DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat JI dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); PERATURAN DAERAH KABUPATENKERINCI NOMOR .7 TAHUN 2019 TENT ANG BUPATIKERINCI PROVINS!JAMB! • Mengingat .. • Menimbang ; ,., I
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe!ayanan Publik (Lembaran Negara Republik 11 donesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/ Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Pcraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
12.Peraturan Mentcri Perdagangan Nomor 26/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, . Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811); •

Pasal 1

Dalarn peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Kerinci
3.Perangkat Daerah adaiah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru .. an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
4.Bupati adalah Bupati Kerinci.
5.Dinas adalah organisasr perangkat daerah yang mernpu.iyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan.
6.Kepala Dinas adalr.h kepala dinas pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.
7.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metode-rnetode pengukuran dan alat- alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. MEMUTUSKAN: PERA TURAN DAERAP. TENTANG PENYELENGGARAA.N TERA/TERA ULANG. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KAEUPATEN KERINC! dan BUPATl KERINCI
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Taker, Tirnbang, dan Perlengkapannya (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1650);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886); ;
8.Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9.Satuan Sistim Internasional (1~ Systeme International d'Unintes) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukurau yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
10.St..andar Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding dalam menyelenggarakan kegiatan Metrclogi Legal.
11.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang benanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan canda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau rnemberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijaiankan atas UTTP yang telah ditera.
13.Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
14.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi rugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
15.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Li.ngkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci,
16.Perneriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kcgiatan Tera/ Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Pen era dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP. 1 7. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukkan pada UITP dengan standar ulruran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
18.Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum [poeitif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukkan UTTP dan riilai sebenarnya. • l 9. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu rnemenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
20.UITP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak rnudah dipindahkan dan/ atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, oobot, dan instalasi.
21.Sidang Tera Uis.ng adalah pelaksanaan Tera. Ulang terhadap iJTTP yang dikurnpulkan di suatu ternpat tertentu.
22.Pihak Ketiga adalah perorangan a tau badan us aha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas narna pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/ atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
23.Barang Oalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau kcrnoditas certentu yang dimasukkan kedalarn kemasan tertutup, dan untuk mernpergunakannya harus merusak kernasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
24.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada U'ITP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
25.Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada U'ITP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTIP yang mernenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
26.Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UITP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTPyang tidak mernenuhi syara; teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27.Tanda -Jaminan ..idalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagan-bagian tertentu dari U'ITP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran a.an/ atau perubahan.
28.Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mcngetahui tempat dimana tera dilakukan.
29.Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui Penera yang melakukan tera/ tera ulang.
30.Cap Tanda Tera adalah benda yang dirancang khusus dan dibua; dari bahan tertentu yang bentuk, dirnensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
31.Menteri adalah meriteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di biciang perdagangan.

(1)Jenis dan rincian UTTP yang wajib dilakukan Tera/Tera Ulang oleh pemilik atau pengguna UTI'P sebagairnana dimaksud dalarn Pasal S huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)U1TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pereyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. BABI!I ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

BAB I

KETENTUAN •JMUM •

Pasal 5

UTTP yang digolongkan dalam UITP Metrologi Legal terdiri atas:

a.UITP yang wajib ditera dan ditera ulang;
b.UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
c.UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang. Pasa.14 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.UTTP;
b.BD!(T; dan
c.Pengawasan UITP, BDKT dan Si. Pasal :3 Tujuan pernbentukan Peraruran Daerah ini untuk terlaksananya pelayanan Tera/Tera Ula111;; UTTP secara cepat, tepat, effisien dan efektif serta terukur di Daerah.

BAB II

Maksud, Iujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud pernbentukan Peraturan Daerah ini untuk: a merr berikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap penggunaan UTIP di Daerah; dan

b.mewujudkan pelayanan Tera/Tera Ulang UITP yang mampu mehndungi kepemingan umum.
1. 32.Pengawasan adalah serar.gkaian kegiatan untuk mernastikan t;TTP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)uTIP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan daiam keadaan siap pakai untuk keperluan sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)UTIP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan "Hanya untuk Kontrol Perusahaan".
(3)Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dan memenuhi persyaratan serta tata cara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)UTTP yang dibebaskan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk kcperluan rumah tangga dan C:iberikan tulisan "Tidak Bolel, untuk Berdagang".
(2)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh perangkat daerah yang ditugasi di bidang pernbinaan metrclogi legal.
(3)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatar, sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 6 ayat (3).
(3)UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disirnpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau rnenerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.rnenentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
1. a.Perneriksaan:
2. b.Pengujian; dan
3. c.pembubuhan tanda Tera. BABY TEMPAT PENYELENGGAR>\AN TERA/TERA ULANG DAN PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
1. a.UM:i....;
2. b.tempat UITPTerpasang Tetap.
(2)Pelaksanaan Tera Ulang dapat dila.kukan di:
1. a.UML;
2. b.tempat UTI'P TerpasangTetap;
3. c.tempat Sidang TernUlang di luar UML; atau
4. d.tcmpat UTIP terpakai.

