DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; Penambahan Penyertaan Modal; Bagian Laba; Pengelolaan dan Penatausahaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2019-2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 1990. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA TAHUN 2019-2021.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam modal PDAM Tirta Dharma adalah:

a.menambah modal PDAM Tirta Dharma untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih dan air minum yang mempunyai kualitas berdasarkan standar kesehatan yang layak.
b.memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
c.meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian jasa/laba.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Dharma sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 20.450.159.760,- (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma selama 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah).
(3)Besaran rincian per tahun anggaran berkenaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma dilakukan oleh Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Seluruh penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Pembagian laba dalam bentuk deviden, atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma merupakan sumber pendapatan daerah.
(2)Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.
(3)Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan asli daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

(1)PDAM Tirta Dharma menyampaikan laporan mengenai posisi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal 14 Januari 2019 BUPATI KETAPANG, TTD MARTIN RANTAN Diundangkan di Ketapang pada tanggal 14 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD FARHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (3)/(2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MlNUM TIRTA DHARMA TAHUN 2019-2021 I. UMUM Salah satu konsekwensi dan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan kepada publik yang tercermin dan dituangkan dalam urusan-urusan yang menjadi kewajiban daerah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang. Pendirian PDAM Tirta Dharma Kabuputen Ketapang merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka pelayanan publik khususnya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan air bersih. Dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat serta memperkuat struktur permodalan PDAM Tirta Dharma agar percepatan pemenuhan target pelayanan air bersih perpipaan diwilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goars (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Dharma sehingga PDAM Tirta Dharma agar dapat Iebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi riil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Dengan adanya penambahan modal, PDAM Tirta Dharma harus mampu meningkatkan kinerjanya sehingga cakupan pelayanannya semakin bertambah dan menjadi lebih baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tertang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2021. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…