DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Kedudukan, dan Lambang, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal, Tarif Air Minum, Jangka Waktu Pendirian, Organ dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Laba, Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perumda Tirta Pawan, Kepailitan Perumda, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Pawan, adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Ketapang.
6.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Pawan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Pawan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Pawan.
9.Direksi adalah organ Perumda Tirta Pawanyang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perumda Tirta Pawan.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Tirta Pawan.
12.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Tirta Pawan dengan pihak ketiga untuk bersama- sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
13.Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Pawan.
14.Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.
15.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
16.Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perumda Tirta Pawan.
(2)Perumda Tirta Pawan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Ketapang.
(3)Perumda Tirta Pawan dapat membuka kantor pelayanan diseluruh wilayah kecamatan.
(4)Ketentuan mengenai pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai Lambang Perumda Tirta Pawan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Tirta Pawan yaitu melakukan penyediaan dan pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Tujuan didirikannya Perumda Tirta Pawan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam:

a.menyelenggarakan penyediaan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dan mengutamakan pemerataan pelayanan;
b.memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian Daerah; dan
c.meningkatkan penerimaan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha Perumda Tirta Pawan meliputi:

a.memproduksi dan mendistribusikan air minum kepada pelanggan baik secara langsung maupun melalui pipa transmisi dan/atau pipa distribusi atau media lainnya;
b.membangun dan/atau mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi dan air minum;
c.melaksanakan tugas penyelenggaraan SPAM yang diberikan Pemerintah Daerah;
d.menyediakan dan melakukan penjualan air curah; dan
e.mengembangkan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Tirta Pawan sebesar Rp. 30.000.000.
(2)Modal yang disetor pada Perumda Tirta Pawan sebesar Rp. 49.250.159.760.

Pasal 8

(1)Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Tirta Pawan dapat dilakukan melalui:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

BAB VI

TARIF AIR MINUM

Pasal 9

(1)Tarif air minum Perumda Tirta Pawan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
(2)Penghitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
1. a.keterjangkauan dan keadilan;
2. b.mutu pelayanan;
3. c.pemulihan biaya;
4. d.efisiensi pemakaian air;
5. e.transparansi dan akuntabilitas; dan
6. f.perlindungan air baku.
(3)Komponen yang diperhitungkan dalam penghitungan tarif meliputi:
1. a.biaya operasi dan pemeliharaan;
2. b.biaya depresiasi/amortisasi;
3. c.biaya bunga pinjaman;
4. d.biaya lainnya; dan/atau
5. e.keuntungan yang wajar
(4)Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Tirta Pawan, paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
(5)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Direksi kepda Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
(6)Dalam hal Bupati menolak usulan penetapan tarif yang diajukan Direksi, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutupi kekurangannya melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 10

Jangka waktu pendirian Perumda Tirta Pawan adalah selama kegiatan usaha berlangsung.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI BagianKesatu Organ

Pasal 11

(1)Pengurusan Perumda Tirta Pawan dilakukan oleh organ Perumda Tirta Pawan.
(2)Organ Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas;dan
3. c.Direksi.

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…