DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 227

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Bupati, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas, Badan, Transportasi, Jaringan Transportasi, Pelayaran, Keselamatan Pelayaran, Kapal, Pelabuhan, Kepelabuhan, Tatanan Kepelabuhan Nasional, Pelabuhan Umum, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai, Penyelenggaraan Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggaea Pelabuhan, Angkutan Laut, Angkutan Penyeberangan, Angkutan Sungai, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan, Terminal, Terminal Khusus, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Tata Ruang, Penataan Ruang, Hak pengelolaan atas tanah, Badan Usaha Pelabuhan, Konsesi, Angkutan di perairan, Perairan pelabuhan, Angkutan penyeberangan, Tempat tambat/sandar dan labuh kapal, dan Barang Khusus; Ketentuan mengenai Tatanan Kepelabuhan; Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan; Fasilitas untuk Penyandang Cacat dan atau Orang Sakit; Sistem Informasi dan Statistik; Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan penyeberangan di Kabupaten Ketapang merupakan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kepelabuhanan dan angkutan sungai, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Mengingat :
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, dan Penyeberangan di Kabupaten Ketapang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1897);
13.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisai Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 3); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8.Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi Kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
9.Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
10.Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
11.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN. 4
12.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
13.Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menujang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14.Tatanan Kepelabuhan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
15.Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberanggan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
16.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberanggan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
17.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberanggan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
18.Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah yang kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional.
19.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberanggan yang terletak di laut atau di sungai dalam wilayah Kabupaten.
20.Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dalam wilayah Kabupaten.
21.Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaraan pelabuhan.
22.Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah kabupaten di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
23.Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah kabupaten di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
24.Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 5
25.Angkutan Penyeberanggan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
26.Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan mengunakan kapal yang dilakukan di sungai untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai.
27.Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
28.Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29.Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30.Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam standar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
31.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
32.Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
33.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
34.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35.Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
36.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
37.Konsesi adalah pemberiaan hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
38.Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
39.Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
40.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan kapal type Ro – ro ( roll on – roll off ).
41.Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau oleh badan pribadi.
42.Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya. 6

BAB II

TATANAN KEPELABUHAN

Pasal 2

(1)Tatanan Kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.
(2)Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
(3)Tatanan kepelabuhanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.peran, fungsi, jenis, dan hirarki pelabuhan;
2. b.rencana induk pelabuhan; dan
3. c.lokasi pelabuhan.

Pasal 3

Pelabuhan memiliki peranan sebagai:

a.simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
b.pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c.tempat kegiatan alih modal transportasi;
d.penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan;
e.tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang;dan
f.mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

a.pemerintahan; dan
b.pengusahaan.

Pasal 5

(1)Jenis pelabuhan terdiri atas:
1. a.pelabuhan laut; dan
2. b.pelabuhan sungai.
(2)Pelabuhan laut sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
1. a.angkutan laut; dan
2. b.angkutan penyeberangan.
(3)Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk melayani:
1. a.angkutan sungai; dan
2. b.angkutan penyeberangan.

Pasal 6

(1)Setiap Pelabuhan Wajib Memilik Rencana Induk Pelabuhan.
(2)Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten yang merupakan perwujudan dari tatanan kepelabuhanan Kabupaten digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten .
(3)Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kebijakan pengembangan pelabuhan ditingkat Kabupaten untuk jangka panjang. 7

Pasal 7

(1)Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat:
1. a.kebijakan pelabuhan; dan
2. b.rencana lokasi dan hirarki pelabuhan.
(2)Bupati menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi yang terkait dengan kepelabuhan.
(4)Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(5)Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Kebijakan pelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf a memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.

Pasal 9

(1)Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
(2)Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
1. a.rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
2. b.potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
3. c.potensi sumber daya alam; dan
4. d.perkembangan lingkungan strategis, baik kabupaten maupun nasional.

Pasal 10

(1)Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada:
1. a.tata ruang wilayah kabupaten dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten;
2. b.pusat pertumbuhan perekonomian daerah;
3. c.jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
4. d.luas daratan dan perairan;
5. e.pelayanan penumpang dan barang antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
6. f.kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
(2)Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) juga harus berpedoman pada:
1. a.jaringan jalan kabupaten; dan
2. b.jaringan pelayaran kabupaten 8

Isi peraturan

Teks227PDFHirarki

Memuat teks peraturan…