DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang tahapan penyelenggaraan KLA; partisipasi masyarakat; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penye1enggaraan Kabupaten Layak Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republfik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96): DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKERINCI, BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN2024 TENTANG PENYELENGGARAANKABUPATENLAYAKANAK Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Penyelenggaraan KLAberdasarkan prinsip:

1.nondiskriminasi;
2.kepentingan terbaik bagi Anak;
3.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
4.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
5.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLAbertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
b.meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.
1. 11.Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
2. 12.Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLAdengan tujuan Kebijakan KLA.
3. 13.Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
4. 14.Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
5. 15.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLAdi Daerah.
6. 16.Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLAadalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLAdan ukuran capaian KLA.
7. 17.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLAadalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
8. 18.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
9. 19.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
10. 20.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

Pasal 9

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas indikator:

a.pencegahan perkawinan Anak;
b.penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
c.pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
d.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
e.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Pasal 8

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas indikator:

a.Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
b.ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);dan
c.pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 7

Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.klaster hak sipil dan kebebasan;
b.klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
c.klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.klaster Perlindungan Khusus Anak. Pasa16 Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas indikator:
a.peraturan daerah tentang KLA;
b.penguatan kelembagaan KLA;dan
c.peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLAharus memperhatikan:

a.kelembagaan; dan
b.klaster hak Anak.

Pasal 4

Tahapan Penyelenggaraan KLA,meliputi:

a.perencanaan KLA;
b.pra-KLA;
c.pelaksanaan KLA;dan
d.evaluasi KLA.

BAB II

TAHAPANPENYELENGGARAANKLA

Pasal 13

Perencanaan KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Deklarasi KLA;
b.pembentukan Gugus Tugas KLA;dan
c.Prom KLA.

Pasal 12

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas indikator:

a.pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
b.Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
c.pelayanan bagi anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
d.pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
e.Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
f.Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
g.Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
h.Pelayanan bagi korban Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 11

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas indikator:

a.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b.Sekolah Ramah Anak; dan
c.ketersediaan fasilitas untuk anak kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak. Pasall0 Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas indikator:
a.persalinan di fasilitas kesehatan;
b.status gizi balita;
c.pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (tahun);
d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
e.lingkungan sehat; dan
f.ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor rokok. ________ ""6---'1.....r ...o ...0 n...da..;..._ ....n"'**................. ·.,.,J,L~_~__.. __ _]l'-".._~----I: ....."---l.! ______1____ --

Pasal 18

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLApaling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua: sekretaris daerah;
2. b.wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;dan
4. d.sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima)klaster KLAterdiri atas:
  1. 1.koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
  2. 2.koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. 3.koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
  4. 4.koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. 5.koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; Paragraf2 Pembentukan Gugus Tugas KLA Pasal 17
(1)Pembentukan Gugus Tugas KLAdilakukan setelah Deklarasi KLA.
(2)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…