Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN KERINCI PADA BANK JAMB!.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN KERINCI PADA BANK JAMB!.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN KERINCI PADA BANK JAMB!.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.
Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi adalah:
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel. BAB III BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Bentuk
BAB III
Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dalam bentuk kepemilikan saham. Bagian Kedua Jumlah
Bagian Ketiga Sumber Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat menunda penyertaan modal pada Bank Jambi, apabila diketahui tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan Perundang-undangan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA FT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KERINCI I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengan.ggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) balk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada FIT Bank Pembangunan Daerah Jambi perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)