Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2018
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 41
Ringkasan
Perda ini mengatur mengenai Pedoman Penataan Desa dan Kelurahan, meliputi: Maksud dan Tujuan; Penataan Desa.
Perda ini mengatur mengenai Pedoman Penataan Desa dan Kelurahan, meliputi: Maksud dan Tujuan; Penataan Desa.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa dan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5495);
5717);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI Dan BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA DAN KELURAHAN.
BAB I
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 14.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 17.Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa. 18.Desa Persiapan adalah bagian dani satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 19.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
21.Perubahan status adalah perubahan dani Desa menjadi kelurahan dan perubahan Kelurahan menjadi Desa.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Penataan Desa yang dimaksud pada Pasal 2 berupa:
Tujuan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk:
BAB III PENATAAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Desa
BAB III
dan
Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 5 (lima) ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)