DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pembentukan, Tugas dan Wewenang serta Pendanaan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Hak dan Kewajiban, Pembiayaan, Pelaporan dan Evaluasi, Penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi, seimbang, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memperoleh hasil yang optimal, harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.
5.Perusahaan adalah Badan Hukum Milik Swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSP diselenggarakan berdasarkan azas, sebagai berikut :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk :

a.memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan daerah; dan
b.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

Pasal 4

TJSLP bertujuan :

a.mengarahkan penyelenggaraan program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan;
b.mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan pembangunan daerah;
c.mewujudkan kepedulian pelaku usaha dengan masyarakat disekitar lokasi; dan
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TJSLP berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan meliputi :
1. a.kesejahteraan sosial; dan
2. b.pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan langsung dan tidak langsung menerima dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan TJSLP wajib sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada masyarakat di wilayah kerja Perusahaan dan/atau masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan, baik dampak fisik maupun non fisik.

Pasal 7

(1)Program TJSLP berasal dari 1 (satu) Perusahaan dan/atau gabungan beberapa Perusahaan atas dasar kesepakatan bersama.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perusahaan dengan ketentuan:
1. a.menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang dirumuskan bersama dalam Forum TJSLP; dan
2. b.dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan.

Pasal 8

(1)Perencanaan program dan kegiatan TJSLP tahunan perusahaan dilaksanakan melalui dan sesuai dengan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat desa.
(2)Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Forum TJSLP.
(3)Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada bulan Januari untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya.
(4)Penyampaian pada bulan Januari sebagaimana dimaksud ayat (3) dimaksudkan untuk singkronisasi dengan program pemerintah daerah.

Pasal 9

(1)Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraaan TJSLP meliputi bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.olahraga;
4. d.sosial,keagamaan,adat dan budaya;
5. e.perekonomian rakyat;
6. f.lingkungan;
7. g.infrastuktur;dan
8. h.bidang lain dan/atau program lain yang mempunyai dampak luas.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dalam program perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

(1)Setiap perusahaan yang berada di daerah wajib melaksanakan TJSLP, kecuali UMKM.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau kantor perwakilan yang berkedudukan di daerah.
(3)Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
(4)Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas pemerintah daerah kepada perusahaan pelaksana TJSLP.
(5)Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing masing perusahaan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
(6)Bupati melalui SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD. Paragraf II Mekanisme

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…