DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Bupati, Camat, Kecamatan, Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Panjaringan, Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih, Penjabat Kepala Desa, Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar pemilih tambahan daftar pemilih, Daftar pemilih tetap, Kampanye pemilihan, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, Saksi, Tempat Pemunggutan Suara, dan Tim pelaksana kampanye; Ketentuan mengenai : Jenis Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Serentak; Penyelesaian Sengketa; Pelantikan; Kepala Desa/Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa; Pembiayaan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Penjabat Kepala Desa; Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Dalam Perda ini ditetapkan Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan ,Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Ketapang;
2.Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasakaran keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang bersifat lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang di bentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang di bentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
12.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku;
13.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilih baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak di pilih menjadi Kepala Desa;
15.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang di angkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
17.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa;
18.Daftar pemilih sementara yang selanjutnya di sebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta di tambah dengan pemilih baru;
19.Daftar pemilih tambahan daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21.Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa;
22.Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Panitia;
23.Saksi adalah mereka yang ditunjuk dengan Surat Mandat dari Calon Kepala Desa untuk menyaksikan Proses Penghitungan Suara;
24.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; dan
25.Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon Kepala Desa untuk membantu penyelenggaraaan kampanye.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala desa meliputi :

a.pemilihan kepala desa serentak.
b.pemilihan Kepala desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa bergelombang.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala desa di daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar gelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dimulai pada tahun 2015.

Pasal 5

Bupati menetapkan waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa Jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 8

(1)Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari panitia pemilihan Kepala Desa dan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
(2)Selain penyelenggara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1)di tingkat Kecamatan dibentuk tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Kecamatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebanyak 7 (tujuh) orang.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan antara lain:
1. a.warga negara indonesia;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. c.mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
4. d.tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik dengan surat pernyataan yang sah;
5. e.berdomisili di desa yang menyelenggarakan pemilihan;
6. f.sehat secara jasmani dan rohani;
7. g.berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
8. h.berusia paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…