DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI KABUPATEN KERINCI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kerinci dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang masih banyak belum terjangkau oleh bank umum maupun bank swasta lainnya, perlu mewujudkan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta guna menghindari munculnya rentenir yang merusak perekonomian masyarakat Kabupaten Kerinci;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci; Mengin.gat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/ POJK.03/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI KABUPATEN KERINCI.

BAB I

K.ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersarna atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) balk yang berwujud uang maupun barang.
7.Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti selanjutnya disingkat BPR Uncang Sakti adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dani campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas clan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9.Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalarn Undang-Undan.g dan/ atau anggaran dasar.
12.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 40 didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
13.Rencan.a Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti.
14.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendirian dan Penyertaan Modal Daerah bertujuan menyediakan sarana lembaga keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Ashi Daerah, dengan cara menumbuhkan perekonomian di sektor perbankan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip berorientasi pada keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Bank Perkreditan Rakyat ini didirikan dengan nama BPR Uncang Sakti.
(2)BPR Uncang Sakti berkedudukan atau berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kerinci.
(3)BPR Uncang Sakti didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 4

Ruang lingkup usaha BPR Uncang Sakti meliputi:

a.menghimpun dana dani masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada pengusaha mikro kecil;
c.melakukan kerjasama di bidang keuangan dan perbankkan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya dalam bentuk Serti-fikat Bank Indonesia, deposit° berjangka dan/atau tabungan bank lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan menyertakan Modal pada 1Yr. BPR Uncang Sakti dalam bentuk kepemilikan saham.
(2)Jumlah modal dasar dani PT. BPR Uncang Sakti ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan penyertaan modal Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
(3)Sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Lama waktu pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

(1)Besaran jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada rekening pembiayaan pengeluaran, dilaksanakan pada tahun anggaran berkenan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Uncang Sakti dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan saham.
(2)Sertifikat kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah daerah setelah penyertaan modal direalisasikan dan/atau selambat-lambatnya setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 8

(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
(2)RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
(2)Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku PT. BPR Uncang sakti berakhir.
(5)RUPS Lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
(7)Apabila Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
(8)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VI

D EWAN KO M I SARI S

Pasal 10

(1)Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, balk mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2)Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan clan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. • Pasal 11
(1)Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(2)Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
(3)Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.
(4)Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dani calon-calon yang diajukan pemegang saham.
(5)Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan. perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…