MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019. Pasal I Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014), diubah sebagaimana perubahan terlarnpir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah mi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2. mel 2018 Pjs.BUPATI KERINCI, AGUS SUNARYO Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal MI 2018 SEK RIS DAERAH KERINCI, AFRIZAL. HS NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI NOMOR 2018 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupan pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam hal ini sudah mempunyai RPJMD Kabupaten Kerinci priode 2014 - 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 — 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lebih bersifat untuk menjawab beberapa tuntutan masyarakat dan merupakan solusi dani masalah-masalah yang bersifat mendesak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah lebih menitikberatkan path pemecahan isu-isu strategis yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta pembuatan keputusan yang beresiko dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, dan seterusnya merupakan suatu dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, menegaskan bahwa RPJMD disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah jangka waktu lima tahun. Dalam RPJMD harus tergambar rencana pembangunan yang terukur baik anggaran maupun target capaian yang diinginkan dalam rangka melakukan perubahan dani suatu kondisi kepada kondisi yang lebih RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2019 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2014 sudah dilaksanakan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 1 selama priode 2014, 2015, 2016 dan 2017. Namun demikian dalam pelaksanaannya ada sebagian program/kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kerinci tersebut, maka untuk mengadopsi program/kegiatan tersebut perlu dilakukan evaluasi dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 — 2014. Tujuan review dan perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014 — 2019 dilakukan karena beberapa pertimbangan berikut :
1.Adanya perubahan target pencapaian indicator kinerja dan penyesuaian dengan target provinsi dan nasional.
2.Adanya penyelerasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3.Adanya perubahan strategi, kebijakan dan program baru.
Selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sudah dilaksanakan berbagai program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kerinci dani berbagai sumber dana balk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Provinsi Jambi maupun APBD Kabupaten Kerinci. Akan tetapi belum semua program/kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan sesuai periode waktu dan sumber dana yang direncanakan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi rencana tersebut, seperti keterbatasan dana yang tersedia, adanya bencana alam yang terjadi diluar perkiraan sebelumnya serta adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut : RPJMD Kab. Kerinci Tabun 2014-2019 Hal. I - 2
1.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 3
10.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan clan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apamtur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Miminal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 4 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5098);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5530);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
24.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetaraaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalimsi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 5 Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
29.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
30.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 2);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Derah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 (lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 5);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
35.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 6 Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 53);
1.3 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Lainnnya Hubungan RPJMD Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 dengan dokumen lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :
a.RPJM Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dani Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025. RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
b.RPJMD Provinsi Jambi Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi. Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan arah visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 yang disesuaikan dengan kondisi, potensi strategis dan kebutuhan daerah. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah "Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera JAMBI TUNTAS 2021".
Untuk mencapai visi Provinsi Jambi diwujudkan melalui misi pembangunan yaitu (1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan public; (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender; (3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hokum masyarakat; (4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 7 penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEIUN) berwawasan lingkungan; (5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; (6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c.RPJP Kabupaten Kerinci 2005-2025 Perubahan RPJMD 2014-2019 merupakan penjabaran dani tahapan ketiga pelaksanaan RPJPD kabupaten Kerinci 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah Kerinci Maju, Adil dan Sejahtera. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, upaya yang akan dilakukan dijabarkan dalam 6 misi pembangunan yang meliputi:
1.Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya clan beradab.
2.Mewujudkan daerah yang berbadaya saing
3.Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
4.Mewujudkan tata pemeritahan yang baik, bersih dan berwibawa
5.Mewujudkan daerah yang lestari dan berwawasan lingkungan serta memperhatikan mitigasi bencana.
6.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) serta taat terhadap penegakkan hukum.
Misi pembangunan jangka panjang dijabarkan dalam empat tahapan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, dengan tahapan pembangunan yang berkaitan dengan tahapan pembangunan berikutnya. Tahapan ketiga pembangunan jangka panjang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 merupakan keberlanjutan dani RPJMD Tahun 2009-2014. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Lima Tahunan ke-1, RPJM Lima Tahunan ke-2, RPJM Lima Tahunan ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan dasar pembangunan dengan memprioritas bidang ekonomi, sosial budaya clan kemandirian dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Kerinci yang diarahkan kepada upaya percepatan peningkatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan yang berlandaskan keunggulan sumber daya serta meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan ilm pengetahuan dan teknologi, sehingga percepatan pembangunan menuju pemerataan dan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 8 keberimbangan wilayah dalam mewujudkan masyarakat Kerinci yang maju, adil dan sejahtera akan semakin nyata.
d.Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Merupakan dokumen perencanaan Perangkat daerah (PD) yang merupakan program kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dani RPJMD Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.
e.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Merupakan rencana kerja daerah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya e guna pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kerinci.
f.Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) menjadi acuan pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tiap tahun, sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra PD.
g.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang dijadikan acuan dalam penempatan program kerja ke dalam ruang dan kawasan di Kabupaten Kerinci.
h.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci dijadikan acuan dengan menggambarkan hubungan dan indikasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 dan kebijakan secara menyeluruh kepada ruang dan kawasan yang terbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SW?).
i.Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan DPRD Kabupaten Kerinci tentang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kerinci Pola hubungan RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019 dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.
RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 9 Renstra SKPD Kab. Kerinci Pedoman RPJPN 2005-2025 Pedoman < > RPJMN 2015-2019 RPJPD Proviai Jambi 2005-2025 RPJMD Provinsi Jambi 2017- 2021 Pedoman RPJPD Kabupaten Kerinci 2005-2025 RPJMD AB. N KRINCI _()14-2019 • Gambar 1.1 Pola Hubungan Antar Dokumen RTRW KP, RTRW DIY, RTRW Kab. Sekitar Diperhatikan Pedoman RAPBD APBD Kab. RKPD Kab. Kab. < > Kerinci Kerinci Kerinci Renja Pedoman RKA SKPD Rincian SKPD Kab Kab. >< APBD Kab. Kerinci Kerinci Kerinci 1.4 Sistematika dokumen RPJMD Dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai Latax Belakang penyusunan RPJM, Dasar Hukum Penulisan, Keterkaitan RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penyusunan RPJMD, serta Maksud dan Tuj uan. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. 1 - 10 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA ICERANGKA PENDANAAN Menguraikan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan. BAB IV ISU-ISU STRATEGIS Menjelaskan tentang Permasalahan Pembangunan, clan Isu-isu Strategis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan penjabaran Visi, dan Misi pembangunan daerah, serta Tujuan dan Sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Kerinci dalam kunm waktu 5 (lima) tahun. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan daerah. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat tentang program prioritas untuk pencapaian visi dan misi layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. BAB X PENUTUP Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 11 1.5 Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud Maksud disusunnya dokumen Perubahan RPJMD ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah Kabupaten Kerinci, masyarakat tunum, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lain-lain) dalam melaksanakan pembangunan selama periode 2014-2019 yang tersisa 2 (dua) tahun lagi dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur, yaitu Kerinci yang Lebih Baik, sebagaimana telah dirumuskan dalam visi, misi dan program pembangunan Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci terpilih. 0 1.5.2 Tujuan Tujuan disusunnya dokumen Perubahan RPJMD, antara lain adalah :
a.Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah periode 2014-2019 yang tersisa 2 (dua) tahun kedepan;
b.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan periode 2014-2019 yang tersisa 2 (dua) tahun kedepan;
c.Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2014 sampai dengan 2019, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005 - 2025;
d.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
e.Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode tahun 2014-2019 yang tersisa 2 (dua) tahun kedepan;
f.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 12 masing-masing dan sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program- program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
g.Menjadi pedoman dalam penyusunan program-program tahunan untuk 2 (dua) tahun kedepan yang akan dibahas dalam forum konsultasi publik clan Musyawarah Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) mulai dani tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten;
h.Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan Kabupaten Kerinci;
Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator- indikator; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, maka perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 mempunyai fungsi pokok sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk selama 2 (dua) tahun ke depan, penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci, merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurwi waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, serta perwnusan strategi untuk mencapai tujuan clan sasaran pembangunan daerah dimaksud dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2018 sampai dengan 2019. RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 Hal. I - 13 BAB X PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 merupakan satu kesatuan dani sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010- 2015, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014, yang memuat visi, misi, dan program dani Bupati dan Wakil Bupati Kerinci terpilih yang telah dilantik pada tanggal 4 Maret 2014. 10.1. Pedoman Transisi Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2014-2019 akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2019. Sementara itu, dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2019. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir periodesasi dani dokumen RPJMD ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :
1.Bupati dan Wakil Bupati Kerinci terpilih Tahun 2019-2024 dapat terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019;
2.Sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 untuk periodesasi 5 (lima) tahun berkenaan serta memperhatikan RKP Tahun 2020;
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 Hal.X -1
3.Tahun pertama dani periodesasi dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, adalah Tahun 2020 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. 10.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kabupaten Kerincidan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) Kabupaten Kerinci untuk selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan SKPD (Renja SKPD) untuk selama 5 (lima) tahun ke depan. Berkaitan dengan itu, maka dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 perlu dirumuskan beberapa kebijalcan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Pemerintah Kabupaten Kerinci clan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademis clan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh programdan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalamdokumen RPJMD Kabupaten KerinciTahun 2014-2019 dengan penuh tanggung jawab;
2.Bupati clan Wakil Bupati Kerinci, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan clan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019;
3.Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten KerinciTahun 2014-2019;
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 Hal.X -2
4.Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kerinci berkewajiban untuk menjabarkan dokumen RPJMD ke dalam dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD;
5.Dalam upaya menjamin efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019, maka Bappeda Kabupaten Kerinci berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD dalam perumusan rencana pembangunan daerah;
6.Agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah, maka penjabaran rutnusan program/kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019, supaya disinergikan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012;
7.Sesuai Pasal 43 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati diwajibkan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan Renja SKPD) yang disusun oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
8.Dalam hal target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 282 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka dokumen RPJMD ini perlu dilakukan revisi/penyesuaian;
9.Dalam hal dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 ditetapkan lebih awal dani dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019, maka apabila terdapat ketidakselarasan dan keserasian dengan RPJMD, dokumen RKPD dimaksud perlu disempumakan sesuai dokumen RPJMD mi.
Pjs. BUPATI KERINCI AGUS SUNARYO RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 Hal.X - 3