DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Ketapang, Visi, Misi, Strategis, dan Arah Kebijakan; Ketentuan mengenai Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang; Pengendalian dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10.Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2)Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dan RPJPN Tahun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 4

Setiap tahap 5 (lima) tahunan sejalan dengan pergantian Bupati akan disusun RPJMD, dengan berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005-2025.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi :

a.Bab I. Pendahuluan;
b.Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.Bab III. Analisa Isu Strategis;
d.Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang;
e.Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang;
f.Bab VI. Skenario, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang;
g.Bab VII. Kaidah Pelaksanaan; dan
h.Bab VIII.Penutup.

Pasal 6

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ketapang diwajibkan menyusun RPJPD untuk periode pemerintahan berikutnya.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RPJMD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

Pasal 8

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program para calon Bupati pada saat pemilihan Bupati.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
(3)RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…