DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Kawasan Tanpa Rokok, Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Pengendalian Iklan Produk Tembakau, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DaIam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ketapang.
4.Bupati adalah Bupati Ketapang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya/rokok elektrik yang asap atau tanpa asap dan /atau uapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan menghisap rokok.
8.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
11.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16.Tempat ibadah adalah bangunan untuk beribadah bagi para pemeluk masing- masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan berdasarkan asas:

a.perlindungan Hak Asasi Manusia;
b.keadilan;
c.ketertiban;
d.kepastian hukum; dan
e.kepentingan umum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat;
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
d.melindungi perokok pasif dari asap rokok.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lainnya yang ditetapkan.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(4)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a antara lain :

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.klinik;
d.puskesmas;
e.balai pengobatan;
f.laboratorium;
g.pos pelayanan kesehatan; dan
h.tempat praktik kesehatan swasta.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain:

a.sekolah;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.bimbingan belajar; dan
f.tempat kursus.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c antara lain:

a.kelompok bermain;
b.tempat penitipan anak;
c.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
d.Taman KanakKanak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain :

a.masjid, mushalla atau surau;
b.gereja, kapel;
c.vihara;
d.pura; dan
e.klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e antara lain:

a.angkutan dalam kota; dan
b.angkutan pedesaan.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f antara lain :

a.perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah;
b.perkantoran TNI dan POLRI; dan
c.perkantoran swasta.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g antara lain :

a.tempat wisata;
b.hotel/motel/wisma/home stay;
c.rumah makan/restoran/cafe;
d.tempat olah raga;
e.pusat perbelanjaan modern; dan
f.bandara, terminal dan pelabuhan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…