ha 290.000.000 52.359 Ha 333.500.000 52.532 Ha 383.525.000 52.532 Ha 1.007.025.000 Dinas Petemakan dan Perkebunan 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 8.783.080.800 9.587.788.880 10.472.967.768 28.843.837.448 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip B B ...6164907000 BB 6.707.797.700 BB 7.304.977.470 BB 20.177.682.170 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya Sarana dan Parasana Distribusi Perdagangan 9 1 673.582.800 2 740.941.080 2 815.035.188 14 2.229.559.068 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting ( 11 Barang Pookok 11/4 11/4 635.649.300 11/4 699.214.230 11/4 769.135.653 11/4 2.103.999.183 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 damn 4 Bahan Penting) 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah Komoditas Unggulan Daerah berorientasi Ekspor 15 20 460.804.300 20 506.884.730 20 557.573.203 25 1.525.262.233 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Melalui Pengawasan Kemetrologian dan Pelayanan Tera /era Ulang 400 500 208.047.400 500 228.852.140 500 251.737.354 500 688.636.894 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya Penggunaan dan Pernasaran melalaui Promosi 2 2 640.090.0 00 2 704.099.000 2 774.508.900 2 2.118.697.900 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 331 URUSAN PENERINTAHAN BIDANG PERINDUt3TRIAN 1.626.240.000 1.788.864.000 1.967.750.400 5.382.854.400 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya Pertumbuhan IKM 2210 2818 854.260.000 3024 939.686.000 3024 1.033.654.600 3024 2.827.600.600 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Jumlah 1zin usaha Terfasiltasi 100 100 514.250.000 100 565.675.000 100 622.242.500 100 1.702.167.500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya Pengetahuan SDM IKM tentang InformasiIndustri 100 100 257.730.000 100 283.503.000 100 311.853.300 100 853.086.300 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.01 BEKRETARIAT DAERAH 38.075.039.032 43.667.364.032 44.490.886.782 126.233.289.84 6 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.656.600.000 14.872.760.000 15.197.986.000 42.727.346.000 Sekretariat Daerah 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.221.989.032 9.988.009.032 9.632.329.032 28.842.327.096 Sekretariat Daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.599.050.000 4.034.455.000 4.388.677.750 12.022.182.750 Sekretariat Daerah 4.01.04 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 12.597.400.000 14.772.140.000 15.271.894.000 42.641.434.000 Sekretariat Daerah 4.02 SEKRETARIAT DPFtD 32.983.858.055 34.633.050.958 36.364.703.506 37.292.725.056 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.811.858.055 23.952.450.958 25.150.073.506 26.407.577.181 Sekretariat Dewan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 Rp Target 2024 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 10.172.000.000 10.680.600.000 11.214.630.000 10.885.147.875 Sekretariat Dewan 5.01 PERENCANAAN 11.064.274.784 12.170.200.112 13.387.220.123 36621695019 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KcrrA 6.989.000.000 7.687.397.850 8.456.137.635 23.132.535.485 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.305.652.688 2.536.217.957 2.789.839.752 7.631.710.397 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.769.622.096 1.946.584.306 2.141.242.736 5.857.449.138 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga n Daerah 5.02 KEUANGAN 2.026.663.652.759 2.026.663.652.759 2.026.663.652.75 9 317.691.594.50 0,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 9.155.039.669,00 9.155.039.669,00 9.155.039.669,00 9.155.039.669,00 BPKPD 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 305.565.872.310,00 305.565.872.310,00 305.565.872.310 305.565.872.310, 00 BPKPD 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN EIARANG MILIK DAERAH 1.259.999.780,00 1.259.999.780,00 1.259.999.780,00 1.259.999.780,00 BPKPD 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.710.682.741,00 1.710.682.741,00 1.710.682.741,00 1.710.682.741,00 BPKPD 5.03 KEPEGAWAIAN 9.902.447.126 10.892.691.839 11.981.961.022 32.777.099.987 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Baik Baik 8.228.731.896 Baik 9.051.605.086 Baik 9.956.765.594 Baik 27.237.102.576 BKPSDMD 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 1.673.715.230 0 1.841.086.753 0 2.025.195.428 0 5.539.997.411 BKPSDMD 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.721.895.835 1.894.085.419 2.083.493.960 5.699.475.214 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 1.721.895.835 0 1.894.085.419 0 2.083.493.960 0 5.699.475.214 BKPSDMD 505. PENELITIAN DAN PENGEKBANGAN 551611341,6 606772475,8 667449723,3 1825833541 Kode Bidastg Urusan Pemerintahan dan Program Prloritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) ada ,-Capaian p . Tahun Awal ,,_ Perencanaan
