DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Perda Ini mengatur tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertiml.angan sebagairnana dimaks 1.'.a.lam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membent Pc, .:i .uran Da.erah to:''1~:2.,1g fd ;_iL,~"'han Anggaran F'endapai d;:: Belanja Daerah I<2l:i;1;~::tt11 Kerinci Tahun Anggaran '101~ -z 1.: l , i:,0 • l J 8 ayat ((',1 c~nchng·T 'ndang Dasar Negara Repur 1:~:· >l1f.>;in Tahun 1945: _D_ng a. o:;_hwa. sehubungan dcngan perkernbangan yang tidak ses c'J.0:ngan asumsi Kebijakan Urnurn Anggaran Pendapat.an d Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran an unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis betanja, keada y:Ln;; menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran berjalan. pe dilakukan perubahan APED Tahun Anggaran 2018; b, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 avat Unriang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerii~tal-: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C Nornor 244, Tarnbaban Lembaran Negara Repuhlik Indone Nornor 5587) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terak dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tents Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 231Tahun 2C tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reput Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Neg: Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah \Vf mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pcrubal: .-,PBD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 316 ayat (1) dise: ;x:n_idasan dan dokumen pendukungnya kepada D:.)RL• um untuk memperoleh persetujuan bersama: PERATURAN DAERAH KA.Bt;PATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUB.t\Hh.N ANGCARAN PENDAPATAN DA.N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT1 KER1NC1, BUPATI KER1MCI PROVINSI JAMBI

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndone5ia rehun 2003 Nomor 47, Tamoa11an Lemnaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4886};
4.Undang-Unda.ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 435$); .'.:i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubliJc lndonaoio T hun 2004 Noruor 66. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor .'+4-0~);
6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lem baran Negara. Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55B7) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-U ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4578);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tent.ang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangau Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); l 0. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoznan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Toh uh A.:nggaran 2018;
12.Peraturan Daerah Kabupatena Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Leinbaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nnmor 151 Tambahan Lembaran Daerah :kabupaten J{et·l.floi Nt>ttwr 8), ..eba,,,.1.md.J.\tt h-ebempa ~ti t.4aluh diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentanz Perubahan Ketiza Atas Peraturan Daerah Namer 17.000.000.000,00,- 9.999.120.7 l o,oo_,- 26.999.120.1 J 0,00,- 60.947.227 .572,49,- 35.806.059.661,00,- 52.140.288.621.49.,_: 87.946.348.282,49,- Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan 1) Semula :Rp 2) Bertarnb=dr/ (berkurang) :Ro J umlah Penerimaan setelah peru cahan Rp
b.Peugeluaran ·;-, 1) Semtila :Kp 2) Bertambah/ (bcrkurang) .Po Jumlah Pen.ieluaran Pembiayaan setelan Perubahan - Rp Pembiayaan netto setelah peru bahan Rp : Rp.1.180.196.910.587,00,- : Rp. 111.486.056.598,33, · Rp. l.291.682.967.185,33,- Rp (60.947.227.572,49} Belanja
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/ (defisit) setelah perubahan : Rp.1.161.390.850.926,00,- : Rp. 69.344.888.686,84,- Rp.1.230.735.739.612,84,- -:::uan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 ~zaran Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pendapatan - .:la berjumlah Rp. l.161.390.850.926,00,- bertambah sejumlah -9.344.888.686,64 sehingga menjadi Rp.1.230.735.739.612,84,- Belanja semula :.lmlah Rp.Ll80,196,9l0.5S?',00,- bertambah sejumlah Rp.ll 1A86.0S6.598,33 ·.:::gga menjadi Rp.1.291.682.967.185,33,- Pembiayaan netto semula berjumlah ~8.806.059.661,(0,- bertambah sejumlah Rp.42.141.167.911,49 sehingga -;ad.i Rp.60.947.227.572,49,- dengan rincian sebagai berikut: ?endapatan
a.Semula
o.Bertambah/ [berkurang] .Jumlah Pendapatan setelah perubahan Pasal I _ ketentuan dalam Peraturari Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017 .: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran :..embaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 12), diubah sebagai

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PEP.ATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2018. I BUPATI KERINCI Dengan Persetujuan Bersa.ma DEWAN PERWAKILAN RPJ(YAT DAERAH I<ABUPATEN KERINCI dan

