DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini PERUBAHAN Pasal 3, pasal 5, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap tahapan dan tata cara proses perumusan dan substansi yang dirumuskan, perlu melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
c.bahwa untuk merubah RPJMD Tahun 2016-2021 perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016-2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021.
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);
17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52); Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut :

a.BAB I
b.BAB II
c.BAB III
d.BAB IV
e.BAB V
f.BAB VI
g.BAB VII
h.BAB VIII
i.BAB IX : : : : : : : : : PENDAHULUAN; GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH; VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PENUTUP.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan memperhatikan visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ketapang, maka rencana program prioritas daerah Kabupaten Ketapang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

(1)Prioritas pembangunan pertama melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 53 program.
(2)Prioritas pembangunan kedua meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata terdiri dari 40 program.
(3)Prioritas pembangunan ketiga meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggul daerah terdiri dari 63 program.
(4)Prioritas pembangunan keempat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif terdiri dari 52 program.
(5)Prioritas pembangunan kelima meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa terdiri dari 14 program.
(6)Prioritas pembangunan keenam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan terdiri dari 18 program. Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 14 Januari 2019 BUPATI KETAPANG, TTD MARTIN RANTAN Diundangkan di Ketapang pada tanggal 14 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD FARHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (4)/(2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Ketapang disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 sesuai periode. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 –

2018.Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). RPJMD Tahun 2016–2021 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi : ”Terwujudnya Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera”. Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2016–2021. Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan selama Tahun 2016-2021. Sedangkan tujuan dari penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

a.menjelaskan gambaran umum kondisi daerah;
b.mengevaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2011-2015;
c.mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah selama Tahun 2016-2021;
d.mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan isu strategis pembangunan;
e.mengidentifikasi visi, misi, prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai acuan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan selama Tahun 2016-2021 pada RPJMD Tahun 2016-2021; dan
f.merumuskan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 77

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…