DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan gerakan pramuka. Diatur tentang penyelenggaraan gerakan pramuka; majelis pembimbing; musyawarah; tugas dan wewenang; hak dan kewajiban; penanggung jawab; penghargaan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian dini dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
c.bahwa penyelenggaraan gerakan pramuka di daerah perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan di satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, perangkat daerah maupun masyarakat secara umum;
d.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gerakan Pramuka; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kerinci.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
8.Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dal-ma Pramuka.
9.Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
10.Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
11.Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan adalah penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
14.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
15.Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
16.Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

Pasal 2

(1)Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.
(2)Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri, sukarela dan nonpolitis.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap insan pramuka yang:

a.memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa; dan
b.memiliki kecapakan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

BAB II

PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA

Pasal 4

Gerakan Pramuka diselenggarakan pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Satuan organisasi Gerakan Pramuka di Daerah terdiri atas:
1. a.Gugus Depan;
2. b.Kwartir Ranting; dan
3. c.Kwartir Cabang.
(2)Gugus Depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Gugus Depan berbasis satuan pendidikan formal dan Gugus Depan berbasis komunitas.
(3)Kwartir Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan organisasi Gerakan Pramuka di tingkat Kecamatan.
(4)Kwartir Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan organisasi Gerakan Pramuka di Tingkat Kabupaten.

Pasal 6

(1)Gerakan Pramuka pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Kepramukaan.
(2)Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar wajib menyediakan layanan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan.
(3)Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk Gugus Depan berbasis satuan pendidikan formal.
(4)Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan setiap awal tahun pelajaran kepada Peserta Didik dan/atau orangtua/wali dengan materi paling sedikit:
1. a.tujuan umum;
2. b.gambaran umum kegiatan;
3. c.pengelolaan;
4. d.pendanaan; dan
5. e.evaluasi/capaian kegiatan.
(5)Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis;

Pasal 7

(1)Kegiatan pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.
(2)Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia.
(3)Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
1. a.di depan menjadi teladan;
2. b.di tengah membangun kemauan; dan
3. c.di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan, Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar wajib merujuk pada:

a.pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
b.Prosedur Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Peserta didik dalam pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
1. a.pramuka siaga;
2. b.pramuka penggalang;
3. c.pramuka penegak; dan
4. d.pramuka pandega.
(2)Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam pendidikan Kepramukaan disebut sebagai anggota muda.

Pasal 10

(1)Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Pelatih;
3. c.Pamong; dan.
4. d.Instruktur.
(2)Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru atau profesional lain yang telah memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam Gerakan Prarnuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…