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017 tentang Angga:ran Penclapat.an dan Belania DllMo'h T ... l..u- Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 12); Rp 589.202.611.000,0(},- : Rp 589.202.611.000,00,- : Rp 00.00,~

b.Dana Alokasi Umum sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jurnlsh 1\loka.j Umum setelah perubahan 42.032.584.726,00,- 2 l.649.479.974.00,- 63.682.064.700,00,- Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.Dana Bagi Basil sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumla.h Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp Jumlah Retribuai Daerah setelah perubahan Rp 4.130. 728 000,00,-
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah 1) Semula : Rp 9.000.000.000_.00,- 2) Bertambah/ (berkurang) .: Ro . 00,00,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 9.000.000.000,00,-
o.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 1) Semula : Rp 54.694.272.000,00,- 2) Bertambnh/(berkurang) ~g_ 16.291.888.976,00,- Jumlah Lain-lain Pendapata:n Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 70.986.160.976,00,- : Rp 4.115.728.000,00,- ;,-'R=p"-----=-l5=·=0=00=. QQQ...00, - : Rp 12.425.000.000,00,- : R2_ _ ___.3:...:4-=-0.:..:.o-=o=o~.o=o-=-o=,o=o.._.- Rp 12.765.000.000,00,-
a.Pajak Daerah ,sejumlah 1) Semula 2) Bertambah,' (berkurang) .Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
b.Retribusi Daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) _ Pendapatan Ar1I-' Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatn n : 794.290.967. 726,00,- 21.649 .4 79. 97 4 ,00. - : Rp -~BJL D. Dana Perimbangan sejumlah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) .Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 815.940.447. 700,00
c.Lain-lain Pendapatan Daera.b yang Sah sejumlah 1) Semula : Rp 286.864.883.200,00,- 2\ Bertambah/(berkurang) .: Rp 31.048.519.736.84,- Jumlah Lr..n-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah pc-·1bahan Rp 317.913.402.936,84,- = .etentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- · Pendapatan Daerah eecagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 80.235.000.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) ~- 16.646.888. 976.00.- Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan Rp 96.881.888.976,00 00,00,- 00,00.- : Rp : R!! 465.356.851.322,34,-Rp 446.732.264.370;00, · 18.624,586 .952,34,- : Rp : Rp perubahan Rp 520.561.04·9.423,00,-

(2)Belanja Tidak Langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : ·
1. a.Belanja Pegawai sejumtah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumiah Belanja Pegawai setelah pert1obahan
2. b.Belanja Su'::sidi ~jumlah 1) Semula 2) Bertan: bi.hf (berkurang) .T11mloh P.Alo.-.io Qnhairl; aoi-olnh Jumlah Belanja langsung setelah 431.726.464.227,.00,~ 88.834.585.196,00,- : Rp : Rp 771.121.917.762,33,-Rp 748.470.446.360,00,- 22.651.471.402.33.- : Rp : Rp
3. c.Dana Penyesuaian darr Otonomi Khueus sejumlah 1) Semula : Rp 224.829.503.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) ~.Rn __ ,__QQ,QQ..;: Jμmlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 224.829.503.000,00,-
4. d.Bantuan Keuangan dariProvinsi atau Pemerint.ah Daerah Lainnya. t) Semula : Rp. 17.220.000.000,00,- 2} Bertambah/(berkurang} : Rp. 00.00,- .Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya : Rp. 17.220.000.000,00,- Ketentuan pasal ::1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

11) Belanja Daerah sebagaimana drmaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejurnlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) .Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan
b.Belanja Langsung sejumlah Ij Semula 2)Bertarnbah/ (berkurang) 40.71 l.!)99.936,84,-Rp

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf(c) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapa 'an Hibah 1) Semu.i : Rp 8.000.000.000,00,- 2) Bertar.zbah/ (berkurang) _:R._.p 2__7~.1......5=2.=8-=00=._,,_000=.oo=-··- Jumlah Pendapatan Hibah :·Rp 35.152.800.000,00,-
2. b.Dana Ba(:;:i Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah 1) Semula : Rp 36.815.380.200,00,- 2} Bertambah/(berkurang) : RJ)~ 3._.8.....9--"--5.'-'-7--=-l-=--9,_,_.7-"'3=6=.8:....;4.._.- Jumlab Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan : Rp 163.055.772.000,001- _;_En~~~~~~O~O~O~O~- Rp 163.055.772,000,00,.-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurangj -Jumlah Alokasi Khusus setelah perubahan 35.806.059.66)_ ,00,- 52.140.288.62: .. 49,- 87.946.348.282,49.~ -~entuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pembiayaan Dae..ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad:

