DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan; Hak dan kewajiban Masyarakat; Ruang Lingkup; Ketertiban Umum; Tindakan Penertiban; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; ; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan masyarakat yang tentram sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5.Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Jalur Hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
8.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
9.Fasilitas Umum adalah tempat-tempat umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh, kedalaman dan tinggi tertentu.
11.Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau Daerah, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap dengan nama dan bentuk apapun.
12.Bangunan adalah rumah/tempat kediaman, toko, kantor, warung, kios, gudang dan lain yang sejenis.
13.Pemilik ialah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
14.Pemakai ialah setiap orang atau badan hukum yang menguasai sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi.
15.Penghuni ialah setiap orang yang memakai dan/atau menguasai benda tidak bergerak, baik atas nama pribadi atau atas nama badan hukum.
16.Badan Hukum adalah pendukung hak yang mempunyai harta kekayaan terpisah terlepas dari harta kekayaan anggota.
17.Persil adalah tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum termasuk parit, selokan, pagar, gorong-gorong didalam persil yang bersangkutan.
18.Saluran air adalah semua saluran air, selokan, got, serta parit tempat mengalirnya air.
19.Saluran pembuangan adalah semua saluran dan got yang terdapat pada tanah partikulir yang dipergunakan untuk membuang air hujan, air pemandian, pancuran dan air pembuangan kotoran dan/atau air dapur.
20.Sampah adalah kotoran atau barang bekas dan/atau sisa barang yang tidak terpakai, limbah bahan kimia, rabuk, sisa makanan, puntung rokok, kaleng, plastik, kaca, daun, kayu dan lain yang sejenis.
21.Komplek pasar adalah komplek atau suatu lingkungan daerah perdagangan atau pertokoan dan/atau tempat berjual beli sehari-hari dan jenis pasar lainnya.
22.Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
23.Pedagang Kaki Lima adalah Orang yang melakukan kegiatan usaha perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat fasilitas umum.
24.Pengemis adalah Orang yang mendapat penghasilan dengan meminta- minta dimuka umum dengan berbagai cara dengan alasan mengharap belas kasihan dari orang lain.
25.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam ketidaksesuaian dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
26.Anak Jalanan adalah anak yang berusia antara 5 tahun sampai dengan 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat umum.
27.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan Khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
29.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas tertentu dibidang perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berasaskan penghormatan hak asasi manusia, kepastian dan perlindungan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, norma agama dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan untuk:

a.terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentraman masyarakat;
b.terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c.terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan setiap aktifitasnya;
d.terwujudnya aktifitas penegakan hukum yang benar dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk:

a.mencegah terjadinya gangguan yang merugikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b.mencegah terjadi dan berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran hukum;
c.mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketenteraman.
(2)Setiap orang atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketenteraman.
(2)Setiap orang atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:

a.tertib kebersihan;
b.tertib jalan dan angkutan dijalan raya;
c.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
d.tertib sungai, saluran dan kolam;
e.tertib lingkungan;
f.tertib tempat usaha;
g.tertib usaha tertentu;
h.tertib tanah dan bangunan;
i.tertib pemilik dan penghuni bangunan
j.tertib sosial;
k.tertib kesehatan;
l.tertib peran serta masyarakat;
m.tertib kependudukan;
n.tindakan penertiban;
o.pengendalian, pengawasan, dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
p.penyidikan dan ketentuan pidana.

BAB V

KETERTIBAN UMUM

Pasal 8

Penghuni suatu bangunan dan pemilik persil berikut pekarangannya diwajibkan:

a.selalu memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu, termasuk taman, bunga- bungaan, saluran pembuangan, parit dan lain-lain;
b.mengapur, menyemen atau mengecat tembok luar, pagar halaman, berikut pula jembatan, dan gapura pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
c.menebang atau memangkas pohon yang ada pada persil dan/atau pada jalannya yang karena keadaannya telah sedemikian rupa sehingga dikawatirkan akan tumbang sehingga menyebabkan gangguan baik pada jaringan telepon dan/atau gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan kepentingan umum lainnya;
d.memotong atau menebas rumput yang berada dalam halaman, disepanjang jalan yang bersangkutan dan/atau disepanjang selokan-selokan atau parit diatas dan dimuka persilnya;
e.memangkas semak dan pagar hidup pada persil atau jalan, menebas rumput yang berada didalam halaman serta membersihkan selokan atau parit disekeliling persilnya.

Pasal 9

(1)Semua bangkai harus ditanam atau dikubur kedalam tanah sehingga tidak menimbulkan bau yang dapat menganggu lingkungan.
(2)Setiap penghuni atau pemilik bangunan termasuk pekarangannya diwajibkan membersihkan halaman dan harus membuang sampahnya ke dalam tong atau tempat sampah yang telah ditentukan.
(3)Setiap pengendara roda empat atau lebih dilarang membuang sampah dijalan raya.

Pasal 10

(1)Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tempat tinggal dalam kawasan tertentu, kantor, rumah sakit, industri, pabrik, rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, pasar modern, apotek, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan atau sampah, limbah padat dan limbah cair/air buangan.
(2)Terhadap limbah cair/air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran dan mengandung bahan-bahan beracun harus diolah terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditempatkan di penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…