Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana Anggaran 2023 sebagai berikut:
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Neraca sebagairnana dimaksud dalam Pasal sebagai berikut:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut: a. b. C. Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Jumlah Pendapatan Transfer - LO Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Rp Rp Rp 66.259.788.779,27 1.210.170.670.682,00 3.209.512.317,00
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 sebagai berikut: a. Saldo awal Arus kas dari aktivitas operasi Rp Rp 75.510.071.836,58 252.633.822.803,94
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.
, , Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dan: 1). Lampiran I : Laporan Realisasi Aggaran Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Aggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yg diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 3) Lampiran III : Laporan operasional; 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 5) Lampiran V : Neraca; 6) Lampiran VI : Laporan arus kas; 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan dana bergulir; 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan; 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya; 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran )0(.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dan:
Membuka PDF…