DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Bagian Laba, Pengelolaan dan Penatausahaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2017-2021; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 1 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. 2
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Deviden adalah bagi hasil (jasa) penyertaan modal yang ditempatkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kedalam modal saham PT. Bank Kalbar adalah :

a.meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan agar menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan di daerah;
b.memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
c.meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian jasa/deviden.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 28.505.000.000,-(dua puluh delapan milyar lima ratus lima juta rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kedalam modal saham PT. Bank Kalbar selama5 (lima) tahun anggaran dengan besaran :
1. a.tahun anggaran 2017 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2018 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2019 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2020 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
5. e.tahun anggaran 2021 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada setiap tahun anggaran berkenaan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

3 Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Pembagian laba dalam bentuk deviden, atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar merupakan bagian sumber pendapatan daerah.
(2)Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.
(3)Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangggarakan dalam APBD pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Objek Pendapatan Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

(1)PT. Bank Kalbar menyampaikan laporan mengenai posisi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Maret 2017 BUPATI KETAPANG, TTD. MARTIN RANTAN Diundangkan di Ketapang pada tanggal 22 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD. M. MANSYUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 1 / 2017 ) 5 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, EDI RADIANSYAH, SH.,MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2021 I. UMUM Salah satu konsekwensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan kepada publik yang tercermin dan dituangkan dalam urusan-urusan yang menjadi kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan publik tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai baik bersumber dari pemerintah pusat maupun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan PAD melalui bagi hasil (deviden) yang dianggarkan pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, sebagai salah satu pemegang saham, penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar dimaksudkan untuk meningkatkan ekspansi usaha PT. Bank Kalbar dan meningkatkan rata-rata CAR PT. Bank Bank Kalbar mencapai rata-rata CAR perbankan nasional. Sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, telah ditetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kedalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dimana selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2016 telah dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 28.505.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus lima juta rupiah). Berdasarkan peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penambahan penyertaan modal kedalam saham PT. Bank Kalbar untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan rincian :

a.tahun anggaran 2017 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
b.tahun anggaran 2018 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
c.tahun anggaran 2019 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
d.tahun anggaran 2020 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);
e.tahun anggaran 2021 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah); II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…