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari. Pa5:1.l 9

(1)Produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, rnemamerkan atau rneniual BDKT, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
1. a.narna barang;
2. b.kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundangan; dan
3. c.nama serta alamat perusahan,
(2)Barang yang dihasilkan oleh perusahaan da lam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalarn keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pengernasan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)Penera mernpunyai kewajiban sebagai berikut:
1. a.memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
2. b.menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
3. c.rnenera atau menera ulang setiap uTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
4. d.mcnjelaskan kepada wajib tern. atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak rnernenuhi syarat teknis;
5. e.rneiaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
6. f.menggunakan fonnulir cerapan esuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit sctempat; dan
7. g.membuat berita acara basil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.
(3)Penera mempunyai hak sebagai berikut:
1. a.mengesahkan, menjustir, atau meznbatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
2. b.menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
3. c.menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
4. d.merusak UTTP yang telah diuji pada aaat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
5. e.menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.

BAB IV

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS ( 1) Tera dan Tera Ulang UTTP dilakukan olch Penera yang bertugas pada UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 13

(2)Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
(3)Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan stan dar ukuran yang telah tertelusur.
(4)Pemeriksaan, Pengujian, dan pcmbubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
(5)Pelaksanaa.n Tera dan/ atau Tera Ulang atau kegiat.an yang ada hubungannya dengan pengujian UTTP dikenakan biaya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. •

Pasal 16

Pelaksanaan Tera UJang di tempat UTTP terpakai dapat dilalrukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 17

(1)UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
(2)Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
(3)UTTP yang tidak dapat clijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTIP.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat JI dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); PERATURAN DAERAH KABUPATENKERINCI NOMOR .7 TAHUN 2019 TENT ANG BUPATIKERINCI PROVINS!JAMB! • Mengingat .. • Menimbang ; ,., I
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe!ayanan Publik (Lembaran Negara Republik 11 donesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/ Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Pcraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
12.Peraturan Mentcri Perdagangan Nomor 26/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, . Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811); •

Pasal 1

Dalarn peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Kerinci
3.Perangkat Daerah adaiah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru .. an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
4.Bupati adalah Bupati Kerinci.
5.Dinas adalah organisasr perangkat daerah yang mernpu.iyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan.
6.Kepala Dinas adalr.h kepala dinas pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.
7.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metode-rnetode pengukuran dan alat- alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. MEMUTUSKAN: PERA TURAN DAERAP. TENTANG PENYELENGGARAA.N TERA/TERA ULANG. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KAEUPATEN KERINC! dan BUPATl KERINCI
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Taker, Tirnbang, dan Perlengkapannya (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1650);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886); ;
8.Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9.Satuan Sistim Internasional (1~ Systeme International d'Unintes) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukurau yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
10.St..andar Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding dalam menyelenggarakan kegiatan Metrclogi Legal.
11.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang benanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan canda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau rnemberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijaiankan atas UTTP yang telah ditera.
13.Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
14.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi rugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
15.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Li.ngkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci,
16.Perneriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kcgiatan Tera/ Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Pen era dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP. 1 7. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukkan pada UITP dengan standar ulruran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
18.Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum [poeitif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukkan UTTP dan riilai sebenarnya. • l 9. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu rnemenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
20.UITP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak rnudah dipindahkan dan/ atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, oobot, dan instalasi.
21.Sidang Tera Uis.ng adalah pelaksanaan Tera. Ulang terhadap iJTTP yang dikurnpulkan di suatu ternpat tertentu.
22.Pihak Ketiga adalah perorangan a tau badan us aha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas narna pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/ atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
23.Barang Oalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau kcrnoditas certentu yang dimasukkan kedalarn kemasan tertutup, dan untuk mernpergunakannya harus merusak kernasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
24.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada U'ITP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
25.Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada U'ITP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTIP yang mernenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
26.Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UITP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTPyang tidak mernenuhi syara; teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27.Tanda -Jaminan ..idalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagan-bagian tertentu dari U'ITP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran a.an/ atau perubahan.
28.Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mcngetahui tempat dimana tera dilakukan.
29.Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui Penera yang melakukan tera/ tera ulang.
30.Cap Tanda Tera adalah benda yang dirancang khusus dan dibua; dari bahan tertentu yang bentuk, dirnensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
31.Menteri adalah meriteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di biciang perdagangan.

