DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat definisi-definisi yang relevan, seperti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Ekoregion, Ekosistem, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2054; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang…
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
6.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
7.Ekosistem…
7.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
9.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
12.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
13.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:

a.harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
b.karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
c.keberlanjutan;
d.keserasian dan keseimbangan;
e.kerja sama antar daerah;
f.kepastian hukum;
g.keterlibatan pemangku kepentingan; dan
h.adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.mewujudkan perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan; dan
c.tercapainya upaya pelaksanaan perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun. Pasal…

Pasal 4

(1)IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disusun berdasarkan indeks:
1. a.kualitas air;
2. b.kualitas udara; dan
3. c.kualitas tutupan lahan.
(2)IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam:

a.rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
b.rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
c.rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 6

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyakarat, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.

Pasal 7

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 8

(1)RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, inventarisasi tingkat Ekoregion.
(2)Inventarisasi Tingkat Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inventarisasi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam yang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik…
7. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 9

(1)RPPLH meliputi seluruh Ekoregion darat dan perairan darat.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan Sumber Daya Alam, strategi implementasi, dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2)Dalam hal Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur, RPPLH dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
1. a.keberlajutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. b.karakteristik Ekosistem dan Ekoregion;
3. c.Daya Dukung dan Daya Tampung;
4. d.potensi resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta upaya perlindungannya; dan
5. e.Sumber Daya Alam yang akan dimanfaatkan dan dicadangkan.
(4)Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Ekosistem dengan Daya Dukung dan Daya Tampung tinggi sampai sangat tinggi.
(5)Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Ekosistem dengan Daya Dukung Daya Tampung sedang.

Pasal 11

(1)Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan/atau memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(2)Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sebaran Daya Dukung Dan Daya Tampung berbasis jasa Ekosistem dan menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
(3)Daya…
(3)Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis jasa Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Daya Dukung dan Daya Tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistim penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…