DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan atas Pasal 1, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, BAB XIX,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, alur dan mekanisme pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan terjadi perubahan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4532);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6215);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.DPMPTSP Kabupaten Ketapang adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.
5.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon.
6.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertntu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
9.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
17.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18.Penyidik pengawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemeritah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.
2.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Retribusi dipungut oleh DPMPTSP Kabupaten Ketapang.
(2)Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD.
(3)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Instansi Teknis atau pejabat atau petugas yang ditunjuk.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)IMB diterbitkan setelah wajib retibusi melakukan pembayaran retribusi.
(2)Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(4)Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
(5)Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui Bank Kalimantan Barat atau bendahara penerimaan pada loket pembayaran DPMPTSP Kabupaten Ketapang.
(6)Bendahara penerimaan yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetorkan seluruh penerimaan ke kas umum Daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
(7)Administrasi penyetoran penerimaan retribusi melalui Bank Kalimantan Barat disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, serta angsuran pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi.
(2)Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Wajib Retribusi memiliki kewajiban melakukan pembayaran SKRD paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan.
(2)Apabila ketentuan sebagaimana ayat 1 (satu) tidak dilaksanakan maka SKRD dinyatakan batal dan permohonan IMB dinyatakan gugur dan Wajib Retribusi mengajukan permohonan baru.
(3)Permohonan IMB sebagaimana ayat 2 (dua) akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

8.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 24 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

11.BAB XIX KETENTUAN PIDANA dihapus.
12.Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIXA

Pasal 33A

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IMB yang telah diterbitkan dan belum dibayar retribusinya sesuai SKRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasi IMB tersebut. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 BUPATI KETAPANG, ttd. MARTIN RANTAN Diundangkan di Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. SUHERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 1/ 2021 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Ketapang, MINTARIA, SH.,MH NIP. 19700703 199903 1 007

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…