(1)Jenis dan rincian UTTP yang wajib dilakukan Tera/Tera Ulang oleh pemilik atau pengguna UTI'P sebagairnana dimaksud dalarn Pasal S huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)U1TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pereyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. BABI!I ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

BAB I

KETENTUAN •JMUM •

Pasal 5

UTTP yang digolongkan dalam UITP Metrologi Legal terdiri atas:

a.UITP yang wajib ditera dan ditera ulang;
b.UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
c.UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang. Pasa.14 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.UTTP;
b.BD!(T; dan
c.Pengawasan UITP, BDKT dan Si. Pasal :3 Tujuan pernbentukan Peraruran Daerah ini untuk terlaksananya pelayanan Tera/Tera Ula111;; UTTP secara cepat, tepat, effisien dan efektif serta terukur di Daerah.

BAB II

Maksud, Iujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud pernbentukan Peraturan Daerah ini untuk: a merr berikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap penggunaan UTIP di Daerah; dan

b.mewujudkan pelayanan Tera/Tera Ulang UITP yang mampu mehndungi kepemingan umum.
1. 32.Pengawasan adalah serar.gkaian kegiatan untuk mernastikan t;TTP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)uTIP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan daiam keadaan siap pakai untuk keperluan sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)UTIP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan "Hanya untuk Kontrol Perusahaan".
(3)Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dan memenuhi persyaratan serta tata cara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)UTTP yang dibebaskan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk kcperluan rumah tangga dan C:iberikan tulisan "Tidak Bolel, untuk Berdagang".
(2)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh perangkat daerah yang ditugasi di bidang pernbinaan metrclogi legal.
(3)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatar, sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 6 ayat (3).
(3)UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disirnpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau rnenerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.rnenentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
1. a.Perneriksaan:
2. b.Pengujian; dan
3. c.pembubuhan tanda Tera. BABY TEMPAT PENYELENGGAR>\AN TERA/TERA ULANG DAN PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
1. a.UM:i....;
2. b.tempat UITPTerpasang Tetap.
(2)Pelaksanaan Tera Ulang dapat dila.kukan di:
1. a.UML;
2. b.tempat UTI'P TerpasangTetap;
3. c.tempat Sidang TernUlang di luar UML; atau
4. d.tcmpat UTIP terpakai.

Pasal 10

(1)Produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, rnemamerkan atau rneniual BDKT, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
1. a.narna barang;
2. b.kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundangan; dan
3. c.nama serta alamat perusahan,
(2)Barang yang dihasilkan oleh perusahaan da lam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalarn keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pengernasan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)Penera mernpunyai kewajiban sebagai berikut:
1. a.memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
2. b.menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
3. c.rnenera atau menera ulang setiap uTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
4. d.mcnjelaskan kepada wajib tern. atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak rnernenuhi syarat teknis;
5. e.rneiaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
6. f.menggunakan fonnulir cerapan esuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit sctempat; dan
7. g.membuat berita acara basil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.
(3)Penera mempunyai hak sebagai berikut:
1. a.mengesahkan, menjustir, atau meznbatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
2. b.menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
3. c.menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
4. d.merusak UTTP yang telah diuji pada aaat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
5. e.menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.

BAB IV

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS ( 1) Tera dan Tera Ulang UTTP dilakukan olch Penera yang bertugas pada UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 13

(2)Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
(3)Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan stan dar ukuran yang telah tertelusur.
(4)Pemeriksaan, Pengujian, dan pcmbubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
(5)Pelaksanaa.n Tera dan/ atau Tera Ulang atau kegiat.an yang ada hubungannya dengan pengujian UTTP dikenakan biaya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. •

Pasal 16

Pelaksanaan Tera UJang di tempat UTTP terpakai dapat dilalrukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 17

(1)UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
(2)Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
(3)UTTP yang tidak dapat clijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTIP.