Dal am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Ketapang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
5.Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
7.Administrator Data Base adalah pengelola penggunaan operasional Data Base dan memonitor back up dan recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari.
8.Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Kabupaten atau dibawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan Hak Akses.
9.Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
5
10.Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
11.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ketapang. 12.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang. 13.Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Ketapang. 14.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 15.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ketapang. 16.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang. 17.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 18.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 19.Penduduk Kabupaten adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang sesuai dengan kriteria dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 20.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI. 21.Orang Asing adalah orang bukan WNI. 22.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 23.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 24.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau orang terlantar. 25.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 26.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 27.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 28.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 29.Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam KK. 30.Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam KK dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. 6 31.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya di singkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 32.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas. 33.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 34.Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya. 35.Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya. 36.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. 37.Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas. 38.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dan tempat asal ke tempat tujuan. 39.Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP-el, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil. 40.Kartu identitas adalah keterangan tertulis dan hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari KK, KTP-el, Kartu Identitas Penduduk Musiman, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal. 41.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. 42.Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 43.Petugas Registrasi selanjutnya disebut registrar adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya. 44.Sistem informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan. 45.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. 46.Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. 47.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja Instansi pelaksana di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan memfasilitasi pelayanan KTP-el dan KK di wilayah kerjanya. 7 48.Penduduk Musiman adalah Warga Negara yang datang/masuk dalam Kabupaten Ketapang dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Ketapang. 49.Kartu Identitas Penduduk Musiman selanjutnya disingkat KIPEM adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas untuk penduduk Warga Negara Indonesia musiman tanpa disertai NIK untuk jangka waktu tertentu. 50.Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK