DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Penganggaran Dana Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum, dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Ketapang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
10.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di kabupaten ketapang.
5.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang menurut keputusan menteri sosial atau bupati adalah termasuk orang miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen antara lain : kartu jaminan 2 kesehatan nasional, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin dan/atau penerima bantuan iuran daerah (JKNPBID).
6.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
8.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
9.Replik adalah jawaban penggungat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya.
10.Duplik adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan.
11.Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat JKNPBID.
12.Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
13.Pemohon bantuan hukum adalah orang dan/atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
14.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
18.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah dilaksanakan dengan asas dasar, meliputi :

a.asas keadilan;
b.asas persamaan kedudukan dalam hukum;
c.asas keterbukaan;
d.asas efisiensi;
e.asas efektifitas; dan
f.asas akuntabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

3 Ruang lingkup peraturan ini hanya mengatur mengenai bantuan hukum yang dibiayai dari APBD, meliputi :

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
c.hak dan kewajiban;
d.tata cara permohonan bantuan hukum;
e.penganggaran dana bantuan hukum;
f.tata cara pengajuan dana bantuan hukum;
g.pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum;
h.pengawasan;
i.larangan; dan
j.ketentuan pidana.

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah bertujun untuk :

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu setiap orang miskin yang berperkara dan berdomisili di daerah berhak menjadi penerima bantuan hukum.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari :
1. a.litigasi; dan
2. b.non litigasi.
(4)Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 6

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 4

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi di kementerian hukum dan hak asasi manusia;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

(1)Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 8

(1)Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang bertugas sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
(2)Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara :
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 9

(1)Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi.
(2)Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima bantuan hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.mendapatkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 11

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib :

a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…