DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan. Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

(5234);

4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentag Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6057);
6.Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodok Hukum Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Dana Operasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan clan Anggota DPRD terdiri dani penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD meliputi :
  1. 1.uang Representasi;
  2. 2.tunjangan Keluarga;
  3. 3.tunjangan Beras;
  4. 4.uang Paket;
  5. 5.tunjangan Jabatan;
  6. 6.tunjangan Mat Kelengkapan;
  7. 7.tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersanglcutan meliputi:
  1. 1.tunjangan Komunikasi Intensif; dan
  2. 2.tunjangan Reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan clan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 3

(1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dani uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dani uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan. angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dani uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(1)huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dani uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan Musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehorrnatan, atau alat kelengkapan lainnya.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4%
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dani tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b angka 2 diberikan setiap melaksan.akan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dani uang representasi ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran. kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luarcakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan So sial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1). Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…