(2019).. Target ., „ .. Kinerja AM • ....s.,;Program dan Penda 2023 Rp Ar MI Tar *. - 2024 - --- TÍ 1 ',.. ....4.,.... — Unit Kerja Penanggung Jawab 022 ANEW Target. ' — ''''"t •f Targir."- Re— 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEME3ANGAN DAERAH 51.611.3425 606.772.476 667.449.723 1.825.833.541 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian clan Pengembanga n Daerah 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 14.383.843.322 14.762.045.011 15.022.666.659 44.168.554.993 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.140.248.646 9.877.736.368 9.632.636.152 29.650.621.166 Inspektorat 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.460.764.991 3.991.515.990 4.369.942.589 11.822.223.569 Inspektorat 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 782.829.685 892.792.654 1.020.087.919 2.695.710.258 Inspektorat 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.965.800.201 2.064.090.212 2.167.294.722 2.167.294.722 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.308.500 24.473.925 25.697.622 25.697.622 7 .01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.073.400 33.677.070 35.360.924 35.360.924 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 205.474.927 215.748.673 226.536.107 226.536.107 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 48.857.300 51.300.165 53.865.173 53.865.173 8.01 KESATUAN SANWA DAN POLITIK 3.079.001.877 2.662.866.877 2.669.866.877 2.749.798.777 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA administrasi perkantoran 100% 1.197.855.000 100% Cakupan pelayanan 781.720.000 100% 788.720.000 100% 838.720.000 Badan Kesatuan E3angsa clan Politik 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase masyarakat produktif yang mendapat penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa 0,13% 0,83% 288.821.600 0,95% 288.821.600 1,04% 288.821.600 1,04% 288.821.600 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POIIIIK Jumlah masyarakat meningkat dalarn 100 Orang 400 Orang 1.043.293.098 500 Orang 1.043.293.098 600 Orang 1.043.293.098 600 Orang 1.043.293.098 Badan Kesatuan Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priotitas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capan pada Tahun Awal Perencanaan
(2019)Target Target Kinerja 2022 Rp Target Program dan Pendanaan 2023 2024 Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Target Rp Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK kesadaran berpolitik dan berdemokrasi Bangsa dan Politik 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Terawasi 97% 97% 124.000.000 97% 124.000.000 97% 124.000.000 75% 124.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya 95% 160.117.834 95% 160.117.834 95% 160.117.834 100% 190.049.734 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase jumlah konflik sosial di masyarakat 33,3 66,7 264.914.345 66,7 264.914.345 100,0 264.914.345 100,0 264.914.345 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.1. Indikator Kinerja Utama Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2019-2024 tercermin dani capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama dan target capaian lima tahun mendatang sebagai berikut : Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kerinci Tabun 2019-2024 No 1 1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Indeks Infrastruktur Wilavah (%) Kondisi Awal (2019) 31,13 2020 1 67,2 2021 5 Sebelum Perubahan 2022 r , Target Capaian 2023 7 Kinerja 2024 8 75,26 2022 ( ) 32,53 Sesudah Perubahan 2023 if) 34,53 2024 11 36,53 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024 1 2 36,5369,08 71,04 73,1 2. Persentase jaringan jalan kondisi mantap (%) 51,36 54,96 58,8 62,92 67,32 72,04 54,96 57,96 60,96 60,96 3. Persentase Luas Lahan Persawahan yang Teraliri dengan Irigasi Teknis (yo) 81,53 82,68 83,83 84,97 86,12 87,27 85,97 86,12 87,27 87,27 4. Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) 65,46 66,77 68,1 69,47 70,86 72,27 69,47 70,86 72,27 72,27 5. Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan N/A 8070 75 80

