DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI, meliputi Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Koordinator Wilayah Kecamatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pearturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); h
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : P.M.07/ HK.001/ MPEK/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Nomor 1);
11.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2016 tentang; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci; Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/ 101 / SETDA.ORG- 2.3 / I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun 2018. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. It
6.Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
9.Objek wisata adalah semua tempat keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tank dan diusahakan sebagai tempat yang di kunjungi wisatawan, yang meliputi : wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut atau berupa objek wisata seperti museum, benteng, situs dan peninggalan sejarah.

BAB II

PEMBE NTU KAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Objek Wisata merupakan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Pasal 4

(1)UPTD Pengelolaan Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas: melaksanakan sebahagian tugas teknis tertentu yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bidang pelayanan, Pemanfaatan, Pemeliharaan sarana Prasarana Objek wilayah Objek wisata yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja, tata kerja, prosedur kerja UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
2. b.penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
3. c.pendistribusikan tugas, memberikan bimbingan dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas kepada staf;
4. d.pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
5. e.pengelolaan secara teknis Objek wisata dengan Wilayah Kerja pada Kecamatan;
6. f.pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di dalam Objek Wisata atau tempat khu sus yang ditunjuk oleh Dinas;
7. g.pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban pada seluruh Kawasan Objek Wisata;
8. h.pemberian informasi pariwisata kepada masyarakat pada masing-masing vvilayah kerja;
9. i.pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan kinerja staf di UPTD objek wisata; dan J. penilaian prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Jabatan di UPTD Pengelolaan Objek Wisata, terdiri dan:

a.Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata:
b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Objek Wisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan clan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
b.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
c.pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk telmis serta rencana kerja UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
d.pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
e.pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD Pengelolaan Objek Wisata;
f.perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD Pengelolaan Objek Wisata; dan
g.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja clan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis pengelolaan objek wisata serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.
(2)Kelompok jabatan fungsional, terdiri dani sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya..
(3)Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(4)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…