DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda inimengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republilk Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nergeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut :
1.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan satu ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
(2)Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang.
(3a)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa.
(4)Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

2.Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
b.kemampuan keuangan daerah;
c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa;
d.pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
e.pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;
f.waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan dengan keputusan bupati; dan/atau
g.penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan setelah calon kepala desa ditetapkan.
1. 3.Diantara huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 4, disisipkan satu huruf yakni huruf e.1, sehingga perlu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan keputusan. bupati.
(2)Panitia pemilihan tingkat kabupaten paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
3. c.Sekretaris, dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;
4. d.Anggota, terdiri atas camat serta unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
5. e.Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja yang membidangi pemerintahan desa.
(3)Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepada panitia pemilihan tingkat desa; C. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
3. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; (e.1) melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
5. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
6. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati. semua kepala desa
  1. 4.Ketentuan Pasal 20 huruf k, dan huruf s dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dan kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa;
g.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
h.tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
i.mendapatkan izin dani Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; •
j.bersedia berhenti sementara bagi calon kepala desa yang berasal dani BPD;
k.dihapus;
1. 1.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
m.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
n.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
o.tidak berstatus sebagai pengurus partai politik;
p.sehat jasmani dan rohani;
q.bebas dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; •
r.tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
s.dihapus.
1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dani jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
(2)Apabila jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dan 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

6.Ketentuan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh calon kepala desa.
(2)Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
(3)Panitia pemilihan tingkat kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
(4)Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan kepada calon kepala desa yang mengadukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan dilaporkan kepada bupati dengan tembusan BPD.
(5)Calon kepala desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda proses pelantikan calon kepala desa terpilih.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

(1)Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan dini dengan alasan yang dibenarkan sebelum pelantikan., calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dan lingkup pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa serentak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 45B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetapdilantik sebagai Kepala Desa.
(2)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dani jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancarn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dan jabatannya sebagai Kepala Desa. •(4) CaIon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dani jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dani Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)CaIon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saaat pelantikan dianggap mengundurkan din kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa •hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

8.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 46 disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilan.tik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
1. a."Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
2. b.bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
3. c.bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan
(2)Pelaksanaan pelantikan kepala desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniawan.
(3)Serah terima jabatan dani pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan. (3.a) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Monografi Desa;
3. c.Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.Rencana program yang akan datang;
5. e.Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
6. f.Hambatan yang dihadapi; dan
7. g.Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
(4)Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
(5)Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(6)Apabila kepala desa mengundurkan din sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
(7)Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.

9.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Kepala desa yang akan mencalonkan dini kembali diberi cuti oleh bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada camat untuk diteruskan kepada bupati dengan tembusan BPD. (2.a)Persetujuan cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpah kan. oleh Bupati kepada Camat.
(3)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitasi pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
(4)Apabila kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
(5)Anggota BPD yang akan mencalonkan dini dalam pemilihan kepala desa diberhentikan sebagai anggota BPD apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…