DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Perda Ini mengatur tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repi, InAonesi. Nomor c679), Kepala mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk untuk memperoleh persetujuan bersama; C. loahwa Peraturan Daerah tentang Peru'oahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, rnerupakan perwujudan dani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan (-Ian Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019; Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten+-ng Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tpri to iig PP111erinth Ii no_eraIi (T hr ii N Pgo ra Pvni 'hi i Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ) 005 No-mor 14 ( , Tarnbahan TLeMbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor qg Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuh Anggaran 2019; : Rp.1.327.058.250.719,00,- : Rp. 36.381.383.259,00,- Rp.1.363.439.633.978,00,- Rp.1.394.430.578.619,00,- : Rp. 57.759.811.629,79,- Rp.1.452.190.390.248,79,- Rp (88.750.756.270,79)
14.Peraturan Daerah Kabupatena Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (LembaranDaerahKabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun )018 Nomor '7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut Pendapatan semula berjumlah Rp.1.327.058.250.719,00,- bertambah sejumlah Rp. 36.381.383.259,00,- sehingga menjadi Rp.1.363.439.633.978.00.- Belanja semula berjumlah Rp. 1.394.430.578.619,00,- bertambah sejumlah Rp.57.759.811.629,79,- sehingga menjadi Rp.1.452.190.390.248,79,- Pembiayaan netto semula berjumlah Rp.67.372.327.900,00,- bertambah sejumlah Rp.21.378.428.370,79,- sehingga menjadi Rp.88.750.756.270,79,- dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Belanja
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/ (defisit) setelah perubahan
1. 3.Pprnhiaya rt Daerah :
a.Penerimaan 1) Semula :Rp 81.403.577.900,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) :Rp 33.319.053.370,79,- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 114.722.631.270,79,- 1 terdiri dari : 104.739.430.000,00,- 3.530.000.000,00,- 108.269.430.000,00 15.395.000.000,00,- 630.000.000,00 ,- 16.025.000.000,00,- 4.393.728.000,00,- 00,00,-
b.Pengeluaran 1) Semula :Rp 2) Bertambah/ (berkurang) :Rp Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 14.031.250.000,00,- 11.940.625.000,00,- 25.971.875.000i00,- 88.750.756.270,79
1. 2.Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimnkQlif4 dalnrn PgQn1

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumlah Pendapatan Ash daerah setelah perubahan
b.Dana Perimbangan sejumlah 1) Semula : Rp 875.581.741.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 11.616.000.000,00,- Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 887.197.741.000,00 C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 1) Semula : Rp 346.737.079.719,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 21.235.383.259,00,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 367.972.462.978,00,-

(2)Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp
2. b.Retribusi Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 4.393.728.000,00,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah 1) Semula : Rp 9.000.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 9.000.000.000,00,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah setelah perubahan Rp Rp 00,00,- 75.950.702.000,00,- 2.900.000.000,00,- 78.850.702.000,00,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp ayat (1) huruf b terdiri dari 70.285.174.000,00,- 10.400.000.000,00,- 80.685.174.000,00,- : Rp 612.248.352.000,00,- Rp 00,00,- Rp 612.248.352.000,00,- 193.048.215.000,00,- 1.216.000.000,00,- 194.264.215.000,00,- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :Rp :Rp Rp
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Alokasi Khusus setelah perubahan
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah huruf (c) terdiri dani jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah :Rp 6.500.000.000,00,- :Rp 00,00,- :Rp 6.500.000.000,00,-
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dani Provinsi sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/(berkurang) : Rp Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp 45.082.710.719,00,- 10.835.383.259,00,- 55.918.093.978,00,-
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) :Rp :Rp 245.881.569.000,00,- 00,00,- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 245.881.569.000,00,-
4. d.Bantuan Keuangan dani Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. 1) Semula : Rp. 49.272.800.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 10.400.000.000,00,- Jumlah Bantuan Keuangan dani Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya : Rp. 59.672.800.000,00,-
  1. 3.Ketentuan pasal 3 diuba.h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dan:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah 1) Semula : Rp 830.945.314.764,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp (406.832.886,53) Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 830.538.481.877,47,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah 1)Semula : Rp 563.485.263.855,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 58.166.644.516,32,- JumLah Belanja langsung setelah perubahan Rp 621.651.908.371,32,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dani jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula :Rp 510.969.371.164,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp (7.488.882.588,53) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 503.480.488.575,47,-
2. b.Belanja Hibah sejumlah 1) Semula : Rp 10.133.800.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 1.216.500.000,00,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 11.350.300.000,00,-
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah 1) Semula : Rp 1.250.000.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp (700.000.000,001 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 550.000.000,00,-
4. d.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah 1) Semula : Rp 299.638.755.600,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 7.434.592.100,00,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 307.073.347.700,00,-
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah 1) Semula : Rp 8.953.388.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp (869.042.398,00) Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp 8.084.345.602,00,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dani jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula : Rp 38.901.396.200,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 1,737.554.000,00,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 40.638.950.200,00,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah 1) Semula :Rp 229.972.862.102,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 24.035.012.894,32,- Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan Rp 254.007.874.996.32,-
3. c.Belanja Modal sejumlah 1) Semula : Rp 294.611.005.553,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 32.394.077.622,00,- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.327.005.083.175,00,-
  1. 4.Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dan:
1. a.Penerimaan sejumlah 1) Semula : Rp 81.403.577.900,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 33.319.053.370,79,- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 114.722.631.270,79,-
2. b.Pengeluaran sejumlah 1) Semula : Rp 14.031.250.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 11.940.625.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 25.971.875.000,00,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah 1) Semula : Rp 81.403.577.900,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 33.319.053.370,79,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 114.722.631.270,79,-
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlal-- 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan jumlah 0,00,- 1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ,setelah perubahan Rp 0,00,- d Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 0,00,- Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00,-
4. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 0,00,- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 0,00,
5. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 0,00,- Jumlah Penerimaan F'iutang Daerah setelah perubahan Rp 0,00,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 0,00,- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 0,00,-
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 14.031.250.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 11.940.625.000,00,- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 25.971.875.000,00,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp 0,00,- 0,00,- 0,00,- w wt!owewwwww .WitrWttdw,..w.,Ww,Wlai,o..feww,farAWM. ' C'11,11.14.,,,ZYWCW, s
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 0,00,- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0,00,-
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 0,00,- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0,00,-
  1. 5.Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 28 AGuSiv S 2019 BUPATI KERINCI, ADI ZAL Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 18 A G uST US 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, - GASDINUL GAZAM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: 3 -i2/2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR S

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…