a.Penerimaan seiumlah Rp.87.946.348.282,49 l) Semula : Rp 2} Bertambah/ (berkurang) : Rp Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp J. Pengeluaran sejumlah Rp.24.923.475.510,00,- l) Semula ; Rp 17.000.000.00CJ,00,- 2) Bertainbah / (berkurang) : fuL__ 9. 999 .120. 710.., 00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 26.999.120.710,00.- .Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan Rp 240.241.077.082,00,-
c.Belanja Modal sejumlah 1) Semula : Rp 184.607.359.880,00.- 2) Bertambeh/tberkurang] : Rp 37.492.490.261,00,-· Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp222.099.850.14J ,00,- : Rp 198.534.600.597,00,- : Rp 41.706.476.485.00.- Rp 58.220.122.200,00,- : Rp 48.584.503. 750,00,- : Rp 9.635.618.4.50,00.-
a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula 2) Bertambab/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 2.000.000.000,00,- .;.::..:R=p---"'1.,_,.3=6=3:.:..•. 114.124,00
f.Belanja Tidak Terduga sejumlah 1) Semula ' 2) Bertamban/ (berkurang] Jum1ah Belanja Tidak teniuga.setelah perubahan Rp 3.363.114.124,00,- - Belanja Langsung eebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari [enis belanja: · 276.161.876.125,99,- 273.923.105.800,00,- 2.238. 770.32-~,99,- 1.000. 000. 000 ,00,- 00 ,00.- 1.000.000.000.00,- 24.815.076. 190.00.- 425.000.000;00,- 25.240.076.190,00,-
c.Belanja Hilx.n sejumlah 1 i Semula · Rp 2) Bertamb,th/(berkurang_) ; Rg_ -Jumlah Bdanja Hibah setelah perubahan Rp
d.Belanja Bantuan SosiaI sejumla h l) Semula : .Rp 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp ,Jumlah Belanja Bantuan Soainl setelah ------ peru bahan Rp
e.Belanja Bantuan Keuangan sejurnlah l) Semula : Rp 2) Bertambah / (berkurang) ,;__EQ Jumlah Belanja Bantuan Keuarigan setelah peru bahan Rp ,.,_.,_ .. _, _ --------r"--·-------·--- : Rp 0,00,- ~gp --'O~O_,,_O.,_- 17.425.000.000,00,-Rp : Rp 17.000.000.000,00,- _:_E.11- 4!.!:2,.,,5<.:..o""-o""-o"'-'-".o~"'o:..-"o'--'-1,o=o~.:. . Semula _ Berta.mbah/ (berkurang) Jumlah Penyertaan Modal [investaail Pemerintah Daerah setelah perubahan ~_mbayaran Pckok Utang sejumlah Semula _ Bertambah/ (berkurang) _:umlah Pembavaran Pokok Utanz setelah peru bahan Rp enyertaan Modal (investasi] Pemerintah Daerah sejumlah 1).17.425.000.000,00,- 0,00,- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 0,00,- 0,00.- : Rp : Ro setelah per:1bahan Rp 0,00,- geluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis -::1biayaa.n: emhentukan Dana Cadangan sejumlah Semula _ Bertambah/ (berkurangl 0,00,- _ _Q.Q_O.- 0,00, 0,00,- 0,00,- 0,00,- 0.00,- 0,00,- 0,00,- 0,0~
1. 87.946.34R282,49,- -- --· (SiLPA} sejumlah Rp.87.946.348.282,49 ;l Semula . : Rp 35.806.059.661,00,- ~) Bertambah/(berkurang) : BJL_52.140.288.621,49,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelum:nya (SiLPA) Rp ?encairan dana eadangan sejumlah Rp.0,00,- ) Semula : Rp 2) Bertambah/ (berkurang) ~: """R""""p _ J umlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00,- Hasil Penjuaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,00,- ::.} Semula : Rp O 00 - 2J Bertambali/ (herkurang) 1 : Rp o:oo'.- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah peru bahan : Rp _ Penerima~n 'Pinjaman Daeran sejumlah Rp.0,00,- 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) .:...:.,_;R,..,,p'----------~Ou.,O!:'..O~•._- Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. I) Sernula : Rp 2j Bcrtambah/(berkurang) ~ Jumlah Penerunaan kembali pemberian pinjarnan setelah p~n.1baha11 Rp ?enerim~an hutangDaerah sejumlah Rp.0,00.- ) Semula : Rp :;) Bertambah/(berkurang) : Rp _ Jumlalt Penerirnaan Piutang Daerah ~w---- ·-·.,-~_....,_..,._..~r'-L _G PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERlNCI, PROVINS! JAMBI: 6/ 2018 .:::i:\RAN DAERAH Kf,BUPATEN KERINCI T.'\HUN 2018 NOMOR: 6. :)!NUL GAZAM ndangkan di Sungai Penuh ;: tanggal 2018 .::==KRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, BUPATI KERINCI, Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2018 Pasal II turan Daerah ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. _.: setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempataunya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. .etentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

pati meneta.pkan Peraturan tenta.ng Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan -: Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan -: Belanja Daerah. 0,00,-Rpsetelah peru bahan 0,00,- 0,00,- 0,00,- 01001- o,ov.-

d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 2) Bertambal.,' (berlrnra.ng) . R.--'-'""'------ Jumlah Pernberian Pinjaman Daerah setelah peru bahan Rp
e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula : Rp 2) Bertambah/(berkurang) _: R.p _ Jumlah Pernberian Pinjaman Daerah

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…