DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perseroan, Tempat dan Kedudukan, Kerjasama, Kegiatan Usaha, Modal Dasar dan Saham, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Tahun Buku, RKA, Penggunaan Laba, Pembubaran dan Likuidasi, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan BUMD lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (Persero) PT. Ketapang Mandiri perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa perubahan bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang perubahan bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;

d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang Menjadi Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KETAPANG MANDIRI KABUPATEN KETAPANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS KETAPANG MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang. 2
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Ketapang Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya sebagian besar milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan baik berupa saham maupun akte perusahaan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
10.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Perda.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
12.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah.
13.Direksi adalah unsur dari BUMD yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar.
14.Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya.
15.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri dimaksudkan :

a.sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah;
b.agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik daerah lebih efisien, efektif, dan produktif. 3

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri bertujuan untuk :

a.meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
b.meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
c.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
d.mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
e.menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang menjadi Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri.
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
(3)Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Ketapang Mandiri.
(4)Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri menjadi PT. Ketapang Mandiri, Bupati memproses perubahan bentuk hukum kepada Pejabat yang berwenang dan pembuatan Akta Pendirian PT. Ketapang Mandiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan.
(5)Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam Akta Pendirian dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka seluruh kekayaan yang meliputi segenap aktiva dan pasiva, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri beralih kepada PT. Ketapang Mandiri.
(2)Seluruh Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Ketapang Mandiri merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)PT. Ketapang Mandiri berkedudukan serta berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Ketapang.
(2)PT. Ketapang Mandiri dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Ketapang Mandiri ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 7

PT. Ketapang Mandiri dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau dengan pihak lain (swasta) atas persetujuan RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Ketapang Mandiri melakukan usaha perdagangan barang dan jasa serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian.
(3)Dalam pengembangan usaha, PT. Ketapang Mandiri dapat membentuk anak perusahaan.
(4)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam rencana kerja PT. Ketapang Mandiri melalui RUPS.
(5)Rencana kerja sebagaimana pada ayat (4) disusun oleh Direksi PT. Ketapang Mandiri dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD terkait dengan rencana kerja pembentukan anak perusahaan sebelum ditetapkan RUPS.
(6)Pembentukan anak perusahaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal dasar PT. Ketapang Mandiri merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang sah.
(2)Kekayaan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dalam bentuk saham. 5
(3)Perubahan nilai modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Semua aset Pemerintah Daerah yang berada pada PT. Ketapang Mandiri diperhitungkan sebagai Saham Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Besarnya modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam akte pendirian PT. Ketapang Mandiri dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Modal dasar PT. Ketapang Mandiri untuk pertama kali ditetapkan adalah paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
(3)Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. Ketapang Mandiri paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Saham Pemerintah Daerah pada PT. Ketapang Mandiri minimal 51% (lima puluh satu perseratus).
(5)Perubahan Modal dasar dan/atau Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persertujuan RUPS dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…