6.Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin) 136,34 126,84 123,72 120,6 120,6
7.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,03 70,73 71,44 72,15 72,87 73,6 72,15 72,87 73,6 73,6
8.Umur Harapan Hidup (Tahun) 72,15 72,5 73,2 74,6 75 76,25 69,93 69,96 70,07 70,07
9.Indeks Pendidikan 11,025 - - - - - 11,103 11,131 11,159 11,159
10.Laju Pertumbuhan Penduduk 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,4 0,41 0,41 0,4 0,4
11.Persentase IPG 70 71 73 74 74 75 86,75 87,19 87,98 87,98
12.Pertumbuhan Ekonomi 6,03 6,12 6,21 6,31 ' 6,4 6,5 4,61 4,8 4,95 6,5
13.Tingkat Persentse Indeks Gini 0,28 0,28 0,28 0,28 : 0,28 0,28 0,3 0,28 0,29 0,28
14.Jumlah Desa mandiri NA 4 5 6 6 15. Persentase Kontribusi Selctor Unggulan terhadap PDRB 18,61 18,98 19,36 19,75 20,14 20,55 19,75 20,14 20,25 20,25
16.Persentase Tingkat Kemiskinan 7,45 7,12 7,01 6,98 6,76 6,45 7,25 7,05 6,9 6,9 17. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 67,64 68,12 69,48 70,87 72,29 73,74 2,4 2,35 2,2 2,2
18.Jumlah Nilai Investasi (dalam Milyar) 2.487 2.810 3.175 3.588 4.054 4.582 1.500 1.765 2.012 2.012
19.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 79,62 81 82,15 83,35 84,25 85 72,08 73,18 73,68 73,68
20.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 79,62 81 82,15 83,35 84,25 85 72,08 73,18 73,68 73,68 21. Persentase Luas Lahan Komoditi Unggulan Terhadap Luas Lahan Budidaya 65,46 66,45 67,37 68 68,5 69,5 68 68,5 69,5 69,5
22.Indeks Reformasi Birokrasi C C CC CC B BB C CC B B 8 Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 2020 2021 2022 2023 2024 5 BaikBail(BaikBaikBaikBaik23. 21. 23. WTP A WTP A Baik WTP BB Baik WTP BB wrp A WTP BB WTI) BB WTP BB Balk WTP Balk WTP BB Indeks Re suasan Masyarakat 0 •ini BPK atas la soran keuan:an Pendlaian SAKIP Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal (2019) Sesudah Perubahan 2022 2023 2024 () to 11 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024 1) Itr 8.2 Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian misi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dani akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dani program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau impact. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dani berbagai kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator kinerja daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian KInerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kennel Tahun 2019-2024 No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 85,43 Tahun 2019 ....-. 2020 ANN& 2021 80,40 2022 84,67 2023 85,05 2024 85,43 - 17-1 1.01 Urusan Irelii-erThlah -t"i "WIW y : asikaitan Dengan Pelayanan Dasar Unman Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan •ii 79,68 80,04 -Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 103,00 103,00 103,00 103,27 103,27 103,27 103,27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 98,75 99,69 100,65 101,17 102,13 103,10 103,10 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) - SD 48,33 49,83 51,37 53,42 55,03 56,68 56,68 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) - SMP 29,44 30,35 31,29 32,54 33,52 34,53 34,53 Angka Partisipasi Murni (APM) SD 84,94 85,28 85,62 92,69 93,06 93,43 93,43 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 65,74 66,14 66,54 71,69 72,12 72,55 72,55 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun (per 1.000 Penduduk) 959,34 964,16 969,01 927,84 932,48 937,14 937,14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun (per 1.000 Penduduk) 626,04 645,40 665,36 733,96 755,98 778,66 778,66 Angka Putus Sekolah (APtS) SD 0,068 0,045 0,030 0,020 0,010 0,005 0,005 Angka Putus Sekolah (APtS) SMP 0,558 0,429 0,330 0,190 0,133 0,093 0,093 Angka Kelulusan (AL) SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Angka Kelulusan (AL) SMP 89,92 91,69 93,49 96,25 98,11 100,00 100,00 Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP 98,07 98,07 98,07 100,00 100,00 100,00 100,00 No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/ SMK 96,35 96,35 96,35 100,00 100,00 100,00 100,00 Rasio Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar 89,10 90,00% 90,91 97,51 98,49 99,47 99,47 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun 97,35 97,35% 97,35 100,00 100,00 100,00 100,00 Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) 97,59 97,73% 97,88 99,66 99,81 99,96 99,96 Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D4 69,09 70,50% 71,94 89,40 91,19 93,01 93,01 Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Merailiki Sertiftkat Pendiciik 32,39 32,56% 32,72 34,93 35,10 35,28 35,28 Kepala Sekolah yang Memiliki NRKS 52,04 55,96% 60,17 62,94 67,35 72,06 72,06 Satuan Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) 57,27 60,29% 63,46 74,39 78,11 82,02 82,02 Satuan Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) 68,24 70,35% 72,53 74,68 76,92 79,22 79,22 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (per 10.000 Penduduk) 92,17 95,02% 97,96 87,84 90,48 93,19 93,19 Rasio Guru terhadap Peserta Didik 576,26 594,09% 612,46 636,09 655,18 674,83 674,83Pendidikan Dasar (per 10.000 Peserta Didik) Rasio guru terhadap Murid per kelas Rata-rata Pendidikan Dasar (per 1.000 peserta didik) 0,038 0,039 0,040 0,030 0.029 0,028 0,028 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kebutuhan tenaga Dokter Umum 84% 90% 95% 100% 100% 100% 100% No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembaulgunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada. akhir periode RPJMD 2024Tabun 2019 2020 2021 2022 2023 Kebutuhan tenaga Dokter Gigi 30% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Pelayanan kesehatan ibu hamil 93% 95% 96% 97% 98% 100% 100% Pelayanan kesehatan ibu bersalin 84% 88% 95% 97% 98% 100% 100% Pelayanan kesehatan bayi dan balita 87% 90% 92% 94% 96% 100% 100% Pelayanan kesehatan pada usia pendichican dasar 85% 87% 90% 93% 95% 10(Y% 100% Pelayanan kesehatan pada usia produktif 65% 70% 75% 80% 90% 100% 100% Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 55% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Cakupan Imunisasi Lengkap 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100% Pelayanan Penyakit Menular 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70% Pelayanan kesehatan jiwa. 75% 80% 87% 90% 92% 95% 95% Pelayanan balita Gizi buruk 4 3 2 1 o o o Cakupan STBM 69% 72% 75% 80% 85% 9CP/o 90% Cakupan PHBS 80% 82% 85% 87% 89% 90% 90% Cakupan Jaminan Kesehatan. Masyarakat 77% 85% 90% 92% 95% 970/0 97% Cakupan Akreditasi Puskesmas Paripurna 0% 10% 15% 20% 25% 30% 30% Tenaga Kesehatan yang Berpendidikan Si 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% Pemenuhan Sarana dan prassrana 65% 70% 75% 80% 85°/0 90% 90% Pembangunan RSUD / Rumah Sakit 0 0 2 unit 0 0 0 2 unit Pratama Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 miskin 82,27 90,49 99,54 100 100 100 100 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 8,87 19,5 19,5 18,6 17,6 16,00 16,00 Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 129 217 217 205 194 183 183 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 RSUD Indek Kepuasan Masyarakat (%) 84,85% 88,05% 91,25% 94,45% 97,65% 100% 100 % ( 40.000 Pasein Terlayani ) 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Proporsi panjang jaringan jalan dalam konciisi baik 39,79 % 42,79% 45,79% 48,79% 48,79% Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,37% 0,40% 0,43% 0,46% 0,46% Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan Aran sungai rawan longsor 28,41% 31,41% 34,41% 37,41% 37,41% Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 31,39% 34,39% 37,89% 40,39% 40,39% Rasio Jaringan Irigasi 0,29% 0,59% 0,89% 1,19% 1,19% Persentase penduduk berakses air minum 13,42% 15,42% 17,42% 19,42% 19,42% Persentase areal kawasan kumuh 3,93% 3,63% 3,33% 3,03% 3,03% 1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.04.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05.1 Pol-PP dan Damkar Persentase Penegakan Perda 66,66 66,66 75 100 100 100 100 Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentram.an, Keindahan) 97,56 100 100 100 100 100 100 Cakupan Pelayanan Kebakaran 81,3 79,8 80,5 100 100 100 Persentase Warga yang memperoleh layanan Penyelamatan. dan Evakuasi Korban Kebakaran 100 100 100 100 100 100 100 Penilaian SAKIP B B ' B B B B B 1.05.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Desa rawan bencana yang memahami acaman bencana 1,6 9,6 39,2 68,8 100 100 Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi 100 100 100 100 100 100 100 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1.06.1 Dinas Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 0,62 0,94 Uriiiirit'reitleiliiiifitiiiiiir'Vajib ' 1,03 1,13 1,36 1,5 1,64 4igig. Aiii. 2 Berkaitan Dengan Pe1ayanan Da,sar 2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenag—a-1. Kerja 2.07.1 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil 162 112 160 192 266 270 270 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 2.08.