DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 195

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Pendirian dan Status; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Bidang Usaha; Modal; Jangka Waktu Pendirian; Organ dan Pegawai; Status Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan Perumda; Laba Perumda; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda; Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum, Perumda; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran Perumda; Kepailitan Perumda; Pembinaan dan Pengawasan Perumda; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka membantu percepatan proses pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa perusahaan umum daerah yang bergerak dibidang pengadaan bibit, benih, pupuk dan pengolahan hasil perkebunan beserta turunannya, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum atas barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 700). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANG PANGAN MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Ketapang Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Ketapang Pangan Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya meliputi berbagai bidang usaha di Kabupaten Ketapang.
7.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Ketapang Pangan Mandiri selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Ketapang Pangan Mandiri dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Ketapang Pangan Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Ketapang Pangan Mandiri.
10.Direksi adalah organ Perumda Ketapang Pangan Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perumda Ketapang Pangan Mandiri.
12.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Ketapang Pangan Mandiri.
13.Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Ketapang Pangan Mandiri dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
14.Pegawai adalah Pegawai Perumda Ketapang Pangan Mandiri.
15.Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda yang berbadan hukum.
(2)Perumda yang dibentuk berstatus sebagai BUMD.
(3)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perumda ini bernama Perumda Ketapang Pangan Mandiri.
(2)Perumda Ketapang Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ketapang.

Pasal 4

(1)Perumda Ketapang Pangan Mandiri mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ketapang dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah dan keluar negeri.
(2)Perumda Ketapang Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang dan/atau anak perusahaan didalam maupun diluar daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda Ketapang Pangan Mandiri didirikan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir, mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Tujuan didirikannya Perumda Ketapang Pangan Mandiri untuk membantu Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah;
b.mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang;
c.menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan barang/jasa, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
d.menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya; dan
e.meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 7

(1)Perumda Ketapang Pangan Mandiri bergerak dalam bidang usaha:
1. a.perdagangan (trading) hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
2. b.budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan dan hortikultura;
3. c.pabrik pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan hortikultura, berupa:
  1. 1.pabrik pengolahan minyak goreng dari Crude Palm Oil (CPO);
  2. 2.pabrik biodiesel;
  3. 3.pabrik gliserol; dan
  4. 4.pabrik Crude Palm Oil (CPO).
4. d.produksi pupuk organik dan anorganik;
5. e.pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. f.usaha jasa dan angkutan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; dan
7. g.Pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
(3)Pelaksanaan kegiatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perumda Ketapang Pangan Mandiri dapat melakukan penyertaan modal atau memiliki saham pada perusahaan lain yang berbadan hukum.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Perumda Ketapang Pangan Mandiri seluruhnya bersumber dari Pemerintah Daerah.
(2)Sumber modal Perumda Ketapang Pangan Mandiri terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset;
(7)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Ketapang Pangan Mandiri ditujukan untuk memenuhi persyaratan pendirian Perumda.
(2)Modal dasar Perumda Ketapang Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), dan disetorkan pada saat pendirian Perumda.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Modal dasar Perumda Ketapang Pangan Mandiri dapat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 10

Perumda Ketapang Pangan Mandiri didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks195PDFHirarki

Memuat teks peraturan…