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak vk Indeks Pengarustamaan Gender N/A 76 81 86 91 96 2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 2.09.1 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Pencapaian skor PPH Ketersedian (Angka) NA 94,85 85,05 95,10 95,20 95,50 95,50 PPH Konsumsi (Angka) 72,4 72,4 72,9 73,1 73,4 73,5 73,5 Penguatan Cadangan Pangan / Ketersediaan Pangan Utam.a (Ton) 114.602 114.602 116.894 118.040 119.186 120.332 120.332 Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%) 60 60 70 80 90 100 100 2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2.10.1 DinaslAnAlcunicaq Hidup 70 70,1 70,2 70,2Indeks Kualitas Air NA 68,8 68,9 Indeks Kualitas Udara NA 96,74 96,8 96,9 97 97,1 97,1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan NA 85,32 85,4 85,5 85,6 85,7 85,7 Persentase jumlah Sampah yang NA 60 65% 70% 75% 80 80 Tertangani Penilaian SAKIP NA BB BB BB BB BB BB Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 111lb Dines Kependndukan dan Catatan S411 Cakupan Penerbitan KK (%) 96 96 97 97 98 98 98 Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%) 97 97 97 98 98 99 99 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%) 90 90 91 92 93 94 94 Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 5,9 5,9 Indeks Kepuasan Masyarakat (%) 80 80 85 88 93 94 94 Presentase Pelayanan Sesuai SOP (%) 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Akurasi Database Kependudukan (%) 95 95 95 96 96 98 98 Nilai LAKIP (Predikat) B B B B BB BB BB Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Kesesuai Program dalam RENJA Perangkat Daerah terhadap RKPD dan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD 100 100 100 100 100 100 100 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa -., inas Pemberdayaan Desa —w Peningkatan . Indeks Status Perkembangan Desa 27 Desa 32 Desa 42 Desa 57 Desa 77 Desa 97 Desa Persentase PKK aktif 95% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa 97% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah BUMDes 198 Desa 216 Desa 230 Desa 245 Desa 260 Desa 285 Desa Jumlah TTG 3 TTG 6 TTG 9 TG 15 TTG 18 TTG 25 TTG No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Laporan Kepala Desa tepat Waktu 90% 100% 100% 100% 100°/0 100% Penilaian SAKIP B B B B B B Urusan Pemerintahan Bidang Pengendallan Penduduk Dan Kuluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Laju Pertumbuhan Penduduk (°/o) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 Persentase Peserta KB Aktif (CPR) 72 77 82 87 87 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Persentase Jumlah Rambu-Rambu Lalulintas 25 25 30 35 40 50 50 Persentase Jumlah Pemasangan PJU 32 42 47 57 67 75 75 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perhubungan N/A N/A N/A 65 70 75 75 Penilaian SAKIP CC CC B BB BB BB BB Urusan Pemerintahan Bidang Komunika,si Dan Informatika Dinas Komunukasi dan Informatika Indeks SPBE NA NA NA 2, 1 (Cukup) 2,6 (Baik) 2,8 (Baik) 2,8 (Baik) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Jumlah Koperasi Aktif 153 153 155 160 165 170 170 Jumlah Koperasi Keseluruhan 236 236 236 238 242 245 245 Jumlah UMKM Aktif 9.000 9150 9.300 9.500 9.700 9.900 9.900 \ No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah - Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah UMKM Keseluruhan 12.000 12.200 12.400 12.600 12.800 13.000 13.000 Jumlah Wirausaha Baru 200 200 200 200 200 200 1.000 Penilaian SAKIP B BB BB A A A A Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal . Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PM D N / PMA) (Perusahaan) N/A N/A 1 2 2 2 3 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar) 2.487 2.611 2.742 2.879 3.023 3.174 3.333 Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Balk Balk Balk Balk Balk Balk Penilaian SAKIP B BB BB A A A ._ A Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 4140 re 0.1ah , a . Jumlah Atlit Berprestasi N/A 15 20 20 25 30 Indek PembangunanPemuda N/A 50 52 53 54 55 Jumlah Perolehan Mendali / Penghargaan Atas Kepemudaan danKeolahragaan N/A 18 20 20 25 30 Jumlah Wirausahawan Muda Pemula N/A 3 5 8 10 15 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan _ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 kali 5 6 7 8 8 Jumlah Sanggar Seth dan Budaya yang di bina ada tahun berjalan 8Sanggar 14 16 18 20 20 Jumlah cagar budaya yang dikelola 17 BCB 18 19 0 21 21 k No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 secara terpadu Penilaian SAKIP B BB BB BB BB BB BB Jumlah pengunjung perpsutakaan. setiap tahun 1.696 Orang 1.696 Orang 1.696 Orang 1.696 Orang 1.696 Orang 1.696 Orang 1.696 Orang Jumlah pemantauan dan pendataan dokumen arsip 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen SAKIP NA , NA NA BB BB BB BB Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan ' Pangan 640.000 700.000 700.000 Peningkatan Produksi Benih Ikan (ekor) 524.000 524.000 530.000 600.000 Peningkatan Produksi Perikanan Perairan Umum / Tangkap (Ton) 1.999 1.999 731 738 740 746 746 Produksi Budidaya Kolam (Ton) 4.313 4.313 2.300 2.300 2.340 2.400 2.400 Produksi Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) (Ton) 21 22 1.200 1.200 1.220 1.235 1.235 Penigkatan Produksi Budidaya Keramba Sungai (Ton) 15 15 31 34 38 40 40 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ..., , Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan 254.012 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Persentase Peningkatan Jumlah PAD sektor Pariwisata 726.000.000 10,34 % 10,34 % 10,34 % 10,34 % 10,34 % Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 AM * Kontibusi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PAD Rp 215.000.000 Rp 215.000.000 Rp 220.000.000 Rp 2'25.000.000 Rp 225.000.000 Rp 230.000.000 Rp 230.000.000 Jumlah Produksi Padi (ton) 98.755 100.018 104.253 108.684 113.293 118.106 118.106 Jumlah Produksi Jagung (ton) 13.744 14.323 14.937 15.396 15.721 16.079 16.079 Jumlah Produksi Kacang Tanah (ton) 513 535 557 581 605 632 632 Jumlah Produksi Ubi Jalar (ton) 6.966 7.266 7.566 7.894 8.223 8.573 8.573 Jumlah Produksi Cabe (ton) 23.491 24.666 25.899 27.194 28.553 29.981 29.981 Jumlah Prod-uksi Bawang Merah (ton) 9.315 9.781 10.270 10.783 11.322 11.889 11.889 Jumlah Produksi Kentang (ton) 112.909 118.554 126.853 138.270 153.480 173.432 173.432 Juralah Produksi Jeruk (ton) 9.941 10.438 10.960 11.508 12.083 14.000 14.000 Jumlah Produksi Manggis (ton) 569 597 627 659 692 727 727 Jumlah Produksi Alpokat (ton) 1.406 1.476 1.550 1.628 1.709 1.795 1.795 Jumlah Luas Lahan Tanaman Kayu Maths (Ha) Jumlah Luas Lahan Tanaman Kopi (Ha) Jumlah Luas Lahan Tanaman Tebu (Ha) Jumlah Populasi Ternak Ruminansia (ekor) Jumlah Populasi Ternak Unggas (ekor) Jumlah Hewan Positif Penyaidt Zoonosis Berdasarkan Hasil Laboratorium (sampel) Dinas Peternakan dan Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Cakupan bina kelompok 4 5 5 6 6 6 No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 pedagang/usaha informal (Kelompk) Jumlah Informasi harga Harga Pokok dan Komoditas Strategis lainnya Jumlah UTTP yang Ditera/Tera Ulang (Unit) 59 65 100 120 150 150 Jumlah Retribusi Sektor Pasar Rakyat (Rp) 700 750 800 850 900 950 Penilaian SAKIP B B BB BB BB A A Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (IKM) 75 80 85 90 95 425 Unsur Pendukung 4 riiiiiiii- Pemerintahan - . , Sekretariat Daerah " Cakupan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. daerah Persentase capaian jumlah sasaran OPD yang memenuhi target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Penilaian SAKIP 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan Sekretariat DPRD Terseciianya rencana kerja tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan dari pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah 8 Perda 8 Perda 8 Perda 8 Perda 8 Perda 8 Perda 8 Perda Meningkatnya pelaksanaan fungsi 45 Kali 45 Kali 45 Kali 45 Kali 45 Kali 45 Kali 45 Kali No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pemban.gunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD ' Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali _ Unsur Penun Urusan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan sir Penelitian dan Pengembangan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 96,83 98 98 98 98 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 96,83 98 98 98 98 111111W Kawangur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Penetapan APBD (Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu) Tepat w Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Peningkatan Penata Usahaan Barang 95 % 95 % 95 °A 95 °A) 95 c/o 95 % 95 % Milik Daerah Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retriusi Daerah 14,4 M 15,2 M 16 M 16,8 M 17,8 M 18 M 18 M No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 I 2022 2023 2024 Kepegawaian 4F- ---1111111F- Badan Kepegawaian dan Pengembangan D ay a M anusia ah lai l iiiimiairmjokimaisidisaida Suber i Daer Jumlah Formasi Kebutuhan Pegawai 200 Formasi 200 Formasi 200 Formasi 200 Formasi 200 Formasi 200 Formasi 200 Formasi Persentase ASN yang Memenuhi Kinerja yang Baik 92,6 92,6 93 95 97 99 99 Persentase Meningkatnya Disiplin ASN 5,6 5,6 3,7 1,9 0,9 0,4 0,4 Persentase Jabatan ASN diisi oleh PNS yang Memenuhi Kompetensi 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Pegawal. yang Datanya Akurat (orang) 2.000 2.000 4.000 5.000 5.400 5.500 5.500 Jumlah ASN yang Berpendidikan S2 dan S3 80 80 80 80 80 80 240 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Da a Manusia Daerah . - Jumlah ASN yang Mengikuti Penjenjangan Strukturan dan Formal yang Berkualitas 40 40 40 40 40 40 240 canaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - ..._ n _ „ ,, f ,, ..,, - ,• Jumlah 'novasi daerah yang Difasilitasi . 9 13 38 53 63 65 65 Pemerintahan ._....pirmayr- Inspektorat Persentase Rekomendasi Hasil 80% 82% 85% 87% 90% 90% Pemeriksaan Internal yang Telah di No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tindak Lanjuti Auditi Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Telah di tindak Lanjuti Auditi 73% 74% 75% 78% 80% 80% TARNIMPIPMMIr- -- Une ' . - - iÍáa winomminotw mr , , . . IT : irmor ir, wilir Kecamatan-kecamatan Indeks Kepuasaan Masyarakat Baik Baik Baik Baik Baik Balk Balk Nilai LAKIP B B B B B — B B ' tinsur lieMerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah masyarakat meningkat dalam kesadaran berpolitik dan berdemokrasi 100 200 300 400 500 600 600 Nilai Lakip B B B B B B B ‘f. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci 9.1. Pedoman Transisi Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2019-2024, maka dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang baru. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 yaitu penerapan Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pandemi COVID-19. Dampak dani kedua hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan. 9.2 Kaidah Pelaksanaan Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat,dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kerinci periodeTahun 2019-2024. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan. Pemerintahan sesuai dengantugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024.
2.Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Kerinci yang akan dijabarkan lagi menjadi rencana pembangunan tahunan yaituRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedomandalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3.Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagipenyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengatur perencanaanpembangunan lima tahunan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja).
4.Program yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah harus konsisten dengan Renstra dan. Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024. Kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah harus konsisten dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program/kegiatan benar-benar menjamin terlaksananya visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Kerinci.
5.Dalam pelaksanaan program/ kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kerinci, dapat pulamenggunakan anggaran yang berasal dani Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
6.Pasca penetapan Perubahan RPJMD, apabila ada perubahan struktur organisasi tata kelembagaan (SOTK) Perangkat Daerah maka SOTK baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini namun harus membuat Renstra baru.
7.Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan dalam Renja/Renstra serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 dimungkinkan dirubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
9.Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci tidak dapat dilakukan apabila sisa masaberlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. ADIRL

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019